Fasilitas simpanan Bank Indonesia tersebut diberikan BI kepada perbankan untuk menempatkan kelebihan dananya di BI. Hari ini, menurut rencana, Dewan Gubernur BI membahas suku bunga acuan BI Rate untuk menentukan apakah akan dipertahankan pada tingkat saat ini atau dinaikkan. Menaikkan BI Rate akan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama pada suku bunga pinjaman perbankan. Di sisi lain, menaikkan BI Rate dipertimbangkan untuk mengantisipasi dampak inflasi.
Langkah BI itu menjadi sinyal, bank sentral siap melakukan segala upaya tanpa ragu demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Rangkaian langkah BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kemarin mulai memberikan hasil. Dalam pantauan BI, sejumlah eksportir besar melepas dollar setelah mendapatkan sinyal jelas nilai tukar rupiah mulai stabil.
Meski demikian, BI tidak dapat bekerja sendiri. Ada faktor eksternal di luar jangkauan BI, seperti keputusan Bank Sentral Jepang menghentikan insentif moneter bagi perekonomian dalam negerinya, dan kemungkinan rencana serupa akan dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, yang membuat indeks harga saham gabungan Asia, termasuk Indonesia, merosot dan ikut menekan rupiah.
Menstabilkan nilai tukar rupiah juga bergantung pada kebijakan fiskal. Yang banyak ditunggu adalah kepastian dan ketegasan pemerintah dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM yang terus meningkat besarannya menyebabkan anggaran belanja defisit dan memaksa pemerintah segera menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi.
Namun, pemerintah tidak kunjung menentukan kapan harga baru BBM diberlakukan dan seberapa besar. Dengan sistem lalu lintas devisa yang sangat bebas saat ini, ketidakpastian tersebut diganjar dengan perginya investor asing dari bursa saham karena khawatir efek kenaikan harga BBM pada inflasi. Apalagi, ada pemicu eksternal.
Saat ini, rencana menaikkan harga jual eceran BBM masuk ke ranah politik. Kegaduhan terjadi di seputar isu apakah Partai Keadilan Sejahtera akan tetap di dalam koalisi parpol pendukung pemerintah atau tidak.
Kegaduhan tersebut dapat menghilangkan fokus pemerintah pada mengambil keputusan harga BBM baru. Padahal, penolakan itu bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya dan dapat dikelola.
Pemerintah seharusnya fokus pada langkah mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah seharusnya tak sekadar membagi bantuan langsung sementara kepada masyarakat, tetapi juga memberikan bantalan kepada masyarakat bukan miskin dan dunia usaha, terutama usaha mikro dan kecil. Segera memberikan kepastian sangat bermakna karena mencegah orang berspekulasi, yang dampaknya merugikan rakyat banyak.
***
(Tajuk Rencana Kompas, 13 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar