Karena arus lalu lintas selalu macet, perkenankan saya mengusulkan beberapa hal untuk mengurai kekusutan di Ciawi, Jawa Barat.
Bangun jembatan layang di Ciawi dan berlakukan tarif tambahan Rp 1.000 untuk setiap kendaraan. Jalan alternatif diperlebar 3 meter dan diaspal dengan beton. Saat ini kendaraan enggan lewat jalan alternatif karena sempit, rusak, dan banyak penjual jasa di tengah jalan.
Di depan Pasar Ciawi, dekat lampu merah, adalah sumber kemacetan. Angkot dan bus seenaknya ngetem. Pedagang--pedagang menyita badan jalan. Ada tanah kosong yang ditanami pohon di sana, sebaiknya itu dimanfaatkan untuk para pedagang dan angkot--angkot untuk ngetem.
Lalu lintas dibuat lancar agar kendaraan dari Jakarta mau melalui Japos. Kalau jalan sudah lancar, dari pintu keluar tol dibuat "melawan arus" hanya untuk kendaraan yang mau memilih jalan alternatif, entah ke Sukabumi atau ke Tajur.
Melebarkan jalan alternatif jauh lebih murah daripada melebarkan Jalan Raya Puncak. Misalnya, pelebaran sekitar 3 meter untuk jalan sepanjang 20 kilometer. Dengan biaya Rp 500.000 per meter persegi dan biaya ganti rugi, kami menghitung biaya yang diperlukan sekitar Rp 50 miliar. Ini kecil dibandingkan dengan bertambahnya pendapatan pemda dari pariwisata di Puncak.
HIDIAN
Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur
Susah Bayar PBB
Pada 4 Mei 2016 saya ke Bank BJB hendak membayar PBB tahun 2015-2016 untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Pembayaran PBB untuk Kota Tangerang Selatan tidak ada persoalan meski ada denda sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran untuk tahun 2015. Persoalan timbul saat akan membayar PBB untuk Kabupaten Tangerang. Petugas Bank BJB mengatakan bahwa PBB yang bisa dibayarkan hanya untuk tahun 2015, sementara untuk tahun 2016 pangkalan datanya tidak bisa diakses.
Saat itu juga saya mendatangi UPT Kelapa Dua untuk meminta konfirmasi mengapa saya tidak bisa membayar PBB 2016. Pegawai UPT menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena saya terlambat membayar pajak 2015, sehingga pangkalan data terkunci. Untuk mengaktifkannya kembali, saya harus mengirim surat permohonan aktivasi dengan waktu tunggu satu bulan.
Saya kecewa dengan mutu jawaban dari UPT. Saya mau membayar PBB, mengapa dipersulit? Jika di Tangerang Selatan PBB bisa dibayarkan semua pada waktu yang sama, mengapa di Kabupaten Tangerang tidak?
Di saat pemda-pemda lain inovatif dan membuat terobosan birokrasi pelayanan alias jemput bola, saya melihat apa yang terjadi di Kabupaten Tangerang malah sebaliknya, kemunduran total. Apa gunanya membuat UPT-UPT yang seharusnya memperpendek birokrasi dan mudahnya pelayanan masyarakat jika malah dibuat kusut.
Warga yang berniat patuh membayar pajak untuk PAD saja dibuat susah, apalagi mereka yang berharap mendapatkan pelayanan cepat dan mudah. Di mana revolusi mental?
LD RUSTIYANTO
Jl Palem Ratu, Palem Semi, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten
Kinerja RSUP Adam Malik Medan
Kinerja aparatur di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik di Medan sangat mengecewakan. Justru pasien yang menunggu kehadiran para dokter. Dokter baru hadir di rumah sakit pukul 10.00.
Pada Selasa (24/5) dokter di Poli Kardiologi hadir pukul 11.00 karena dokter-dokter rapat. Pasien yang datang sejak subuh menunggu lama. Kejadian seperti ini dirasakan berkali-kali oleh pasien yang datang periodik untuk berobat di sana.
Mohon Menteri Kesehatan menegur Direktur RSUP H Adam Malik supaya melayani masyarakat dengan ikhlas dan baik.
ROBBY
Kelurahan Tomuan, Pematang Siantar, Sumatera Utara
Tanggapan Manulife
Terkait keluhan nasabah yang dimuat di surat pembaca Kompas (11/4), bersama ini kami sampaikan bahwa kami sudah menghubungi Bapak Alex Hutapea untuk menindaklanjuti keluhan yang bersangkutan.
Demikian pula halnya dengan klaim yang diajukan oleh yang bersangkutan, kami sudah membuat keputusannya.
WIDANINGRUM YUSUF
Head of Customer Care Manulife
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Juni 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar