KH. Hasyim Muzadi, Presiden WCRP (World Conference on Religions for Peace) & Sekjen ICIS (International Conference for Islamic Scholars) & Mantan Ketum PBNU ttg tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia pd Sidang PBB di Jeneva : "Selaku Presiden WCRP dan Sekjen ICIS, saya sangat menyayangkan tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia . Pembahasan di forum dunia itu, pasti krn laporan dr dlm negeri Indonesia. Slm berkeliling dunia, saya blm menemukan negara muslim mana pun yg setoleran Indonesia . Kalau yg dipakai ukuran adalah masalah AHMADIYAH, memang krn Ahmadiyah menyimpang dr pokok ajaran Islam, namun slalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi Politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tdk dipersoalkan oleh umat Islam. Kalau yg jadi ukuran adl GKI YASMIN Bogor, saya berkali-kali kesana, namun tampaknya mereka tdk ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional & dunia utk kepentingan lain drpd masalahnya selesai. Kalau ukurannya PENDIRIAN GEREJA, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tp di Kupang (Batuplat) pendirian masjid jg sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. ICIS selalu melakukan mediasi. Kalau ukurannya LADY GAGA & IRSHAD MANJI, bangsa mana yg ingin tata nilainya dirusak, kecuali mrk yg ingn menjual bangsanya sendiri utk kebanggaan Intelektualisme Kosong ? Kalau ukurannya HAM, lalu di Papua knp TNI / Polri / Imam Masjid berguguran tdk ada yg bicara HAM ?Indonesia lbh baik toleransinya dr Swiss yg sampai skrg tdk memperbolehkan Menara Masjid, lebih baik dr Perancis yg masih mempersoalkan Jilbab, lbh baik dr Denmark, Swedia dan Norwegia, yg tdk menghormati agama, krn disana ada UU Perkawiman Sejenis. Agama mana yg memperkenankan perkawinan sejenis ?! Akhirnya kmbli kpd bngsa Indonesia, kaum muslimin sendiri yg hrs sadar dan tegas, membedakan mana HAM yg benar (humanisme) dan mana yg sekedar Westernisme" (Ini SMS Kyai Hasyim yg sngt luar biasa dan patut diketahui msyrkt luas). (Herman Rajo Jambak)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Blog ini berisi KLIPING aneka kritik, opini, solusi yang dihimpun dari berbagai media. Situs ini merupakan kliping pribadi yang dapat diakses publik. Selamat membaca
Cari Blog Ini
Tampilkan postingan dengan label ahmadiyah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ahmadiyah. Tampilkan semua postingan
Minggu, 03 Juni 2012
Jumat, 01 Juni 2012
Masalah Ahmadiyah dan GKI Yasmin Harus Selesai
Jakarta, Kompas - Setelah mendapat banyak pertanyaan tentang kebebasan beragama dalam Universal Periodic Review Human Rights Council, ada dua agenda yang harus segera diselesaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau tidak ingin diplomasi HAM Indonesia gagal.
Ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM, di Jakarta, Kamis (31/5), yang diwakili Koordinator The Wahid Institute Rumadi, Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center Uli Parulian, Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Watch Group Choirul Anam, dan Ismail Hasani dari Setara Institute.
"Kita harus segera menunjukkan tindakan riil dan dua agenda yang paling mungkin dilakukan adalah penyelesaian masalah GKI Yasmin dan pencabutan SKB Ahmadiyah," kata Choirul Anam yang menghadiri sidang tersebut.
Menurut Anam, dua masalah ini mendapat sorotan dunia. Mereka melihat hal ini sebagai kasus yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemerintah, terutama Yudhoyono, bisa bertindak. "Presiden bisa bertindak sebagai kepala negara, bukan cuma kepala pemerintahan," kata Anam.
Menurut Anam, dibandingkan rekomendasi terkait pemasukan unsur-unsur anti-penyiksaan dalam Undang-Undang Pidana yang membutuhkan perubahan undang-undang, kebijakan yang terkait dengan kasus itu bisa segera diselesaikan. Apalagi, ada kebiasaan dalam penanganan masalah HAM, kasus harus segera diselesaikan agar korban tidak terlalu lama tersiksa.
Ismail Hasani mengatakan, berbagai pertanyaan dan rekomendasi dari negara-negara itu bisa digunakan sebagai momentum untuk menghentikan penyangkalan. Pemerintah harus cepat mengakui masalah, lalu mencari solusi. Secara optimistis, sebagian besar warga Indonesia sangat toleran. Hanya saja ada sekelompok kecil orang yang hadir bersama-sama negara yang abai sehingga menimbulkan situasi intoleransi. (EDN)
Sumber: Kompas
__._,_.___
__,_._,___
Senin, 07 Februari 2011
Langganan:
Postingan (Atom)
