Presiden Joko Widodo secara tegas juga menyatakan, perlu aksi nyata untuk menyikapi krisis itu, bukan hanya kecaman. Sikap jelas dan tegas itu, antara lain, diwujudkan dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Myanmar. Menlu Retno adalah menteri luar negeri pertama yang ke Myanmar serta bertemu pejabat tinggi Myanmar dalam kaitan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menlu melakukan diplomasi maraton bertemu dengan para penguasa dan petinggi Myanmar: Aung San Suu Kyi (penerima Nobel Perdamaian 1991), Pangab Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Penasihat Keamanan Nasional U Thaung Tun, serta menteri muda luar negeri dan menteri pada kantor presiden. Dari Myanmar, Menlu akan ke Dhaka, Banglades, untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rakhine di negeri itu.
Langkah jelas dan tegas pemerintah tersebut sudah semestinya dan bahkan seharusnya segera didukung oleh DPR dan tentu juga seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun lalu, pemerintah bersama 11 LSM dari sejumlah ormas, antara lain dari NU, Muhammadiyah, dan Walubi, membantu warga Rakhine.
Apabila hal itu diteruskan, akan menjadi sangat nyata dan jelas di mata rakyat dan Pemerintah Myanmar terutama, serta mata dunia pada umumnya, bahwa bangsa dan negara Indonesia sangat menentang pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa Indonesia menentang tindakan yang tidak manusiawi terhadap warga Rakhine; dan bahwa Indonesia pencinta damai.
Aksi kekerasan di luar batas-batas kemanusiaan terakhir terjadi setelah penyerangan terhadap pos-pos polisi dan tentara Myanmar oleh militan Rohingya. Tindakan itu dibalas secara berlebihan, kelewatan, dan tidak proporsional oleh tentara. Mereka menyerang kamp-kamp pengungsi dan menimbulkan korban jiwa. Menurut PBB, akibat serangan itu, banyak warga Rakhine lari dan mengungsi ke Banglades, negara tetangga.
Ketika dunia terenyak dan kaget, Indonesia segera bertindak. Langkah Indonesia dan keprihatinan rakyat Indonesia terhadap warga Rakhine ditanggapi dengan baik oleh otoritas Myanmar. Bahkan, Indonesia dimasukkan dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan. Ini sebuah kepercayaan. Ini sebuah capaian utama dari pertemuan Menlu Retno dengan para penguasa Myanmar.
Tentu kita tidak akan membiarkan kesempatan dan kepercayaan itu tersia-sia. Kita harus bertindak cepat, tepat, sekaligus menekan para petinggi dan penguasa Myanmar dengan cara Indonesia, yakni santun, cerdas dan cerdik, serta berkeadaban untuk menghentikan tindakan sangat tidak manusiawi terhadap warga Rakhine.
Itulah yang harus kita lakukan sekarang, secara bersama-sama, untuk menyelamatkan warga Rakhine.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Indonesia dan Krisis Rohingya".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar