JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis.
"Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena
penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan,"
ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan
Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan
TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa
(19/7).
Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya
mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan
mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD
membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan
Presiden SBY melalui kudeta militer.
Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh
gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan
kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan
SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik
adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia.
Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY
hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi.
Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera
antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan
SBY di internal Partai Demokrat.
Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif
membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara
setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini
menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia.
Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi
negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air.
Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia.
Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
"Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk
mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya,
nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi.
PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat
dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika
Serikat dan Australia.
Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala
bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang
saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat.
"Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah
sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk
membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat.
Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan
sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak
mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa
pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan
bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia.
Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih
banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai
(BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda
dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan,
tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno.
Permainan Asing
Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres
2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis
berkepanjangan ini," kata dia.
Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di
Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh
dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing.
"Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata
dia.
Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan
alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui
persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia.
Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik
hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945.
Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di
antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana
sebagian besar dikuasai oleh asing.
"Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power
sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata
Zacky.
Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang
menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung
disodorkan formulir menjadi agen CIA.
Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa.
"Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata
mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal
seperti Amerika muncul patriot journalism.
"Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga
ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang
terdengar," katanya.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180
Rabu, 20 Juli 2011
JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)
merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka
menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi
dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis.
"Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena
penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan,"
ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan
Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan
TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa
(19/7).
Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya
mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan
mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD
membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan
Presiden SBY melalui kudeta militer.
Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh
gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan
kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan
SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik
adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia.
Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY
hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi.
Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera
antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan
SBY di internal Partai Demokrat.
Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif
membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara
setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini
menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia.
Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi
negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air.
Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia.
Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
"Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk
mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya,
nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi.
PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat
dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika
Serikat dan Australia.
Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala
bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang
saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat.
"Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah
sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk
membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat.
Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan
sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak
mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa
pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan
bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia.
Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih
banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai
(BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda
dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan,
tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno.
Permainan Asing
Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres
2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis
berkepanjangan ini," kata dia.
Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di
Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh
dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing.
"Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata
dia.
Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan
alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui
persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia.
Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik
hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945.
Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di
antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana
sebagian besar dikuasai oleh asing.
"Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power
sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata
Zacky.
Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang
menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung
disodorkan formulir menjadi agen CIA.
Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa.
"Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata
mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal
seperti Amerika muncul patriot journalism.
"Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga
ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang
terdengar," katanya.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180
Tidak ada komentar:
Posting Komentar