Cari Blog Ini

Tampilkan postingan dengan label asep salahudin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label asep salahudin. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 22 Februari 2014

Politik Kepemimpinan Otentik (ASEP SALAHUDIN)


Politik selalu tampil dengan dua wajah paradoksal. Epifani ketulusan dan ekspresi buruk rupa. Lambang akal waras dan pantulan sesat pikir. Tarik- menarik di antara keduanya menjadi narasi sepanjang sejarah dan fenomena kedua yang acap kali tampil ke muka.

Menjadi sangat bisa dipahami jika Lord Acton kemudian mewartakan bahwa kekuasaan selalu memiliki kecenderungan korup. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk kepentingan sesaat bahkan sesat. Maka, menjadi tepat kalau Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk politik, zoon politicon. Politik menjadi sebuah hasrat untuk berkelit dari watak "kebinatangan" dan memunculkan spirit kemanusiaan. Meski demikian, lagi-lagi pada akhirnya kebinatangan dalam kisah politik yang acap kali tampil sebagai arus utama.

Thomas Hobbes dalam Leviathan menyebutnya homo homini lupus. Medan politik menjadi serupa belantara yang hanya menyediakan tempat bagi mereka yang kuat. Serigala menjadi raja rimba tidak tersebab ia karnivora, tetapi karena daya agresivitas, kebuasan, dan kehendak untuk menyakiti lawan yang melekat dalam tubuhnya. Serigala jadi simbol rebutan kekuasaan yang hanya menyisakan kemenangan bagi yang tersiap, survival of the fittest. Hadir menjadi raja hutan bukan dengan fungsi melindungi kawanan hewan yang lemah, melainkan justru kebalikannya. Kekuasaan jadi alat mencengkeramkan dominasi, mengoperasikan hegemoni, dan menebarkan rasa takut.

Ketaatan yang didapatkan bukan karena rasa takzim, melainkan semata karena kekhawatiran dijadikan mangsa, rasa waswas kapan giliran jadi korban berikutnya dari hasrat tamak serigala.

Di tengah absurditas negeri kepulauan dengan partai yang banyak, etnik berlimpah, bahasa dan agama berbeda, politik minimal menawarkan, bukan kehidupan sempurna tanpa cacat, tetapi harapan. Di balik kecemasan, rasa frustrasi, dan waswas, meminjam tafsir Albert Camus, selalu tebersit optimisme tentang kebaikan dunia (negara) yang dibayangkan.

Dalam konteks inilah demokrasi sebagai jangkar utama politik yang dianggap merepresentasikan kehendak publik menyelenggarakan pemilu. Pemilu siklus lima tahunan dipandang dapat jadi pintu masuk lahirnya wakil rakyat (pemimpin) yang dapat mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan, dapat mentransformasikan angan-angan khalayak menjadi kenyataan, mengejawantahkan mimpi kebangsaan menjadi bagian dari sejarah keseharian, atau dalam istilah Bung Karno menuntaskan revolusi yang belum selesai.

Wibawa kuasa
Pemilu dirayakan tidak saja agar fitrah manusia sebagai ternak politik menemukan salurannya yang konstitusional, tetapi lebih jauh dari itu adalah agar bagaimana melalui pemilu terjaring para pemimpin yang bisa meriwayatkan diri dan liyan dengan sahih, tanggung jawab, dan penuh adab. Agar ada pergeseran dari sekadar zoon politcon ke arah kata Levinas (1906-1995) respondeo ergo sum: saya bertanggung jawab, maka saya ada.

Pemilu membayangkan gambaran "keterwakilan" yang tidak saja secara fisik, tetapi lebih dari itu adalah visi yang jelas tentang masa depan bangsa. Visi guna menuntaskan seluruh cita-cita proklamasi yang dahulu baru dirumuskan hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya

Di sinilah memilih wakil rakyat yang amanah menjadi suatu keniscayaan. Alan Badiou menyebutnya dengan kepercayaan (fidelity), pilihan (choice), dan menggerakkan perubahan (change).

Filsuf yang lain meletakkan kualifikasi itu pada kemampuan pengendalian diri, arif, berani dan adil (Plato), tercerahkan dan memiliki keutamaan serta pengetahuan yang bisa membedakan mana yang esensial dan mana yang artifisial, mana ideen dan meinungen (Aristoteles). Memuliakan akal budi, kukuh dalam rasionalitas publik dengan segala imperatif moralnya yang berporos pada palung nurani demi keberlangsungan kebaikan bersama (Kant), punya iman otentik dengan tetap merawat kebebasan agar setiap keputusan kelak yang diambilnya dapat menjaga jarak dengan politik kepentingan (Kierkegaad).

Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyah mencatat kriteria moral seorang yang layak menjadi pemimpin: (1) kecermatan mengendalikan nafsu yang dijangkarkan pada penghayatan iman kudus; (2) dapat menyalurkan aspirasi masyarakatnya dengan penuh keseriusan; (3) mampu bertindak adil; (4) dapat menciptakan rasa aman; (5) memiliki pengetahuan dalam hal ikhtiar menyejahterakan khalayak; (6) menyuntikkan sikap optimistis yang terukur.

Kota jahil
Pemimpin dan wakil rakyat seperti itu yang selayaknya dipilih dan atau setidaknya mendekati kriteria itu. Karena hanya manusia dengan karakter ini yang dapat membangun negara utama (al-madinah al-fadhilah). Bakal bisa memunculkan kesejahteraan umum sekaligus mengapresiasi keragaman warga sebagai bagian dari fitrah berbangsa.

Jika tidak, sesungguhnya kita tengah berlayar menuju negeri dengan tiga kemungkinan buruk, meminjam tipologi negara dari Al-Farabi yang banyak dipengaruhi Aristotoles dan belajar logika kepada Kristen Nestorian Yuhanna ibn Hailandalam kitabnya al-Madinah al-Fadhilah, al-Siyasah al-Madaniyah, Fushul al-Madani.

Pertama, negara sesat (al-madinah al-dhalalah). Semacam negara dengan kepemimpinan yang tidak efektif dan tak berwibawa sehingga rakyat setiap saat bertindak anarkistis dan menyelesaikan persoalan dengan jalan kekerasan. Pemimpin yang sama sekali tidak bekerja kecuali sekadar melakukan pidato yang dirutinkan untuk memperkokoh citra bahwa dia adalah raja. Kedua, negara dungu (al-madinah al-jahilah) yang dicirikan dengan: terpesona fantasi angka-angka ekonomi saja, gila penghormatan dan tamak, tersekap dalam kebodohan, dan akhirnya senantiasa melihat persoalan dengan kacamata kuda.

Ketiga, negara tunamoral (al-madinah al-fusqah) adalah negara dengan payung agama dan undang-undang jelas, falsafah hidup yang tidak disangsikan karena digali dari hamparan khazanah kearifan lokal tetapi tidak ada kesediaan seluruh komponen bangsa untuk membumikannya secara fungsional dalam praksis.

Dari rahim pemilu yang adil dan jujur kita mengharapkan lahir para pemimpin yang dapat menarasikan persoalan bangsa dengan tanggung jawab. Pemilu sudah seharusnya menjadi keran yang mengalirkan para wakil rakyat yang tidak saja ingat terhadap haknya, tetapi juga sadar atas seluruh kewajiban di pundaknya.

Kewajiban menghindarkan Ibu Pertiwi dari wabah "sampar"–meminjam novel La Peste Albert Camus–yang akan bikin negeri dan seluruh masyarakat terjebak dalam hidup yang getir dan absurd. Hidup yang dikepung kerumunan "tikus".

(ASEP SALAHUDIN, Peneliti Lakpesdam PWNU Jawa Barat; Dekan di Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya)

Powered by Telkomsel BlackBerry®
















Senin, 05 Agustus 2013

Imaji Sosial Idul Fitri (ASEP SALAHUDIN)

Oleh: ASEP SALAHUDIN
Puncak dari ritus puasa adalah Idul Fitri. Secara harfiah id artinya hari raya dan fitri bermakna kesucian.
Puasa sebagai "tapabrata" mengandaikan roh yang tak lagi terpenjara hasrat kebendaan sehingga tatkala usai berpuasa tak ubahnya bayi yang baru keluar dari rahim sang bunda: suci dan bening. Kesucian niscaya dirayakan sebab posisi inilah yang pada gilirannya akan menjadi "modal rohaniah" untuk membangun semesta kemanusiaan yang tidak kehilangan adab. Fitri atau fitrah sangat bertalian erat dengan ikrar primordial alam spiritual insan yang menyiratkan daya untuk selalu menjadikan Tuhan dengan segenap nilai-nilai kebaikannya sebagai haluan utama dalam praksis sosial.
Kembali dalam suasana fitri ini sejatinya yang menjadi modus utama peran profetik kenabian. Para nabi dilahirkan tak lain sebagai interupsi moral atas banalitas kemanusiaan. Dalam idiom keagamaan, dirumuskan secara semantik dalam ungkapan jahiliah. Jahiliah politik berwujud totalitarianisme; ekonomi berupa monopoli; budaya ketika kehilangan visi spiritualitas dan atau bahkan jahiliah agama manakala keyakinan tidak membersitkan sikap toleran dan pencerahan.
Sila pertama
Epos kitab suci sesungguhnya menating sebuah tema besar
tentang humanisme universal (ummatan wahidah) dan kesadaran ilahiah yang kudus dan pasrah (hanif). Tema yang kemudian dapat suntikan energi mengagumkan ketika para pembawanya (rasul) memberi keteladanan nyata ihwal kebenaran kitab suci itu.
Kebenaran yang diacukan bukan hanya kepada wibawa kekuatan sakralitas senarai firman Tuhan, tetapi lebih kepada internalisasi nilai dan keteladanan langsung di tengah hamparan sejarah pengalaman keseharian. Maka, dapat dipahami ketika
para sahabat gaduh mendiskusikan kebenaran sebuah teks Tuhan, Umar bin Khattab berujar, "Untuk apa berbicara kebenaran, seandainya kebenaran ini mandul di lapangan." Senapas dengan ini mungkin seperti yang pernah dibilang WS Rendra: "Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata."
Ungkapan minal aidzin wal faizin menjadi bermakna tatkala diterapkan dalam spirit seperti itu: kembali dan berbahagia. Kembali kepada fitrah dan
berbahagia karena telah mendapat bekal utama untuk menata diri (personal) lebih baik dan menata kehidupan (sosial) lebih terarah.
Konteks fitrah dalam nalar politik bernegara telah diwadahi oleh kaum pergerakan dengan sangat visioner dalam Pancasila sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini yang disebut-sebut Bung Karno sebagai nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Hatta menyebutnya siasat pemenuhan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan mengandung kewajiban moral.
Kembali ke fitrah dalam semangat kebangsaan adalah kembali memunculkan kesaktian Pancasila dengan cara istikamah menjalankan dan menjalani seluruh silanya. Memuliakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial.
Tentu sila-sila itu tidak hanya merefleksikan kekayaan penghayatan alam batin manusia
Indonesia tempo dulu, sesungguhnya juga adalah pantulan total dari realitas keimanan yang dihayatinya dengan sangat intim.
Pancasila hadir sebagai fitrah bernegara, sekaligus beragama. Dengan falsafah Pancasila, sesungguhnya kita telah selesai mendiskusikan hubungan agama tautannya dengan negara. Perdebatan ideologis dan kontestasi ras, suku, agama, bahasa dengan elegan telah dipadatkan dalam sila yang hanya lima itu.
Fantasi politik kaum radikal lewat kehadiran Pancasila dengan sendirinya telah terkunci. Dan, negara harus bertindak tegas "menertibkan" ormas yang merongrong karisma falsafahnya, bukan malah melakukan pembiaran, apalagi "merawatnya" atas nama kepentingan politik sesaat. Dalam bahasa almarhum Cak Nur, Pancasila sebagai titik temu (kalimatun sawa) dari seluruh realitas sosial keindonesiaan yang majemuk.
Menghidupkan politik aliran, baik yang dijangkarkan kepada sentimen etnisitas maupun label keagamaan, tidak hanya mencerminkan nalar terbelakang, tetapi juga tanda dari absennya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kalau politik aliran itu diartikulasikan dalam wujud kekerasan, termasuk kekerasan simbolik. Atas nama dan alasan apa pun politik macam ini adalah bentuk lain dari kemungkaran sosial yang seharusnya menjadi musuh bersama karena dapat mengancam keutuhan NKRI.
Kontestasi itu—agar selaras dengan formula fitrah bernegara dan beragama—seharusnya lebih diarahkan pada "politik kesejahteraan" yang diselesaikan melalui prosedur demokrasi sekaligus substansi demokrasi itu sendiri. Caranya: melalui mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Mudik kultural
Id yang berarti kembali dalam makna lokal-kultural sering diartikan mudik. Dalam tradisi kita, biasanya dilambangkan dengan migrasi besar-besaran masyarakat urban ke kampung halamannya untuk bersilaturahim, merajut hubungan kekerabatan, termasuk berziarah kepada keluarga yang telah wafat. Ini pula yang ditulis antropolog Andre Moller bahwa puasa sebagai "ritus pokok" dan di bawahnya subritus yang berhubungan erat dengan Ramadhan. Clifford Geertz menyebut Idul Fitri sebagai puncak ritual yang menasional dengan kemampuan mengokohkan kembali ikatan sosial. Ritual yang menguatkan solidaritas sosial (Emile Durkheim), meneguhkan hasrat kebersamaan (Victor Turner), sekaligus manifestasi mosaik dari realitas universal (Marshal Hodgson).
Persoalan mudik kultural untuk membangun solidaritas sosial sesungguhnya yang sangat dibutuhkan bangsa kita akhir-akhir ini. Sering kali kehancuran itu bermula tatkala spirit mudik absen sehingga akhirnya lama-kelamaan kita lupa terhadap "ibu" (pertiwi) yang telah membesarkan. Menjadi bangsa Malin Kundang yang dengan jemawa merasa ada ketika menampik kehadiran "ibu". Terhijab pesona benda. Merasa materi sebagai daulat utama.
Padahal, justru materialisme dan perburuan rente yang kelewat batas inilah yang hendak dipangkas puasa: agar puasa menemukan fitrahnya; supaya bangsa kembali ke jalan lurus.
ASEP SALAHUDINEsais dan Dekan di IAILM Suryalaya, Tasikmalaya
(Kompas cetak, 5 Agustus 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®















Jumat, 22 Maret 2013

Jalan Asketisme Politik (ASEP SALAHUDIN)

ASEP SALAHUDIN
Ketika kawannya, Sultan Muhammad Ibnu Malik, menjadi penguasa dinasti Saljuk, seorang ulama asketik, Imam Al-Ghazali, mengirimkan ucapan selamat dalam bentuk risalah berisi sejumlah petuah sekaligus harapan agar kekuasaan yang telah ada di genggaman karibnya itu mendatangkan berkah dan menjadi saluran yang mewariskan faedah bagi semua.

Al-Ghazali merasa mumpung kekuasaan itu baru saja berada di pangkuan, kecendekiaannya merasa terpanggil untuk turun gunung, lekas mengingatkan bahaya kekuasaan apabila tidak dikontrol dengan nasihat.
Petuah itu ditulis dalam sebuah kitab terkenal dan sampai kepada kita hari ini: At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk "Senarai Mutiara Nasihat untuk Para Penguasa". Ada baiknya juga di tahun 2013 menjelang Pemilu 2014 buku ini menjadi bahan renungan bagi politikus. Toh, pada akhirnya karakter kekuasaan itu dari dulu sampai hari ini tidak jauh berbeda. Kekuasaan selalu cenderung korup kecuali sejak awal pemegang kekuasaan itu dengan ikhlas bersedia menjaga kebeningan hati dan menyimak setiap nasihat kebaikan dari mana pun datangnya.

Nasihat Al-Ghazali laiknya zaman skolastik, tentu berpusat pada pusaran nilai-nilai religiusitas dan pedoman etik moralitas yang diyakininya dan saat itu semakin lamat terdengar, bahkan nyaris absen dari ruang publik. Nasihat yang dijangkarkan pada pentingnya kesadaran metafisik sebagai haluan utama menata kekuasaan yang sudah semakin kehilangan nalar.

Nasihat yang disampaikannya betul-betul tanpa pamrih, nyaris di belakangnya tak ada motif meraih kuasa seperti yang dilakukan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Sejak awal, seperti dapat juga dibaca dalam kitab Al-Ihya, dia sudah meneguhkan simpulan bahwa kerusakan penguasa itu sebermula ketika bersekongkol dengan ulama dan partai berjubahkan dakwah yang kerjanya membajak ayat-ayat Tuhan, memperjualbelikan fatwa dan kharismanya.

Ketika terjadi persekongkolan jahat antara kuasa dan jaringan simbolis keagamaan yang ditafsirkan secara salah kaprah, mesin kekuasaan akan mewajahkan raut mengerikan.

Karena itu, menjadi sangat dapat dipahami bahwa hal pertama yang diterakan Al-Ghazali dalam risalahnya itu adalah keniscayaan menancapkan rasaning daif dalam diri penguasa. Bahwa kursi yang ada di tangan kawannya harus dijadikan sarana untuk berkhidmat kepada Yang Mahakuasa sebagai pemilik absolut seluruh kekuasaan dengan cara menjadi pelayan makhluk Tuhan.

Bahwa kekuasaan yang kita genggam hanyalah fragmen-fragmen kecil amanat dari kuasa Tuhan, dari bayangan kodrat dan iradat-Nya. Karena amanat, maka imperatif moral susulannya adalah bagaimana kekuasaan itu kemudian dikelola dengan saksama. Amanat menjadi sebuah panggilan dari kedalaman iman karena hanya pemimpin amanah yang dapat menjadi garansi terdistribusikannya rasa aman kepada seluruh warganya tanpa pandang bulu.

Penguasa harus bisa mengerangkeng watak tiranik, hubbul istila'; bisa meredam keinginan primitif hegemonik, hubbul isti'la''; nafsu untuk selalu diprioritaskan dalam hal ihwal, takhshish; dan menghindari kecenderungan menganggap diri yang paling benar, hubbul istibdad.

Dalam pasal selanjutnya, Al-Ghazali mengaitkan kekuasaan dengan kesadaran-kesadaran eskatologis. Bahwa kekuasaan itu bukanlah cek kosong, tetapi seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Justru pertanggungjawaban yang hakiki dan tidak mungkin dimanipulasi adalah ketika tubuh terpisah dari raga, saat menggetarkan berhadap-hadapan dengan pemilik sah daulat kekuasaan hakiki.
Terakhir, Al-Ghazali menyuntikkan "politik profetis" sebagai landasan kekuasaan agar kuasa ini menemukan "kebenaran". Bahwa "jalan kenabian" merupakan teladan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga tarekat sosial yang dapat mengantarkan kehidupan menemukan harkatnya yang luhur, ruang sosial tidak kemudian kehilangan adab.

Nasihat Machiavelli

Berbeda dengan Al-Ghazali adalah Niccolo Machiavelli. Ia se- orang politikus ulung yang telah malang melintang di panggung politik praktis. Pernah bertemu dengan Raja Perancis Louis XII, Paus Julius II, Kaisar Romawi Suci Maximilian (1459-1519), Raja Ferdinand (1452-1516) dari Spanyol, hingga para penguasa Turki. Adalah Cesare Borgia (1476-1507), putra Paus Alexander VI, yang paling dikagumi Machiavelli.
Halnya Al-Ghazali, dia juga memberikan nasihat kepada penguasa Firenze, Lorenzo de' Medici, yang sedang berkuasa saat itu dalam surat panjang yang kemudian menjadi kitab terkenal, Il Principe "Sang Penguasa".
Nasihat Machiavelli berbeda dengan Al-Ghazali. Justru sebaliknya, Niccolo Machiavelli menasihati sang penguasa agar menjauhi moral seandainya kekuasaannya itu ingin abadi. Karena itu, ia kerap dituduh sebagai biang penyebar asas tujuan menghalalkan cara, the end justifies the means.

Berangkat dari pengalamannya sebagai praktisi politik, Machiavelli menyimpulkan bahwa agar kekuasaan tersebut abadi, haluan moral harus disingkirkan. Bagi dia, penguasa tidak ada urusan dengan aspirasi rakyat sehingga ditakuti rakyat jauh lebih penting daripada sekadar dicintai, apalagi kecintaan itu hanya sekadar keterpesonaan pada politik pencitraan yang serba artifisial.

Di samping itu, menurut Machiavelli, untuk melangsungkan pemerintahan yang efektif, sang penguasa harus menciptakan sebanyak mungkin "laskar berani mati" yang memiliki kesediaan membela kekuasaannya, cakap mendirikan "ormas-ormas" yang dapat pasang badan untuk menghalau setiap serangan lawan, baik fisik maupun opini.

Atas nama mempertahankan kekuasaan, seluruh muslihat dibenarkan; yang dikedepankan bukan logika, melainkan retorika; bukan kecakapan menyusun argumen yang koheren dan sistematis, melainkan kecerdikan mencuci otak warga agar kemudian mendapatkan kepatuhan mutlak. Kekuasaan yang "benar" harus melampaui hukum, bukan bersujud pada pasal-pasal undang-undang.

Hari-hari seperti sekarang, ketika setiap partai sedang menyusun calon anggota badan legislatif, tentu saya sebagai warga berharap semoga penguasa dan kerumunan calon penguasa dapat menjadi politikus otentik dan merambah asketisme politik, di antaranya kesediaan menyimak nilai-nilai inklusif nasihat Al-Ghazali sehingga kekuasaan itu mendatangkan keberkahan bagi semua.

Kita tetap berharap, walaupun tetap dengan rasa cemas, seluruh janji yang disampaikan dapat direalisasikan. Kata seorang arif, "Tidak ada yang lebih mulia kecuali ketika janji itu menjadi fakta. Dan tidak ada yang lebih hina kecuali janji-janji yang telah disampaikan terus dipercakapkan warga karena tidak pernah direalisasikan."

ASEP SALAHUDIN Esais dan Dekan di IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat
(Kompas cetak, 22 Maret 2013)

Powered by Telkomsel BlackBerry®



















Rabu, 23 Januari 2013

Maulid Politik Kenabian

Oleh ASEP SALAHUDIN
Dalam titik tertentu, setiap nabi dihadirkan tidak hanya sebagai penanda perubahan rohaniah, tetapi juga bersentuhan dengan persoalan politik praktis. Hal ini juga tak terhindarkan dengan sosok Muhammad SAW, yang hari kelahirannya diperingati umat Islam bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2013/ 12 Rabiulawal 1434.
Muhammad bukan hanya seorang Nabi, melainkan sekaligus politisi. Politik di sini tidak sekadar berkaitan dengan hasrat kuasa, tetapi juga dalam makna yang lebih luas—dalam tilikan Michel Foucault—berhubungan dengan institusi budaya, sosial, agama, bahkan pengetahuan. Kekuasaan dalam arti vertikal (mandat individual) dan horizontal-sosial (mandat sosial).
Dalam praktiknya, hampir dipastikan tak ada orang yang terlepas dari politik dan tak mungkin melepaskan diri dari politik. Watak manusia memang makhluk politik, zoon politicon, yang senantiasa didiskusikan, baik menyangkut perilaku maupun basis yang menjadi pijakannya. Sebut saja ada masanya ketika politik itu dijangkarkan pada rasionalisme, individualisme, materialisme, dan metafisika ketuhanan.
Semua fundamen politik itu membayangkan sebuah hasrat tergelarnya kesejahteraan umum dan terbangunnya keadaban publik. Aristoteles menyebutnya dengan tujuan meraih kebaikan utama (highest good) atau ruang berkeadaban (al-madinah al-fadhilah) dalam term Al-Farabi. Dalam nalar falsafah kita diwadahi spirit Pancasila yang berporos pada semangat: ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Politik nilai
Tentu saja politik yang diusung Muhammad SAW lebih mengarah pada politik berbasis kekuatan nilai, yang dijangkarkan kepada tautan metafisik dengan segala sanksi moral dan penghargaan transendental di belakangnya. Tak ubahnya tema nilai yang diusung khas nabi-nabi Ibrani lainnya.
Demi tersampaikannya nilai-nilai ini, Muhammad SAW bukan sekadar berbicara sebatas wacana baik-buruk, sehat-sakit, indah-jelek, sederhana-bermegahan, melainkan langsung menjadikan nilai itu sebagai bagian integral dari perilakunya.
Keteladanan lebih dikedepankan ketimbang perbincangan. Falsafah politiknya bukan hanya menjadi "renungan", melainkan sekaligus "tindakan"; tidak sebatas "wacana", tetapi juga "aksi nyata". Contoh konkret menjadi strategi utama dalam menanamkan nilai-nilai politik itu dalam batang tubuh bermasyarakat.
Politik simbolik-imajiner yang terumuskan dalam senarai firman Tuhan (musyawarah, toleransi, lapang dada, keterbukaan, relasi antaragama, distribusi ekonomi, keadilan, kejujuran, transparansi, amanah, kecerdasan nalar) diturunkan menjadi "yang riil" melalui langkah-langkah konkret yang tampak dan jelas.
Inilah sisi kekuatan politik kenabian: politik karakter. Nilai-nilai kenabian seperti ini, meminjam telaah Mohandas K Ganda, dapat menghindarkan tujuh dosa sosial: politik nir-prinsip; kekayaan yang diraih tidak melalui kerja keras; bisnis defisit moralitas; kebahagiaan yang kehilangan nurani; pendidikan yang menanggalkan karakter; ilmu pengetahuan yang jauh dari humanitas; dan peribadatan yang terjebak pada formalitas.
Dalam melebarkan pengaruh politiknya, Nabi membangun basis dukungan yang solid tanpa harus menafikan yang "liyan", seperti terbaca dalam Piagam Madinah yang populer itu. Visi yang ditawarkannya berbasis pada upaya menanamkan kesadaran ontologis (menyangkut tujuan hidup) sekaligus aksiologis (berhubungan dengan peran dan posisi manusia).
Untuk direnungkan
Merenungkan politik nilai yang diusung Muhammad SAW hari ini—seperti tergambarkan dalam kitab-kitab "kelahiran Nabi", seperti Maulid Jawahir al-Nazm al-Badi' Fi Maulid al-Syafi' karya Syeikh Yusuf al-Nabhani, Kitab al-Yumnu Wa al-Is'ad Bi Maulid Khar al-'Ibad karya Ibn Ja'far al-Kattani, Itmam al-Ni'mah 'Ala al-'Alam Bi Maulid Saiyidi Waladi Adam karya Ibn Hajar Al-Haitami, dan al-Maulid al-Hana ditulis al-Hafiz al-Iraqi—bukan hanya perlu, melainkan satu keniscayaan.
Relevansinya itu terletak justru ketika kita hari ini lebih mengedepankan politik citra ketimbang logika, eksploitasi bukan emansipasi, ingar-bingar oleh semangat kebendaan bukan hikmat ketulusan, gaduh oleh politik perkauman yang serba eksklusif-intoleran bukan siasat kesemestaan yang berangkat dari roh kebersamaan.
Medan kehidupan harus dikembalikan lagi kepada nilai-nilai keutamaan. Slavoj Zizek (Robertus Robet, 2010) menyebutnya dengan "yang politik" (politik penuh adab) sebagai lawan dari "politik" (ricuh, dagang sapi, tanpa prinsip, transaksional, penuh cela, korup, munafik).
Meminjam analisis Hannah Arendt, "yang politik" menghajatkan pergulatan agar tak hengkang dari percaturan sosial dan ruangnya keburu diisi oleh "politik" yang serba kotor. Pergulatan ini bukan hanya ikhtiar menghindar dari sekapan keterasingan positif ala dialektika Hegel, keterasingan ekonomi serupa Marx yang bersumber dari sentimen kapitalisme, ataupun keterasingan religius berwujud wacana absolut keterlemparan kepada dosa. Namun, kita berkelit dengan cermat dari "keterasingan eksistensial" berupa abainya kita mewujudkan keadaban publik dan politik penuh adab karena hilangnya kita sebagai pribadi politik yang otonom, otentik, merdeka, dan independen sesuai dengan arus khitahnya.
"Yang politik" seharusnya jadi kiblat utama politik nasional dalam menghadapi tahun-tahun politik menjelang 2014. Politik kenabian dalam titik tertentu memberikan suplai berharga tentang "yang politik" itu.
Maulid adalah momen penting untuk menginjeksikan segenap nilai-nilai dalam sesuatu yang banyak berpengaruh bagi kelangsungan hidup kita: politik! Tanpa kesadaran ini, semua hanya sebatas menjadi sebuah upacara dan akhirnya politik kembali menjadi muslihat yang licik.
ASEP SALAHUDIN Esais dan Dekan di IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat
(Kompas cetak, 23 Jan 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

















Powered By Blogger