Dalam situasi perlambatan kinerja ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan terarah untuk memecahkan persoalan ekonomi masyarakat.
Kebijakan tersebut juga harus dapat dilaksanakan. Perlambatan itu tampak pada ekonomi nasional yang tumbuh 6,02 persen, lebih rendah dari target 6,8 persen, selama triwulan I-2013. Penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN pada triwulan I-2013 juga di bawah target.
Perlambatan tidak dapat diabaikan karena akan memengaruhi kemampuan menjawab target pembangunan, yaitu pengurangan jumlah penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan berkelanjutan.
Pada saat bersamaan, APBN tertekan subsidi bahan bakar minyak. Tanpa pengendalian pemakaian BBM bersubsidi, defisit APBN menjadi 3,8 persen, melebihi ketentuan undang-undang, yakni sebesar 3 persen. Persoalan mendesak lainnya adalah pengendalian inflasi yang disebabkan harga pangan.
Pemerintah telah memetakan persoalan dan membuat program kerja yang operasional untuk menjawab persoalan perlambatan kinerja ekonomi. Yang dibutuhkan adalah pelaksanaan segera di lapangan.
Subsidi BBM sangat mendesak dikurangi, begitu juga pengendalian pemakaiannya. Pemerintah tidak boleh ragu berkepanjangan memutuskan mengurangi atau tidak mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga jual. Keraguan berlarut justru merugikan rakyat karena menimbulkan spekulasi, mengombang-ambingkan dunia usaha dalam ketidakpastian, dan membuat kegaduhan politik.
Kompensasi kenaikan harga BBM dapat dilakukan dengan cara selain memberi bantuan langsung tunai. Misalnya, subsidi pada transportasi umum melalui insentif pajak bagi kendaraan penumpang umum.
Meredam dampak inflasi karena pangan, seperti dikatakan Wapres Boediono dalam Rapat Koordinasi Nasional IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu (8/5), adalah meningkatkan produktivitas dan produksi pangan.
Pangan harus murah dan jumlahnya cukup, sekaligus tidak boleh merugikan petani agar tak kehilangan insentif berproduksi. Jalan keluar ketersediaan pangan juga bukan impor karena akan menggerus devisa.
Peningkatan produksi pangan dalam negeri meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Apabila diikuti industrialisasi pertanian dan pangan, akan ada penyerapan tenaga kerja dan terbentuk rantai nilai di dalam negeri. Untuk itu, membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan hingga ke desa, dan listrik, menjadi keharusan.
Pemerintah memiliki serangkaian pilihan kebijakan yang masing-masing punya risiko. Adalah tugas pemimpin menetapkan pilihan terbaik bagi masyarakat banyak tanpa keraguan.
(Tajuk Rencana Kompas, 11 Mei 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar