Duterte yang akan dilantik sebagai Presiden Filipina pada 30 Juni mendatang ingin mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, dan mengubah sistem kenegaraan dari kesatuan ke federasi. Menurut dia, sistem negara kesatuan itu membuat kekuasaan terpusat di Manila. Selain itu, pemerintahan pusat cenderung memikirkan diri sendiri dan korup.
Dengan menggunakan sistem pemerintahan federasi, terbuka ruang untuk membagi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, termasuk di daerah-daerah tertinggal. Dan, dengan sistem parlementer, aspirasi dari berbagai daerah itu dapat tersalurkan dengan baik ke pusat.
Terlepas dari benar atau tidaknya pandangan Duterte itu, kita mengetahui bahwa keinginan Duterte itu akan menghadapi perlawanan keras dari elite politik di Manila. Oleh karena, sistem pemerintahan presidensial dan sistem negara kesatuan itu sudah dipraktikkan di Filipina sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Orang-orang yang selama ini diuntungkan oleh sistem pemerintahan presidensial dan sistem negara kesatuan tentunya akan menggalang kekuatan untuk menentang Duterte.
Akan sangat menarik untuk mengikuti bagaimana Duterte meminta konsensus nasional untuk merevisi Konstitusi, dan melihat siapa-siapa saja yang mendukung atau menentangnya. Namun, di luar keinginan untuk merevisi Konstitusi Filipina, ada hal menarik lain yang juga ditawarkan Duterte, yakni pendekatan baru terhadap kelompok-kelompok separatis di wilayah selatan Filipina dan terhadap Tiongkok terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan tumpang-tindih klaim wilayah di perairan Laut Tiongkok Selatan.
Sebagai Wali Kota Davao di Mindanao, Filipina Selatan, Duterte tentunya mempunyai pengertian dan pandangan yang berbeda dari elite politik di Manila terhadap kelompok-kelompok separatis di bagian selatan Filipina. Itu sebabnya, pendekatan yang dilakukan Duterte akan berbeda dengan pendekatan Manila selama ini yang mengandalkan kekuatan militer. Dengan demikian, diharapkan kesepakatan damai dengan kelompok-kelompok separatis dapat lebih mudah dicapai. Sikap ingin berdialog dengan Tiongkok pun merupakan sikap baru yang ditawarkan Duterte. Namun, hasilnya masih harus ditunggu.
Komisi Pemilihan Umum Filipina memang belum mengeluarkan hasil resmi Pemilihan Presiden Filipina, Senin (9/5) lalu, tetapi data sementara menunjukkan kemenangan Duterte sudah dapat dipastikan. Dan, yang juga sudah dapat dipastikan adalah Filipina akan berubah di bawah Duterte.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Mei 2016, di halaman 6 dengan judul "Filipina Baru di Bawah Duterte".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar