Labirin Republik (Yonky Karman)

Yonky Karman
Ia selalu mencari-cari kesulitan dan tidak dapat keluar daripadanya. Kira-kira itu yang dinamakan: tragis. Pramoedya Ananta Toer, "Bumi Manusia", 165
Lebih mudah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia daripada memastikan perjalanannya selamat mencapai cita-cita besar Republik.
Liku-liku kesulitan perjalanan Republik sebagian karena kapasitas pemimpin yang ternyata lebih kecil daripada persoalan yang harus ia selesaikan. Karakter korup- tif bangsa belum berubah. Struktur pere- konomian ekstraktif seperti di era koloni- al. Hanya bedanya: sekarang yang dikede- pankan bukan kekuatan senjata, melain- kan teknologi dan modal. Perjalanan Republik minus terobosan besar yang membawa bangsa bebas dari labirin persoalan.
Saat jadi koresponden AFP di Jakarta sekitar empat tahun, Brian May menulis panjang lebar tentang Indonesia yang memiliki segala syarat negara maju (The Indo- nesian Tragedy, 1978). Kaya sumber daya alam. Kaya keanekaragaman flora dan fau- na. Iklim bersahabat sepanjang tahun. Jumlah penduduk besar sebagai pasar po- tensial. Kebiasaan hidup bergotong royong modal sosial yang besar. Namun, May me- mandang Indonesia sulit jadi bangsa maju dan masalahnya pada hambatan kultural. Lawrence E Harrison dan Samuel P Huntington 20 tahun kemudian mengangkat soal bagaimana nilai kultural menentukan kemajuan bangsa (Culture Matters: How Values Shape Human Progress, 2000).
Meski hidup di era modern, Indonesia belum modern dalam laku dan pikir kare- na mentalitas prakapitalisnya. Modern tak berarti kebarat-baratan, tetapi rasional mengikuti prinsip modernitas. Selain Jepang, contoh terbaru di Asia adalah Korea Selatan: berhasil mengatasi hambatan mentalitas prakapitalis tanpa kebarat-baratan.
Orientasi non-ekonomis
Ekonomis dalam bahasa sederhana berarti jelas hitungan antara pemasukan dan pengeluaran, jelas inventarisasi milik, jeli melihat peluang bisnis yang ada, mengantisipasi prospek bisnis, menyingkirkan inefisiensi secara sistematis, dan mampu berhemat. Menurut May, masyarakat Indonesia lebih berorientasi sosial daripada ekonomis. Agama dan gengsi membuat hitungan ekonomis jadi tak relevan.
Bantuan ekonomi Barat untuk negara berkembang adalah mitos selama bebera- pa dekade periode pembangunan Indonesia. Indonesia menggantungkan diri pada utang dari Barat dalam format bantuan ekonomi, padahal besar bantuan itu tidak melebihi subsidi ekspor negara maju ke Indonesia. Produk ekspor Indonesia pun tak bisa menembus negara Barat. Pereko- nomian nasional tidak terangkat jadi mandiri. Ekspor bahan mentah tanpa upaya memperbesar nilai tambahnya, ironisnya kemudian kembali dalam bentuk impor dengan harga berkali lipat.
Berbagai syarat ketat dibebankan kepada Indonesia oleh negara pemberi utang. Kompensasi dinikmati negara donor dalam bentuk kemudahan usaha. Tenaga ahli dan bahan baku dari negara donor harus dipakai dalam pembangunan meski tidak ekonomis. Kemandirian ekonomi tak terbangun karena pemerintah abai memba- ngun kapasitas bisnis dan produksi bangsa. Singapura yang tak punya apa-apa ber- modalkan tertib administrasi kemudian menjadi bangsa kaya dan dipercaya dalam bisnis internasional.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia malah membangun kekuatan tentara di darat berlebihan. Kekuatan yang berlebih- an itu disalurkan dalam format dwifungsi ABRI, yang dalam praktiknya jadi bentuk lain militerisme. Pemisahan kekuatan tentara dan polisi malah menyisakan rivalitas di lapangan antara keduanya. Ketika keamanan menjadi masalah siapa bisa bayar berapa, berlakulah pendekatan teritorial- militeristik seperti di Papua.
Pembangunan maritim diabaikan. Indonesia tidak belajar dari Hindia Belanda yang tak punya angkatan laut. Kapal pe- rang yang lalu-lalang di Hindia adalah mi- lik Kerajaan Belanda. Lalu Hindia Belanda dikalahkan AL Inggris pada 1811, kemudi- an ditaklukkan AL Jepang dalam Perang Dunia II. Indonesia tak berjaya di laut. Kapal asing mencuri dan menguras kekayaan laut di perairan Indonesia.
Malthus meramalkan kecenderungan pertambahan populasi manusia menurut deret ukur dengan pertambahan suplai makanan hanya menurut deret hitung. Ke- benaran teori itu serius bagi Indonesia yang sebagian besar rakyatnya miskin dan negara bermasalah dengan ketahanan pangan. Berkali-kali negara kalah oleh ulah spekulan atau importir pangan dan rakyat kecil harus bayar mahal untuk makanan.
Orientasi irasional
Kemajuan Indonesia di era modern tak ditentukan dari apakah rakyatnya sudah bersentuhan dengan hasil teknologi modern. Banyak orang Indonesia menimba ilmu modern yang berkembang di Barat atau malah pergi ke sana. Ketika kembali ke Indonesia, mereka menghadapi realitas kultur kerja tak modern. Korupsi adalah sebuah praktik irasional yang bertentangan dengan prinsip birokrasi modern.
Banyak petahana terpilih kembali dengan perolehan suara di bawah 50 persen, bahkan bersaing ketat dengan saingannya. Mereka terpilih kembali sebab banyak dari masyarakat pemilih kurang berorientasi ekonomis. Masyarakat tak marah melihat kinerja rendah jajaran birokrasi yang pernah dipimpin petahana. Keberagamaan masyarakat begitu lembek sehingga tidak berdaya memerangi korupsi.
Di era otonomi daerah, persyaratan ter- kait keagamaan melekat dalam seleksi pe- gawai negeri, padahal Indonesia bukan re- publik agama. Keberagamaan formal meningkat, tetapi semakin berani juga orang korupsi. Publik ditipu. Bantuan sosial dire- kayasa. Keberagamaan di ruang publik tak berakar pada kesederhanaan dan kejujur- an yang bersumber pada ajaran agama.
Pejabat dan politikus kita pandai memanfaatkan agama sebab masyarakat kita mudah ditaklukkan pesona agama. Masyarakat kita menutup mata tentang bagaimana orang bisa menjadi kaya apabila yang bersangkutan menyumbang untuk proyek keagamaan. Agama kemudian dipakai sebagai tameng menutupi mismanajemen dan inkompetensi. Akhlak individual bukan solusi penyakit sosial. Tiada korelasi langsung antara keberagamaan individual dan penyakit sosial.
Indonesia butuh pemimpin yang tak ra- jin mengimbau, tetapi mampu mengimplementasikan moralitas publik dalam kepemimpinannya. Dengan tindakan dan teladan, ia menghidupi moralitas publik membawa keluar Republik dari labirin persoalan.
Yonky Karman Pengajar di STT Jakarta
(Kompas cetak, 21 Maret 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Republik Galau

Oleh Yonky Karman
Gerak-gerik tubuh Republik memperlihatkan gejala pikiran kacau. Lakunya tak mencerminkan kata-kata yang termaktub dalam konstitusi. Dokumen rahasia negara bisa bocor dan memicu gonjang-ganjing politik. Penegakan hukum berorientasi kekuasaan. Tiap orang tidak sama di depan hukum. Rakyat kecil segera ditahan, tetapi putra pejabat bebas berkeliaran.
Tak jelas Republik akan dibawa ke mana. Penyelenggara Republik sibuk dengan urusan partai daripada urusan (re) publik. Manusia Indonesia di era Reformasi masih yang itu-itu juga. Silau oleh kemilau materi. Terpesona oleh kemuliaan takhta. Uang dan kekuasaan membuat Republik masuk ke pusaran korupsi. Republik bergerak tanpa roh kebangsaan.
Banalisasi korupsi
Korupsi tak diperlakukan sebagai penyakit masyarakat yang harus dibasmi. Bau busuknya ditutup-tutupi dengan pencitraan. Korupsi pun luput dari kutukan agama. Indonesia belum pernah benar-benar bertobat dari korupsi yang pernah membangkrutkannya. Praktik korupsi dibiarkan, sejauh terkendali dan kepentingan elite politik tak terganggu. Di negara yang mengaku berketuhanan, agama justru kehilangan substansinya karena diperalat sebagai tameng politik. Negara seharusnya memiliki sumber daya yang kuat untuk menghasilkan layanan publik yang baik. Pemetaan dan monitoring seluruh potensi negeri seharusnya di tangan pemerintah. Namun, pemerintah seperti tanpa daya, keropos karena pembusukan dari dalam, bukan karena konspirasi dari luar.
Koruptor politik dianggap berjasa bagi partai. Korupsi pun tidak dilihat sebagai pengkhianatan bernegara. Kalaupun konspirasi korupsi terbongkar, pelaku merasa tak berdosa. Khilaf. Kesalahan administratif. Hukuman untuk koruptor pun semakin rendah. Komisi independen negara yang membongkar kebusukan korupsi dibiarkan tidak kuat. Era Orde Baru dikecam karena korupsi terstruktur dan terpusat dalam suasana otoriter. Rakyat tak berdaya mengkritik penyimpangan yang dilakukan (penyelenggara) negara. Lalu reformasi berhasil memperkuat posisi rakyat, tetapi gagal dalam reformasi kelembagaan. Alih-alih pulau integritas, yang terbentuk adalah pulau-pulau ketertutupan. Perizinan dan pengadaan barang serta jasa dibuat tak transparan.
Kementerian menjadi semi-otonom. Menteri titipan partai leluasa menggeser dan mengganti bawahan serta memasukkan orang baru tanpa basis kinerja. Pengawasan melekat tidak jalan. Tidak pernah kita mendapati atasan yang menangkap tangan atau memergoki korupsi bawahan, praktik yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Atasan dan bawahan saling membangun ketertutupan. Pejabat dan pengusaha saling melayani dalam suatu persekutuan jahat yang mengorbankan kepentingan bangsa. Birokrasi dari bawah sampai atas sudah memiliki jatah untuk pundi masing-masing. Sesama koruptor dilarang saling mendahului. Partai menghalalkan segala cara menghimpun dana politik. Kader di eksekutif dan legislatif menjadi mesin pencetak uang untuk mengisi pundi-pundi partai. Pendanaan partai tertutup bagi publik.
Efek negatif akibat korupsi dibuat semakin samar sumbernya. Seolah-olah tak ada hubungan antara korupsi di bidang lalu lintas dengan banyaknya korban kecelakaan, korupsi di bidang keolahragaan dengan kemerosotan prestasi olahraga bangsa, korupsi di peternakan dengan rendahnya asupan protein hewani rakyat kecil dan mahalnya daging sapi.
Banalisasi negara
Era multipartai adalah bancakan anggaran. Sumber daya negara untuk menyejahterakan rakyat dikaplingkan untuk kesejahteraan penguasa dan kroni. Negara tak menguasai kekayaan negeri untuk menyejahterakan seluruh rakyat, tetapi menggadaikannya pada segelintir orang. Koalisi partai pemerintah tak lain pengaplingan wilayah kekuasaan partai. Presiden menentukan ketua umum partai atau kadernya sebagai menteri. Jabatan menteri merupakan representasi dukungan politik. Evaluasi kinerja kabinet hanya proforma atau imbauan, bukan sanksi pencopotan jabatan. Kementerian yang jalan di tempat dan hanya menghabiskan anggaran negara dibiarkan selama kepentingan penguasa tak terganggu.
Koalisi partai tanpa kepemimpinan yang berorientasi kepentingan rakyat. Kekhawatiran publik atas kinerja menteri dari partai direspons Presiden dengan meminta masyarakat dan pers mengawasi kinerja kabinet. Peran kepala negara lebih menonjol daripada kepala pemerintahan. Ketika dibutuhkan tindakan afirmatif untuk menerobos kebuntuan politik, pernyataan normatiflah yang keluar. Seolah-olah Republik dalam situasi normal.
Republik boros dalam pengeluaran gaji pegawai dan penggelembungan harga. Rakyat dibius dengan subsidi bahan bakar minyak dan beras untuk rakyat miskin meski melawan rasionalitas ekonomi yang sehat. Banyak produk legislasi tak berkualitas konstitusi. Namun, tak pernah elite politik marah atas ketidakprofesionalan bernegara. Republik seperti barang mainan di tangan anak-anak yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban publik.
Fungsi pengawasan dari legislatif tak efektif karena yang mengawasi juga bagian dari yang diawasi. Tidak jelas mana yang mengawasi dan yang diawasi. Saling kritik pun hanya sandiwara politik karena masing-masing tahu sama tahu. Apabila kader tersandung kasus korupsi, partai cuci tangan dan melokalisasi kasusnya sebagai masalah pribadi. Tawaran bantuan hukum dari partai bagi kader yang naas adalah demi jasanya dan demi ia tidak bernyanyi di luar skenario. Elite politik gagal memanfaatkan momentum positif makroekonomi nasional dengan memperjuangkan ketahanan energi dan pangan demi kesejahteraan rakyat. Berbagai suara profetik dalam bidang politik dan ekonomi tak digubris. Kesempatan emas Indonesia untuk menjadi negara maju akan berlalu jika mentalitas sebagian besar penguasa kita masih memburu rente.
Suatu saat Nabi Yesaya menyampaikan kepada Hizkia hukuman yang akan dialami kerajaannya. Semua kekayaan istana akan diangkut ke negeri asing dan anak cucunya akan sengsara. Bukannya prihatin, raja itu malah berpikir tidak apa-apa, "Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Banyak penguasa di Indonesia berpikir demikian sewaktu melihat daerahnya dilanda banjir dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Bung Hatta mengkritik kediktatoran Presiden Soekarno dan kegagalan partai-partai politik yang mengabaikan dasar-dasar Pancasila dengan mengutip Friedrich von Schiller, pujangga besar Jerman: kesempatan besar singgah di zaman kita, tetapi ternyata generasinya kerdil.
Yonky Karman Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta
(Kompas cetak, 22 Feb 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®