Blog ini berisi KLIPING aneka kritik, opini, solusi yang dihimpun dari berbagai media. Situs ini merupakan kliping pribadi yang dapat diakses publik. Selamat membaca
Seorang teman yang bekerja di salah satu kementerian, Jumat (20/12/2019) petang, mengirim pesan Whatsapp. Isinya, menanyakan mana yang benar,menyinkronkan atau mensinkronkan.
Penulis dengan lugas menjawab,menyinkronkan. Selesai, tanpa ada komunikasi lebih lanjut, kecuali kiriman gambar yang tak berhubungan dengan pertanyaan kebahasaan tersebut.
Sudah jamak diketahui, lema atau kata apa pun klasifikasinya, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja yang diawali huruf p, t, k, s, ketika mendapat awalan me-, akan mengalami peluluhan.
Misalnya, kata me- + pukul menjadimemukul, me- + tabrak menjadimenabrak, me- + kuat menjadimenguat, dan me- + sukses + kanmenjadi menyukseskan.
Saat ini, kita terbiasa dengan bentuk turunan kata-kata, seperti memegang, memelihara, memekakkan, atau memengaruhi.Lidah kita juga terbiasa dengan pelafalan yang secara morfologi kurang tepat, seperti mempengaruhi, memperkarakan, mempesona, memporak-porandakan,mempercayai, ataupun mensinyalir.
Jarang kita dengar seseorang bertutur atau menulis kata memerkosa. Lebih sering kita temui pemakaian kata memperkosa. Lantas, apakah awalan mem- + per- bisa luluh menjadimemer-, ataukah awalan memer-memang ada, tapi jarang dipakai?
Awalan mem- + per- jika ditambahkan pada kata yang diawali huruf p, t, k, stidak membuat kata dasar itu luluh. Misalnya, mem- + per- + parahmenjadi memperparah, mem- + per- + tegas menjadi mempertegas, mem- + per- + kuat menjadi memperkuat, danmem- + per- + sembah + kan menjadimempersembahkan.
Namun, ada satu kata unik yang penulis temukan, yakni kata rata. Ada beberapa kata turunan dari kata ratayang ada di KBBI, yaknimemperatakan, menyeratakan, merata, merata-ratakan, meratai, meratakan, pemerataan, perata, perataan, purata, rata-rata, danserata. Namun, dalam KBBI juga muncul kata memeratakan.
Memeratakan terasa satu tarikan napas dengan kata-kata memegang, memesona, dan lain-lain pada alinea di atas. Hanya saja, kata turunanmemeratakan "hanya" muncul sekali sebagai bagian dari penjelasan atau definisi kata pemerataan,yakni proses, perbuatan memeratakan.
Dari mana pembentukan kata ini? Bukankah sudah ada katamemperatakan? Mana yang lebih tepat?
Sebelum membahasnya lebih lanjut, mari kita perhatikan kata perkara. Kata ini ketika mendapat awalanme- menjadi memerkarakan. Namun, di dalam KBBI versi daring, muncul juga kata memperkarakan. Apakah salah atau tidak konsisten?
Dalam pembentukan kata ada istilah "bentuk tidak baku". Katamemerkarakan masih ada di "hati" KBBI V, tetapi merupakan bentuk tidak baku dari memperkarakan.
Bentuk tidak baku didefinisikan sebagai bentuk yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah, tetapi digunakan dalam bahasa tutur atau percakapan.
Kembali ke kata memeratakan. Dalam KBBI Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2005, masih termuat lema memeratakan dengan definisi: menjadikan merata; menyebarkan (menyiarkan) ke segenap penjuru.
Penulis menduga, kamus edisi ini masih menjadikan kata pemerataansebagai kata dasar yang mendapat awalan me + pemerataan + kansehingga menjadi memeratakandengan huruf p mengalami peluluhan.
Hal tersebut juga terjadi pada kata turunan memerhatikan, yang berasal dari me- + perhati + -kan dengan menganggap lema perhati sebagai kata dasar.
Pada perkembangannya, yakni pada KBBI V (versi daring), kata turunan yang sebelumnya memerhatikanberubah menjadi memperhatikankarena kata dasarnya telah berubah menjadi hati sehingga menjadimemper + hati + kan, memperhatikan.
Dari perkembangan tersebut, terlihat bahwa kata dasar tetap menjadi patokan sebagai pembentukan kata turunan. Konsistensi sudah mulai diberlakukan, bahasa khususnya lema dan kata turunannya pun diperbarui. Mari kita bersama memperatakankaidah bahasa yang tepat dan konsisten ke seluruh penjuru Tanah Air.
(ANTON GALIH RUDANTO,Penyelaras Bahasa Kompas)
Kompas, 28 Desember 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Apakah perlu cemas saat menonton film The Matrix di Youtube dengan wajah Will Smith menggantikan Keanu Reeves sebagai tokoh Neo? Atau, wajah Tom Cruise sebagai Peter Parker dalamSpiderman? Juga, Mr Bean sebagai Donald Trump?
Video yang bisa disaksikan di Youtube ini, yang berisikan kumpulan penggalan film atau pertunjukan sejumlah aktor yang diganti wajahnya. Meski demikian, pemirsa menyadari video tersebut sengaja dibuat untuk tujuan menghibur.
Penggalan The Matrix buatan tahun 1999 selama dua menit di Youtube itu menggunakan wajah Will Smith menggantikan Keanu Reeves. Penciptanya menyebut diri sebagai Shamook disebut Tim Bradshaw dalam tulisannya di Financial Times menggunakan peranti lunak gratisan DeepFaceLab untuk menempelkan wajah Smith pada wajah Reeves.
Deepfake telah menjadi semakin umum. Sebagian produk deepfakemenjadi hiburan dan orang tahu bahwa video tersebut palsu, tetapi muncul kekhawatiran terjadi penyalahgunaan yang merugikan dan mengancam demokrasi. Seperti video yang menjelaskan bagaimana caradeepfake bekerja melalui contoh video Presiden Barack Obama yang dimanipulasi ini.
Facebook mendefiniskan deepfakesebagai teknik menyajikan video orang-orang yang benar-benar nyata, tetapi melakukan perbuatan atau mengatakan informasi fiktif dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk tujuan menyesatkan penonton.
Penamaan deepfake berasal dari cara penciptaan produk, yaitu menggunakan teknologi pembelajaran secara mendalam (deep learning technology), salah satu cabang pembelajaran mesin, yang diterapkan dengan menggunakan jaringan saraf buatan atas serangkaian data berukuran besar dan masif dengan tujuan menciptakan suatu produk palsu.
Deepfake sudah berusia dua tahun, tetapi belakangan kembali menarik perhatian karena kemajuan teknologi semakin memudahkan pembuatan produk deepfake dan hasilnya semakin realistis, sulit membedakan apakah video tersebut palsu atau tentang orang sesungguhnya.
Jika sebelumnya diperlukan data video dalam jumlah sangat besar untuk menghasilkan satu video deepfake, teknologi terbaru dalam aplikasi Zao dari China memungkinkan mengganti wajah siapa pun di video hanya dengan menggunakan satu foto wajah pengguna aplikasi. Pengubahan wajah hanya perlu beberapa detik karena klip yang disediakan Zao terbatas dan telah dipilih lebih dulu. Kehebohan terjadi ketika Zao menyediakan klip wajah Leonardo DiCaprio dalam film Titanic.
Penyalahgunaan
Salah satu kekhawatiran dari munculnya aplikasi deepfake adalah penyalahgunaan untuk menyebarkan kabar bohong. Apalagi, semakin lama teknologi AI yang mendasari deepfakemampu menghasilkan video yang semakin sulit dibedakan antara yang palsu dan yang asli. Bagi kebanyakan orang, kabar bohong tersebut akan diterima sebagai informasi nyata.
Dalam laman Facebook ini, Chief Technology Officer Facebook Mike Schroepfer menyebut, deepfakememiliki implikasi nyata untuk menentukan keabsahan informasi yang disajikan secara daring.
Twitter melalui akun @TwitterSafetyjuga menaruh perhatian pada pengaruh deepfake terhadap informasi di media sosial, termasuk Twitter. Twitter menggunakan istilah "media sintetis dan dimanipulasi" untuk menggambarkan informasi yang dibuat untuk menyesatkan pengguna Twitter.
VP Trust and Safety Twitter Del Harvey menyebut, upaya sengaja untuk menyesatkan atau membuat bingung masyarakat melalui media yang dimanipulasi menurunkan integritas percakapan.
Melalui diskusi dengan sejumlah ahli dan peneliti, Twitter mendefinisikan media "sintetis dan dimanipulasi" tidak hanya sebatas video. Harvey menyebut, "Setiap foto, audio, atau video yang secara nyata telah dibuat atau ditukangi begitu rupa dengan tujuan menyesatkan masyarakat atau mengubah arti yang sesungguhnya."
Kekhawatiran ancaman deepfaketerhadap demokrasi dan masyarakat disuarakan juga oleh kalangan akademisi yang bekerja bersama Facebook melawan informasi palsu. "Orang telah memanipulasi gambar sejak lahirnya fotografi. Namun, sekarang setiap orang mungkin menciptakan dan menyebarkan (informasi) palsu ke audiens secara luas luas," kata Profesor Electrical Engineering & Computer Science dan Direktur MIT Quest for Intelligence Antonio Torralba dalam laman Facebook.
"Media yang dimanipulasi dan berada di internet untuk menciptakan teori konspirasi palsu dan memanipulasi masyarakat demi keuntungan politik menjadi isu global penting dan ancaman mendasar terhadap demokrasi, dan karenanya kebebasan," kata Profesor Philip H S Torr, Department of Engineering Science, University of Oxford.
Schroepfer menyebut, teknik deepfakeberupa video yang tampak realistis tentang orang-orang nyata melakukan atau mengatakan sesuatu secara fiktif dengan menggunakan teknologi AI memiliki implikasi nyata dalam menurunkan keabsahan informasi yang disajikan secara daring.
"Namun, industri (daring) tidak memiliki cukup data atau tolok ukur untuk mendeteksi deepfake. Kami ingin mengatalisasi lebih banyak riset dan pengembangan dalam bidang ini untuk memastikan alat yang lebih baik secara open source untuk mendeteksideepfake," tulis Schroepfer. Untuk itu, Facebook bekerja sama dengan Partnership AI, Microsoft, dan akademisi dari sejumlah universitas papan atas di Amerika Serikat membangun Deepfake Detection Challenge.
Kekhawatiran terhadap dampakdeepfake meningkat karena membuatdeepfake semakin mudah dan hasilnya semakin realistis. Bukan hanya wajah di dalam video yang dapat diubah, tetapi juga suara. Bukan hanya dibuat untuk penyesatan ucapan para pemimpin dunia dan tokoh politik, yang terbanyak justru untuk memanipulasi video pornografi dengan korban terbanyak adalah para selebritas.
Dunia hiburan
Meskipun aplikasi deepfakemenyediakan kemungkinan mengganti wajah aktor atau aktris di dalam film layar lebar dengan biaya murah, bahkan tanpa berbayar, saat ini hanya segelintir rumah produksi efek khusus di Hollywood tertarik menggunakan.
Alasannya, saat ini teknologi deepfakebelum menghasilkan efek sesempurna yang diharapkan untuk film layar lebar. Tantangan terbesar adalah pada menampilkan cara bergeraknya wajah manusia, seperti gerakan otot wajah dan arah pandangan mata. Ketika video atau film ditampilkan di layar selebar lebih dari 10 meter, ketidaktepatan sedikit saja akan segera terlihat.
Peluang aplikasi deepfake dalam pembuatan film sangat besar karena akan memotong anggaran pembuatan film. Salah satu pendiri dan direktur kreatif studi efek khusus DNEG yang telah memenangi beberapa penghargaan, Paul Franklin, kepada media daring Financial Timesmenyebut biaya jutaan dollar AS per menit untuk efek visual berkualitas tinggi karena pekerjaan ini sangat padat tenaga kerja berkemampuan teknologi digital.
Meskipun sebagian besar studio efek khusus menganggap deepfake bukan teknologi serius untuk menghasilkan efek khusus bagi film layar lebar, sudah ada yang menggunakan teknologi ini dalam produksi film layar lebar. Dalam film Pokemon Detective Pikachu, untuk membuat tampilan aktor Bill Nighy yang memerani karakter Howard Cliffton tampak lebih muda, digunakan aplikasi deepfake.
Teknologi deepfake dipakai selain karena alasan eksperimen, juga karena selama beberapa detik berupa gambar arsip beresolusi rendah pada pembukaan film tidak sebanding dengan biaya jutaan dollar AS jika menggunakan teknologi efek khusus. Teknologi efek khusus biasanya memerlukan data berukuran sangat besar dengan mengambil wajah tokoh yang ditampilkan dari berbagai sisi dan dalam berbagai usia, baik dalam bentuk gambar video maupun foto saat usia muda.
Tentang masa depan deepfake, tidak mudah untuk memperkirakan. Alasannya, peranti ini bersifat open source, di mana semua orang dapat berpartisipasi mengembangkan. Hal tersebut membuat komersialisasi peranti tersebut agak tertahan.
Di tengah kekhawatiran dampak burukdeepfake, ada sisi kabar baik juga. Bukan tidak mungkin suatu saat akan ada pertemuan antara perusahaan digital raksasa dan Hollywood untuk menghasilkan manusia digital secara sempurna dengan biaya murah sehingga dapat digunakan sebagai aplikasi hiburan biasa oleh khalayak umum. Juga terbuka peluang menghadirkan sosok manusia yang tampak realistis untuk layanan digital yang selama ini hanya berupa suara, seperti Siri dan iOS.
Kompas, 29 Desember 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Pergantian tahun tinggal beberapa hari lagi. Banyak pihak menggunakan kesempatan ini untuk melihat apa saja yang telah dikerjakan sepanjang 12 bulan ke belakang. Sudah sesuai target atau keinginankah hasil yang dicapai. Melihat pencapaian juga ketidaktercapaian itu, lantas diikuti perencanaan untuk satu tahun ke depan yang diharapkan berjalan lebih positif.
Seperti biasa, banyak pihak ikut-ikutan tren menetapkan resolusi bagi dirinya di tahun yang baru. Tentu semua yang serba baik. Mau lebih sehat, turun berat badan, lulus kuliah, target baru terkait karier yang ingin dicapai, atau semoga segera dapat jodoh.
Dalam skala negara dan daerah, hal serupa sedikit banyak juga dilakukan. Ini antara lain tecermin dalam rencana pembangunan dan pengalokasian anggaran yang selalu berakhir di ujung tahun, lalu diikuti berlakunya anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD) baru yang berlaku setiap awal tahun. Apa yang kurang berhasil di tahun lalu, coba diperbaiki di 2020.
Program-program prioritas mendapatkan alokasi dana yang lebih besar atau sesuai dengan kebutuhannya. Program prioritas ini seharusnya yang paling dibutuhkan masyarakat secara luas, mulai terkait percepatan di bidang ekonomi, pembangunan transportasi publik, jaminan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur kota lainnya yang berkait dengan upaya menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta percaya diri dengan APBD 2020 senilai Rp 87,9 triliun. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum atau infrastruktur tetap menjadi bagian terbesar yang menunjukkan prioritas DKI setahun mendatang.
Namun, secara detail, menggantung pertanyaan publik terkait anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang masih senilai Rp 19,8 miliar meski anggotanya menyusut dari 67 orang di 2019 menjadi 50 orang di 2020. Juga, seberapa bermanfaat alokasi dana besar untuk perhelatan Formula E nanti bagi kepentingan publik.
Dari daerah tetangga, sesuai informasi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah setempat, Pemerintah Kota Bogor bangga karena sejak awal telah mengunggah proses pembuatan APBD 2020-nya secara daring dan bisa diakses publik kapan pun. Total Rp 2,5 triliun APBD Kota Bogor telah disahkan.
APBD Kota Tangerang Selatan Rp 3,9 triliun dengan 72 persennya diklaim untuk kepentingan publik dan sisanya untuk belanja pegawai atau operasionalisasi pemerintah kota di tahun depan. Sementara Kota Depok menganggarkan Rp 2,9 triliun berlaku per Januari 2020.
Kota Tangerang tercatat memiliki APBD 2020 senilai Rp 5,1 triliun, Kabupaten Tangerang Rp 5,7 triliun, Kota Bekasi mencapai Rp 5,8 triliun, dan Kabupaten Bekasi Rp 6,35 triliun.
Predikat sebagai kawasan industri memengaruhi tingkat ekonomi ketiga daerah ini, tetapi tentunya tuntutan pekerjaan rumah pembangunan di segala lini pun lebih besar di sini. Seperti halnya Kota Bogor dan Tangsel, Kota Bekasi dan Kota Tangerang menegaskan alokasi anggaran terbesar tetap demi kepentingan publik daripada untuk operasionalisasi keseharian pemerintah.
Sejauh mana janji-janji pemerintah daerah di Jabodetabek itu terlaksana hanya akan terjawab dari realisasi pembangunan di 2020. Bagi publik, sebenarnya cukup mudah mengetahui pemerintah telah bekerja sebagaimana mestinya sebagai pelayan warga atau tidak, yaitu dari hal-hal yang bisa dirasakan langsung di lapangan.
Di Tangsel, warga setempat sudah pening terhadap kemacetan tak berkesudahan di seputar Stasiun Rawa Buntu. Apakah tak mungkin menata arus angkutan umum, parkir kendaraan penjemput dan pengantar penumpang kereta, hingga truk-truk besar pengangkut tanah dari lahan-lahan proyek yang masih suka berhenti di sana. Truk-truk itu parkir menunggu waktu sesuai aturan berlaku untuk boleh kembali melenggang di jalanan, terutama menembus ke Kota Tangerang.
Di Jakarta, kelanjutan penataan trotoar yang aman, nyaman, serta ketegasan pemerintah menatanya sebagai ruang publik adalah salah satu program yang ditunggu masyarakat. Tentu tak masalah jika di trotoar lebar ada ruang bagi pedagang kaki lima atau tempat untuk fungsi lain yang bermanfaat bagi warga.
Akan tetapi, pastinya tidak bisa jika fungsi lain itu justru menutupi peran utama trotoar untuk pejalan kaki dan infrastruktur yang menyambungkan perkantoran, perumahan, pasar, sekolah, ke tempat pemberhentian angkutan publik.
Di Bekasi, masalah kenyamanan dan keselamatan warga turut menjadi pertanyaan. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat di sana, seperti kehadiran Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dan proyek kereta api ringan (LRT) Jabodebek, isu pelintasan sebidang masih belum tertangani.
Terakhir, Daihatsu Sigra B 1778 FZI yang menerobos palang pelintasan kereta api di Kampung Utan, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (21/12/2019) pukul 22.19. Tujuh penumpang, termasuk sopir mobil, tewas saat KA Argo Parahyangan menabrak Sigra dan menyeretnya sejauh 30 meter.
Diharapkan, nantinya, proyek terowongan atau jembatan layang untuk mengatasi pelintasan sebidang makin digencarkan untuk menghindari kecelakaan serupa yang juga banyak terjadi di pelintasan sebidang di seantero Jabodetabek.
Sesuai data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), perkembangan terbaru hingga tahun ini menunjukkan hampir 100 juta perjalanan terjadi setiap hari di Jabodetabek.
Untuk itu, ketersediaan infrastruktur mendasar, seperti trotoar, pelintasan sebidang, juga penataan angkutan umum, penting untuk membantu memastikan setiap orang bisa bermobilitas aman sehari-hari. Sebuah resolusi tahun baru yang cukup penting dilakukan oleh setiap pemerintah kota.
Kompas, 29 Desember 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Persoalan utang sering kali membuat kepala pening. Apalagi belakangan ini kita sangat dimudahkan untuk berutang meskipun sebenarnya kita tidak benar-benar membutuhkannya.
Setiap pagi, pesan singkat berupa penawaran utang terus berdatangan. Belum lagi telepon dari bank penerbit kartu kredit dengan segala persuasinya.
Fasilitas cicilan nol persen dari kartu kredit sering kali membuat kita terlena. Walaupun terlihat hanya Rp 500.000 per bulan, ketika kita memiliki enam macam cicilan, jika masing-masing Rp 500.000 saja, sudah menghasilkan tagihan cicilan Rp 3 juta per bulan.
Menurut para perencana keuangan, dompet kita akan sehat jika cicilan maksimal hanya 30 persen gaji. Jika gaji kita Rp 10 juta per bulan, maksimal tagihan cicilan bulanan semestinya Rp 3,3 juta. Jika ada enam macam cicilan sebesar total Rp 3 juta, meskipun tanpa bunga, tetap akan membuat dompet "bernapas" berat.
Salah satu patokan untuk mencapai keuangan yang sehat tanpa utang adalah memperhatikan rasio utang. Seperti yang telah disebutkan, rasio paling besar semestinya 30 persen saja dari pendapatan bulanan untuk semua utang.
Ya, semua utang, termasuk utang KPR, KPM, utang tanpa agunan, utang daring, hingga utang koperasi atau utang kepada mertua dan ipar.
Ketika rasio utang sudah melewati 30 persen, alternatif yang bisa kita lakukan adalah hidup lebih hemat, mencari penghasilan tambahan, atau menjual aset.
Jika utang sudah kadung melewati 30 persen, lunasilah utang dengan prioritas yang berbunga tinggi, seperti kredit tanpa agunan. Selanjutnya, tetap berpegang pada rasio 30 persen.
Beberapa hal yang perlu diingat untuk menjaga rasio tersebut tetap terjaga adalah mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
Terkadang, kita merasa memerlukan sebuah benda seperti telepon seluler baru akibat pengaruh gencarnya iklan. Padahal, kita masih memiliki telepon seluler yang dapat berfungsi baik.
Menyesuaikan gaya hidup dengan pendapatan akan membuat keuangan tetap sehat ketimbang memaksakan diri dengan bergaya jauh di atas pendapatan.
Selain pinjaman daring, kartu kredit juga bisa menjadi jebakan untuk berutang. Perlu diingat kembali bahwa kartu kredit adalah alat bayar bukan alat utang.
Kalaupun ada fasilitas cicilan tanpa bunga, pastikan rasio utang masih berada pada rasio sehat. Jika memang tidak ada tagihan cicilan tanpa bunga, lunasilah penggunaan kartu kredit setiap bulannya.
Sebaiknya tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran utang secara daring. Utang daring merupakan utang tanpa agunan yang mengenakan suku bunga sangat tinggi.
Apalagi jika terlambat membayar, bunga akan berbunga terus meski saat ini sudah ada aturan Otoritas Jasa Keuangan yang membatasi pengenaan bunga.
Risiko diteror debt collector pun sangat besar. Hindari juga menutup utang dengan utang baru seperti gali lubang tutup lubang karena hal itu tidak menyelesaikan masalah.
Berutang pada tahun 2020 boleh-boleh saja, asal tetap berpegang pada rambu-rambu sehingga keuangan tetap sehat.
Selamat Tahun Baru 2020.
Kompas, 29 Desember 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Hasil kajian pelaksanaan Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing 1995 di kawasan Asia dan Pasifik yang dipaparkan dalam konferensi di Bangkok, Thailand, pada 27-29 November 2019 menunjukkan sejumlah kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan, tetapi belum merata dan lambat.
Kesenjangan dalam pendidikan dasar telah teratasi, angka kematian ibu melahirkan juga jauh berkurang. Namun, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik pun masih rendah.
Secara regional, angka kematian ibu melahirkan di Asia dan Pasifik telah turun dari 342 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 1995 menjadi 211 pada 2017. Namun, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, berkisar 37-68 persen, di atas rata-rata global yang sekitar 33 persen.
Keterwakilan perempuan di bidang politik meski lebih dari dua kali lipat sejak 1995, tetapi tingkat partisipasi perempuan di parlemen hanya 18 persen atau hanya tumbuh 2 persen dalam 25 tahun.
Kondisi di Indonesia di empat masalah prioritas itu pun serupa. Saat ini semua anak laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sama untuk bersekolah. Angka kematian ibu melahirkan juga turun dari 373 pada 1995 menjadi 305 pada 2015 (Supas, 2015). Angka ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019 sebanyak 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Partisipasi perempuan di bidang ekonomi maupun politik di Indonesia juga rendah. Data Profil Perempuan Indonesia 2018 menyebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru 50,89 persen, cenderung stagnan 10 tahun terakhir, itu pun sebagian besar di sektor informal (61,37 persen). Bandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,51 persen.
Meski angka partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan sudah setara hingga tingkat perguruan tinggi, masalah struktural yang masih langgeng di masyarakat membuat partisipasi perempuan di pasar kerja rendah. Masih ada konsep kodrat bahwa tugas pengasuhan dan urusan domestik terutama jadi tanggung jawab perempuan.
Perempuan pekerja yang berkeluarga juga memiliki beban ganda karena ukuran sukses yang ditetapkan pada mereka tidak hanya sukses di bidang karier, tetapi juga harus sukses di urusan domestik. Tak sedikit perempuan berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga. Data menunjukkan 53,37 persen perempuan yang mengurus rumah tangga, pernah bekerja.
Masih timpang
Dari segi upah juga masih timpang. Upah pekerja perempuan hanya 77,13 persen upah pekerja laki-laki (Sakernas, 2017). Regulasi pemerintah yang bias jender mempunyai andil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.
Dampaknya, di banyak perusahaan, karyawan perempuan dianggap tidak mempunyai tanggungan meski dia berkeluarga dan mempunyai anak. Padahal sekitar 15,17 persen dari 131,48 juta perempuan adalah kepala keluarga (BPS, 2018).
Partisipasi perempuan di bidang politik juga baru sekitar 17,30 persen, masih jauh dari target 30 persen. Itu juga menunjukkan pelibatan perempuan dalam level pengambilan keputusan atau penetapan regulasi masih kecil. Padahal, makin banyak perempuan di level pengambilan keputusan, menumbuhkan harapan akan lahirnya kebijakan berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.
Mungkin jika lebih banyak perempuan jadi anggota DPR, dorongan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan lebih kuat. Penundaan RUU itu juga menunjukkan pembentukan undang-undang belum mempertimbangkan kondisi kerentanan perempuan.
Padahal, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi, dan terus terjadi. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016 (BPS, 2018), 1 dari 3 perempuan berusia 15-64 tahun (sekitar 28 juta) pernah mengalami kekerasan.
Komnas Perempuan, dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019, menyebutkan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan meningkat 14 persen, yaitu dari 348.466 kasus pada 2017 menjadi 406.178 kasus pada 2018. Namun peningkatan ini bisa juga karena semakin banyak korban atau masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan cermin dari budaya ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan. Ini menjadi tantangan utama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender. Mengubah pola pikir dan norma yang diskriminatif terhadap perempuan menjadi kunci.
Dunia berubah
Namun, perubahan dan perkembangan yang cepat akhir-akhir ini, seperti disrupsi teknologi dan perubahan iklim, membuat tantangan untuk mencapai kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan semakin berat.
Wakil Direktur Esekutif UN Women Anita Bhatia dalam pidato penutupan Konferensi Asia Pasifik Beijing+25 Review di Gedung PBB Regional Asia dan Pasifik di Bangkok, mengatakan, perubahan lingkungan dan disrupsi teknologi telah berdampak negatif pada hak dan kemampuan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
Perubahan lingkungan dan disrupsi teknologi telah berdampak negatif pada hak dan kemampuan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
Tren otomasi pekerjaan di era 4.0 bisa menggusur jenis pekerjaan administratif yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan manajerial yang tak tergantikan oleh teknologi jadi solusi untuk bertahan di tengah tren otomasi pekerjaan. Upaya tak mudah di tengah masih adanya beban ganda yang ditumpukan kepada perempuan pekerja.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada munculnya kasus-kasus baru kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat, kasus kejahatan siber berbasis jender meningkat, dari 65 kasus pada 2017 menjadi 97 kasus pada 2018.
Ancaman lainnya adalah perubahan iklim karena perempuan lebih banyak menanggung risiko terhadap perubahan iklim. Tanggung jawab perempuan sebagai pengurus sumber daya alam dan rumah tangga membuat mereka harus berusaha lebih saat terjadi gagal panen, kelangkaan air akibat perubahan iklim.
Pekerjaan rumah sangat banyak dan tidak ringan. Seperti dikatakan Danty Anwar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemitraan dan koordinasi antar pihak terkait diperlukan demi mencapai kesetaraan jender. Kerja sama dan koordinasi lintas bidang diperlukan untuk membangun kesadaran jender bersama.
Kompas, 27 Desember 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.