Program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui 147 negara itu akan berakhir pada 2015. Menuju berakhirnya MDG, kepala pemerintahan dari Indonesia, Inggris, dan Liberia mendapat tugas dari PBB untuk menyusun rekomendasi menurunkan lagi jumlah orang miskin menjadi separuh jumlah saat ini pada tahun 2030. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Panel Tingkat Tinggi PBB mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015, pekan lalu, menyerahkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.
Keberhasilan menurunkan separuh jumlah orang miskin absolut merupakan pencapaian besar meskipun dapat digugat ukuran kemiskinannya, yaitu konsumsi 1,25 dollar AS per orang per hari (kira-kira Rp 12.000 saat ini).
Menurunkan lebih banyak jumlah orang miskin pasti lebih sulit daripada menurunkan separuh pertama. Indonesia mempunyai pengalaman itu dalam lima tahun terakhir.
Karena Presiden Yudhoyono ikut menyusun rekomendasi langkah penurunan kemiskinan, tentunya pemerintah memiliki strategi nasional penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia. Menurunkan jumlah orang miskin merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus berkesinambungan. Karena itu, meskipun masa jabatan Presiden Yudhoyono berakhir pada Oktober 2014, strategi dasar yang disusun harus bersifat jangka panjang.
Pengurangan jumlah orang miskin dapat dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Ekonomi kita tumbuh baik, tetapi digayuti persoalan pemerataan. Rasio gini kita menunjukkan kian melebarnya kesenjangan. Tanpa upaya memeratakan hasil pembangunan, kemiskinan sulit berkurang dan dapat menimbulkan masalah sosial.
Saat ini, kita menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena membengkaknya subsidi BBM. Pemerintah berencana mengurangi subsidi dengan menaikkan harga jual bensin dan solar. Kebijakan ini berisiko terjadi inflasi yang berdampak pada bertambahnya jumlah orang miskin. Meski demikian, kebijakan fiskal dan moneter dapat diupayakan untuk mengendalikan inflasi. Yang diperlukan, kejelasan dan ketegasan sikap pemerintah.
Pemerintah perlu fokus pada masalah pokok pembangunan kita, yaitu mengurangi kemiskinan dan meratakan hasil pembangunan. Fokus perlu ditujukan pada pembangunan sektor pertanian dan pedesaan yang masih menanggung hampir separuh tenaga kerja yang umumnya berkualitas rendah dan memiliki jumlah orang miskin lebih besar daripada perkotaan.
Membangun pertanian dan desa berefek ganda: menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah orang miskin, meratakan pembangunan, dan membangun ketahanan pangan. Pemerintah sekali lagi perlu fokus dan membuat prioritas. Jangan sampai mengalami disorientasi. Misalnya, luput menangani hilangnya gas konsumsi rumah tangga akibat spekulasi kenaikan harga dan lebih sibuk mengurusi kenaikan harga jengkol.
(Tajuk Rencana Kompas, 8 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar