Kewajiban Jadi Bumerang (HIKMAHANTO JUWANAy

Setiap negara mempunyai kewajiban melindungi warganya ketika berada di luar negeri.

JITET

Dalam hukum internasional, kewajiban negara terhadap warganya ini disebutdiplomatic protection.Kewajiban untuk melindungi warga tentunya bukan untuk membela atau membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh warganya. Pelaksanaan kewajiban ini juga tidak boleh sampai derajat mengintervensi kedaulatan negara.

Bukan anti hukuman mati

Australia melakukan berbagai upaya agar dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tak dihukum mati bukan karena negara itu anti terhadap hukuman mati (abolisionist), melainkan karena kewajiban untuk melindungi warganya. Indikasinya adalah ketika pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati terorisme, Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, PM Australia saat itu, Kevin Ruud, mendukungnya.

Tidak heran jika ketika warga non-Australia dihukum mati, tak ada protes dari Pemerintah Australia. Bahkan, apabila yang menjadi korban kejahatan serius adalah warga Australia, terhadap pelaku yang dihukum mati, mereka merasa keadilan telah dilaksanakan. Pemerintah Brasil pun demikian. Upaya agar Indonesia tak melaksanakan hukuman mati tidak disebabkan negara itu menentang hukuman mati mengingat hukuman mati telah lama dihapuskan di Brasil. Upaya yang dilakukan lebih dalam rangka melindungi warganya.

Hanya saja, upaya menjalankan kewajiban melindungi warganya oleh Australia dan Brasil sudah berlebihan. Ini berbeda dengan Indonesia. Ketika Ruyati, tenaga kerja Indonesia, hendak dihukum mati, Indonesia melakukan berbagai upaya. Presiden SBY pun melayangkan surat kepada Raja Arab Saudi. Namun, ketika permohonan ditolak, Indonesia pun paham kedaulatan negara Arab Saudi tidak mungkin diintervensi.

Tidak demikian dengan Australia. Pemerintah Australia melalui Menlu Julie Bishop telah melakukan "ancaman" halus dengan menyampaikan kekhawatirannya apabila Indonesia melaksanakan hukuman mati, warga Australia yang ke Indonesia akan menurun. Pernyataan ini disampaikan atas pemikiran adanya ketergantungan Indonesia terhadap wisatawan Australia ke Pulau Dewata.

Belum lagi Sekjen PBB Ban Ki-moon turut bersuara. Ban Ki-moon mengatakan, Indonesia sebaiknya membatalkan pelaksanaan hukuman mati. Bahkan, dinyatakan hukuman mati ditentang oleh PBB. Pernyataan Ban Ki-moon diduga atas permintaan Australia. Hal ini mengingat Ban Ki-moon tak bersuara ketika Ruyati dihukum mati di Arab Saudi. Juga tak bersuara ketika Amrozi dkk menjalani hukuman mati.

Pernyataan Ban Ki-moon yang mengatakan PBB menentang hukuman mati juga janggal. Ini karena PBB bukanlah pemerintahan dunia. Hingga sekarang, sejumlah anggota PBB masih menganut sanksi hukuman mati, seperti Malaysia, Singapura, dan di sejumlah negara bagian di AS. Upaya Pemerintah Australia melibatkan Ban Ki-moon agar Indonesia menganggapnya sebagai representasi dunia. Pada gilirannya, Indonesia diharapkan berubah pikiran karena kekhawatiran tekanan dari dunia.

Sayang, upaya ini gagal karena masih banyak orang cerdas di republik ini. Terakhir, upaya Australia berupa pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengaitkan bantuan Australia setelah tsunami di Aceh. Bantuan Australia ketika Indonesia menghadapi kesulitan setelah tsunami diharapkan dapat dibalas (reciprocate) dengan bantuan Indonesia saat Australia menghadapi kesulitan atas dua warganya yang akan menjalani hukuman mati.

Pernyataan Abbott ini telah menyinggung semua pihak di Indonesia, mulai dari pejabat, politisi, hingga yang terpenting adalah masyarakat, termasuk masyarakat di Aceh. Gerakan coin for Abbottmerupakan cerminan ketersinggungan publik. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyatakan, pemerintah siap mengembalikan bantuan yang pernah diberikan Australia.

Berlebihan

Upaya yang dilakukan Brasil pun berlebihan. Presiden Brasil Dilma Rousseff secara tiba-tiba menunda penerimaan surat kepercayaan Duta Besar RI Toto Riyanto. Padahal, Toto telah berada di istana kepresidenan dan dijemput sesuai dengan keprotokolan yang berlaku. Penundaan ini kemungkinan disebabkan oleh emosi pribadi Rousseff yang kemudian diwujudkan dalam tindakannya sebagai seorang presiden. Secara pribadi bisa dipahami apabila Rousseff kecewa karena permintaannya agar warganya diberi ampunan ditolak Presiden Joko Widodo.

Tindakan berlebihan Presiden Dilma sejatinya merupakan pelecehan terhadap negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia. Ini mengingat Dubes Toto saat hendak menyampaikan surat kepercayaan merupakan perwakilan dari negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia.

Pemerintah patut diapresiasi karena telah bertindak secara tegas, tepat, dan cepat dengan meminta Dubes Toto kembali ke Indonesia untuk berkonsultasi. Dubes Brasil untuk Indonesia pun telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri. Pemerintah RI telah menyampaikan protes kerasnya atas perlakuan terhadap Dubes Toto. Saat ini pemerintah tak mungkin mengembalikan Toto Riyanto ke posnya apabila tidak ada permintaan maaf dari Presiden Rousseff.

Upaya berlebihan untuk melindungi warganya yang berlebihan dari Australia dan Brasil telah merusak hubungan yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan. Dari kacamata Indonesia wajar apabila pertanyaan muncul, apa yang menjadi halistimewa dari warga Australia dan Brasil untuk menjalani hukuman mati hingga mempertaruhkan hubungan antarnegara? Tidakkah mereka menyadari bahwa warganya telah divonis melakukan kejahatan yang serius bagi bangsa ini?

Kalaulah Australia dan Brasil merupakan pemerintahan abolitionist, mengapa mereka membiarkan pelaksanaan hukuman mati yang bukan warganya? Indonesia melalui pernyataan Presiden Jokowi tidak bergeming dengan berbagai manuver dari Pemerintah Australia dan Brasil. Justru berbagai manuver itu mengukuhkan kebijakannya untuk melaksanakan hukuman mati. Dalam jumpa pers setelah pertemuan dengan Toto Riyanto, Jokowi dua kali menegaskan agar negara lain tak sekali-kali melakukan intervensi atas kedaulatan hukum Indonesia.

Kejaksaan Agung sebagai eksekutor putusan hukuman mati saat ini mendapat dukungan dari rakyat karena dua hal. Pertama, karena pelaksanaan hukuman mati dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang menjadi musuh bersama, yaitu narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). Kedua, pelaksanaan hukuman mati didukung karena mayoritas publik marah dengan manuver berlebihan yang dilakukan PM dan Menlu Australia serta pelecehan yang dilakukan Presiden Brasil.

Bagi sebagian besar rakyat di Indonesia, manuver Australia dan Brasil sudah masuk dalam kategori intervensi terhadap kedaulatan hukum Indonesia. Manuver Australia dan Brasil yang berlebihan dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi warganya ternyata telah menjadi bumerang, bahkan rusaknya hubungan antarnegara.

HIKMAHANTO JUWANA GURU BESAR HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSITAS INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 7 dengan judul "Kewajiban Jadi Bumerang".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Optimisme APBN Perubahan 2015 (ANTON HENDRANATA)

APBN Perubahan 2015 sebagai APBN pertama pemerintahan Jokowi-JK merupakan titik krusial dan fondasi awal pemerintah untuk mencapai Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) yang diimpikan.

Dalam Nawa Cita ada dua agenda prioritas yang kental nuansa ekonominya, yaitu (1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan (2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Aura optimisme APBN-P 2015 terlihat dari asumsi pertumbuhan ekonomi 5,7 persen di 2015, padahal prediksi para ekonom dan analis hanya 5,35 persen. Saya kira wajar pemerintah harus optimistis, apalagi ada target sangat tinggi dari pemerintahan Jokowi-JK untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen, hanya dalam tempo tiga tahun.

Dalam dua tahun terakhir, asumsi pertumbuhan pemerintah di APBN selalu tak tercapai. Pertumbuhan aktual jauh lebih rendah dari target. Pertumbuhan ekonomi 2013 hanya 5,6 persen, sedangkan di APBN, asumsi pertumbuhan 6,3 persen. Begitu pula tahun 2014, asumsi pertumbuhan 5,5 persen, tetapi realisasinya hanya 5,0 persen.

Ruang fiskal

Dalam APBN sebelumnya, ruang fiskal sangat sempit karena subsidi BBM sangat besar, Rp 200 triliun-Rp 250 triliun. Tahun ini, ruang fiskal cukup besar karena pemerintah berhasil mencabut subsidi bensin dan hanya memberikan subsidi tetap untuk solar. Realokasi pengeluaran dana subsidi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan pengeluaran kapitalnya secara signifikan guna mendorong perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan lain-lain) sehingga mampu menyangga pertumbuhan yang dicanangkan.

Agresivitas pemerintahan Jokowi-JK juga terefleksi dari tingginya asumsi pertumbuhan konsumsi pemerintah, 4,2 persen, hampir dua kali lipat dibanding 2014 yang 2,4 persen. Begitu juga pertumbuhan investasi 8,1 persen, dari 4,9 persen 2014. Dari sisi sektoral, yang mendapat perhatian khusus adalah (1) pengadaan listrik dan gas, (2) pengadaan air, (3) transportasi dan pengangkutan, dan (4) industri pengolahan.

Optimisme pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi akan membuat segenap jajaran pemerintah bekerja keras untuk mencapainya. Namun, ada yang harus diwaspadai ketika target pertumbuhan tak tercapai. Pendapatan negara akan turun, terutama dari penerimaan pajak.

Turunnya pendapatan mengakibatkan belanja negara akan dikurangi. Pengurangan belanja negara secara signifikan biasanya tak mudah, akibatnya defisit APBN bisa bertambah. Berdasarkan analisis sensitivitas RAPBN-P 2015, ketika pertumbuhan ekonomi turun 0,1 persen, maka defisit akan naik sekitar Rp 0,95 triliun. Ini berarti, jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen dan ternyata realisasinya hanya sekitar 5,3 persen, maka defisit akan naik sekitar Rp 3,8 triliun.

Dari sisi inflasi, asumsi pemerintah lebih pesimistis dibandingkan prediksi para ekonom dan analis. Pemerintah memperkirakan 5 persen pada 2015, sedangkan pelaku pasar 3,5-4,5 persen. Tingginya inflasi pemerintah disebabkan oleh beberapa kemungkinan risiko, yaitu kenaikan harga minyak dunia di atas 60 dollar AS/barrel (saat ini berkisar 50 dollar AS/barrel). Hal ini berarti ada kemungkinan harga BBM akan naik yang akan mendorong kenaikan inflasi.

Selain itu, melihat keberanian pemerintah menghapus subsidi bensin, ada peluang pemerintah terus berupaya mengurangi subsidi listrik untuk RT 3.500 VA ke bawah dan subsidi elpiji 3 kilogram. Sebenarnya, kenaikan tarif listrik untuk 1.300 VA dan 2.200 VA pernah diusulkan kenaikannya per 1 Januari 2015, tetapi ditunda pelaksanaannya. Jika hal ini berjalan mulus dan tak menimbulkan kegaduhan politik dan sosial, maka akan ada tambahan dana lagi dari pengurangan subsidi listrik dan elpiji.

Oleh karena itu, ruang fiskal pemerintah makin besar lagi, di mana sebelumnya sudah ada tabungan dari pencabutan subsidi bensin dan subsidi tetap untuk solar. Namun, menurut perkiraan kami, agaknya skenario ini sulit dilakukan tahun ini (terutama untuk elpiji 3 kilogram), karena sangat rentan terhadap penolakan dari masyarakat. Kondisi ekonomi kita pun (terutama pasar finansial dan valas) sangat rentan dengan kondisi global yang masih tak menentu.

Pertumbuhan ekonomi global cenderung direvisi ke bawah, kecuali AS. Hanya AS yang diharapkan jadi motor pemulihan ekonomi global, dimana pemulihannya belum terlalu solid. Data ekonomi AS cenderung belum stabil, terutama inflasi yang menurun di bawah 1 persen (target The Fed 2 persen). Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian, kapan dan berapa besar AS akan menaikkan suku bunganya tahun ini? Akibatnya, pasar finansial dan valas menjadi sangat rentan bergejolak, termasuk rupiah.

Pemerintah tampaknya sudah mengantisipasi ini. Hal ini terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang lebih lemah menjadi Rp 12.500 dari Rp 12.200 (asumsi sebelumnya Rp 11.900) per dollar AS. Menarik untuk disimak, dalam analisis sensitivitas, ternyata pelemahan rupiah berdampak positif ke anggaran (tambahan surplus). Kelihatannya ini tidak masuk akal dan sulit dimengerti. Dalam APBN beberapa tahun sebelumnya, ketika rupiah melemah, defisit anggaran pemerintah membengkak. Penyebab utamanya adalah pembengkakan subsidi BBM karena Indonesia importir neto minyak.

Di era pemerintahan Jokowi-JK, pelemahan rupiah tak menyebabkan subsidi BBM meningkat tajam karena hanya solar yang diberikan subsidi tetap. Oleh karena itu, wajar ketika rupiah melemah, pendapatan pemerintah naik lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya dan bisa menaikkan surplus anggaran Rp 2,0 triliun-Rp 2,7 triliun untuk setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dollar AS.

Kekhawatiran pemerintah akan kenaikan suku bunga acuan AS pada tahun ini terlihat dari tingginya asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,2 persen. Tampaknya, asumsi ini terlalu tinggi mengingat imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sudah berada di bawah 7 persen. Perkiraan kami, untuk obligasi pemerintah 10 tahun bisa berada di kisaran 6,75-7,25 persen. Ini artinya, suku bunga SPN 3 bulan bisa lebih rendah dari 6,2 persen. Tingginya asumsi suku bunga SPN 3 bulan seharusnya tak menjadi masalah dari sisi pengeluaran negara. Ada potensi suku bunga SPN 3 bulan lebih rendah 6,2 persen dan ini artinya pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga menjadi berkurang.

Masih ada tiga asumsi yang tak kalah penting, yaitu (1) harga minyak mentah Indonesia (ICP), (2) lifting minyak bumi, dan (3) lifting gas bumi. Ketiga asumsi ini berkaitan erat dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), terutama pendapatan sumber daya alam terutama migas bumi.

Perlu kerja keras

Seiring pemulihan ekonomi global yang relatif lambat, wajar kalau tren harga minyak dunia mengalami penurunan. Dan ini berakibat harga ICP pun turun drastis. Oleh karena itu, pemerintah pun menurunkan asumsi harga ICP menjadi 60 dollar AS dari 70 dollar AS/barrel (bahkan sebelumnya pernah diusulkan 105 dollar AS/barrel). Angka ini cukup realistis mengingat harga minyak dunia di bawah 50 dollar AS/barrel diperkirakan tak akan berlangsung lama.

Berkaitan dengan lifting minyak, setelah mengalami peningkatan selama periode 2009-2010, lifting mengalami penurunan selama periode 2011-2014. Salah satu faktor penyebabnya, penurunan produksi secara alamiah, dan lapangan minyak baru seperti Blok Cepu belum berproduksi maksimal. Dengan tren penurunan lifting yang terus berlanjut, wajar pemerintah menurunkan asumsilifting minyak bumi menjadi 825.000 barrel per hari (bph) dari 849.000 bph.

Asumsi lifting di APBN-P 2015 ini jauh lebih realistis dibandingkan asumsi APBN beberapa tahun sebelumnya. Pada APBN 2014, selalu saja asumsi lifting minyak terlalu tinggi dan akhirnya tak pernah tercapai. Untuk lifting gas bumi, pemerintah lebih optimistis dengan menaikkan asumsi lifting menjadi 1.221 ribu barrel setara minyak dari 1.177 barrel setara minyak per hari.

Secara keseluruhan, asumsi makro APBN-P 2015 cukup realistis, hanya target pertumbuhan ekonomi sangat optimistis. Pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya.

ANTON HENDRANATA CHIEF ECONOMIST PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 7 dengan judul "Optimisme APBN Perubahan 2015".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pesawat Nirawak dan Kewaspadaan (Kompas)

Segala sesuatu selalu memiliki dua sisi, yakni sisi baik dan sisi buruk. Juga tidak terkecuali pengembangan teknologi pesawat nirawak.

Pada Selasa (24/2) dan Rabu, Paris dihantui pesawat nirawak yang terbang di dekat gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, di sekitar museum militer Invalides, Menara Eiffel, dan di sejumlah jalan utama kota Paris.

Polisi Perancis menangkap tiga wartawan stasiun televisi Al Jazeera yang mengoperasikan pesawat nirawak itu di Bois de Boulogne, taman di sisi barat Paris, Rabu. Sumber kantor berita AFP menyebutkan, yang pertama mengoperasikan pesawat nirawak yang dilengkapi kamera, yang kedua merekam, dan yang ketiga menonton.

Pengembangan pesawat nirawak itu berawal dari kalangan hobiaeromodelling yang mengoperasikan pesawat terbang mainan yang dikendalikan lewat remote controldengan gelombang radio. Seiring dengan kemajuan teknologi, rentang jelajah pesawat terbang mainan itu semakin jauh. Pihak militer pun kemudian mengembangkan teknologi itu untuk menerbangkan pesawat nirawak guna melakukan tugas pengintaian di dalam wilayah musuh (reconnaissance). Pesawat pengintai nirawak itu dilengkapi dengan kamera, dan akhir-akhir ini juga dengan rudal untuk memukul kekuatan musuh di dalam wilayahnya sendiri (pre-emptive strike).

Kalangan sipil pun, termasuk wartawan, kemudian ikut memanfaatkan teknologi yang sama untuk melakukan tugas pemotretan atau perekaman video dari udara, dengan menggunakan pesawat nirawak kecil yang dilengkapi kamera, yang dikenal dengan nama drone. Namun, memang harus diakui bahwa pergerakan drone sedemikian leluasa dan bebas sehingga berpotensi mengganggu privasi dan juga rentan digunakan teroris untuk melakukan tugas pengintaian (mata-mata). Di masa lalu, pemotretan atau perekaman video dari udara dilakukan dengan helikopter sehingga lebih mudah diawasi.

Otoritas Perancis melarang siapa pun mengoperasikan pesawat nirawak di langit Paris. Pelanggaran terhadap larangan itu diancam dengan hukuman penahanan dan pembayaran denda 400 euro (sekitar Rp 5,7 juta). Meskipun memang diakui, tidak mudah memonitor keberadaan pesawat nirawak.

Seperti otoritas Perancis, negara-negara lain pun mulai memberlakukan larangan yang sama. Kemajuan teknologi, seperti yang telah disebutkan di atas, mempunyai dua sisi, baik dan buruk.

Kewaspadaan itu memang penting. Namun, daripada melarang penggunaannya, akan jauh lebih baik jika tidak dilarang, tetapi diatur penggunaannya. Dengan demikian, sisi baik dari pengoperasian pesawat nirawak itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sisi buruknya dapat dicegah tuntas.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 6 dengan judul "Pesawat Nirawak dan Kewaspadaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Kepentingan Rakyat Segalanya (Kompas)

Perbedaan sikap antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD Jakarta menyangkut APBD 2015 berujung pada hak angket.

Rapat Paripurna DPRD Jakarta yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (PDI-P) menyetujui penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Gubernur Jakarta dalam tahapan penetapan APBD Jakarta 2015.

Perseteruan antara Gubernur Basuki dan DPRD diawali dengan munculnya mata anggaran yang disebut Basuki sebagai anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun. Adapun pihak DPRD akan menyelidiki langkah pemerintah provinsi menyerahkan dokumen APBD yang bukan hasil pembahasan dan kesepakatan eksekutif-legislatif ke Kementerian Dalam Negeri. Bagi DPRD, langkah Gubernur Basuki menyerahkan dokumen ke Kementerian Dalam Negeri merupakan pelanggaran serius.

Kita berharap kekisruhan politik di ibu kota Jakarta diselesaikan dengan kepala dingin dan bukan dengan cara emosional. Kecurigaan Gubernur Basuki atas masuknya anggaran siluman Rp 12,1 triliun haruslah bisa diklarifikasi dan dibicarakan kembali dengan DPRD. Yang harus dipahami, uang Rp 12,1 triliun adalah uang rakyat yang tidak boleh dihamburkan untuk kepentingan lain, termasuk penggelembungan anggaran. Rencana Gubernur Basuki menggunakan sistem e-budgeting haruslah didukung untuk membangun sistem transparan, ketika masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.

Hak angket adalah hak DPRD yang memang punya tugas dan fungsi mengawasi jalannya pemerintah, termasuk menyusun anggaran. Meski demikian, hak DPRD hendaknya tidak digunakan dengan cara eksesif semata-mata karena ketersinggungan individual, apalagi ditujukan untuk memakzulkan seorang gubernur. Sebagai wakil rakyat, DPRD hendaknya berkonsultasi dengan warga Jakarta yang telah memilih mereka sebagai anggota DPRD. Suara DPRD haruslah mewakili warga Jakarta, bukan ditentukan oleh sekelompok orang.

Politik adalah seni mencari berbagai kemungkinan. Kekisruhan anggaran Jakarta 2015 tetaplah bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama serta komunikasi yang tulus dan jujur. Kepentingan rakyat di atas segalanya karena toh kekuasaan sebagai Gubernur Jakarta ataupun sebagai anggota DPRD adalah untuk kepentingan rakyat. Terhambatnya pengesahan APBD 2015 jelaslah akan menyengsarakan warga karena program penanggulangan banjir, pembangunan rumah susun, dan program lain menjadi terhambat.

Duduk bersama dengan melibatkan pimpinan partai politik perlu dilakukan guna mencari solusi demi dan untuk kepentingan rakyat. Baik DPRD maupun Gubernur Jakarta harus sama-sama menghargai bahwa permasalahan di Jakarta tak mungkin diselesaikan hanya oleh Gubernur atau oleh DPRD, tetapi oleh Gubernur bersama DPRD dan juga bersama pemerintah pusat.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 6 dengan judul "Kepentingan Rakyat Segalanya".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Bonus Demografi dan Ekonomi Kreatif (OMAS BULAN SAMOSIR)

‎Badan Perencana Pembangunan Nasional (2012) memproyeksikan rasio ketergantungan umur Indonesia akan paling rendah pada 2029 (46,875).

Artinya, terdapat 34.100 penduduk usia muda (0-14 tahun) dan 12.775 penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) per 100.000 penduduk usia kerja (15-64 tahun). Jadi, jendela kesempatan menuai bonus demografi diperkirakan berakhir dalam 14 tahun lagi. Bonus demografi adalah keuntungan yang disebabkan menurunnya tingkat kelahiran yang dapat berupa peningkatan tabungan keluarga, investasi, produktivitas pekerja, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini proporsi penduduk usia kerja secara khusus mendominasi struktur umur penduduk.

Bonus demografi tak otomatis. Surplus tenaga kerja hanya akan jadi bonus jika mereka berdaya secara ekonomi. Dengan menggunakan teori penawaran dan permintaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang besar hanya akan jadi bonus apabila tersedia lapangan kerja yang akan memberdayakan mereka.

Siapa yang menyediakan lapangan kerja ini? Tentu saja perusahaan dan industri. Berapa besar investasi yang harus diciptakan untuk menampung tenaga kerja sebanyak itu? Salah satu yang paling mungkin dilakukan Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif tak hanya mengukur luaran ekonomi, tetapi mencakup empat bentuk modal: sosial budaya, manusia, struktural atau institusional, dan kreativitas. Dengan demikian, ekonomi kreatif dapat mendorong peningkatan pendapatan sebuah generasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor bermodalkan keanekaragaman budaya.

Laporan PBB menunjukkan, ekonomi kreatif berada pada sektor paling dinamis dalam perekonomian dunia dan menawarkan kesempatan pertumbuhan yang tinggi di negara-negara berkembang. Sektor ekonomi kreatif dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, terutama bagi negara-negara berkembang. Sekitar 30 negara telah meraup keuntungan dari ekonomi kreatif dan selanjutnya 100 negara telah menyatakan perhatian mereka dengan menggunakan warisan budaya mereka sebagai modal dalam perekonomian.

Howkins (2001) menunjukkan bahwa pada 1996 nilai penjualan ekspor hak cipta Amerika Serikat melebihi ekspor mobil, pertanian dan industri pesawat. Howkins berargumen, AS seharusnya berpikir mengenai sebuah ekonomi baru yang dibangun dalam koridor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif AS digolongkan dalam empat bidang: paten, hak cipta, merek dagang, dan desain.

Laporan UNCTAD menunjukkan, nilai ekonomi kreatif dunia 375,84 miliar dollar AS pada 2002 dan meningkat jadi 842,2 miliar dollar AS pada 2011 dengan pertumbuhan 7,35 persen per tahun pada 2003-2011. Bahkan, Howkins mengestimasi nilai ekonomi kreatif dunia mencapai 2,2 triliun dollar AS pada 2020 dengan pertumbuhan 5 persen per tahun (Creative Economy Report 2011).

Indonesia mengalami defisit perdagangan ekonomi kreatif 5,231 miliar dollar AS pada 2003 dan 2,182 miliar dolar pada 2011. Dalam bidang pariwisata (salah satu sektor ekonomi kreatif), Indonesia menikmati surplus perdagangan 3,057 miliar dolar AS pada 1995 dan defisit 35 juta dollar AS pada 2012 (World Bank Country Profile 2014).

Menjanjikan

Kontribusi ekonomi kreatif sangat menjanjikan. Sejak 2011 hingga 2013 kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia berada pada kisaran 7 persen, dengan nilai Rp 641,8 triliun (2014) dan pertumbuhan 5,74 persen pada 2013 (Portal Ekonomi Kreatif). Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor ini 11,5 juta orang dengan pertumbuhan rata-rata hingga 2013 sebesar 1,1 persen.

Dengan modal keanekaragaman budaya terbesar di dunia, keanekaragaman suku bangsa, jumlah penduduk yang memadai, lokasi geografis yang sangat strategis, hamparan laut tropis yang sangat kaya, ekonomi kreatif Indonesia punya kesempatan yang besar, tidak pernah habis dan tidak akan pernah berkekurangan. Setiap wilayah di Indonesia dapat berkembang tanpa mengorbankan sumber daya alam yang terbatas itu. Harta karun kita tersimpan dalam benak dan dalam hikmat 250 juta penduduk, berupa ide dan kreativitas yang belum diasah.

Berlian ekonomi teronggok dalam warisan budaya yang selama ini kita punggungi. Harta yang sangat berharga tergeletak pada keindahan pulau-pulau,gunung, pantai, laut, keramahtamahan dan keanekaragaman suku bangsa yang kita telantarkan.

Menyongsong gelombang keempat perekonomian, Indonesia harus direstrukturisasi pada perekonomian berbasis pengetahuan, pendidikan, kreativitas, dan efisiensi, dengan menggunakan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan latar belakang kultural, akumulasi pengetahuan dari teknologi, dan inovasi masyarakat. Masa depan kita berada pada pengembangan kreativitas dengan mengembangkan kearifan lokal Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang melimpah tak akan jadi bonus jika hanya dididik jadi manusia konsumtif, cerdas, dan oportunistis. Mereka akan jadi bonus jika dididik jadi cerdas, berdaya guna, dan kreatif. Penduduk kreatif tak harus bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan, tetapi dapat berkreasi di kotanya sendiri dan menjual produknya ke seluruh dunia dengan e-commerce. Pengembangan ekonomi kreatif akan mengurangi beban kota karena penduduk tak perlu berbondong- bondong ke kota untuk mencari pekerjaan.

OMAS BULAN SAMOSIR PENGAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 6 dengan judul "Bonus Demografi dan Ekonomi Kreatif".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Era Baru Ujian Nasional (ARIFAH SURYANINGSIH)

Ujian nasional 2015 akan diwarnai beberapa perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan pertama adalah bahwa UN tahun 2015 tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, hanya untuk pemetaan mutu pendidikan. Perbedaan kedua adalah pada tahun ini UN daring sudah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah. Artinya, akan ada dua macam sistem ujian nasional, yaitu sistem manual dan sistem terkomputerisasi.

TOTO S

UN daring (dalam jaringan/online) atau yang disebut computer based test (CBT) ini diharapkan bisa memberi solusi atas pelaksanaan ujian yang lebih bersih dari kecurangan, meniadakan kebocoran soal, efektif dalam pelaksanaan, bahkan efisien dalam anggaran.

Dilaksanakannya UN daring merupakan perubahan besar sistem ujian nasional. Sebagai gambaran, pada UN 2013, siswa dihadapkan dengan lima variasi soal dalam satu ruang ujian.

Tahun 2014 dan 2015, siswa dihadapkan pada 20 variasi soal dalam satu ruang ujian. Seluruh soal dicetak pada kertas soal, kemudian siswa menjawab dengan cara melingkari jawaban yang dianggap benar menggunakan pensil jenis 2B pada lembar jawab komputer (LJK). Selanjutnya, LJK akan melewati alur pemeriksaan panjang sehingga hasil UN baru keluar dalam waktu panjang.

Dengan sistem daring, semua jalur dipersingkat. Model variasi soal dilakukan dengan sistem pengacakan basis data bank soal yang telah dipersiapkan sebagai bahan ujian. Dengan sistem ini, kerumitan dan proses panjang pencetakan serta pendistribusian soal yang sering menjadi masalah diminimalkan. Selanjutnya, model koreksi jawaban melalui alat pemindai LJK juga akan digantikan dengan sistem terkomputerisasi yang lebih andal. Masalah teknis lainnya juga terselesaikan dengan hilangnya waktu untuk pembagian soal dan pengawasan berlebihan.

Konversi sistem manual menuju sistem terkomputerisasi tentu membutuhkan banyak biaya dan waktu. Wajar jika penerapannya baru bisa dilaksanakan dan direkomendasikan untuk beberapa sekolah yang telah siap secara infrastruktur.

Adanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru akan membawa pengguna, dalam hal ini guru dan siswa, menghadapi masa transisi, yaitu beradaptasi teknis (keahlian, kompetensi, proses kerja) dan kultural (perilaku, pola pikir, komitmen).

Artinya sekolah yang telah menyatakan siap melaksanakan UN daring harus benar-benar mampu menyediakan semua fasilitas untuk siswa, khususnya perangkat keras, jaringan, koneksi internet, dan ketersediaan listrik. Perlu diwaspadai pula jaminan keamanan dari serangan virus ataupun hacker. Jangan sampai kebocoran soal dan kevalidan yang digembor-gemborkan pada UN daring menjadi sia-sia.

Selanjutnya, kesiapan teknisi dan penyelenggara di sekolah akan menjadi jaminan kelancaran pelaksanaannya. Dengan demikian, pelatihan menjadi agenda wajib bagi seluruh teknisi atau operator. Karena dari pelatihan itulah mereka akan bisa mengawal pelaksanaan UN dengan benar.

Hal yang lebih utama adalah penyiapan adaptasi siswa. Bukan hal mustahil siswa masih gagap sehingga gugup menggunakan perangkat komputer. Memang benar bahwa siswa yang akan melalui ujian ini termasuk generasi internet (generasi Z) sehingga UN daring boleh dikatakan justru mengakomodasi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan perangkat TI dan internet. Namun, sekali lagi, tidak semua anak-anak generasi Z dari Sabang sampai Meurake mempunyai kemampuan yang sama di bidang TI. Faktor geografis dan kemampuan dukungan infrastruktur TI yang memadai akan menjadi jurang pemisah.

Bayangkan ketika siswa, guru, dan sekolahnya berada di posisi geografis yang sulit untuk bisa mengakses internet ataupun pasokan listrik. Maka, menghadirkan UN daring di semua sekolah adalah tantangan besar Kemdikbud pada tahun-tahun selanjutnya.

Selanjutnya, faktor psikologis tetap perlu diperhatikan karena, sampai dengan saat ini, hampir seluruh siswa masih terkondisikan mengerjakan uji coba UN dengan LJK, baik di tingkat sekolah, daerah, maupun provinsi. Pelatihan intensif (drilling) soal sudah berlangsung sejak awal semester, menjadikan mereka jenuh, lelah, dan sarat beban. Sementara uji coba UN secara daring belum juga dimulai. Ini bukanlah perkara yang mudah karena siswa, operator, ataupun sekolah penyelenggara tak punya banyak waktu lagi.

UN tinggal menghitung hari. Semua harus bergerak cepat, bersinergi dan berkoordinasi untuk hasil yang optimal. Terobosan yang dilakukan Kemdikbud dalam memperbaiki sistem dan pelaksanaan UN layak didukung dan diapresiasi, dengan catatan pemerintah benar-benar siap dan konsisten merintis perubahan ini.

Penerapan teknologi dan informasi sebaiknya bukan hanya pada UN, melainkan juga mulai diterapkan dalam sistem pembelajaran dan akan lebih lengkap lagi jika diintegrasikan dalam bentuk-bentuk evaluasi belajar. Semoga.

ARIFAH SURYANINGSIH

GURU SMKN 2 SEWON, ALUMNUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN MM UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sumber: Kompas Cetak, 28 Februari 2015

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Fenomena Begal (TB RONNY RACHMAN NITIBASKARA)

Memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal.

Dalam situs resminya, 26 Februari 2015,Kompas merilis tulisan "Catatan Aksi Begal sepanjang Januari 2015" yang menyebutkan Polda Metro Jaya mencatat ada 80 kasus pembegalan sepanjang Januari 2015 di wilayah hukumnya. Kasus itu tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta dan daerah-daerah penyangga, yaitu Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Bahkan, dalam salah satu kasus di Depok, seorang perempuan pedagang sayuran sempat dilempar pelaku ke dalam kali ketika mereka merampas sepeda motornya. Untung saja ia selamat sehingga dapat langsung melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Kejadian di atas menunjukkan bahwa pelaku tidak pandang bulu dalam mencari mangsa, mulai dari anak muda, dewasa, hingga perempuan menjadi incaran.

Mencermati keadaan memprihatinkan ini, Polri dengan sigap langsung mengupayakan segala daya dan upaya untuk membekuk para "begal" itu. Sebagian besar pelaku tertangkap dan diamankan, kendati ada di antara mereka yang harus menghadapi pengadilan "jalanan", yaitu dibakar hidup-hidup oleh massa yang sudah habis kesabarannya.

Kekerasan dan kemiskinan

Literatur kriminologi telah lama mengidentifikasikan di antara masyarakat ada golongan yang kerap berpikir "bunuh dulu, urusan belakangan". Dalam buku saya Catatan Kriminalitas (1999) telah dikemukakan panjang lebar mengenai perilaku sosok yang mengedepankan kekerasan itu dalam perspektif classical bahwa di masyarakat terdapat sejumlah orang yang tak merasa takut terhadap sanksi, baik sanksi sosial maupun hukum. Dalam keadaan frustrasi, mereka tak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang bermacam-macam.

Akibatnya, perilaku yang mengedepankan moto membunuh dulu, sedangkan akibatnya dipikirkan belakangan, akan tumbuh subur dalam perspektif struktur sosial, yaitu bahwa ketegangan dan frustrasi yang dialami seseorang yang tinggal atau hidup di daerah kumuh kelas bawah menyebabkan mereka mudah berperilaku menyimpang. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai kelas bawah menekankan pada kekerasan (violence) dan kekuatan (power), yang mengakibatkan mereka sering berurusan dengan penegak hukum.

Di samping itu, perspektif lainnya mengacu pada proses sosial. Di dalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tak punya kesempatan menikmati institusi konvensional, seperti sekolah, pekerjaan dan keluarga. Kondisi ini menimbulkan keresahan. Mereka pada umumnya bereaksi keras terhadap tekanan hidup sehari-hari. Termasuk ke dalam golongan ini adalah orang-orang yang tak memiliki kepandaian atau keterampilan seperti dimiliki orang lain. Semakin besar jumlah mereka, semakin tinggi keresahan, hingga menimbulkan ketegangan sosial(social unrest) di masyarakat.

Von Mayr, dikutip dalam Mannhein (1965), Bonger (1916), Thomas (1925) dan Radzinowics (1925), berpuluh-puluh tahun silam telah membuktikan adanya hubungan antara pencurian dan fluktuasi harga gandum, yang dapat dianalogikan dengan kebutuhan pangan. Sementara Bonger pernah membahas hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan. Shaw dan Mckey (dalam Gordon 1967), telah mengemukakan tingginya tingkat kejahatan dalam komunitas miskin. Pakar lainnya dalam studi di Houston, AS, menemukan tingginya korelasi kejahatan kekerasan dan kemiskinan. Hal di atas diamini Schwartz (1984) dalam teori perbedaan struktur, yang menemukan fakta bahwa perbedaan sosial ekonomi akan menjadi sumber kejahatan.

Hubungan antara pelaku, kemiskinan, dan kejahatan, terungkap dalam penelitian James F Short, Jr (1997) bahwa meningkatnya konsentrasi kemiskinan secara signifikan wilayah perkotaan serta jurang pemisah yang melebar antara si kaya dan miskin, akan menumbuhkan budaya kekerasan pada kaum yang tergolong miskin. Perasaan "senasib" sebagai pihak yang lemah kerap membuat mereka merasa terikat satu sama lainnya untuk kemudian mencari solusi yang sangat jauh dari apa yang berlaku dalam norma masyarakat.

Pembegalan yang akhir-akhir ini marak terjadi dilakukan lebih dari satu orang, atau berkelompok. Modusnya, memepet korban dengan dua sepeda motor yang dikendarai empat pelaku bersenjata tajam atau bersenjata api, dengan tujuan mengambil sepeda motor korban. Mereka tak segan-segan berperilaku sadis atau bahkan membunuh untuk mendapatkan keinginan mereka.

Organisasi kejahatan

Sifat kejahatan mereka seperti terorganisasi walaupun mereka bukan organisasi kejahatan. Terdapat perbedaan antara kejahatan terorganisasi (organized crime) dan organisasi kejahatan (crime organization). Setiap kejahatan yang dilakukan organisasi kejahatan tentu saja terorganisasi. Namun, tidak semua kejahatan terorganisasi dilakukan oleh organisasi kejahatan. Hal itu dapat dilihat dalam peristiwa pembegalan yang terjadi selama ini.

Beberapa alasan yang patut diperhatikan dalam pembegalan di atas adalah, pertama, pembegalan lebih dipandang sebagai cara melakukan tindak kejahatan daripada sebagai organisasi. Kedua, sistem kerja sama dalam pembegalan ditopang keanggotaan yang sangat cair, artinya bergabungnya mereka tidak bersifat permanen. Ketiga, mereka tidak memiliki aturan dan kode etik yang bersifat tetap. Keempat, mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang dan tahapan-tahapan pencapaiannya melainkan hanya obyek, yaitu sepeda motor.

Di samping itu, patut diingat bahwa setiap peristiwa kejahatan kerap terkait dengan imitation crime model. Kisah sukses mereka yang melakukan kejahatan seperti pembegalan yang dimuat di media massa, mengundang orang lain untuk mengikuti dan meniru model serta teknik-teknik yang dipandang ampuh dan mumpuni. Kegagalan seseorang melakukan kejahatan juga kerap dijadikan pegangan bagi mereka agar tidak bernasib serupa.

Keterampilan sebagai begal tidak dimiliki secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses pembelajaran terlebih dahulu, melalui berbagai sumber, termasuk media. Perihal "mempelajari kejahatan" ini, Sutherland (1947) memiliki beberapa pemikiran menarik antara lain, pertama, perilaku kejahatan itu dipelajari. Kedua, perilaku itu dipelajari dari orang lain dalam suatu interaksi. Ketiga, bagian terpenting dari perilaku jahat yang dipelajari diperoleh dari kelompok pergaulan yang akrab. Keempat, apabila tingkah laku itu dipelajari, yang dipelajari adalah cara melakukan kejahatan dan bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, dan sikap.

Dengan demikian, mustahil memberantas semua fenomena kejahatan yang terjadi di muka bumi termasuk begal di atas. Penumpasan hanya berlaku sesaat, untuk kemudian muncul lagi di kemudian hari. Karena kita hanya mampu meminimalkan faktor-faktor pencetus kejahatan tersebut dan menyingkirkan sebab-sebab yang mendorong tingginya tindak kejahatan pembegalan selama ini. Kemiskinan, pengangguran, jurang pemisah yang dalam antara yang mampu dan tidak mampu, lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam dan senjata api, merupakan masalah yang patut mendapat perhatian serius.

TB RONNY RACHMAN NITIBASKARA GURU BESAR KRIMINOLOGI PASCASARJANA UI; KETUA PROGRAM KAJIAN STRATEGI KETAHANAN NASIONAL PASCASARJANA UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 6 dengan judul "Fenomena Begal".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Kepentingan Rakyat Segalanya

Perbedaan sikap antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD Jakarta menyangkut APBD 2015 berujung pada hak angket.

Rapat Paripurna DPRD Jakarta yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (PDI-P) menyetujui penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Gubernur Jakarta dalam tahapan penetapan APBD Jakarta 2015.

Perseteruan antara Gubernur Basuki dan DPRD diawali dengan munculnya mata anggaran yang disebut Basuki sebagai anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun. Adapun pihak DPRD akan menyelidiki langkah pemerintah provinsi menyerahkan dokumen APBD yang bukan hasil pembahasan dan kesepakatan eksekutif-legislatif ke Kementerian Dalam Negeri. Bagi DPRD, langkah Gubernur Basuki menyerahkan dokumen ke Kementerian Dalam Negeri merupakan pelanggaran serius.

Kita berharap kekisruhan politik di ibu kota Jakarta diselesaikan dengan kepala dingin dan bukan dengan cara emosional. Kecurigaan Gubernur Basuki atas masuknya anggaran siluman Rp 12,1 triliun haruslah bisa diklarifikasi dan dibicarakan kembali dengan DPRD. Yang harus dipahami, uang Rp 12,1 triliun adalah uang rakyat yang tidak boleh dihamburkan untuk kepentingan lain, termasuk penggelembungan anggaran. Rencana Gubernur Basuki menggunakan sistem e-budgeting haruslah didukung untuk membangun sistem transparan, ketika masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.

Hak angket adalah hak DPRD yang memang punya tugas dan fungsi mengawasi jalannya pemerintah, termasuk menyusun anggaran. Meski demikian, hak DPRD hendaknya tidak digunakan dengan cara eksesif semata-mata karena ketersinggungan individual, apalagi ditujukan untuk memakzulkan seorang gubernur. Sebagai wakil rakyat, DPRD hendaknya berkonsultasi dengan warga Jakarta yang telah memilih mereka sebagai anggota DPRD. Suara DPRD haruslah mewakili warga Jakarta, bukan ditentukan oleh sekelompok orang.

Politik adalah seni mencari berbagai kemungkinan. Kekisruhan anggaran Jakarta 2015 tetaplah bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama serta komunikasi yang tulus dan jujur. Kepentingan rakyat di atas segalanya karena toh kekuasaan sebagai Gubernur Jakarta ataupun sebagai anggota DPRD adalah untuk kepentingan rakyat. Terhambatnya pengesahan APBD 2015 jelaslah akan menyengsarakan warga karena program penanggulangan banjir, pembangunan rumah susun, dan program lain menjadi terhambat.

Duduk bersama dengan melibatkan pimpinan partai politik perlu dilakukan guna mencari solusi demi dan untuk kepentingan rakyat. Baik DPRD maupun Gubernur Jakarta harus sama-sama menghargai bahwa permasalahan di Jakarta tak mungkin diselesaikan hanya oleh Gubernur atau oleh DPRD, tetapi oleh Gubernur bersama DPRD dan juga bersama pemerintah pusat.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Februari 2015, di halaman 6 dengan judul "Kepentingan Rakyat Segalanya".

• • 
    

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Begal Ancam Rasa Aman (Kompas)

Merebaknya aksi begal di Jakarta dan sekitarnya dalam satu bulan terakhir menandakan ketidakhadiran negara di tengah masyarakat.

Polda Metro Jaya mencatat sedikitnya ada 80 kasus begal yang terjadi sepanjang Januari 2015 dan tersebar di Jakarta dan kota penyangganya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Para begal itu tidak segan membunuh korban. Aksi para penjahat ini mengancam rasa aman masyarakat. Melihat aksi sadis para begal, pada akhir Januari Kepala Polda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono sudah meminta polisi menindak tegas penjahat dan membentuk tim khusus pemburu begal. Bukannya berkurang, aksi begal sampai kemarin terus terjadi.

Maraknya aksi begal dan ketidakhadiran aparat untuk menjamin rasa aman dan ketertiban membuat massa bertindak sendiri. Massa membakar penjahat sepeda motor di Tangerang pada Selasa lalu. Selang sehari kemudian, massa menghakimi dua perampok yang tepergok membobol sebuah minimarket.

Sebelum itu, muncul pesan berantai yang menyebutkan lokasi rawan aksi begal di Jakarta dan kota di sekitarnya. Pesan berantai itu telah memicu keresahan masyarakat. Ketika negara dan aparat keamanan tidak hadir pada aksi kejahatan yang dilihat massa, massa pun bertindak sendiri menghakimi pelaku kejahatan tersebut.

Menurut pakar psikologi forensik Universitas Indonesia, Reza Indragiri, tindakan main hakim sendiri muncul karena masyarakat memersepsikan adanya kevakuman hukum. Hiruk-pikuk politik terkait pencalonan Kepala Kepolisian Negara RI ikut memengaruhi persepsi masyarakat akan kevakuman hukum tersebut.

Belum lagi hasil survei internasional, The Economist Intelligence Unit, yang dirilis akhir Januari lalu menyebutkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman. Memang, tidak mungkin suatu kota terbebas sama sekali dari kriminalitas, begitu pun dengan Jakarta sebagai ibu kota negara yang serba kontradiktif.

Jumlah dan mobilitas penduduk yang tinggi dan daya dukung yang jauh dari memadai membuat Jakarta dan kota di sekitarnya berpotensi menghadapi persoalan serius. Dengan jumlah aparat keamanan yang juga belum memadai, hal itu membuat Jakarta dan kota di sekitarnya juga rawan tindak kejahatan.

Untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat, memang tidak bisa semata ditumpukan kepada polisi. Namun, polisi sebagai alat negara yang ditugaskan hanya untuk itu dengan segala kewenangannya tidak boleh menganggap soal ini sebagai hal biasa. Negara harus bisa menjamin rasa aman masyarakat yang juga merupakan hak asasi manusia.

Langkah konkret Polda Metro Jaya mengawal dan men- jamin ketertiban serta keamanan kota Jakarta ditunggu. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan memicu permasalahan yang lebih kompleks.

Sumber: ‎http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000012231394 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Diharapkan Raja Ampuni Anwar (Kompas)

Walaupun peluangnya kecil, diharapkan Raja Malaysia mau mengampuni mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Harapan bahwa Raja Malaysia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah mau mengampuni Anwar Ibrahim itu dilandasi pertama-tama oleh rasa perasaan kemanusiaan. Sulit membayangkan, Anwar yang pada 10 Agustus mendatang akan berusia 68 tahun, dan menderita masalah tulang belakang kronis, harus hidup selama lima tahun di dalam sel sempit. Anwar hanya diberikan selembar matras tipis untuk tidur di lantai dan ember untuk mandi.

Kita juga belum lupa perlakuan yang diterima Anwar di tahanan pada tahun 1998, tidak lama setelah ia diberhentikan dari kedudukannya sebagai Deputi PM oleh PM Mahathir Mohamad menyusul tuduhan korupsi dan sodomi. Saat ia berkeras bahwa dirinya tidak bersalah dan menuntut agar tuduhan yang ditujukan kepadanya dibuktikan, ia dipukuli polisi hingga mukanya babak belur. Anwar kemudian dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Namun, ia berkeras bahwa apa yang menimpanya itu dilatarbelakangi konspirasi politik. Tahun 2004, Anwar dibebaskan. Tahun 2006, ia kembali ke panggung politik dan memimpin kelompok oposisi.

Tahun 2008, kelompok oposisi yang dipimpinnya meraih suara yang cukup signifikan dalam pemilihan umum (pemilu). Pada tahun itu juga, Anwar kembali dituduh menyodomi bekas asistennya, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.

Tahun 2012, hakim di pengadilan tingkat pertama membebaskan Anwar dari tuduhan sodomi karena dianggap tidak cukup bukti. Pemerintah lalu mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Seperti pada Pemilu 2008, dalam Pemilu 2013 pun kelompok oposisi mendapatkan suara yang signifikan. Popularitas Barisan Nasional, koalisi partai-partai berkuasa, merosot tajam.

Tahun 2015, MA Malaysia menyatakan tuduhan sodomi yang dikenakan terhadap Anwar terbukti, dan 10 Februari lalu mengukuhkan hukuman penjara 5 tahun. Anwar memiliki waktu 14 hari pasca pembacaan vonis untuk mengajukan permohonan ampun kepada Raja. Dan, pada hari terakhir, 24 Februari, keluarga Anwar Ibrahim memohon pengampunan kepada Raja Malaysia. Permohonan pengampunan itu dinilai mengejutkan mengingat sebelumnya Anwar tak mau menempuh langkah itu karena khawatir dianggap ia mengakui kesalahannya. Nurul Izzah, putri Anwar, mengatakan, permohonan ampun itu diajukan dengan sepengetahuan ayahnya, tetapi ia menolak apabila langkah itu diartikan sebagai pengakuan bersalah.

Banyak yang berpendapat, peluang Anwar untuk mendapatkan pengampunan itu tipis karena kedekatan Raja dengan PM Najib Razak. Namun, kita berharap pendapat itu keliru karena Raja akan mendahulukan rasa perasaan kemanusiaan.

Sumber: ‎http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000012238164 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.