Fw:Purnawirawan TNI: SBY Sudah Tak Peduli Kondisi Negara dan Bangsa

Date: Thursday, July 21, 2011, 9:01 AM JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis. "Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan," ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa (19/7). Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan Presiden SBY melalui kudeta militer. Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia. Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi. Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan SBY di internal Partai Demokrat. Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia. Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air. Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia. Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. "Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya, nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi. PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. "Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia. Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia. Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan, tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno. Permainan Asing Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres 2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan ini," kata dia. Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing. "Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata dia. Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia. Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945. Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana sebagian besar dikuasai oleh asing. "Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata Zacky. Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung disodorkan formulir menjadi agen CIA. Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa. "Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal seperti Amerika muncul patriot journalism. "Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang terdengar," katanya. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180 Rabu, 20 Juli 2011 JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis. "Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan," ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa (19/7). Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan Presiden SBY melalui kudeta militer. Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia. Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi. Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan SBY di internal Partai Demokrat. Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia. Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air. Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia. Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. "Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya, nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi. PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. "Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia. Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia. Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan, tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno. Permainan Asing Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres 2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan ini," kata dia. Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing. "Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata dia. Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia. Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945. Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana sebagian besar dikuasai oleh asing. "Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata Zacky. Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung disodorkan formulir menjadi agen CIA. Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa. "Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal seperti Amerika muncul patriot journalism. "Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang terdengar," katanya. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180

__._,_.___

Dua Wajah Kemiskinan

http://www.siwalimanews.com/post/dua_wajah_kemiskinan

Monday, 27 June 2011 Dua Wajah Kemiskinan Salah satunya dengan mengutak-atik patokan yang dijadikan acuan untuk menghitung jumlah orang miskin. Versi pemerintah, yang disebut orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan Rp 7.000 per hari atau sekitar Rp 210 ribu per orang per bulan. Patokan itu jauh di bawah acuan yang digunakan kebanyakan lembaga internasional yang menetapkan garis kemiskinan di US$1-US$2 atau Rp 8.500-Rp 17.000 per orang per hari. Patokan itu juga jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) terendah Rp660 ribu per bulan yang sudah sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tidak mengherankan kalau pemerintah dituding tidak realistis. Patokan untuk menghitung orang miskin terkesan lebih banyak mempertimbangkan aspek politis ketimbang hitung-hitungan ekonomi yang rasional. Garis kemiskinan sengaja dibuat rendah agar jumlah orang miskin tidak melonjak. Sebab, menaikkan parameter kemiskinan dengan menyesuaikan kondisi saat ini dikhawatirkan menaikkan jumlah orang miskin. Pemerintah yang mementingkan citra pasti alergi dengan hal itu. Membuka angka valid kemiskinan dianggap sama saja dengan menyeret turun popularitas di mata rakyat. Kalau menggunakan acuan angka kemiskinan internasional, jumlah orang miskin pasti melonjak drastis dari angka yang diklaim pemerintah. Pemerintah mengatakan saat ini jumlah orang miskin di Indonesia 31,023 juta atau 13,3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut menjadi alat propaganda politik sekaligus alat ukur keberhasilan kinerja. Realitas kemiskinan pun menjadi nomor dua. Termasuk realitas itu ialah terus membeludaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kendati harus menyabung nyawa. Kelak, jika langkah moratorium penempatan TKI benar-benar diterapkan, jumlah pengangguran pun kian membengkak. TKI itu bakal menghadapi situasi kemiskinan yang akut karena tidak diurus negara. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menyusun program yang tepat sasaran dan mampu menyejahterakan kalau potret nyata kemiskinan disembunyikan? Padahal, tolok ukur sebuah negara disebut naik kelas dalam tataran global adalah sejauh mana negara itu mengatasi kemiskinan. Itu karena kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan publik, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat memberdayakan mereka. Nasib orang miskin di negeri ini seperti dua sisi mata uang yang sangat kontras. Dalam pidato politik, mereka jadi alat untuk menaikkan citra, tetapi di satu hari lain, mereka disembunyikan dan dianggap aib karena bakal menjatuhkan kinerja. (*)

__._,_.___

OPINI: Penegakan Hukum Campur Selera dan Kepentingan

Penegakan Hukum Campur Selera dan Kepentingan Bambang Soesatyo Anggota Komisi III DPR RI KONFLIK kepentingan penguasa dalam penegakan hukum menguatkan persepsi tentang ketidakpastian hukum. Institusi penegak hukum pun menjadi macan ompong yang hanya berani membidik dan menyergap koruptor yang lemah secara politis. Kalau saja Hakim Syarifuddin Umar punya backing politik mumpuni, dia mungkin tak pernah bisa disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, karena secara politis dia lemah, dia menurut saja saat digiring ke ruang tahanan KPK karena diduga menerima suap. Pemahaman kita tentang Konflik kepentingan kekuasaan dalam penegakan hukum diberi pendalaman oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, baru-baru ini. Usai bersilahturahmi dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar di ruang tahanannya, Jimly menggambarkan Antasari sebagai korban dari peradilan sesat. Sebuah Peradilan itu dijalankan oleh orang-orang yang pandai dalam bidang hukum. Kalau orang-orang pandai di peradilan bersedia membuat skenario peradilan sesat, pasti karena ada permintaan, atau tekanan. Kalau mereka diminta at all cost membuat vonis bersalah terhadap seorang pejabat tinggi negara dengan jabatan dan kewenangan sebesar Ketua KPK, pihak yang meminta pastilah kekuatan dengan kekuasaan maha besar. Ketika Anda menggenggam kekuasaan sangat besar, semua orang tahu bahwa permintaan khusus Anda tak boleh dtolak oleh siapa pun. Demikianlah, penanganan kasus hukum yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin, pun tidak bersih dari konflik kepentingan. Bagi sejumlah kalangan, perkembangan kasus Nazaruddin serta cara penanganannya mencerminkan banyak keanehan. Dan, dari rangkaian kejanggalan itu, sebagian publik bisa membaca adanya konflik kepentingan dalam memroses kasus hukum Nazaruddin. Kejanggalan pertama adalah peran dan posisi yang diambil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Publik melihat bahwa SBY ikut-ikutan memojokan kader PD bernama Nazaruddin itu. Seperti diketahui, SBY Bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menggelar jumpa pers pada.Jumat (20/5), dengan agenda gelar kasus Nazaruddin. Di forum itu, Nazaruddin justru 'dihabisi' dengan menambah kasus pemberian uang kepada Sekretaris Jenderal MK. Upaya pembelaan diri Nazaruddin bersama rekan-rekannya sesama kader PD di ruang publik seperti tersapu angin puting beliung. Memang, di permukaan, muncul kesan tentang SBY yang sangat luar biasa. Sebagai Ketua Dewan Pembina PD, dia tidak berusaha melindungi kader PD yang bermasalah dengan hukum. Tapi, karena kasus Nazaruddin juga bernuansa politis, banyak juga yang berkesimpulan lain. Ada yang berpendapat presiden menunggangi kasus Nazaruddin untuk memperbaiki citranya. SBY ingin memberi bukti kepada publik bahwa dia tidak melakukan tebang pilih dan berharap bisa mengubah persepsi publik mengenai inkonsistensinya dalam penegakan hukum. Akan tetapi, manuver SBY itu belum cukup kuat untuk mengubah persepsi publik. Sebab. muncul pertanyaan ini; kalau dalam kasus Nazaruddin respons SBY begitu agresif, mengapa pada kasus lain yang juga melibatkan kader PD SBY nyaris tidak memberi respons? Begitu juga pada kasus-kasus besar seperti skandal Bank Century, mafia hukum dan mafia pajak. Karena itu, sejumlah politisi yakin bahwa ada motif lain dari SBY dalam kasus Nazaruddin. Paling masuk akal adalah motif pencitraan. Kalau benar motifnya seperti itu, SBY dinilai tidak etis. . Selain itu, kehadiran dan peran SBY dalam jumpa pers bersama itu juga bisa menjadi bumerang bagi SBY sendiri. Muncul pertanyaan, Kehadiran dan peran SBY di jumpa pers itu dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai presiden atau sebagai Ketua Dewan Pembina PD? Tidak pada tempatnya jika ketua Dewan Pembina PD membahas kasus Nazaruddin di kantor presiden. Sebagai presiden pun, terlalu berlebihan jika SBY memaksakan kehadirannya di jumpa pers itu, apalagi hanya untuk mempersilahkan Ketua MK membeberkan kasus Nazaruddin. Kejanggalan pun berlanjut hingga langkah KPK mencekal Nazaruddin. Banyak kalangan mau tak mau mempertanyakan cekal (pencegahan dan penangkalan) itu. Masalahnya, Nazaruddin Belum pernah diperiksa KPK, serta belum juga berstatus tersangka. Dasar hukum apa yang dipakai untuk pencekalan itu? Belakangan, ada penjelasan bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus, KPK berwenang mencekal seseorang kendati yang bersangkutan tidak berstatus tersangka. Tentu saja argumentasi seperti itu sulit dipahami mereka yang awam. Akibatnya, langkah KPK mencekal Nazaruddin ditafsirkan sebagai tindakan pesan sponsor. Apalagi, pelaksanaan Cekal pun tak kalah heboh. Soalnya, surat cekal Nazaruddin diterbitkan 24 Mei 2011, tetapi dia sudah berangkat ke Singapura 23 Mei 2011. Wajarlah jika publik berkesimpulan bahwa terjadi konflik kepentingan dibalik cekal Nazaruddin. Efektivitas Cekal Sudah lama Cekal selalu ditanggapi dengan sinisme publik karena selalu saja ada nuansa aneh. Menurut persepsi publik, banyak tindak pencekalan mencerminkan kehendak setengah hati dari pihak yang mengajukan pencekalan. Soalnya, banyak surat Cekal diterbitkan saat pihak yang dicekal sudah berada di luar negeri. Itu sebabnya, pencekalan Nazaruddin yang diminta KPK pun menjadi pergunjingan karena tidak efektif lagi. Menurut undang-undangnya, pihak yang berwenang mengajukan Cekal kepada kementerian Hukum dan HAM adalah Menteri (perihal keimigrasian, Menteri Keuangan (urusan piutang negara), Jaksa Agung, Panglima TNI dan belakangan oleh KPK serta Mabes Polri. Jadi, bersama Menkum dan HAM, para pejabat tinggi negara itulah yang sebenarnya menjadi faktor penetu efektivitas tindak pencekalan, bergantung pada masalah atau alasan permohonan Cekal. Selain mencantumkan identitas dan alasan Cekal, surat pencekalan pun mencantumkan jangka waktu pencekalan, dan disampaikan kepada pihak tercekal paling lambat tujuh hari sejak Cekal ditetapkan. Cekal paling heboh tentu saja masih terhadap obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Juni 2006, pemerintah mencekal delapan obligor BLBI, meliputi Marimutu Sinivasan (Bank Putra Multikarsa), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), Lidya Muchtar (Bank Tamara), Omar Putirai (Bank Tamara), Adis Saputra Januardy (Bank Namura Internusa), James Januardy (Bank Namura Internusa), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Istimarat. Publik segera bereaksi karena melihat tindak pencekalan itu sudah terlambat. Sebab, beberapa nama yang dicekal lagi-lagi diduga sudah meninggalkan Indonesia, bersembunyi di negara lain. Ada yang lama menetap di Singapura, sementara Sinivasan dinyatakan buron dan masuk ke daftar pencarian orang (DPO). Sampai pada kasus Nunun Nurbaeti, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, tahun 2004. Nunun tak pernah mau menampakan diri dan diduga bersembunyi di Singapura. Untuk mengunci pergerakan Nunun, Kementerian Hukum dan HAM mencabut paspor Indonesia atas nama Nunun. Dengan mencabut paspor atas namanya, Nunun hanya bisa bersembunyi di negara terakhir yang disinggahinya, dan tak bisa bepergian kemana-mana lagi. Berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat, penegak hukum Indonesia mestinya bisa membawa kembali Nunun ke Jakarta. Kalau strategi mencabut Paspor RI bisa mengunci gerak Nunun dan membuka kemungkinan membawa Nunun kembali ke Jakarta, mengapa strategi serupa tidak diterapkan kepada para obligor BLBI, Anggoro Widjaya, para koruptor dan tersangka pelanggar hukum lain yang diketahui melarikan diri keluar negeri? Jangan salahkan anggapan rakyat tentang adanya praktik tebang pilih, jika strategi Cabut paspor RI hanya dialamatkan kepada Nunun, tetapi tidak diberlakukan kepada begitu banyak buron lain yang diketahui melarikan diri dari Indonesia. Tidak mungkin tebang pilih penegakan hukum dilakukan tanpa didasari kepentingan. Justru karena penegak hukum dan penguasa terperangkap dalam konflik kepentingan, penegakan hukum akhirnya dilaksanakan berdasarkan selera. Terpeliharanya konflik kepentingan dalam penegakan hukum itu pada gilirannya menumbuhkembangkan praktik dan jasa mafia hukum dalam sistem hukum kita. Kalau sudah begitu, kepastian hukum masih sebatas angan-angan atau harapan saja. Kapan terwujudnya, tak ada yang tahu. Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Pada akhirnya, apa yang dikatakan Jimly Asshiddiqie benar; bahwasanya 13 tahun proses reformasi kita belum membuahkan hasil signifikan di bidang penegakan hukum. Tertangkapnya Hakim Sjarifuddin Umar menjadi tambahan bukti baru tentang kegagalan kita di bidang penegakan hukum. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! ------------------------------------

Kesalahan Sri Mulyani by @IndahS99

Kesalahan Sri Mulyani : 1. ada 14 RUU bidang ekonomi dan keuangan yg penyusunannya diintervensi & sarat kepentingan AS, IMF dan World Bank Kesalahan Sri Mulyani : 2. Menerbitkan SUN, ORI dan Surat utang RI lainnya dgn bunga tertinggi sedunia (9 - 11 %) Gilaakkk !! Kesalahan Sri Mulyani : 3. Memberikan jaminan pd investor/spekulan asing dptkan keuntungan maksimal dgn cara tekan nilai rupiah. Kesalahan Sri Mulyani ; 4. Akibat rupiah dipatok rendah, ekpor hancur, impor bengkak, Indonesia jd ngra konsumer, semuanya beli produk asing Kesalahan Sri Mulyani : 5. program reformasi birokrasi di depkeu hanya slogan kosong. Cuma naikkan gaji dan boroskan APBN 47 Triliun/thn Kesalaha n Sri Mulyani : 5. Mental dan moral PNS depkeu makin hancur. Sdh terima tunjangan sampe 50 jt/ bulan, korupsi jalan terus ! Kesalahan Sri Mulyani : 6. Semua institusi keuangan nasional diarahkan dan digencet agar dapat dikuasai asing ! Kesalahan Sri Mulyani 7 : Setiap ada keputusan strategis, SMI terbirit2 telp pejabat tinggi World Bank dan IMF ! Kesalahan Sri Mulyani : 8. Pejabat2 penting mulai eselon I, II, III, IV yg mau ditunjuk, dia konsultasi dulu dengan WB & IMF. minta restu ! Kesalahan Sri Mulyani : 9. jor2an pinjam dr WB milyaran US$, padahal pinjaman tsb idle alias tak terpakai. Yg penting RI bayar komitmen fee Kesalahan sri mulyani : 10. Komitment fee dari pinjaman LN tsb sebagian masuk ke kantong2 pejabat depkeu sbg komisi atau kickback ! Kesalahan Sri Mulyani : 10. menerbitkan PMK2 dan peraturan2 lain yg beratkan institusi keuangan nasional dan untungkan institusi asing ! Kesalahan Sri Mulyani : 11. membiarkan/ menyetujui rekayasa pembentukan opini publik seolah2 dia menkeu terbaik asia. Kerjaan mafia int'l Kesalahan Sri Muyani : 11. Menyetuji bail out Century yg 12 kali lipat lebih besar dari yg disetujui DPR ! Kesalahan Srim Mulyani : 12..Utang LN indonesia catat rekor tertinggi. Agus marto sampe geleng2 kepala. Kok banyak utang yg ga ada gunanya Lanjut ..kesalahan SMI : 12. Menggunakan jabatan dan institusi kemenko/depkeu utk amankan dan untungkan asing khusunya spekulan, WB dan AS Kesalahan SMI : 13. Dengan kekuasaannya yg tak terbatas (back SBY full) SMI ciptakan kelompok mafia2 di kemenko/Depkeu yg sgt berkuasa. 14. sampai saat ini, agus marto belum berhasil kikis mafia2 itu karena mafia itu hotline dgn SMI di Washington. 15. Jika mafia2 itu mau ditindak Agus Marto, mereka tlp SMI, SMI gunakan networknya di Washington DC utk tekan Agus ! Bangsat ga tuh ?? 16. Setiap kontrak utang LN, SMI selalu berikan fasilitas & keleluasaan kpd kreditor utk keruk keuntungan luar biasa. Kita cuma dpt sampah ! 17. Seperti kata JK, tanpa sepengetahuan Wapres, SMI buat perjanjian dgn China beli pesawat MA60 dgn harga mark up. Negara rugi US$ 64 juta 18. SMI tak pernah mau berikan persetujuan/back up jika ada utang dgn negara lain yg kasih bunga sgt murah. Takut dominasi AS/WB terganggu 18. Kesalahan Sri Mulyani : 5 tahun jd menteri hasilnya : institusi keuangan swasta nasional dipaksa jual ke asing. sesuai saran Bank Dunia 19. Kesalahan SMI : Prioritas pembangunan hanya pasar modal, pasar uang. IHSG anjlok ribut. petani/nelayan mati, infrastruktur hancur 20 Kesalahan SMI : sok2an ikut G-20, tandatangan CAFTA, WTO dll..Indonesia babak belur diserbu produk impor murah. Sektor riel kita hancur 21. Kesalahan Sri Mulyani : Menggunakan institusi depkeu utk hantam saingan2 politik SBY. 22. kesalahan Sri Mulyani : Tidak menyetujui Bank Pertanian yg sdh bertahun2 diusulkan. Pertanian dan petani indonesia ga dianggap penting 22. Kesalahan Sri Mulyani : Tidak menyetujui asuransi bencana utk rakyat indonesia. Dia maunya pake asuransi asing supaya aman komisinya 23. Kesalahan Sri Mulyani : merekayasa kehancuran Asuransi AJB Bumiputer 1912. Supaya bisa ditakeover asing. 24. Kesalahan SMI : Mendesak revisi UU No. 2 tahun 92 ttg Asuransi agar asing bisa takeover Bumiputera. untung DPR tak setuju. 25. Kesalahan SMI : mempersulit izin utk lembaga2 keuangan nasional dgn persyaratkan modal yg luar biasa besar. Spya asing saja yg bisa. 25. Mencari2 kesalahan pengusaha keuangan nasional utk kemudian dipaska merger atau diakusisi asing. 25. Kesalahan Sri Mulyani : lucu dan fatal...saking begonya, SMI krim surat mengenai pembahasan APBN ke DPR. DPR marah..harusnya dari SBY. 26. Kesalahan SMI : menurunkan bea masuk sekian banyak product impor. akibatnya, insdtri lokal mati. pabrik2 tutup. pengangguran nambah. 27. Kesalahan Sri Mulyani : tak pernah mau berikan garansi utk proyek infrastruktur, tapi jor2an berikan garansi utk spekulan pasar uang 28. Kesalahan SMI : tak pernah setujui kenaikan harga dasar gabah petani yg diusulkan bulog. SMI maunya petani miskin teyussss.. 29. Kesalahan SMI : tak pernah setuju utk back up finansial PLN dlm rangka konversi bahan bakar Pembangkit dari BBM ke Gas dan PLTA. 30. Kesalahan SMI : Tidak pernah menyetujui penambahan modal Reindo (BUMN reasuransi) agar devisa premi reasuransi ga lari ke luar negeri. 31. Kesalahan Sri Mulyani : memaksa depkeu utk takeover saham BI di Askrindo Rp. 500 M yg kemudian terbukti disalahgunakan. Askrindo kollaps Baru sebulan menjabat, Agus Marto kaget dan marah luar biasa. Ternyata banyak utang LN yg tak terpakai. hanya utk perkaya pejabat2 depkeu Courtesry: milis AIPI Politik

__._,_.___

Sewot SMS Bodong II

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/31/230193/70/13/Pokok-Bergoyang

Pokok Bergoyang

Selasa, 31 Mei 2011 00:01 WIB

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menggelar konferensi pers yang tergolong unik di dunia. Bahkan, unik dan langka. Mengapa? Karena konferensi pers itu menanggapi SMS (short message service) gelap.

SMS itu beredar Sabtu (28/5) yang dikirim dari telepon seluler nomor Singapura. Pengirimnya bernama M Nazaruddin, yang menyebut dirinya 'telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan'.

Isi SMS itu (demi kepatutan tidak kita beberkan) membuat kita geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Isinya menohok sejumlah tokoh sentral Partai Demokrat mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, hingga Andi Nurpati.

Sejak SMS itu beredar, elite Demokrat hingga kalangan Istana Kepresidenan ramai-ramai membantah isi SMS. Mereka menilai isi SMS itu hanyalah fitnah terhadap Presiden dan Partai Demokrat.

Bantahan itu ternyata tidak memuaskan. Buktinya, Presiden Yudhoyono terjun langsung menanggapi SMS itu. Sebelum berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden menggelar konferensi pers khusus menegaskan lagi bahwa isi SMS itu sepenuhnya fitnah yang dilemparkan dari ruang gelap.

Presiden menyerukan agar negeri ini tidak menjadi tanah dan lautan fitnah karena hal itu tidak mencerdaskan bangsa. Para penyebar fitnah dinilai sebagai pengecut dan tidak kesatria.

Kita semula mengira SMS gelap itu tidak akan ditanggapi, apalagi dibantah. Sikap itu misalnya diperlihatkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang enggan menanggapi SMS tersebut. Karena itu, kita tersentak sekaligus prihatin ketika Presiden menanggapi SMS tersebut. Sikap reaktif itu bisa menuai reaksi balik, jangan-jangan isi SMS itu benar.

Tentu saja kita tidak ingin anggapan itu muncul dan berkembang di tengah publik. Akan tetapi, siapakah yang dapat membendungnya tatkala publik justru memercayai isi SMS itu karena Presiden menanggapinya? Bukankah publik bisa berpandangan bahwa ada asap karena ada api?

Di sebuah negara yang baru mengalami euforia demokrasi dan gandrung ber-SMS, kita menduga akan banyak muncul SMS sejenis di masa mendatang. Lagi pula, dari sudut substansi, sesungguhnya apakah bedanya SMS gelap yang menggunakan teknologi modern dengan surat kaleng yang juga gelap? Menanggapi surat kaleng jelas perkara yang tak elok, seperti kurang kerjaan, bahkan menunjukkan kurang pede.

Pemimpin mestinya tegar menghadapi segala macam situasi. Dia harus mampu memilah isu besar yang menjadi tanggung jawabnya dan hal-hal remeh temeh yang perlu diabaikan. Surat kaleng tetaplah surat kaleng sekalipun menggunakan baju canggih bernama short message service alias SMS.

SMS bodong itu diakui muncul dari ruang gelap, dikirim pengecut yang tidak kesatria. Tetapi, mengapa menanggapi hantu? Mengapa pemimpin bangsa menanggapi pengecut? Apakah kesatria menanggapi yang bukan kesatria?

Kita teringat pepatah lama; kalau tiada angin bertiup, takkan pokok bergoyang.

_

Mari Elka Pangestu Menteri Indonesia yang Aneh

Mari Elka Pangestu Menteri Indonesia yang Aneh Kamis, 26 May 2011 09:30 WIB RIMANEWS - Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Hendri Saparini mengatakan nasionalisme Mari Elka Pangestu yang sudah dua periode menjadi Menteri Perdagangan, patut dipertanyakan. Secara umum kebijakan Mari Elka menghancurkan basis industri dalam negeri dan di saat bersamaan menciptakan pengangguran yang merupakan basis kemiskinan yang meluas. Menurut Hendri yang dihubungi beberapa saat lalu, bukti paling dekat dari nasionalisme Mari yang patut dipertanyakan itu adalah saat dia menjadi ketua delegasi Indonesia dalam forum renegosiasi China Asean Free Trade Agreement (CAFTA) bulan April tahun lalu. Ketika itu ada 228 pos tarif yang sedang diperbincangkan. Renegoisasi tersebut sangat krusial karena kalau gagal dapat mengancam kehidupan sembilan subsektor industri dalam negeri. Tetapi, Mari Elka Pangestu seakan berpihak kepada RRC dengan menyatakan Indonesia siap menerima barang China dalam jumlah yang lebih banyak. Hasil pembicaraan antara Mari Elka Pangestu dan Menteri Perdagangan China, Chen Deming, di Jogja itu dituangkan dalam tujuh butir kesepakatan. Menurut Hendri kesepakatan Jogja itu jelas merugikan Indonesia. Misalnya butir kelima yang menggarisbawahi peningkatan kredit ekspor dan impor serta kredit buyer. "Kebijakan ini jelas merugikan industri dalam negeri, karena akibatnya importir-importir Indonesia harus tetap mengimpor barang-barang dari Cina lebih banyak," ujar Hendri. Dalam kesepakatan itu, juga disebutkan bahwa Indonesia dan China akan menekan defisit perdagangan kedua negara. Menurut hemat Hendri, dari pasal ini saja terlihat betapa Mari Elka Pangestu tidak berfikir lebih jauh mengenai dampak negatif yang akan terjadi di Indonesia, setelahnya. "Indonesia ditekan untuk selalu megekspor bahan mentah dan bahan baku. Sedangkan China mengimpor barang-barang jadinya. Ini kan aneh. Jelaslah China sangat senang dan untung kalau dapat banyak bahan mentah dan baku dari Indonesia," ujar Hendri lagi. Di sisi lain, kehadiran mass product China ke pasar domestik merusak industri dalam negeri. Dengan demikian, dapat dipahami bila kalangan yang akhirnya menilai bahwa kebijakan Mari Elka Pangestu selama ini anti ekonomi domestik. Hendri juga mencatat Mari Elka Pangestu sebagai figur yang sangat agresif untuk memberikan keuntungan kepada bangsa lain. Sikap ini juga terlihat dalam penyusunan kesepakatan Free Trade antara Uni Eropa dan Asean. Berbeda dengan negara Asean lain yang membutuhkan waktu untuk membangun sistem yang dapat memperkuat perekonomian dalam negeri mereka, Mari Elka malah sangat mendorong, agar kesepakatan itu terwujud secepatnya. Hendri menuding Mari tidak pernah mempertimbangkan manfaat kesepakatan perdagangan bebas. Menurutnya, menteri tersebut sangat agresif di satu sisi, namun tidak memperhatikan solusinya di sisi lain. Mari seharusnya memperkuat industri dalam negeri dengan mempersiapkan strategi yang matang dan membangun iklim kompetisi dalam negeri yang kuat. "Tetapi faktanya Mari justru lebih agresif dalam membela kepentingan asing sehingga industri dalam negeri kita terpukul. Dan itu dibiarkannya," demikian Hendri Catatan Bambang Soesatyo UNFAIR trade yang dipraktikan China terhadap Indonesia sedang merusak sendi-sendi kemandirian ekonomi bangsa. Semua elemen bangsa harus menyadari kecenderungan ini, serta terus berupaya menghentikan proses pengrusakan itu. Jika terus terbuai oleh produk impor dari China berharga murah, kita mewarisi bom waktu bagi anak-cucu kita. Kasus pembelian 15 unit pesawat MA-60 buatan China yang dioperasikan Merpati Airlines memang tidak menyenangkan banyak kalangan. Tetapi, kalau pembelian itu menimbulkan kerugian bagi Indonesia, nilai kerugiannya tidak sebanding dengan proses pengrusakan sendi-sendi kemandirian ekonomi bangsa akibat praktik unfair trade China terhadap Indonesia. Namun, debat seputar untung-rugi pembelian MA-60 itu, berikut semua kejanggalan prosesnya, patut dijadikan momentum untuk memperbarui desakan kepada pemerintah untuk mengoreksi kebijakan kerjasama perdagangan dengan China. Berdasarkan kepentingan dan semangat itulah, saya pekan lalu menyuarakan kecaman kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pengestu. Sebelumnya, dalam konteks hubungan dagang RI-China, saya mengecam para menteri ekonomi dengan mengatakan mereka tidak militan membela kepentingan nasional. Lalu, ketika banyak kalangan mulai cemas melihat banjir produk China di pasar dalam negeri, muncul kesan pemerintah melakukan pembiaran. Ada juga yang menyebutnya sebagai legalisasi penyelundupan produk China. Pembiaran atau legalisasi penyelundupan itu saya ibaratkan sebagai subversi terhadap ekonomi negara. Dari penyikapan yang kritis-tegas itu, harapannya tak muluk-muluk, kecuali membangunkan keprihatinan pemerintah serta mendorong inisiatif mengoreksi kebijakan perdagangan dengan China. Tercatat bahwa berbagai elemen masyarakat sudah berulangkali menyuarakan keprihatinan yang sama, serta mengingatkan pemerintah bahwa pembiaran terhadap agresivitas China sangat membahayakan kepentingan nasional. Deindustrialisasi sedang dan terus berproses. Itu berarti ketahanan ekonomi nasional sedang menghadapi ancaman sangat serius. Kalau hanya berpikir tentang kepentingan jangka pendek, kita boleh saja tidak memedulikan agresivitas China yang unfair itu. Akan tetapi, marilah kita berpikir strategis dan demi kepentingan jangka panjang, kepentingan anak- cucu atau generasi penerus kita. Kalau pun generasi terkini belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dalam artian utuh, kita setidaknya tidak mewarisi bom waktu kepada mereka. Pembiaran terhadap proses deindustrialisasi saat ini adalah bom waktu yang belum tentu mampu ditanggung anak-cucu kita di masa yang akan dating. Itulah salah satu alasan strategis kita untuk terus dan terus mendesak pemerintah mengoreksi atau me-renegosiasi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA). Renegosiasi mutlak diperlukan karena kita harus menjaga dan melindungi kepentingan nasional, terkini dan masa depan. Sebagai pasar yang besar, kita menolak jika Indonesia hanya dijadikan pasar oleh China atau India. Kita yakin mampu mewujudkan kemandirian, dan karena itu kita menolak skenario yang akan menjadikan Indonesia memiliki ketergantungan pada negara lain atau raksasa-raksasa ekonomi dunia. Kita menerima kesepakatan perdagangan bebas dengan siapa saja, tetapi semua negara mitra dagang harus fair, tidak boleh mengeksploitasi kelemahan dan kekurangan kita. Akan tetapi, karena imbauan dan keprihatinan publik itu tidak juga ditanggapi pemerintah, sebuah kecaman yang lebih keras diperlukan agar presiden dan para menteri selalu sadar dan tahu bahwa rakyat tidak sependapat dengan sikap dan kebijakan pemerintah menghadapi agresivitas dan unfair trade yang dipraktikan China. Sebab, kebijakan mengenai hubungan dangan China sudah menimbulkan kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sudah memastikan bahwa banjir produk China mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mengalihkan orientasi atau banting setir menjadi importir atau penjual produk impor karena lebih menguntungkan. Apindo memprediksi, kecenderungan itu akan berlanjut bila banjir produk China serta India dengan modus dumping tidak dibendung. Kalau sebelumnya banyak UMKM mengkreasi produk, kini semangat itu sudah tidak ada lagi. Skala usaha kecil sudah diturunkan menjadi skala mikro, sementara usaha berskala mikro diturunkan sektor informal. Apindo mencatat, kecenderungan perubahan itu melanda sektor garmen, kerajinan tangan, furniture, serta sektor makanan dan minuman. Keberpihakan Itulah proses deindustrialisasi. Risikonya sangat menakutkan, karena kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja anjlok. Kalau pada 2009, sekitar 52 juta unit bisnis UMKM mampu menyerap hingga 96 juta pekerja, kini sisa daya serap itu hanya sekitar sepertiganya saja. Harap digarisbawahi, 30% UMKM dimiliki dan dikelola oleh kaum perempuan. Kalau ilustrasi singkat ini tidak juga membuat pemerintah prihatin, kepada siapa sebenarnya pemerintahan ini mengabdi? Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), defisit perdagangan China – Indonesia kian melebar. Impor dari China ke Indonesia per Maret 2011 mencapai 1,37 miliar dari bulan sebelumnya (Februari) yang 1,34 miliar dolar AS. Mayoritas produk impor dari China adalah barang modal dan barang konsumsi.. Para ahli perdagangan dan praktisi sudah memberi banyak masukan atau opsi untuk membendung agresivitas dan unfair trade yang diterapkan China. Opsi renegosiasi bilateral RI-China bagi implementasi CAFTA ternyata tidak terlaksana. Inisiatif pemerintah kedua negara dalam pertemuan di Yogyakarta untuk memperketat pengawasan ekspor-impor pun nyaris tidak membuahkan hasil apa pun. Lalu, sampai pada opsi membuat hambatan dengan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Opsi BMAD dan BMTP pun tidak ditanggapi. Lalu, tidakkah rakyat Indonesia berhak bertanya; dengan strategi apa pemerintah akan menjaga dan melindungi kepentingan negara dan melindungi perekonomian rakyat Indonesia dari agresivitas dan unfair trade yang dipraktikan China? Ketika kita mendapatkan jawaban yang meyakinkan, apakah semua warganegara pun harus diam saja? Lalu, siapa lagi yang akan menjaga negara ini kalau bukan rakyatnya sendiri? Kita mencatat bahwa sudah sejak awal Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkap kecurangan China dalam implementasi CAFTA, yang mengakibatkan terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia.. Dia sudah mengambil prakrasa untuk renegosiasi, namun dia diperintah untuk membatalkan agenda renegosiasi itu. Padahal, dalam konteks mengamankan kepentingan nasional, implementasi CAFTA harus dikoreksi melalui kesepakatan bilateral RI-China. Kalau pemerintah terlihat begitu minimalis, wajar bila muncul pertanyaan tentang keberpihakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam konteks CAFTA itu. Berpihak pada negara atau mitra dagang? Juga aneh jika pemerintahan ini tidak prihatin dengan proses deindustrialisasi yang berkelanjutan di dalam negeri. Padahal deindustrialisasi itu sendiri bukan isapan jempol. Banyak bukti sudah dikemukakan, bahkan termasuk oleh institusi pemerintah sendiri. Beberapa kalangan seperti sudah kehilangan argumentasi, sehingga tidak tahu lagi bagaimana caranya agar pemerintahan ini bisa disadarkan tentang fakta deindustrialisasi itu. Pembiaran terhadap proses deindustrialisasi adalah bom waktu bagi anak cucu. Sebab, deindustrialisasi akan mereduksi dan menghilangkan puluhan juta lapangan kerja di dalam negeri, kegiatan produksi barang modal maupun barang konsumsi sangat minim. Sektor manufaktur akan lumpuh, karena aneka ragam keperlun dipenuhi dengan cara impor.Karena lapangan kerja yang tersedia sangat minim, akan ada begitu banyak orang yang sulit mencari penghasilan karena menganggur. Kegagalan negara mengatasi pengangguran menyebabkan terjadinya proses pendalaman masalah kemiskinan. Gelisah karena menganggur dan miskin akan menjadi sumbu pemicu ledakan sosial. Sekarang ini, Kita boleh saja meremehkan potensi masalah itu. Tetapi, siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi dalam rentang waktu lima hingga 10 tahun mendatang, ketika jumlah penganggur dan warga miskin terus membengkak? Tidak ada maksud apa pun ketika saya mengecam Mari Pangestu. Apalagi dibelok-belokan ke soal sara, etnis atau isu rasis. Saya hanya ingin mengingatkan agar Presiden dan para menteri ekonomi tidak mewariskan bom waktu.(RM/rima) http://www.rimanews.com/read/20110526/29420/mari-elka-pangestu-menteri-indonesia-yang-aneh

Anas Urbaningrum Ternyata Jadi Bagian dari Gurita Bisnis Keluarga Nazaruddin di Riau

Jumat, 27 May 2011 04:42 WIB PEKANBARU, RIMANEWS- Gurita bisnis keluarga mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Nazaruddin di Riau ternyata juga melibatkan ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas masuk dalam jajaran Komisaris di bisnis perkebunan sawit PT Panahatan yang dipimpin Direktur Utama (Dirut) Muhammad Nasir yang juga kakak sepupu Nazaruddin. "Iya benar, keluarga Nazaruddin dan Nasir punya bisnis perkebunan sawit di Duri (PT Panahatan). Mereka juga menguasai berbagai bisnis dan proyek lainnya di Riau, seperti jasa kontruksi dan tender proyek di rumah sakit," kata Koordinator Divisi Kaderisasi, Pendidikan, dan Pelatihan DPD Partai Demokrat Riau Ronny Riansyah seperti dirilis Media Indonesia, Kamis (26/5). Ronny mengungkapkan bisnis sawit keluarga Nazaruddin yang masih berhubungan saudara dengan Muhammad Nasir yang kini duduk sebagai anggota DPR-RI Partai Demokrat pemilihan Riau sempat menjadi sorotan media massa, karena lahannya bermasalah dan bersengketa dengan warga sekitar. Namun perkembangan kasus sengketa itu tiba-tiba terhenti yang dari keterangan warga diduga akibat adanya pengaruh orang kuat di Senayan, Jakarta. "Dulu pernah ribut tentang bisnis sawit mereka itu di surat kabar lokal. Bisnisnya bermasalah," ujar Ronny. Dari informasi yang berhasil dihimpun Media Indonesia, bisnis sawit keluarga Nazaruddin bersama istrinya Neneng, dan kakaknya Muhammad Nasir, menempatkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 35%. Sedangkan Nazaruddin duduk di kursi Presiden Komisaris dengan porsi saham yang sama yakni 35%. Sementara Muhammad Nasir menjadi Direktur Utama dengan kepemilikan saham 30%. "Lahan sawit di pematang pudu itu berada kawasan hutan lindung Suaka Margasatwa Balai Raja. Daerah itu adalah ring road populasi gajah. Di sana kerap terjadi konflik kematian gajah," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Hariansyah Usman. Menurut Hariansyah, adanya perkebunan sawit di daerah itu jelas-jelas melanggar karena kawasan tersebut adalah suaka margasatwa. Adapun konflik kematian gajah yang kerap terjadi disebabkan oleh semakin membeludaknya lahan sawit di daerah tersebut. "Kita sering terima pengaduan warga soal sengketa sawit disana," jelas Hariansyah. Senada dengan itu, Eri, pemilik kebun sawit yang berbatasan langsung dengan 2.000 hektare kebun sawit PT Panahatan yang diduga kongsi bisnis Nazaruddin dan Anas Urbaningrum, menjelaskan sengketa lahan yang terjadi disebabkan karena banyaknya surat tanah ilegal yang diperjual belikan secara bebas. Konflik terjadi karena perusahaan di sekitar pemukiman warga di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau sering mencaplok lahan warga. "Kita tak tahu siapa pemilik perusahaan-perusahaan itu. Tapi mereka suka ambil lahan dan itu membuat warga marah," ujarnya. Sementara itu, dari hasil penelusuran Media Indonesia, Nazaruddin ternyata memiliki keluarga besar di Pekanbaru. Mertuanya, Nurmani merupakan warga Jl Amal, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Istri Nazaruddin, Neneng, juga merupakan anggota Partai Demokrat. Neneng juga pernah ikut pemilihan anggota DPR-RI Dapil II dari Riau. Sedangkan sepupu Nazaruddin, Muhammad Nasir selain anggota DPR RI juga mantan pengurus DPD Partai Demokrat Riau. Begitu juga kakak sepupunya, Rita Zahara merupakan Bendahara Umum (Bendum) DPD Partai Demokrat Riau sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau. Keluarga besar Nazaruddin ini menempati tanah keluarga seluas 220 meter persegi di Jl Amal tersebut. Abang Neneng, Syafrizal membuka usaha warung rumah makan di dekat rumah keluarga itu. Di sampingnya kini berdiri bangunan mewah berlantai dua yang hampir rampung. Rumah mewah bergaya minimalis ini, menurut Syafrizal dibangun secara bergotong royong sesama keluarga besar Nurmani. Nazaruddin dan Neneng disebut-sebut sebagai penyumbang terbesar untuk membantu pembangunan rumah orang tuanya itu yang ditaksir senilai Rp2 miliar. "Biaya pembangunan rumah ini ditanggung bersama. Namun sebagian besar dana berasal dari Nazaruddin dan istrinya, Neneng,? kata pria yang akrab disapa Eri ini. Rumah mertua Nazaruddin yang tengah dibangun itu terbilang paling mewah dibandingkan dengan rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Rumah mertua Nazaruddin itu persisnya mulai dibangun sejak delapan bulan lalu.[ach/MI] http://www.rimanews.com/read/2011052...-nazaruddin-di

Nazarudin Juga Danai Ibas dan Anas Rp 10 M

2011-05-27 Nazarudin Juga Danai Ibas dan Anas Rp 10 M JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin benar-benar orang berpengaruh dan kuat. Pasalnya, selain memberikan sumbangan uang yang cukup besar ke Partai Demokrat yakni Rp 13 miliar, anggota Komisi III DPR RI ini ternyata juga membiayai kegiatan Anas Urbaningrum, Ketua Umum PD dan Ibas, Sekjen PD yang setahunnya mencapai Rp 10 miliar. "Dia punya catatan tentang penggunaan dana. Semuanya dicatat termasuk biaya penyewaan pesawat untuk kegiatan Anas dan Ibas yang setahunnya mencapai Rp 10 miliar," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Selain bukti-bukti itu, sumber itu juga meyakinkan Nazar memiliki bukti-bukti aliran uang ke sejumlah petinggi PD, seperti, Jhoni Allen Marbun, serta keluarga SBY. Pernyataan Nazar, tentu saja bukan tudingan sembarangan.Sebagai bendahara umum, Nazar sudah pasti tahu asal muasal dan penggunaan uang partai. Maka tidak aneh bila ia mengklaim punya data terkait tudingannya, meskipun belakangan ia seperti mengurungkan niatnya untuk membuka aib koleganya. Alasannya bukti-buktinya masih dikumpulkan. Bila sikap Nazar akhir-akhir ini agak melembek, bagi orang dekatnya bukan karena Nazar tidak punya bukti. Nazar diyakini punya bukti-bukti itu. Hanya saja Nazar tidak mau mengungkapnya lantaran tudingan tersebut hanya untuk menggertak saja."Tapi kalau situasi berubah bisa saja ia bakal habis-habisan melawan," kata orang dekat Nazar yang tidak mau disebut namanya itu. Gertakan Nazar terkait sejumlah petinggi PD akhirnya berbuah komitmen. Jangan heran kalau kemudian Nazar mengatakan pemecatannya sebagai bendahara umum oleh DK PD belum final. Soalnya, kata Nazar, keputusan DK belum mendapat legitimasi dari DPP PD. "Itu keputusan DK masih harus disampaikan ke DPP. Sebab keputusan resmi bukan di DK melainkan rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PD Anas Urbaningrum," ujar Nazar Kabur ke Singapura Posisinya yang tidak menguntungkan ternyata membuat Nazaruddin mengambil pilihan. Politisi Demokrat itu kini dikabarkan pergi ke Singapura. Hebatnya, ia bisa berangkat sebelum dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang suratnya keluar 24 Mei. "Dia pergi tanggal 23 Mei," ujar Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak mau berpolemik tentang hal ini. Yang jelas, kata dia, imigrasi bekerja berdasarkan permintaan KPK. "Tanyakan pada yang bersangkutan (Nazaruddin) saja," kata Patrialis saat ditanya kemungkinan Nazar tahu soal pencegahan ini. Hal tersebut disampaikan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (26/5). Menurut Patrialis, Nazar pergi pukul 19.30 WIB malam menggunakan pesawat Garuda. Sementara, surat permintaan cegah ke luar negeri baru dikirim tanggal 24 Mei 2011 pukul 18.00 WIB sore. "Jam 6 sore. Jadi sekitar 24 jam-lah, setelah keberangkatan apa Nazaruddin," imbuhnya. Melihat kondisi tersebut, Ketua DPP PD Ruhut Sitompul akan memintanya pulang. "Oh tentu kita akan meminta pulang," kata salah seorang Ketua DPP PD Ruhut Sitompul, Kamis (26/5) Namun, sampai saat ini, sebenarnya Ruhut belum mengetahui secara persis apakah Nazaruddin memang pergi ke Singapura. Dia tidak tahu keberadaan Nazaruddin saat ini. Bila memang Nazaruddin benar pergi ke Singapura, Ruhut yakin kader Demokrat yang diduga terlibat kasus suap di Kemenpora itu tidak berniat kabur dari masalah yang menjeratnya. "Mungkin saja kan check up, nggak mungkin lah kabur," kata dia. Dia menegaskan PD tidak akan melindungi kadernya yang bermasalah dengan hukum. "Tentu kalau dipanggil (KPK) kita kader-kader kita akan datang," ungkapnya. jak http://www.surabayapagi.com/index.ph...80bf39b4b1255a

“Mungkin Sekali Kita Sendiri Juga Maling "

Oleh Taufiq Ismail

Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia.

Penganggur 40 juta orang, anak-anak tak bisa bersekolah 11 juta murid, pecandu narkoba 6 juta anak muda, pengungsi perang saudara 1 juta orang, VCD koitus beredar 20 juta keping, kriminalitas merebat disetiap tikungan jalan
... dan beban hutang di bahu 1600 trilyun rupiah.

Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol diruang tamu Kantor Pegadaian Jagat Raya, ... dan dipunggung kita dicap sablon besar-besar: Tahanan IMF dan Penunggak Bank Dunia.

Kita sudah jadi bangsa kuli dan babu, menjual tenaga dengan upah paling
murah sejagat raya.

Ketika TKW-TKI itu pergi lihatlah mereka bersukacita antri penuh harapan dan angan-angan di pelabuhan dan bandara, ketika pulang lihat mereka berdukacita
karena majikan mungkir tidak membayar gaji, banyak yang disiksa malah diperkosa dan pada jam pertama mendarat di negeri sendiri diperas pula.

Negeri kita tidak merdeka lagi, kita sudah jadi negeri jajahan kembali.

Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru, saudaraku.

Dulu penjajah kita satu negara, kini penjajah multi kolonialis banyak
bangsa. Mereka berdasi sutra, ramah-tamah luar biasa dan banyak senyumnya.

Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira karena leher kita makin mudah dipatahkannya.

Di negeri kita ini, prospek industri bagus sekali.Berbagai format
perindustrian, sangat menjanjikan, begitu laporan penelitian.

Nomor satu paling wahid, sangat tinggi dalam evaluasi, dari depannya penuh janji, adalah industri korupsi.

Apalagi di negeri kita lama sudah tidak jelas batas halal dan haram, ibarat membentang benang hitam di hutan kelam jam satu malam.

Bergerak ke kiri ketabrak copet, bergerak ke kanan kesenggol jambret, jalan di depan dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang diatas tukang tindas.

Untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia, sudah untung. Lihatlah para maling itu kini mencuri secara berjamaah.

Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur berdisiplin dan betapa khusyu'.

Begitu rapatnya mereka berdiri susah engkau menembusnya.

Begitu sistematiknya prosedurnya tak mungkin engkau menyabotnya.

Begitu khusyu'nya, engkau kira mereka beribadah.

Kemudian kita bertanya, mungkinkah ada maling yang istiqamah?

Lihatlah jumlah mereka, berpuluh tahun lamanya, membentang dari depan sampai ke belakang, melimpah dari atas sampai ke bawah, tambah merambah panjang deretan saf jamaah.

Jamaah ini lintas agama, lintas suku dan lintas jenis kelamin.

Bagaimana melawan maling yang mencuri secara berjamaah?

Bagaimana menangkap maling yang prosedur pencuriannya malah dilindungi dari atas sampai ke bawah?

Dan yang melindungi mereka, ternyata, bagian juga dari yang pegang senjata dan yang memerintah.

Bagaimana ini ? .......

Tangan kiri jamaah ini menandatangani disposisi MOU dan MUO (Mark Up Operation), tangan kanannya membuat yayasan beasiswa, asrama yatim piatu dan
sekolahan.

Kaki kiri jamaah ini mengais-ngais upeti ke sana kemari, kaki kanannya
bersedekah, pergi umrah dan naik haji.

Otak kirinya merancang prosentasi komisi dan pemotongan anggaran, otak kanannya berzakat harta, bertaubat nasuha dan memohon ampunan Tuhan.

Bagaimana caranya melawan maling begini yang mencuri secara berjamaah?

Jamaahnya kukuh seperti dinding keraton, tak mempan dihantam gempa dan banjir bandang, malahan mereka juru tafsir peraturan dan merancang undang-undang, penegak hukum sekaligus penggoyang hukum, berfungsi bergantian.

Bagaimana caranya memroses hukum maling-maling yang jumlahnya ratusan ribu, barangkali sekitar satu juta orang ini, cukup jadi sebuah negara mini, meliputi mereka yang pegang kendali perintah, eksekutif, legislatif, yudikatif dan dunia bisnis, yang pegang pestol dan mengendalikan meriam, yang berjas dan berdasi.

Bagaimana caranya mau diperiksa dan diusut secara hukum ?

Mau didudukkan di kursi tertuduh sidang pengadilan?

Mau didatangkan saksi-saksi yang bebas dari ancaman?

Hakim dan jaksa yang bersih dari penyuapan ?

Percuma

Seratus tahun pengadilan, setiap hari 8 jam dijadwalkan Insya Allah tak akan terselesaikan.

Jadi, saudaraku, bagaimana caranya?

Bagaimana caranya supaya mereka mau dibujuk, dibujuk, dibujuk agar bersedia mengembalikan jarahan yang berpuluh tahun dan turun-temurun sudah mereka kumpulkan.

Kita doakan Allah membuka hati mereka, terutama karena terbanyak dari mereka orang yang shalat juga, orang yang berpuasa juga, orang yang berhaji juga.

Kita bujuk baik-baik dan kita doakan
mereka.

Celakanya, jika di antara jamaah maling itu ada keluarga kita, ada hubungan darah atau teman sekolah, maka kita cenderung tutup mata, tak sampai hati menegurnya.

Celakanya, bila di antara jamaah maling itu ada orang partai kita, orang seagama atau sedaerah, Kita cenderung menutup-nutupi fakta, lalu
dimakruh-makruhkan dan diam-diam berharap semoga kita mendapatkan cipratan harta tanpa ketahuan.

Maling-maling ini adalah kawanan anai-anai dan rayap sejati.

Dan lihat kini jendela dan pintu Rumah Indonesia dimakan rayap.

Kayu kosen, tiang, kasau, jeriau rumah Indonesia dimakan anai-anai.

Dinding dan langit-langit, lantai rumah Indonesia digerogoti rayap. Tempat tidur dan lemari, meja kursi dan sofa, televisi rumah Indonesia dijarah anai-anai.

Pagar pekarangan, bahkan fondasi dan atap rumah Indonesia sudah mulai habis dikunyah-kunyah rayap. Rumah Indonesia menunggu waktu, masa rubuhnya yang sempurna.

Aku berdiri di pekarangan, terpana menyaksikannya.

Tiba-tiba datang serombongan anak muda dari kampung sekitar.

"Ini dia rayapnya! Ini dia Anai-anainya!" teriak mereka.

"Bukan. Saya bukan Rayap, bukan!" bantahku.

Mereka berteriak dan mendekatiku dengan sikap mengancam.

Aku melarikan diri kencang-kencang.

Mereka mengejarkan lebih kencang lagi

Mereka menangkapku.

"Ambil bensin!" teriak seseorang.

"Bakar Rayap," teriak mereka bersama.

Bensin berserakan dituangkan ke kepala dan badanku.

Seseorang memantik korek api.

Aku dibakar.

Bau kawanan rayap hangus.

Membubung Ke udara.

Inikah akhir kehidupan rayap ? Semoga !

Setgab Sebagai Manifestasi Politik Neoliberal

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan bahwa keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam parlemen telah "menghambat demokrasi di Indonesia". Adalah menarik untuk diperhatikan, dan tentu ini bukan suatu kebetulan, bahwa kelahiran Setgab telah mengakhiri sedikit perseteruan politik di parlemen dan sekaligus membuka jalan bagi "banjir bah" neoliberalisme di Indonesia. Tidak mudah jalan yang ditempuh rejim neoliberal, SBY-Budiono, karena harus berhadapan dengan skandal Bank Century dan ancaman perpecahan partai koalisi pendukung pemerintah. Akan tetapi, perlahan tapi pasti, kehadiran Setgab telah berhasil mengantisipasi masalah tersebut. Dengan pembentukan Setgab, maka warna politik Indonesia bisa dibuat seolah-olah dibuat seperti buah-buahan yang berwarna-warni tetapi rasanya sama saja. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, Partai Demokrat sangat bernafsu menarik partai oposisi terbesar, yaitu PDI Perjuangan, untuk berada di barisannya. Namun, ada yang menyatakan bahwa upaya Demokrat untuk merangkul PDIP hanya manuver politik untuk mengunci Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bersama dengan sejumlah partai islam lainnya berencana membangun semacam poros tengah di parlemen. Sementara itu, akibat politik kompromis yang dikembangkan oleh Setgab, persoalan Bank Century menguap di tengah jalan. Kompromi politik ini berlanjut hingga penjinakan KPK sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak lagi punya gigi untuk mengungkap skandal Bank Century dan kasus korupsi lain di dalam pemerintahan. Kebijakan pemberantasan korupsi pun, kendati dibangga-banggakan sebagai "kunci keberhasilan", tetapi prakteknya justru telah disalahgunakan SBY-Budiono untuk menghajar lawan-lawan politiknya. Di lapangan ekonomi, begitu banyak kebijakan neoliberal mengalir deras tanpa sempat terbendung sedikitpun, yaitu kebijakan kenaikan TDL, privatisasi lusinan BUMN, liberalisasi impor, penambahan utang baru, dan lain-lain. Kenyataan itu telah membuktikan sebuah kesimpulan tak terbantahkan: "Setgab diciptakan untuk menjadi garda depan untuk mengawal kebijakan neoliberal di Indonesia." Sementara itu, barisan oposisi di parlemen kehilangan signifikansi politiknya, dan perjuangan mereka di parlemen seperti terkanalisasi oleh Setgab. Perhitungan di atas kertas memang menunjukkan bahwa imbangan kekuatan berada di Setgab, sementara kekuatan oposisi relatif sangat kecil. Sesungguhnya, jika kekuatan oposisi bisa merangkul seluruh kekuatan oposisi di luar parlemen, maka imbangan kekuatan bisa saja bergeser. Tetapi itu tidak terjadi: Oposisi di parlemen sangat moderat dan gampang melakukan kompromi politik, sedangkan oposisi di luar parlemen sangat puas jika ditempatkan sekedar sebagai "kelompok penekan". Sehingga, disetujui atau tidak, Setgab dapat dianggap sebagai manifestasi politik dari kekuatan-kekuatan neoliberal di dalam negeri, dan kepadanya sebuah perjuangan politik mestinya diarahkan. Gerakan anti-neoliberal, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen, harus membangun blok politik untuk mengimbangi Setgab itu. Dalam sejarah perjuangan anti kolonial, di tahun 1918, saat Belanda berusaha mengantisipasi gelombang perjuangan rakyat dengan parlemen bohongan, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat), diantara kaum pergerakan dari berbagai spektrum (nasionalis, sosialis, agamais) berhasil membentuk konsentrasi radikal (radicale consentratie). Konsentrasi radikal ini menjadi alat politik tandingan, sebab di barisan mereka tergabung hampir sebagian besar organisasi-organisasi perjuangan rakyat, tanpa memandang pentingnya membeda-bedakan ideologi atau haluan politik. Begitulah, misalnya, sebuah persatuan politik luas dapat berguna untuk menghadapi persekutuan di kalangan kaum reaksioner dan anti-rakyat. Selain melancarkan serangan-serangan langsung terhadap Setgab dan manifestasi politik neoliberal lainnya, persatuan organisasi rakyat atau blok politik oposisi semacam ini juga penting untuk mengorganisir dan memperbesar perjuangan anti-neoliberal di kalangan massa rakyat: mengorganisir rapat akbar (vergadering), melakukan konsultasi kerakyatan, mengorganisir petisi atau mosi tidak percaya terhadap kebijakan neoliberal, dan lain sebagainya. http://berdikarionline.com/editorial...eoliberal.html Wawancara Khusus: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi oleh Adhitya Himawan (Majalah Mingguan Mimbar Politik) Tanggal 30 Desember 2010 Koalisi SETGAB SBY-BOEDIONO nampak retak dengan pemberontakan PPP dan PKS. Apa yang terjadi menurut anda? SK: Ini kan permainan elit yang membosankan dan mudah ditebak. Ujung-ujungnya minta jatah di kabinet. Untuk bargaining. Dari sisi lain supaya ada dinamika sehingga kekuasaan SBY-ICAL yang mutlak masih tampak demokratis. Mimpi kali kalau ada Poros Tengah lagi. Siapa motornya? Kalau dulu ada Gus Dur dan Amien Rais yang memang diciptakan oleh Pak Harto sebagai kekuatan ketiga melalui operasi intelejen dan melalui "pembinaan" dalam waktu yang relatif lama. Sehingga peranannya signifikan sebagai tokoh "people power". Lha sekarang? Tokoh pemersatunya "belum tercipta" karena yang ada baru pemain-pemain karbitan yang dalam waktu sangat singkat berkoalisi karena kepentingan uang. Yang bisa disebut "bos poros tengah" yang sebenarnya adalah Hatta Rajasa, karena ia bisa menghidupi partai-partai Islam. Tapi kan bisa dilihat bahwa Hatta Rajasa sangat amat tunduk kepada SBY-ICAL karena peranannya lebih sebagai kepanjangan tangan mereka. Kita kan tahu politik hari ini adalah uang, sementara bahwa Hata Rajasa belum jadi bos besar, baru kepanjangan tangan saja. Jadi ya lebih baik mengamankan poisisi tersebut daripada diserobot orang lain. Jadi dimana retaknya? Kalau retak-retakan ya boleh dibilang demikian. Apakah selama ini anda melihat SETGAB efektif bagi jalannya pemerintahan SBY-BOEDIONO? SK: Sangat efektif untuk mengurung partai-partai dalam suatu wadah yang terkendali oleh SBY dan ICAL, sebagai "duo kroni" pemerintahan sekarang ini. Politik "kebon binatang" ala SBY dimana semua pihak yang mengancam kekuasaannya diberikan wadah-wadah sehingga semua bisa terkendali. Lihat saja selain SETGAB, ada Dewan ini dan itu, Badan ini dan itu, Satgas ini dan itu. Jadi sangat efektif untuk manajemen kekuasaan SBY, karena SBY paham kebanyakan yang protes dan koar-koar itu sasarannya minta jabatan, minta posisi, dan sejenisnya, ya dibuatkan saja wadah-wadah, walau tidak ada fungsi yang jelas, bahkan malah bikin ruwet jalannya pemerintahan, tapi efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Pola pemerintahan SBY-BOEDIONO semacam itu memang menjadi "desain" para mafia bisnis yang selama ini mengelilingi SBY-BOEDIONO. Ada sinergi bagaimana mempertahankan kekuasaan SBY-ICAL namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan dibuat semrawut, karena dalam kesemrawutan tersebut, maka paling berkuasa adalah mereka yang mempunyai uang dan jaringan yang sudah mapan, sehingga tidak bisa diganggu siapapun. Kekuatan lama akan terus bertahan menguasai sumber-sumber ekonomi dan menjadi pengendali kekuasaan yang sesungguhnya. Bukan SBY-BOEDIONO. Mereka hanya boneka semata. Tapi boneka kan dibikin senang, diisolasi dari persoalan rakyat, dilingkari oleh orang-orang penjilat yang hanya memuji-muji sang boneka sehingga pihak yang paling dekatpun dengan SBY sulit untuk tembus. Maka, masukan yang diterima SBY sudah jauh dari realita sebenarnya. Semua disaring oleh lingkaran kepentingan tersebut. Begitu cara kerja "boneka kekuasaan". Apakah anda melihat tekanan dari SETGAB akan lebih mendominasi dasar penilaian presiden SBY dalam evaluasi Kabinet? SK: Tidak sama sekali. Peranan SETGAB tidak terlalu penting. SETGAB diciptakan hanya sebagai "kurungan" dalam sistem politik "kebon binatang" sehingga perilaku binatang-binatang politik tersebut bisa dikendalikan. Namanya juga kurungan atau sangkar. Supaya binatang politik tidak liar. Kan sudah pada dikasih makan alias dijinakkan. Ya tinggal diamati gerak-geriknya. Peranan ICAL lebih dominan disini. Bukan SBY. Karena ICAL pengendali mesin uang sebagai sumber dana politik dan kroni. Bagaimana mengendalikan pasar modal melalui puluhan peruahaan sekuritas yang dibawah komandonya. ICAL sangat "comfortable" dengan gaya pemerintahan SBY yang "sok clean" (artinya malu-malu tapi mau, asal tetap "so clean" dan tetap berkuasa), sehingga ICAL dengan tenang bisa mempersiapkan untuk 2014 dengan sebaik-baiknya, tanpa ada gangguan. Ini dominasi yang sesungguhnya. Bukan SETGAB itu sendiri. ICAL pun tahu satu-satunya gangguan yang potensial adalah TNI. Karena TNI yang terpinggirkan dalam era reformasi ini bagaimanapun sudah terlatih selama puluhan tahun selama Orba untuk menjadi mesin politik intelejen. Itu sebabnya, ICAL mulai mengundang beberapa pensiunan jenderal untuk bergabung di kantornya dengan insentif bisnis. Tapi arahnya pasti 2014 juga. Apakah anda melihat SBY kemungkinan berani mendepak salah satu mitra Koalisi? SK: Itu bukan sifat SBY. SBY kan lagi meniru cara Pak Harto. Walau tidak cocok, dia tidak akan sampaikan. Pasti mitranya yang akan "dibikin" undur diri kalau perlu. Itupun kalau dianggap "merugikan" keberadaan SETGAB atau "merugikan" Partai Demokrat. Artinya terpaksa. Buat mitra sendiri pasti dengan pertimbangan yang matang untung ruginya meninggalkan SETGAB. Tapi akan banyak ruginya. Karena SBY sudah menanamkan politik "pecah belah" didalam tubuh setiap partai anggota koalisi. Sebagian elit "dipelihara" dengan fasilitas tertentu, maka perpecahan didalam tubuh partai tidak bisa dihindari, kalau istilah Syarif Hasan: persoalan internal partai, itu akan muncul dengan sendirinya, karena elit-elit partai ada yang terima rezeki dan ada yang tidak. Kan gitu aja model permainannya. Maka, buat mitra partai akan berfikir ulang kalau mau melawan SBY atau meninggalkan SETGAB akan dapat rezeki dari mana partainya. Sedangkan seorang Taufik Kiemas, yang partainya besar saja, bersedia dinego untuk posisi Ketua MPR karena pertimbangan yang sama, yaitu sumber dana yang sudah dikunci. Bayangkan kalau Taufik Kiemas tidak kompromi akan jadi apa PDIP dalam waktu mendatang kalau pasang bendera partai saja tidak punya dana. Bisa habis ditinggalkan rakyat yang juga sudah paham bahwa suaranya diperjual-belikan jadi nyoblos ya harus dapat duit. Artinya setiap saat bisa saja konfigurasi berubah, namun itu hanya varian dari konfigurasi yang sesungguhnya yaitu politik uang. Siapa mengendalikan sumber dana, dialah yang mengatur konfigurasi yang seolah-olah demokratis. Kabinet SBY paska reshuffle ke depan anda prediksi masih dominan orang parpol? SK: Dengan kekuasaan mutlak "duo kroni" SBY-ICAL sebenarnya Kabinet nya bisa siapa saja. Bahkan Ibu Ani akan lebih menentukan. Ingat Menkes yang sudah ditunjuk SBY tahu-tahu berubah. Ada kekhawatiran atau kecemburuan seperti kepada Sri Mulyani tempo hari, maka semua Menteri yang perempuan harus pesetujuan Bu Ani. ICAL biasanya bermain cantik. Dia akan low profile sehingga SBY merasa kekuasaannya tidak diganggu dalam menentukan kabinetnya. Toh posisi kunci sudah dipegang dan SBY juga dibuat comfortable oleh mereka yang di posisi kunci untuk mengamankan kasus Century dan kasus besar lainnya. Sementara itu ICAL dengan damai terus main di pasar modal. Itu saja komprominya. Sembari Sinetron Gayus dibuat agar dapat rating sama tingginya dengan sinetron Ariel. Buat hiburan rakyat dalam negara demokratis. Lahan lainnya boleh bagi-bagi orang partai biar tidak ribut dan yang penting lagi yaitu ibu Ani. Siapapun menterinya, partai-partai yang akan berebut main klaim, dulu-duluan, bahwa itu orang yang mereka pasang agar dengan demikian bisa dijadikan sapi perah. Apakah situasi politik dalam pemerintahan SBY yang sarat transaksional ini akan terus terjadi ke depan? SK: Ya pasti akan terus berlanjut, memang sistemnya demikian. UUD 1945 yang diamandemen serta UU turunannya "mewajibkan" para politisi beserta intitusinya untuk jadi calo-calo politik jadi ya pasti dagang sapi. Politik transaksional itu sah dan dalam kerangka melaksanakan UUD dan UU turunannya. Siapapun jadi politisi akan sama perilakunya. Coba perhatikan, Pemilu. Kita menganut sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat, lho kok pemilihan legislatif terlebih dahulu? Jadi rakyat memilih dalam pileg itu dasarnya apa? Semua partai janji program ini itu namanya juga kampanye. Program itu pasti bohong karena tidak mungkin dilaksanakan karena yang dilaksanakan adalah janji programnya sang presiden terpilih, bukan program partai. Jadi rakyat memilih dasarnya apa? Program jelas bohong. Kalau dasar memilihnya karena calon pemimpin, kan belum tahu partai mana yang akan dapat 20% atau 25% suara sah sehingga bisa mengusung capres dan wapresnya? Artinya rakyat Indonesia itu dibohongi oleh UUD dan UU nya sendiri untuk memilih partai tanpa dasar seperti memilih kucing dalam karung, seperti memberi cek kosong kepada partai, lalu partai berkomplot 20% untuk mengusung calon. Begitu pula dengan adanya Parlementary Treshold, kok kedaulatan jadi hilang karena mekanisme Filter untuk kepentingan partai-partai besar. Ya memang UUD dan UU nya menempatkan partai-partai sebagai CALO POLITIK untuk dagang sapi dengan bekal suara rakyat yang dititipkan kepadanya tanpa dasar yang rasional. Belum lagi kesemrawutan dalam ketatanegaraan yang lainnya. Semua itu sudah saya uraikan dalam buku MENGUTAMAKAN RAKYAT. Dengan sistem seperti ini dimana kesemrawutan menjadi panglima, maka Indonesia sebentar lagi akan punah karena dunia di luar sana sedang berubah dan perubahan itu tidak bisa dihindari oleh siapapun termasuk Indonesia. Kalau Indonesia tidak sadar dan berani mengubah sistem yang amburadul tersebut ya sejarah Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang punah akan terulang lagi. Cepat atau lambat akan demikian.

Fw: [corona_mea_vos_estis] Pidato Inggris Gado-gado

Kemarin Presiden SBY membuka resmi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Namun dalam pidato itu banyak sekali menggunakan bahasa inggris meski sudah jelas bahasa indonesianya.

Berikut ini daftar Ciklis yang berhasil di telusuri satu persatu oleh temen-teman wartawan di istana dari pidato Beye yang panjang kali lebar ga ada isinya :

1. Dalam melakukan evaluasi kita harus merujuk pada parameter
dan ukuran yang jelas. Correct measurement.

2. Jangan mengukur sesuatu yang tidak menjadi rencana yang
dijalankan pemerintah pada 2010 kemarin, termasuk means yang kita
gunakan…

3. …bukan hanya ditinjau dari implementasi dari kinerja
pemerintah. Tetapi, secara umum, in general, kita harus juga melihat…

4. Pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan rakyat, atau
dengan bahasa bebas saya katakan minimizing the impact of the global
economic crisis.

5. Kita tetapkan sejumlah kebijakan, policies, dan tindakan
nyata, actions.

6. …dan segala upaya yang intinya adalah economic recovery dan
maintaining people's welfare.

7. …mari kita lihat satu persatu, pertumbuhan ekonomi growth…

8. Insya Allah tahun 2010 ini kita bisa mencapai enam persen,
close to six percent.

9. …tujuan untuk sebuah pemulihan ekonomi, economic recovery itu dicapai.

10. Inilah yang mendongkrak perekonomian kita sekarang ini, dan
insya allah growth itu akan menjadi lebih sustain.

11. Unemployment menurun. Banyak negara yang meledak unemploymentnya.

12. Kalau kita bicara pertumbuhan harus disertai dengan pemerataan,
growth with equity.

13. …didukung tata kelola good governance.

14. Sekarang seperti apa structure, magnitude dan sasaran APBN 2011..

15. Supaya saudara tau makna dan arti penting APBN sebagai means
sebagai tools untuk mencapai tujuan dan sasaran.

16. APBN dalam arti government expenditure, government spending…

17. …menuju sebuah anggaran yang berimbang, balance badget.

18. …yang menyakitkan, yang painful.

19. … ternyata hanya mencapai 0,62 persen. Why? Bukan karena kita
tidak membelanjakan, tetapi revenue itu ternyata lebih tinggi
sepanjang 2010.

20. Tapi, kami pemerintah mengatakan, it is achievable, bisa dicapai.

21. …lebih baik yang realistic, achievable, attainable.

22. Apa faktor yang bisa menggagalkan pencapaian sasaran itu, atau
dari perspektif yang lain what kind of assumptions yang bisa kita
tetapkan…

23. …semua proyeksi, semua estimate, di semua negara bagus, global
economy will grow.

24. Tidak ada yang meramalkan, semuanya everything is nice.

25. Dunia ini ada siang ada malam, ada good news, ada bad news.

26. Bad news yang saya maksudkan adalah we have to anticipate kita
harus mengantisipasi sesuatu yang bisa memberikan dampak pada
perekonomian kita.

27. Dunia tengah menyusun kembali, economic order atau financial architecture.

28. Kebijakan mata uang yang "dilemahkan" , dalam teori ekonomi
adalah strategic currency untuk kepentingan special purpose.

29. Ini kalau melebihi kepatutan, dicari-cari, menjadi tidak sehat,
menjadi unfair. Meskipun kita tahu ekonomi itu ya unfair memang.

30. Ekonomi itu unfair, unstable, unsustainable.

31. …yang juga menjadi faktor adalah climate change.

32. Chile bulan februari dihantam gempa bumi 8.8 skala richter. This
morning dihantam lagi 7,1 skala richter. Memang chile sama dengan
Indonesia pada ring of tectonic plates itu yang mudah sekali terjadi
gempa dan tsunami.

33. Perubahan climate yang ekstrim mengubah pola pertanian. Bisa
mengganggu supply pada komoditas pangan dunia.

34. Insya allah tidak ada lah negara yang menyerang Indonesia secara
militer itu. Tetapi yang non-traditional security threat itu banyak.

35. Kita pegang pula tujuan dan sasaran pembangunan yang harus kita
capai yang handak kita capai dan mari kita pahami kebihajan dan
strategi yang telah kita tetapkan to achieve our national goal yang
saya sampaikan tadi.

36. Kita ingin menjadi emerging nation.

37. Kita punya RPJPN yaitu time horizonnya 2025.

38. KiIta ingin menjadi emerging nation dengan tingkat kemajuan
level of development dan kesejahteraan the prosperity yang jauh lebih

HAM KEBEBASAN BERIMAN & PESAN CADENABBIA

Rekan-rekan yg baik, mungkin (seyogianya) berminat utk ikut terlibat (seturut talenta masing-masing) dalam mengembangkan topik issu HAM berikut ini. Dasarnya adalah Janji Baptis yang berisi: "Sanggupkah Saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia ? "

----- Pesan Diteruskan ----
Dari: Nikolas Juntak <nsplaw@yahoo.com>
Kepada: forum-iska@yahoogroups.com
Terkirim: Rab, 12 Januari, 2011 09:42:23
Judul: [forum-iska] HAM KEBEBASAN BERIMAN & PESAN CADENABBIA

Kraeng Theo Bela, Mas Mul dan Kang Liona & Rekan-rekan ISKA,
Kurang-lebih selama 20-an tahun sy aktif dlm Dialog Lintas-Agama & Lintas
Kultural serta lebih dari 10-an thn sy mengajar HAM tentang KEBEBASAN
HATINURANI, BERFIKIR & BERIMAN. Saya kira, selain hrs banyak bicara dan bergiat,
tetapi juga sangat diperlukan kini Gerakan Sosial Berbasis Kultur Lokal
(dekulturasi-inkulturasi) utk memprovokasi semakin banyak "Orang yang Beriman"
dalam rangka mempromosikan THE COMMON WORD berupa Butir-butir Pesan dari
Cadenabbia (Message from Cadenabbia) 1-4 Oktober 2009 antar Tokoh Islam-Kristen
se-Asia Afrika (juga Eropa-Amerika) di Cadenabbia, Italia, yang turut juga dihadiri oleh Rm. Magnis
Suseno (yg memberikan dokumen ini kpd saya), yakni antara lain:

1.Kami menyadari bahwa "cinta kepada sesama seperti terhadap diri sendiri"
menuntut agar kita melibatkan diri pada "keadilan universal, hormat terhadap
martabat setiap manusia, kebebasan suara hati dan hormat terhadap perbedaan".
2. Karena itu, kami bersama harus "menghadapi kemiskinan, keadaan buta
huruf,perusakan lingkungan hidup, penyakit, pelanggaran hak-hak asasi manusia,
diskriminasi perempuan serta konflik etnis."

3. Kami menegaskan bahwa "kami akan saling menghormati, tidak akan bicara
secara merendahkan satu terhadap yang lain, serta menolak penggunaan, atau pun
hasutan, kekerasan atas nama Tuhan atau agama.

4. Kami catat bahwa bukan hanya orang-orang Kristiani dan Muslim, melainkan
juga pengikut agama-agama lain "sudah lama biasa hidup bersama, sebagian
terbesar secara selaras; kami mempunyai pengalaman kaya dan enak dengan
identitas-identitas dan milik-milik beragam".

5. Kami menyesalkan "kelompok-kelompok ekstrem yang menyalah-gunakan
ajaran-ajaran mulia agama-agama kita serta memanipulasikan perasaaan-perasaan
religius".

6. Bicara tentang sesama berarti juga berusaha untuk saling mengerti; demi
itu para peserta menyerukan agar bahan-bahan pendidikan membahas semua agama
secara wajar, para pemimpin religius dididik untuk menghormati mereka yang
berbeda dan memajukan dialog, serta agar media massa bertindak secara
bertanggung-jawab dalam kaitan dengan agama.

7. Akhirnya para peserta menyatakan diri terlibat dalam mempromosikan
"komunitas-komunitas lokal, regional, dan global yang betul-betul dapat
dirasakan sebagai rukun tetangga dimana semua laki-laki dan perempuan dihormati
sama dan diakui martabat mereka yang sepenuhnya sebagai ciptaan mulia Allah."

Isi dokumen selengkapnya yg diberikan Rm. Magnis adalah berikut ini.

A Message from Cadenabbia (Dokumen dari Rm. FMS, SJ kepada NS)
1. As a group of Muslim and Christian scholars and activists, mainly from
sub-Saharan Africa, South- and Southeast Asia, after a process of some months of
reflection, writing and sharing papers, we met together in Villa la Collina, in
Cadenabbia (Italy), at the invitation of the Konrad-Adenauer-Stiftung (Germany),
October 1-4, 2009. We join ourselves with those Muslims and Christians who have
welcomed, studied and reflected upon the "A Common Word" document (ACW) and wish
to affirm it as an important fresh impetus towards what we hope will be a new
experience of Christian-Muslim relations. We wish to add to this discussion of
love of God and neighbour a correlative emphasis on universal justice, on
respect for the dignity of every human being, on freedom of conscience and
respect for difference.

2. Our specificity as a group is that we are coming from both religious
traditions, deeply rooted in sub-Saharan Africa, and South and Southeast Asia,
where the vast majority of the world's Muslims live; where there is a deep and
wide richness of Christian presence; where the expansion in both faiths is
likely to occur in coming decades; where we have a centuries-long experience of
living together in plural societies. From this we have something to contribute
to the worldwide discussion.

3. In our areas plurality of religion existed before the rise of
Christianity or Islam and has continued since; into this situation Muslims and
Christians in their own ways have entered. Whilst we acknowledge that we have
specific dynamics in Christian-Muslim relations, we also note that we are
susceptible to international events, forces, pressures and intrusions.

4. In our societies, not only Christians and Muslims but also followers of
other world- and traditional religions live side by side, even in the same
family or community, overwhelmingly in harmony. We therefore have something to
contribute to new contexts in our regions and in other parts of the world. In
various configurations in our regions we have experience respectively of living
as minorities, as majorities and in plurality. Therefore we have a wealth of
experience of and are comfortable with multiple identities and belongings.

5. As Christians responding to ACW we hear their assertion that Muslims are
not against Christians, and we in return affirm as Christians that we are not
against Muslims.

6. As Muslims we affirm that in this relationship we should be "vying with
one another in good deeds" as the Qur'ân exhorts us (Surat al-Ma'ida, Q 5:48).
7. Together we affirm that we will respect each other, that we will not
speak contemptuously and we renounce the use of, or incitement to, violence in
the name of God or religion.

8. We recognize and do not pretend to resolve the theological and
ideological differences, in all their diversities, within and between our two
faith communities, and yet we affirm with full accord the oneness of God whom we
serve with our whole being.

9. We accept the challenge of ACW to "love your neighbour as yourself,"
which we understand as applying to the obligation to build secure
"neighbourhoods" in the widest sense of that term. This requires us to confront
together the challenges which include poverty and illiteracy, environmental
degradation and disease, human-rights violations, gender discrimination and
ethnic conflict.

10. We want to speak and act with utmost responsibility because we know from
firsthand experience in our regions the consequences that can flow from "easy
words."

11. We deplore the actions of extreme groups who abuse the noble teachings of
our religions, and manipulate religious sentiments; and the mass hysteria that
can lead to violations of individuals and communities. We recognize that there
is a responsibility upon majority communities to uphold the human rights and
dignities of minorities within their societies.

12. We choose not to be prisoners of the negative aspects of our history and
the bitter memories we may have inherited. Rather, inspired by the hope our
religions generate, we commit ourselves to constructing a more positive future.
Those who have the burden of leadership in our communities bear a particular
responsibility not to succumb to stereotype and prejudice, but to maintain a
constructive vision.

13. We cannot talk of loving our neighbour without seeking to know, to
understand and to empathize with members of other faiths and cultural
communities. Therefore:
· We call upon those responsible for educational institutions to review and
improve wherever necessary educational resources, syllabi and the training of
teachers.

· In turning to the education and training of religious leaders from both
our traditions, we call for an open and inclusive approach both to content and
interpersonal relationships, within the context of the culture within which they
are working.
· Similarly, we acknowledge the powerful role played in society by all
forms of media and information technology, and call on those who use and control
them to play a responsible, informed and constructive role.

14. We commit ourselves to adding our voices and our resources to the process
to which ACW has now given new energy, to promote local, regional and global
societies which can truly be experienced as neighbourhoods, in which all men and
women are respected equally and accorded their full dignity as the noble
creatures of God. Love of God demands of us love of neighbour; without love of
neighbour there is no love of God.

Prof. Dr Al-Tayib Z. Al-Abdin, Khartoum, Sudan
Dr med. Che Amir Farid Bin Che Isahak, Kuala Lumpur, Malaysia
Fr James Channan OP, Lahore, Pakistan
Fr Victor Edwin SJ, Birmingham, UK
Dr C.T.R. Hewer, London, UK
Kazi Javed, Lahore, Pakistan
Msgr. Dr Matthew Hassan Kukah, Kaduna, Nigeria
Prof. Dr Daniel A. Madigan, Washington DC, USA
Prof. Dr Franz Magnis-Suseno SJ, Jakarta, Indonesia
Rev. Dr Johnson A. Mbillah, Nairobi, Kenya
Abid Hassan Minto, Lahore, Pakistan
Prof. Dr Musdah Mulia, Jakarta, Indonesia
Dr Helmut Reifeld, Berlin, Germany
Rev. Dr Hermen Shastri, Petaling Jaya, Malaysia
Dr. Ataullah Siddiqui, Markfield, UK
Rev Dr. Markus Solo SVD, Jakarta, Indonesia
Prof. Dr Christian W. Troll SJ, Frankfurt, Germany
(Dr ?) Maryam Uwais, Abuja, Nigeria
Prof. Dr Akhtarul Wasey, New Delhi, India

________________________________
Dari: "Margadana, Muliawan M" <Muliawan.Margadana@BHPBilliton.com>
Kepada: "forum-iska@yahoogroups.com" <forum-iska@yahoogroups.com>
Terkirim: Rab, 12 Januari, 2011 08:53:42
Judul: RE: [forum-iska] RE: Undangan

Pak Liona
saya kira itu ide bagus , namun memang kita tidak bisa membuat seminar asal
seminar yang kemudian hasilnya tidak jelas tentunya .. oleh karena itu
diperlukan ide-ide yang membumi dan hasilnya mengikat banyak pihak . Dalam waktu
dekat ISKA semoga dapat bertemu dengan utusan PBB soal HAM ini , jadi kalau
berbagai pihak bertemu dalam satu forum mungkin akan ramai dan bisa saja di
adakan di Jabar agar gemanya kena di sana . Selain itu teman dari Universitas
Pertahanan dan Kementrian Pertahanan saya dengar juga mau menggagas konsep
deradikalisasi . Sekedar ide .. Thanks

Regards

Muliawan Margadana

________________________________
From: forum-iska@yahoogroups.com [mailto:forum-iska@yahoogroups.com] On Behalf
Of Liona Nanang
Sent: 12 Januari 2011 8:42
To: forum-iska@yahoogroups.com
Subject: AW: [forum-iska] RE: Undangan

Pak Mul saya setuju seperti yg semalam via sms, rencananya mau ada seminar
nasional tentang ham dan kebebasan beragama, pembicaranya dari semua elemen yang
terlibat khususnya di Indonesia, barangkali ada pihak dari jawa barat secara
khusus bisa bicara secara gamblang karena di daerah inilah mayoritas terjadi
penindasannya.
salam,
liona

________________________________
Von: "Margadana, Muliawan M"
<Muliawan.Margadana@BHPBilliton.com<mailto:Muliawan.Margadana%40BHPBilliton.com>>

An: "forum-iska@yahoogroups.com<mailto:forum-iska%40yahoogroups.com>"
<forum-iska@yahoogroups.com<mailto:forum-iska%40yahoogroups.com>>
Gesendet: Mittwoch, den 12. Januar 2011, 8:13:03 Uhr
Betreff: RE: [forum-iska] RE: Undangan

Pak Theo
ada kemungkinan ISKA membuat seminar ttg HAM dalam kebebasan beragama .
Pembicaranya harus "pengambil keputusan" ( yudikatif, legislatif dan eksekutif)
bukan tokoh2 yang selama ini sudah menghargai kebebasan beragama serta satu dari
luar negeri yang dapat dijadikan model . mungkin dari PBB ? ada saran ?

Regards

Muliawan Margadana

________________________________
From: forum-iska@yahoogroups.com<mailto:forum-iska%40yahoogroups.com>
[mailto:forum-iska@yahoogroups.com<mailto:forum-iska%40yahoogroups.com>] On
Behalf
Of Theophilus Bela
Sent: 11 Januari 2011 21:02
To: forum-iska@yahoogroups.com<mailto:forum-iska%40yahoogroups.com>
Cc: Margadana, Muliawan M
Subject: Bls: [forum-iska] RE: Undangan

Pak Margadana yth.

mohon bantuan untuk mengirim ulang lagi undangan kami sebagai reminder . Dan
saya minta Anda dan beberapa kawan ISKA supaya hadir dalam acara hari Jumat
nanti

terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati

Theophilus Bela

--- Pada Sen, 10/1/11, Margadana, Muliawan M
<Muliawan.Margadana@BHPBilliton.com<mailto:Muliawan.Margadana%40BHPBilliton.com><mailto:Muliawan.Margadana%40BHPBilliton.com>>

menulis:

Dari: Margadana, Muliawan M
<Muliawan.Margadana@BHPBilliton.com<mailto:Muliawan.Margadana%40BHPBilliton.com><mailto:Muliawan.Margadana%40BHPBilliton.com>>

Judul: [forum-iska] RE: Undangan
Kepada:
"'kikintarigan@yahoo.com<mailto:%27kikintarigan%40yahoo.com><mailto:%27kikintarigan%40yahoo.com>'"

<kikintarigan@yahoo.com<mailto:kikintarigan%40yahoo.com><mailto:kikintarigan%40yahoo.com>>,
"'Agung Pambudhi'"
<pambudhi@kppod.org<mailto:pambudhi%40kppod.org><mailto:pambudhi%40kppod.org>>,
"'Agung Pambudhi'"
<apambudhi@yahoo.com<mailto:apambudhi%40yahoo.com><mailto:apambudhi%40yahoo.com>>,
"'Agustinus Silalahi'"
<agustinusys@gmail.com<mailto:agustinusys%40gmail.com><mailto:agustinusys%40gmail.com>>,
"'Domuara Ambarita'"
<domuambarita@gmail.com<mailto:domuambarita%40gmail.com><mailto:domuambarita%40gmail.com>>,
"'Domuara Ambarita'"
<domuambarita@yahoo.com<mailto:domuambarita%40yahoo.com><mailto:domuambarita%40yahoo.com>>,
"'Conda Prihastanto'"
<galatacp@yahoo.com.au<mailto:galatacp%40yahoo.com.au><mailto:galatacp%40yahoo.com.au>>,
"'Ida Ayu'"
<ida.ayu.puspasari@gmail.com<mailto:ida.ayu.puspasari%40gmail.com><mailto:ida.ayu.puspasari%40gmail.com>>,
"'Karol M
Natasa'"
<krollmnat@yahoo.com<mailto:krollmnat%40yahoo.com><mailto:krollmnat%40yahoo.com>>,
"'Katharina Reni'"
<roskarel@yahoo.com<mailto:roskarel%40yahoo.com><mailto:roskarel%40yahoo.com>>,
"'Leonardo Renyut'"
<insp@cbn.net.id<mailto:insp%40cbn.net.id><mailto:insp%40cbn.net.id>>,
"'Maskendari'"
<upuisekawak@yahoo.com<mailto:upuisekawak%40yahoo.com><mailto:upuisekawak%40yahoo.com>>,
"'Monang Pandiangan'"
<monangpandiangan@yahoo.com<mailto:monangpandiangan%40yahoo.com><mailto:monangpandiangan%40yahoo.com>>,
"'Prasetyo
Nurharjanto'"
<paul.prasetyo@atmajaya.ac.id<mailto:paul.prasetyo%40atmajaya.ac.id><mailto:paul.prasetyo%40atmajaya.ac.id>>,

"'Sasangka Hadi'"
<tshadiam@gmail.com<mailto:tshadiam%40gmail.com><mailto:tshadiam%40gmail.com>>,
"'Swandy
Sihotang'"
<swandysihotang@yahoo.com<mailto:swandysihotang%40yahoo.com><mailto:swandysihotang%40yahoo.com>>,

"'Ulung Rusman'"
<ulungr@yahoo.com<mailto:ulungr%40yahoo.com><mailto:ulungr%40yahoo.com>>,
"'Forty'"
<juanforti@yahoo.com<mailto:juanforti%40yahoo.com><mailto:juanforti%40yahoo.com>>,
"'Putut Prabantoro'"
<pututprab@yahoo.com<mailto:pututprab%40yahoo.com><mailto:pututprab%40yahoo.com>>,
"'Ignatius Sawabi'"
<patihsawabi@yahoo.com<mailto:patihsawabi%40yahoo.com><mailto:patihsawabi%40yahoo.com>>,
"'Paulus Setio Hutomo'"
<tom_hut@yahoo.com<mailto:tom_hut%40yahoo.com><mailto:tom_hut%40yahoo.com>>,
"'Linus Setiadi Pv'"
<lmsetiadi@yahoo.com<mailto:lmsetiadi%40yahoo.com><mailto:lmsetiadi%40yahoo.com>>,
"'F Alexander FW'"
<alexferry@gmail.com<mailto:alexferry%40gmail.com><mailto:alexferry%40gmail.com>>,
"'Santi Veronica'"
<meandjoplin@yahoo.com<mailto:meandjoplin%40yahoo.com><mailto:meandjoplin%40yahoo.com>>,
"'Robertus Priya
Husada'"
<priyohusodo@gmail.com<mailto:priyohusodo%40gmail.com><mailto:priyohusodo%40gmail.com>>,
"'Liona
Nanang'"
<lionangs@yahoo.de<mailto:lionangs%40yahoo.de><mailto:lionangs%40yahoo.de>>,
"'Purwanto Hadityo'"
<purwantohadityo@yahoo.com<mailto:purwantohadityo%40yahoo.com><mailto:purwantohadityo%40yahoo.com>>,
"'Joanes Joko'"
<joanes.joko@gmail.com<mailto:joanes.joko%40gmail.com><mailto:joanes.joko%40gmail.com>>,
"'Don Sisco'"
<donsisco.p.sh@gmail.com<mailto:donsisco.p.sh%40gmail.com><mailto:donsisco.p.sh%40gmail.com>>,
"'Jimmy Tjendra'"
<Jimmy.tjendra@gmail.com<mailto:Jimmy.tjendra%40gmail.com><mailto:Jimmy.tjendra%40gmail.com>>,
"'Ferry Kesuma'"
<ferry.kesuma@cimbniaga.co.id<mailto:ferry.kesuma%40cimbniaga.co.id><mailto:ferry.kesuma%40cimbniaga.co.id>>,

"'Hermien'"
<hkleden@yahoo.com<mailto:hkleden%40yahoo.com><mailto:hkleden%40yahoo.com>>,
"'Hanjaya
Setiawan'"
<dionhs@centrin.net.id<mailto:dionhs%40centrin.net.id><mailto:dionhs%40centrin.net.id>>,
"'Steven
Pailah'"
<s_pailah@yahoo.com<mailto:s_pailah%40yahoo.com><mailto:s_pailah%40yahoo.com>>,
"'Boni Jebarus'"
<boni3_052@yahoo.com<mailto:boni3_052%40yahoo.com><mailto:boni3_052%40yahoo.com>>,
"'Emanuel Migo'"
<emanuelmigo@yahoo.com<mailto:emanuelmigo%40yahoo.com><mailto:emanuelmigo%40yahoo.com>>,
"'Emanuel Migo'"
<emanuelmigo@hotmail.com<mailto:emanuelmigo%40hotmail.com><mailto:emanuelmigo%40hotmail.com>>,
"'Yohanes Adrian'"
<yardianw@yahoo.com<mailto:yardianw%40yahoo.com><mailto:yardianw%40yahoo.com>>,
"'Arifin Muliawan'"
<arifin_mulia@yahoo.com<mailto:arifin_mulia%40yahoo.com><mailto:arifin_mulia%40yahoo.com>>,
"'Taslim'"
<lawoffice_taslim@yahoo.com<mailto:lawoffice_taslim%40yahoo.com><mailto:lawoffice_taslim%40yahoo.com>>,
"'Rm Greg
Soetomo SJ'"
<gsoetomo@hotmail.com<mailto:gsoetomo%40hotmail.com><mailto:gsoetomo%40hotmail.com>>,
"'Osbin
Samosir'"
<osbinus73@yahoo.co.id<mailto:osbinus73%40yahoo.co.id><mailto:osbinus73%40yahoo.co.id>>,
"'Anton
Doni'"
<dihen75@hotmail.com<mailto:dihen75%40hotmail.com><mailto:dihen75%40hotmail.com>>,
"'Sinta
Nirmalawaty'"
<sinta@multiconsultants.com<mailto:sinta%40multiconsultants.com><mailto:sinta%40multiconsultants.com>>,
"'Ivan
Wibowo'"
<ivanwibowo@hotmail.com<mailto:ivanwibowo%40hotmail.com><mailto:ivanwibowo%40hotmail.com>>,
"'Widhi
Wicaksono'"
<widhi_wicaksono@hotmail.com<mailto:widhi_wicaksono%40hotmail.com><mailto:widhi_wicaksono%40hotmail.com>>,

"'Robert Simbolon'"
<rsimbolon@hotmail.com<mailto:rsimbolon%40hotmail.com><mailto:rsimbolon%40hotmail.com>>,

"'Freddy Chan'"
<fchan@indo.net.id<mailto:fchan%40indo.net.id><mailto:fchan%40indo.net.id>>,
"'Jim Lomen
Sihombing'"
<j_lo_sihombing@yahoo.co.id<mailto:j_lo_sihombing%40yahoo.co.id><mailto:j_lo_sihombing%40yahoo.co.id>>,

"'Jones Batara Manurung'"
<jbm_demokratik@yahoo.com<mailto:jbm_demokratik%40yahoo.com><mailto:jbm_demokratik%40yahoo.com>>,
"'Indarto
Susanto'"
<Indarto.Susanto@nnt.co.id<mailto:Indarto.Susanto%40nnt.co.id><mailto:Indarto.Susanto%40nnt.co.id>>,

"'Gomez'"
<gomez.yansen@yahoo.co.id<mailto:gomez.yansen%40yahoo.co.id><mailto:gomez.yansen%40yahoo.co.id>>,

"'Lukito Wanandi'"
<luki@santini-group.com<mailto:luki%40santini-group.com><mailto:luki%40santini-group.com>>

Cc:
"'forum-iska@yahoogroups.com<mailto:%27forum-iska%40yahoogroups.com><mailto:%27forum-iska%40yahoogroups.com>'"

<forum-iska@yahoogroups.com<mailto:forum-iska%40yahoogroups.com><mailto:forum-iska%40yahoogroups.com>>,

"'pmkriBandung@yahoogroups.com<mailto:%27pmkriBandung%40yahoogroups.com><mailto:%27pmkriBandung%40yahoogroups.com>'"

<pmkriBandung@yahoogroups.com<mailto:pmkriBandung%40yahoogroups.com><mailto:pmkriBandung%40yahoogroups.com>>

Tanggal: Senin, 10 Januari, 2011, 10:11 AM

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak-Bapak Pendeta, Ibu-Ibu Pendeta dan
Saudara/Saudari untuk menghadiri acara Refleksi Awal Tahun 2011 yang diadakan
FORUM KOMUNIKASI KRISTIANI JAKARTA (FKKJ) yang akan diadakan pada :

Hari : Jumat, tanggal 14 Januari 2011

Waktu : pukul 10.00 - pukul 14.30 WIB

Tempat : Graha Bethel
Jalan Ahmad Yani kav. 65
Cempaka Putih Timur
Jakarta 10510
(Jakarta Bypass)

Dengan para Narasumber : Dr. John Palinggi

Dr. Ribka Tjiptaning

Dr. Thamrin Amal Tomagola

Pdt. Jack Ospara, STh

Acara akan dibuka dengan doa oleh Pdt. Ferry K. Haurisa

Besar harapan kami bawa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu serta Saudara-Saudari sempat
meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang penting ini mengingat akhir-akhir
ini suasana kerukunan antar umat beragama dinegeri kita menunjukkan
gejala-gejala yang kurang menyenangkan . Hal ini dapat dilihat dengan
meningkatnya angka gangguan atas gereja-gereja dalam tahun 2010 yang lalu .
Menurut catatan kami di FKKJ jumlah gereja yang diganggu dalam tahun 2010 telah
meningkat menjadi 47 kasus dengan jumlah yang paling banyak terjadi diwilayah
pulau Jawa bagian Barat . Dalam tahun 2009 FKKJ hanya mencatat ada sekitar 10
kasus gangguan atas gereja-gereja jadi dalam tahun yang baru lalu telah terjadi
lonjakan sebanyak hampir lima kali lipat . Jadi keadaan ini amat memprihatinkan
kita semua . Mohon juga Anda semua membaca harian Suara Pembaruan hari Kamis
tanggal 6 Januari 2011 sore hari dihalaman 6 dimana kami telah menyatakan
keprihatinan kami atas situasi yang menyedihkan ini .
(Hari Jumat pagi Anda masih bisa menacari koran tersebut ditempat-tempat
penjualan koran)

Sekali lagi kami mengundang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudari sekalian
untuk menghadiri acara tersebut diatas .

Tuhan Yesus memberkati

Salam hormat

Theophilus Bela
Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta

RSVP : Bapak Gustaf Dupe, Sekum FKKJ Hp 0811 1 66 784 dan 08119 101 753

Ibu SAL Tobing, Bendahara FKKJ Hp 08161 866 869, 08139 842 5003

Sdri. Sonya, Sekertaris FKKJ Esia 021 333 962 90

Theophilus Bela, Hp 0816 180 6644

Sekertariat FKKJ : Telpon 426 5723 Fax 426 5903

Kantor FKKJ
Graha Bethel, lantai 2
Jalan Ahmad Yani kav. 65
Jakarta 10510

Berikut ini kami berikan petunjuk arah menuju gedung pertemuan Graha Bethel
sebagai berikut :

Dari arah Menteng-Salemba supaya Anda menuju Jalan Pramuka dan sampai
diperempatan Jalan Pramuka dengan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pemuda supaya Anda
belok kekiri menuju arah Tanjung Priok kemuadian Anda akan sampai dilampu merah
Rawasari disitu Anda supaya jalan lurus terus arah ke Tanjung Priok lalu
perhatikan sebelah kiri ada Pompa bensin Shell lalu ada pompa bensin Pertamina
dan dihadapan Anda ada gerbang tol supaya Anda mengambil jalur paling kiri
sebelah gerbang tol, nanti Anda menemukan Gedung Bertingkat Sekertariat Mahkamah
Agung, lalu ada kantor PLN lalu ada kantor BKKBN setelah itu ada sebuah gedung
bertingkat yang dihalamannya ada patung-patung rusa . Silahkan masuk kegedung
itu karena itulah Graha Bethel .

Kalau Anda dari jalan tol arah Cawang menuju Tanjung Priok maka keluarlah
digerbang Pramuka/Salemba dan Anda terus lurus menuju Priok melalui jalan layang
dan akan sampai di lampu merah Rawasari . Seterusnya ikutilah petunjuk diatas
tadi .

Kalau Anda dari jalan tol dari arah Priok menuju Cawang maka keluarlah digerbang
tol Pramuka/Salemba lalu carilah jalan balik menuju kembali ke arah Priok dan
seterusnya ikutilah petunjuk diatas tadi .

Dengan senang hati kami menantikan Bapak-Bapak Pendeta , Ibu-Ibu Pendeta serta
Saudara-Saudari sekalian untuk hadir dalam acara penting ini .

Theophilus Bela