Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo berlangsung pada 2 September 2015. Seusai pertemuan di Istana itu, Zulkifli menegaskan, PAN bukan hanya mendukung pemerintah, melainkan juga bergabung dengan pemerintah. Ada tujuan ideal yang disampaikan kepada publik oleh Zulkifli saat itu, dalam situasi sulit di bidang perekonomian diperlukan persatuan di antara komponen bangsa. Pesan dari Ketua Umum PAN itu jelas dan tegas: bergabung dengan pemerintahan.
Berbarengan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla itu, isu perombakan kabinet kembali santer. Popularitas pemerintahan Jokowi-Kalla dalam tren turun berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga kendati gejala itu juga terjadi hampir dalam semua pemerintahan.
Ketika berada di Surabaya, seperti dikutip harian ini, Jumat, 6 November, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kembali menegaskan, bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan bukan untuk membuat gaduh, melainkan untuk memperkuat kekompakan kabinet.
Isu perombakan kabinet yang mencuat akhir-akhir ini bisa berdampak tidak produktif jika terus dibiarkan. Momentum baik untuk segera keluar dari jebakan pelambatan ekonomi bisa kembali terganggu dengan mencuatnya isu tersebut. Kita mencermati berbagai isu mengenai kinerja menteri mencuat atau dicuatkan dalam dunia maya tanpa kendali. Situasi seperti ini jelas kurang produktif dan mengurangi konsentrasi menteri dalam mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Pada 2016, Indonesia akan memasuki era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang butuh persiapan.
Merombak kabinet adalah hak presiden. Dalam UUD 1945 dinyatakan, menteri adalah para pembantu presiden. Tidak ada pertanggungjawaban menteri, yang ada adalah pertanggungjawaban presiden. Dalam kerangka itulah, kebijakan merombak kabinet sepenuhnya tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Namun, kita memandang situasi penuh ketidakpastian perlu segera diakhiri. Apakah Kabinet Kerja II mau dirombak atau mau dipertahankan adalah tanggung jawab dan sepenuhnya hak Presiden. Terlepas dari ada atau tidak ada perombakan kabinet, koordinasi antarmenteri perlu diperbaiki, etika dan fatsun politik dalam pemerintahan harus terus dijaga. Tidak perlu ada menteri yang menjadi "oposisi" di dalam kabinet sendiri. Segala langkah menteri harus dalam kontrol Presiden, selaku kepala pemerintahan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Perlu Ada Kepastian".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar