George Junus Adicondro (Rahmad Hidayat/Tribunnews.com)
Tribunnews.com - Selasa, 19 Juli 2011 15:02 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua buku Gurita Cikeas yang dibuat, seakan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang penulis, Georg Junus Aditjondro. Apa yang ia ungkap, katanya kemudian makin dikukuhkan kebenarannya atas apa yang diungkap oleh Wikileaks dan dimuat di media Australia. Ia kemudian, apa yang ia ungkap terkait oligarki kekuasaan, seharusnya pelaksanaan Pemilu diulang.
Buku pertama membongkar gurita cikeas, kemudian banyak hal dipertegas dalam wikileaks. Isu ini yang awalnya menjadi domestic warming menjadi global warning," kata George dalam diskusi bukunya yang terbaru Cikeas Makin Menggurita di DPR, Selasa (19/07/2011).
Menurutnya, ada beberapa hal baru dalam bukunya ini yang menjadi kelanjutan dalam mengungkap skandal pemberian bailout ke Bank Century. Yang belum terungkap, kata George, salah satunya soal laporan dari PPATK.
Buku pertama, memberi dorongan kepada media, menggali soal perusahaan milik keluarga Cikeas yang bergerak di penebangan hutan, milik kakak Bu Ani, Wiwik yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan Wanatirta. Bagaimana intervensi Wiwiek, kemudian para pelaku ileegal loging bebas dari polisi," George mengungkap.
Dalam buku terbarunya, aku George juga mendalami terkait dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 lalu.
Daftar pelanggar pemilu di buku kedua, George menegaskan, lebih lengkap, terkait keberpihakan KPU yang menurutnya, seakan dikukuhkan atas kasus Andi Nurpati saat ini.
Kemudian bagaiman terungkapnya soal penghitungan suara di Sumatera Utara, di rumah Kapolsek yang melanggar aturan. Kemudian bagaimana adanya keterlibatan dana-dana asing dalam pemilu," cerita George seraya menyatakan kebobrokan Pemilu ini yang kemudian menjebloskan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, hanya karena ingin mengungkap soal IT KPU.
"Gong dari buku ini adalah mempertanyakan kemenangan Demokrat dan kemenangan SBY, tidak sah. Pemilu harus pemilu ulang, dan pelaku-pelakunya harus didiskualifikasi," George menegaskan.
Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Johnson Simanjuntak http://www.tribunnews.com/2011/07/19...pemilu-diulang Banyak Cara Mengemplang Suara Rakyat
Suasana Penghitungan Suara Pemililu 2004 di salahsatu TPS (Dok FORUM)
majalah forum NO. 09 TAHUN XX/20 - 26 JUNI 2011 Salah satu pintu pavorit mencuri suara adalah saat input data. Calon yang sudah pasti kalah menjual suara agar bisa mengembalikan sebagian modal. Bagi oknum KPU, mempermudah jual beli selain bisa memberikan keuntungan finansial, juga bisa memberikan keuntungan perlindungan bila kemudian ada masalah hukum. Kasus pemalsuan dokumen keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Andi Nurpati ketika menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini terancam menjadi bola liar politik. Kasus tersebut tidak saja berkonsekuensi pidana bagi politisi Partai Demokrat tersebut, juga mengancam keabsahan kursi yang diduduki para legislator di DPR RI dan DPRD.
Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Andi Nurpati dalam kasus sengketa pemilu di daerah pemilihan Sulawesi Selatan antara Dewi Yasin Limpo dari Hanura dengan Mestariani Habie dari Gerindra tersebut, diduga bukan satu-satunya kasus yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu. Selain kasus Dewi-Mestariani, juga ada kasus serupa yang jumlah konon kabarnya mencapai seratus kasus lebih.
Benarkah jumlah kasus serupa Dewi-Mestariani lebih dari seratus kasus? Kordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jerry Sumampouw, yang menjadi salah satu pemantau sengketa Pemilu Legislatif 2009 mengaku tidak tahu pasti. Namun ia mengatakan, sepanjang pemantauan yang dilakukan pihaknya, sedikitnya ada 16 kasus sengketa Pemilu Legislatif yang masuk ke MK.
"Yang kita catat, tidak sampai 100 kasus. Yang jelas, dari pantauan kami,
rekapitulasi hasil dan pengumuman hasil pemilu 2009 adalah yang paling buruk pada tiga kali pemilu sejak reformasi. Papua itu salah satu daerah yang terlambat ditetapkan hasilnya karena suara belum selesai dihitung," ujarnya saat ditemui FORUM di kantornya di Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu pekan lalu.
Menurutnya, terlambatnya Papua tersebut mencurigakan. Keterlambatan dalam waktu cukup lama tersebut rawan dimanipulasi atau dijadikan ajang permainan. Sebab, terlalu lamanya suara dihitung akan menyebabkan pengawasan masyarakat akan menjadi kendor. Dan, kendornya pengawasan memberikan kesempatan lebih besar kepada KPU bermain dengan calon legislatif (caleg) dan partai peserta pemilu.
Dugaan KPU bermain mata dengan caleg dan parpol di daerah-daerah yang pengawasan tak seketat Jakarta memang tak bisa dipandang remeh. Pasalnya, untuk daerah Jakarta saja, KPU pernah dicurigai melakukan percobaan manipulasi. Dimana ketika itu, menurutnya, KPU sempat menetapkan Agung Laksono terpilih sebagai calon legislatif DPR Pusat. "Setelah kasus itu heboh, putusan itu dianulir dengan alasan yang jelas," ujarnya.
Sambil menyeruput kopi, lelaki ini memaparkan keputusan kacau KPU lainnya karena salah hitung. Diantaranya, kasus AS Hikam yang sudah sempat ditetapkan yang mendapat kursi dari Hanura. Tetapi keputusan itu kemudian dianulir lagi setelah keputusan tersebut dipermasalahkan dan KPU mengakui kekeliruan tersebut dan beralasan telah terjadi salah hitung yang dilakukan petugas mereka.
"Di Dapil Jatiml I dan Jatim IX perolehan suara seorang caleg berkurang, dari 49 ribu menjadi 40 ribu. Setelah kasus itu menjadi ribut, akhirnya ketahuan sumber masalahnya karena ada kekeliruan input. KPU saat itu berdalinh salah input itu karena di komputer itu angka 0 dan 9 berdekatan. Karena data yang diinput banyak sehingga berpengaruh banyak pada suara," terangnya.
Di daerah pemilihan Sumsel I, lanjutnya, sengketa di internal PPP antara Ahmad Yani dengan rekannya, juga terjadi. Ahmad Yani, bukan orang yang sebarnya memiliki suara lebih banyak, tapi yang masuk ke DPR justru dirinya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi tapi tak jelas kelanjutannya. "Ini artinya, banyak persoalan hasil penetapan pemilu yang waktu itu tidak bisa diklarifikasi. Kami yakin sekali ada persoalan dengan KPU kita," jelasnya.
Jerry juga mengatakan bahwa
penggunaan IT pada pemilu 2009, juga menjadi pintu permainan suara. Proyek pengadaan IT KPU yang kabarnya dikerjakan keluarga petinggi salah satu parpol tersebut sudah lama dicurigai sebagai salah scara mendapatkan kursi haram. Alhasil, pelaku tidak saja diduga mencuri uang negara dari pengadaan yang sempat hendak diusut KPK tersebut, tapi juga mencuri suara rakyat. (
)
Ini sebabnya, Jerry menyebutkan bahwa
salah satu titik paling pavorit bagi mafia pemilu untuk mengemplang suara rakyat adalah ketika dilakukan input data di KPU. Apalagi saat dilakukan input data tersebut pengawasan tidak lagi sebagaimana perhitungan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ikut juga disaksikan masyarakat luas. Sementara
saat input data yang ada hanya petugas KPU dan saksi yang bisa dibeli.
Apa yang diungkapkan Jerry tersebut dibenarkan seorang mantan anggota tim sukses calon pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut anggota tim sukses yang pernah memenangkan sebuah kepala daerah di daerah Jawa Barat tersebut, modus menaikkan jumlah suara dalam pilkada sama seperti yang terjadi di Pemilu Legislatif atau pun Pemilihan Presiden.
Disebutkannya, ketika hendak dilakukan input data, hasil perhitungan suara sebenarnya sudah diketahui. Nah saat itu tim sukses calon yang hendak menang bernegosiasi dengan calon yang jumlah perolehan suaranya sedikit agar dilimpahkan saja ke hasil suaranya. "Biasanya calon yang sudah pasti kalah mau menjual suara tersebut. Hitung-hitung mengembalikan sebagian modal,"tuturnya.
Setelah sepakat, calon yang memberi suara dan yang menjual suara menyampaikan kepada petugas yang menginput data. Menurutnya, cara yang paling halus biasa dilakukan dengan tidak menghabiskan jumlah suara calon yang dibeli agar tidak ketahuan karena mencolok. "Permainan paling aman bila beda suaranya tidak terlalu jauh. Itu sebabnya, suara kadang tidak cukup dibeli hanya dari satu calon lain saja," jelasnya.
Kembali kepada Jerry, dalam permainan-permainan tersebut, ada anggota KPU mendapatkan keuntungan finansial. "Walau sulit dibuktikan, tapi ada indikasi-indikasi dari pelanggaran etik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Misalnya, orang-orang KPU sering bertemu dengan orang-orang partai politik. Padahal itu seharusnya dihindari selama pemilu. Tapi, orang-orang KPU sangat senang sekali bertemu dengan partai-partai politik."
Keuntungan lain adalah akses. Menurutnya, kasus Andi Nurpati yang pindah ke Demokrat adalah salah satu contoh.
Dengan memberikan kemudahan kepada partai politik tertentu, mereka punya jaminan kemudahan bergabung dalam satu waktu tertentu. "Misalnya bila sudah berhenti menjadi anggota KPU atau karena keadaan tertentu, terdesak, seperti Andi Nurpati, masuk ke Demokrat sehingga secara politik agar dapat perlindungan politik," jelasnya.
Oleh : Syamsul Mahmuddin dan Zulkarmedi Siregar http://majalahforum.com/forum-utama.php?tid=298
Tidak ada komentar:
Posting Komentar