Dana Moneter Internasional dalam laporan bulan Juni 2017 menyebutkan, makroekonomi Indonesia tumbuh kuat dan sistem keuangan stabil sejak diberlakukan program penilaian sektor keuangan pada 2010. Sistem keuangan berhasil mengatasi pelambatan ekonomi dan kredit yang berlangsung simultan. Kerentanan korporasi juga terkendali, meskipun risiko kredit macet terjadi di beberapa sektor dan ada risiko pembiayaan luar negeri.
Lembaga pemeringkat Standard & Poor's menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi setelah Moody's dan Fitch Ratings sebelumnya memberi penilaian sama.
Pada 2016, terutama kuartal terakhir, memang ditandai pelambatan ekonomi terberat sebagai dampak turunnya harga komoditas dan barang tambang. Memasuki 2017 ekonomi memperlihatkan perbaikan, terlihat dari kenaikan penjualan sektor eceran pada awal kuartal II-2017.
Dengan bekal fundamental ekonomi yang baik tersebut, pemerintah dan DPR mengasumsikan tahun depan ekonomi tumbuh lebih baik pada kisaran 5,2-5,6 persen.
Beberapa pengusaha optimistis pada kemampuan tim ekonomi pemerintah menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, tidak sedikit pelaku usaha melihat pemulihan ekonomi belum mantap.
Pendapatan negara dari pajak masih menyisakan pertanyaan apakah akan sesuai target di tengah tingginya kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur mengingat sudah berakhirnya program pengampunan pajak.
Beberapa kebijakan pemerintah harus diakui belum ideal untuk menjamin pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. Pangan, misalnya. Meskipun pemerintah berhasil mengendalikan harga beberapa pangan pokok, dengan cara bersifat ad hoc, menggunakan satuan tugas yang di dalamnya terdapat aparat keamanan. Cara ini menafikan persoalan lebih mendasar, yaitu keseimbangan antara produksi dan konsumsi serta tidak efisiennya rantai distribusi yang masalahnya pernah diakui pemerintah.
Kita juga melihat perlunya penguatan sektor manufaktur sebagai pencipta lapangan kerja bagi mayoritas tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah, penghasil ekspor, dan menurunkan ketergantungan pada impor.
Situasi itu berhadapan dengan pilkada serentak di sejumlah provinsi besar tahun 2018, disusul Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah perlu menghubungkan antara pertumbuhan di sektor ekonomi makro dan mikro. Optimisme tersebut juga harus dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, bahwa pertumbuhan ekonomi juga memberi kehidupan lebih baik bagi mereka melalui lapangan kerja yang lebih berkualitas, bukan melalui kedermawanan negara.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Menyigi Optimisme Ekonomi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar