Kalangan pendidikan tinggi menaruh harapan besar akan bergulir revolusi mental berupa luruhnya karakter sentralistis, birokratis, otoriter, dan formalistis berlebihan menuju kebijakan pendidikan tinggi yang mendorong pengembangan akademis yang substantif.
Nyatanya hingga kini tak ada tanda untuk itu. Yang terjadi justru kecenderungan sentralistis dan otoriter. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi cenderung mengurusi hal teknis: presensi mahasiswa, KRS, nilai mahasiswa, her registrasi, rasio mahasiswa, dan ruang dosen. Banyak kebijakan Dirjen Dikti yang lebih mendorong dosen memproduksi berkas ketimbang karya ilmiah. Kataberkas merujuk pada bukti fisik yang cenderung formal, kurang memperhatikan aspek manfaat bagi dunia keilmuan dan masyarakat luas. Dikti identik dengan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Republik Indonesia.
Akhir-akhir ini, Dikti meminta data nama ibu kandung mahasiswa dan dosen. Untuk apa? Banyak yang waswas sebab data nama ibu kandung biasanya berhubungan dengan nomor rekening di bank. Mereka khawatir suatu ketika bisa menjadi pintu masuk pembobolan rekening bank.
Begitu formalistisnya pendidikan tinggi kita membuat ilmuwan yang punya karya tak bisa menyebarluaskannya kepada khalayak karena terkerangkeng dalam nomor induk dosen nasional. Dosen yang menemukan karya ilmiah dan gelar pada usia di atas 50 tahun tak bisa jadi dosen tetap. Dosen diidentikkan dengan buruh yang hanya boleh mengabdi kepada satu majikan perusahaan. Dalam suasana yang pengap ini, tak mungkin kita mendapatkan ilmuwan sekelas Karl Marx, Max Weber, dan Richard Tanter.
Saya ingin berdiskusi mendalam dengan Presiden Joko Widodo soal ini apabila beliau serius ingin mengimplementasikan revolusi mental.
REDI PANUJU, PENGAJAR DI FIKOM UNITOMO, JALAN SEMOLOWARU 84, SURABAYA
Usul untuk Transjakarta
Kami selaku penumpang tetap bus transjakarta berterima kasih karena bus ini sudah menjangkau seantero Jakarta, bahkan ada rute tertentu yang melayani sampai 24 jam. Lagi pula, sudah ada kerja sama dengan Kopaja dan APTB sehingga kawasan Jabodetabek terhubung satu sama lain.
Jika memungkinkan, kami mengusulkan penambahan jembatan penyeberangan khusus untuk Halte Pondok Indah I (sebelum Halte Lebak Bulus). Ini tempat penumpang turun dari transjakarta yang hendak melanjutkan perjalanan, tetapi harus menyeberang jalan dengan arus lalu lintas berkecepatan tinggi.
Untuk memberi kenyamanan kepada penumpang, kami berharap di halte besar, seperti Harmoni dan Lebak Bulus, disediakan fasilitas toilet.
KARWAN NGADI, JALAN WIBISANA RAYA NO 9, RT 006 RW 009 PERSADA SAYANG, RAWA BUAYA, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
Pintu Bus Lepas
Saya salah satu penumpang te- tap transjakarta. Pada Senin (24/8), saya naik bus ini di Halte Pertanian menuju Halte Depkes (Koridor VI). Nomor bus: TJ JTM 002.
Sekitar pukul 07.25, saat bus bergerak dengan laju 40-50 km per jam, tiba-tiba pintu belakang sebelah kiri terlepas dan jatuh ke arah kiri (jalur biasa). Lalu lintas saat itu padat. Bus berhenti dan kami dipindahkan ke bus transjakarta lain.
Ini tentu sangat memalukan dan membahayakan penumpang dan pengguna jalan.
Saya harap pihak transjakarta memperbaiki pelayanan di sepanjang Koridor VI: AC yang mati, pintu yang rusak, kursi yang rusak, dan atap bocor.
HANA NUR FADHILAH, JALAN HAJI SAUN, KRUKUT RAYA, DEPOK, JAWA BARAT
Kecewa pada Gojek
Pada 14 Agustus lalu, saya melakukan top up kredit Gojek sebanyak Rp 100.000 melalui BCA. Setelah itu, saya mengisi formulir aplikasi Gojek. Sesuai informasi yang saya peroleh, saya akan mendapat validasi yang akan dikirim lewat surel kepada saya.
Sampai hari ini, kredit saya tidak bertambah. Sudah beberapa kali saya menghubungi bagian pelayanan konsumen Gojek, saya hanya mendapat janji "akan masuk". Saya disuruh menunggu dan menunggu, tanpa realisasi. Saya kecewa berat kepada Gojek.
RINA ARYANI, JALAN RADAR AURI KP TIPAR NO 81, MEKARSARI, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Agustus 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar