Siapa dan Apa Front Pembela Islam?

link sumber

http://nasional.vivanews.com/news/read/244563-polri--hubungan-dengan-fpi-sebatas-mitra
Polri: Hubungan dengan FPI Sebatas Mitra
WikiLeaks menyebut mantan Kapolri, Jenderal Sutanto pernah menyuntik dana ke FPI.
Minggu, 4 September 2011, 15:54 WIB

VIVAnews - Kepolisian Republik Indonesia menegaskan hubungan pihaknya dengan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) hanya sebatas mitra dengan masyarakat. Polri pun menegaskan tidak pernah tebang pilih dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melanggar hukum.

"Hubungan Polri dengan FPI adalah hubungan penegak hukum dengan kelompok masyarakat. Polri melayani masyarakat, tentu mereka adalah mitra kami dalam hal menegakkan nilai hukum," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Minggu, 4 September 2011.

Boy pun mengatakan selama ini apabila ada oknum masyarakat, baik secara personal maupun kelompok, yang melanggar hukum, pasti selalu diadili dengan proses hukum yang ada. "Silakan lihat sendiri apa yang pernah ada. Kalau ada yang keliru dari orang-orang yang melakukan pelanggaran, penegakkan hukum tetap berjalan," kata dia.

Terkait beberapa kasus kekerasan yang pernah dilakukan oknum FPI, Boy pun menegaskan Polri selama ini selalu melakukan proses penegakan hukum. "Baik pribadi ataupun kelompok kami proses hukum, kita tidak ada tebang pilih. Coba diingat-ingat lagi, apakah Polri pernah tidak melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum," tegasnya.

Dokumen Wikileaks menyebut bekas Kapolri Sutanto yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pernah membiayai aksi demonstrasi FPI saat isu kartun gambar Nabi Muhammad mencuat, 2006 silam. Selain itu, bekas Kapolda Jakarta, Nugroho Djayusman, saat masih menjabat juga ditulis Wikileaks pernah bekerjasama dengan FPI. Terkait hal ini, Komisi Hukum DPR akan memanggil Kepolisian Indonesia untuk dimintai keterangan.

----------------------------------------------------------

link sumber
http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/05/medianusantara-wujud-asli-fpi.html
Jumat, 11 Mei 2012
[Media_Nusantara] Wujud asli FPI

Wujud asli FPI

By @TrioMacan2000

Karena banyak teman2 tuips yang tidak tahu tentang hubungan FPI - Polri - TNI - Pemerintah..saya akan kultwitkan sekilas ....

Front Pembela Islam atau FPI adalah ormas yg paling fenomenal dan kontroversial di Indonesia..dicaci maki rakyat tapi dibutuhkan penguasa. FPI itu bukan ormas agama. Bukan ormas islam. FPI itu ormas biasa yang dibentuk oleh pemerintah cq. TNI dan Polri pasca reformasi. Cikal bakal FPI adalah Pam Swakarsa yg dirikan pangab Jend Wiranto berserta pucuk pimpinan polri. Tujuannya : mencegah konflik vertikal.

Konflik vertikal itu adalah konflik antara massa dengan pemerintah cq. Aparat keamanan : Polri dan TNI. Konflik vertikal ini merugikan. Konflik vertikal merugikan citra polisi dan TNI karena cenderung menimbulkan citra bhw Polri dan TNI itu musuh rakyat. Ini berbahaya. Sebab itu Wiranto cs membuat Pam Swakarsa. Massa demo mhsw/aktivis dihadapi oleh massa sipil juga. Pamswakarsa ini komandani aktivis mhsw. Tapi Pamswakarsa pny kelemahan mendasar. Mudah ditebak sbg antek pemerintah dan dibayar. Maka harus ditransformasi ke ormas yg lbh tepat. Maka lahirlah Front Pembela Islam. Semula mau dinamakan Front Pembela Indonesia. Kata "Islam" dipakai karena lebih "startegis"

Biaya awal pendirian FPI 250 juta utk sewa markas dan rekrut anggota. Biaya bulanan ga tentu : 50-100 juta. Dari TNI dan polisi. Tujuan utama pendirian FPI : garda terdepan pasukan polisi, pembuat isu, maintain isu, kelola konflik, pengumpul informasi dst. Peran FPI ini persis konsep Banpol (pembantu polisi) dan Babinsa (bintara pembina desa). Jadi "pasukan marinirnya" polisi. FPI bergerak berdasarkan sistem komando. Atas dasar intruksi dari petinggi Polri dan TNI. Agendanya jelas dan terarah.

Diawal2 berdirinya FPI sempat ada "kesalahapahaman" antara anggota FPI dgn aparat polisi yg belum tahu bhw FPI itu "adik kandung" polisi. Ada cerita lucu, pimpinan FPI ditangkap polisi, bawa mobil ga ada SIM& STNK. Kemudian datang pasukan ke polres, seisi polres ditampar. Atau cerita lucu yg terbaru : Munarman ditilang polisi..polisi yg menilang yang ditampar abis2an oleh Munarman. Munarmannya ga diapa2in. Jadi FPI itu adalah Front Polisi Indonesia yg menyamar sbg ormas islam. Agenda FPI adalah agenda polisi. Laporan CIA malah BIN jg bantu

Publik pernah baca laporan CIA, bhw BIN bantu milyaran rupiah setiap tahun ke FPI. FPI itu asset pemerintah utk "berhadapan" dgn rakyat. Utk menipu publik, pimpinan FPI dipasang sosok "ulama & tokoh agama", kata "Islam" dipakai sbg perisai FPI dari serangan/ktritik publik. Tidak ada satu kata atau satu kalimatpun dlm tujuan pendirian FPI utk : Dakwah, syiar islam, amar maruf dst...tidak ada. FPI hanya alat. Pemerintah tahu persis risikonya jika aparat polisi/TNI yg menyerang atau menangkap aktivitas2 elemen rakyat yg dinilai "membahayakan". Pemerintah khawatir dgn citra Polri/TNI dan pemerintah di mata internasional. Terkait isu HAM, demokrasi dst. FPI yg "dimajukan" kedepan. Sesekali FPI mmg offiside atau abused of power. Serang2 warung maksiat atau judi2 "tak berizin". Sengaja dibiarkan agar ada legitimasi. Anggota2 FPI yg off side itu kadang ditangkap dan ditahan jika byk sorotan publik, tp langsung dilepas lagi jika sorotan publik sdh reda

Pemerintah dan FPI butuh "legitimasi" agar FPI benar2 dipercaya publik sbg ormas agama. Bukan sbg ormas bentukan polisi/TNI. Pdhl FPI ditujukan utk agenda& tujuan politik praktis pemerintah. Itu sebabnya setiap aksi pesanan, polisi selalu hadir dibelakang FPI. Aggta/kader2 rendahan FPI tdk tahu bhw FPI itu bentukan, ditunggangi dan jalankan agenda polisi/ pemerintah. Sentimen mereka dimainkan. Sekarang ini biaya ops FPI itu rutin dari pemerintah, dari setoran bandar2 narkoba/prostitusi yg sdh "dicuci" dan dari hasil pemerasan. Sesekali FPI dibolehkan jalankan "aksi sendiri" utk maintain eksistensi FPI. Tapi aksi utama FPI tetap sbg kepanjangan tangan polri

Siapa yg rugi? Umat islam. Kata "Islam" yg melekat pada FPI perburuk citra islam di dalam negeri& luar negeri. pemerintah aman. Bersih. Tuntutan pembubaran FPI kepada pemerintah, sampai kiamat tdk akan dipenuhi pemerintah. Karena FPI itu mmg bagian dr startegi pemerintah. FPI ttp dibutuhkan pemerintah dlm "penyelesaian kasus2 tertentu" yg sensitif, abu2, rawan dan potensial timbulkan konflik horizontal. Satu2nya cara adalah : ajukan gugatan class action ke MA utk robah nama FPI dgn cabut kata Islam di FPI atau batalkan SK pendiriannya. Sudah lama nama islam dirusak, dicemarkan, dimanfaatkan dan ditunggani FPI/Pemerintah. Sdh saatnya diluruskan. Umat islam rugi besar

Teman2 saya yg jadi ketua/pimpinan FPI di awal2 masa pendiriannya, kini menyesal karena FPI sdh terlalu jauh melenceng dari tujuan awal. Yg untung ya polri dan pemerintah, nama mereka bersih, rakyat di adu domba, nama islam tercemar. Isu2 strategis terkendali.

__,_._,___

Jangan Terlena dengan Pujian Kerukunan

Pujian dan apresiasi tentang keberhasilan kerukunan yang datang dari berbagai pihak, tidak boleh membuat Indonesia terlena, tetapi harus tetap mawas diri, karena kerukunan umat beragama bukan merupakan sesuatu yang stagnan dan final, kata Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.
Gunaryo menyatakan hal itu di hadapan para pejabat Kementerian Agama se-Indonesia pada rapat Optimalisasi Program Kerja PKUB dan Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia di Manado, Selasa.
Ia menjelaskan, kerukunan terus mengalami perubahan, kadang sangat sederhana tetapi pada kondisi tertentu sangat kompleks terkait dengan berbagai dinamika kehidupan sosial yang berkembang. Kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat terkait kerukunan tersebut yang harus dimiliki oleh kita semua yang memiliki kepedulian dalam menjaga dan melestarikan kerukunan. Tantangan terhadap kerukunan ternyata tidak semakin berkurang seiring dengan kondusifnya suasana kerukunan itu sendiri, melainkan justru makin bertambah. Selain permasalahan seputar rumah ibadat, penyiaran agama, penodaan agama.
"Secara nyata kita dapat menyaksikan merebaknya berbagai paham keagamaan yang keluar dari arus pemahaman 'arus utama' (mainstream) yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap wajah kerukunan. Pada titik tertentu kondisi ini tidak menimbulkan masalah," ia menjelaskan.
Tetapi, ia melanjutkan, manakala ekspresi keagamaanya berbenturan dengan sistem dan paham keagamaan mainstream secara tajam baru akan menimbulkan permasalahan.
Ekspresi keagamaan terbaru yang keluar dari arus utama setidaknya dapat digolongkan dalam dua kutub ekstrem, kutub pertama dikenal dengan kutub radikalisme dan kutub kedua adalah liberalisme.
Kutub radikal ditandai dengan berbagai sikap fanatisme, dan yang paling berat adalah kelompok yang selalu mengatakan bahwa di luar dirinya adalah salah secara mutlak. Ekspresi yang berlebihan dari sikap ini dapat berpotensi mengganggu kerukunan.
Kutub ekstrem lain dikenal dengan sebutan paham keagamaan liberal.
Corak keagamaan liberal pada dasarnya sangat menghargai kerukunan dan multikulturalisme tetapi terjerumus pada sekulerisme, inklusifisme, dan pluralisme agama tanpa kendali yang jelas, katanya.
Sementara sekulerisme dipahami dengan menganggap bahwa agama itu tidak ada urusan dengan dunia maupun negara. Inklusifisme dipahamai secara sangat ekstrem dengan menganggap agama kita dan agama orang lain itu posisinya sama, saling mengisi, mungkin agama kita salah, agama lain benar. Tidak boleh mengakui bahwa agama kita saja yang benar," tuturnya.
Lebih-lebih lagi, ia mengatakan, faham pluralisme dipahami dengan menganggap semua agama itu sejajar, paralel, prinsipnya sama, hanya beda teknis.
Hal yang harus diwaspadai dalam corak keagamaan liberal ini adalah rusaknya nilai-nilai akidah dan sakralitas dari agama itu sendiri.
"Yang ingin kita tuju adalah kerukunan yang tidak perlu mengorbankan akidah dan kemurnian masing-masing agama," ujarnya.
(ANTARA)
Horas Indonesia Powered by Telkomsel BlackBerry®

Saat Pancasila Tak Lagi Bertaji

Saat Pancasila Tak Lagi Bertaji
Oleh Ahmad Syafii Maaarif
Taji adalah sebuah pisau kecil yang sangat tajam, biasa dikalungkan di kaki ayam jantan ketika akan bersabung. Dengan taji ini, si jantan diharapkan akan melumpuhkan lawan laganya sampai berdarah-darah, bahkan bisa membawa kematian.
Di dunia sabung ayam, fungsi taji sangat diandalkan agar tuannya keluar sebagai pemenang melalui kemenangan ayam aduannya. Dalam kultur Minangkabau tempo doeloe, hobi menyabung ayam bagian dari pekerjaan para parewa yang biasanya berpakaian serba hitam dan kepala diikat selembar kain. Mereka yang juga pendekar ini sangat akrab dengan taji, ayam jantan, dan dunia hitam.
Pancasila jadi barang mainanJika taji adalah bagian dari kultur sabung ayam, mengapa Pancasila sebagai dasar filosofi negara dikait-kaitkan di sini? Bukankah kerja ini hanya mengada-ada saja atau malah dipaksakan? Baris-baris berikut akan menjelaskan kepada tuan dan puan tentang apa yang saya maksud.
Ungkapan puitis "tak bertaji lagi" punya pengertian simbolis yang lebih luas, yaitu berupa kehilangan wibawa dan keampuhan. Artinya, Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan selama 40 tahun dengan menguras energi bangsa agar dapat diterima oleh mayoritas mutlak rakyat Indonesia untuk menjadi dasar negara yang permanen telah disingkirkan begitu saja dalam praktik oleh parewa politik, baik di Senayan, di daerah, maupun di lingkungan eksekutif dan yudikatif, dari pucuk sampai tingkat paling bawah.
Pengusaha hitam pun terlibat aktif dalam permainan kumuh ini, baik sebagai cukong maupun konsultan parewa. APBN/APBD selalu jadi incaran untuk diakali, demi pundi-pundi pribadi atau golongan. Nasib rakyat jelata yang lagi terpukul oleh politik BBM tak dihiraukan oleh kaum parewa itu. Penderitaan dan ketidakpastian sudah lama menjadi bagian menyatu dengan perjalanan hidup sebagian besar rakyat kita.
Ironisnya, semuanya itu berlaku pada sebuah bangsa dan negara yang bersendikan Pancasila yang secara filosofis sangat pro-keadilan. Di tangan parewa politik, Pancasila sudah lama jadi barang mainan, tuahnya habis dilindas keserakahan yang hampir tanpa batas.
Sumber segala keonaran yang mengepung Republik ini sebenarnya karena taji Pancasila telah ditumpulkan oleh pragmatisme politik sebagai salah satu perwujudan dari sebuah peradaban bangsa yang sedang merosot. Parewa politik—sebagian bahkan bangga jadi agen asing karena di situ banyak rezeki—sedang berada di atas angin di atas panggung perpolitikan kita, pada tingkat nasional sampai ke daerah. Parpol yang semestinya membela bangsa dan negara, kelakuannya malah didikte elite parewa yang antirakyat.
Inilah ucapan Bung Hatta sebelum wafat tahun 1980 tentang tiadanya rasa tanggung jawab politisi: "Peran partai sangat penting dan bersifat asasi dalam masyarakat demokrasi. Tetapi partai-partai di Indonesia ini belum memperlihatkan rasa tanggung jawab yang besar. Mereka lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri atau partainya sehingga nasib rakyat tidak mereka bela."
Sudah berjalan 32 tahun sepeninggal Bung Hatta, wajah parpol kita belum juga menampakkan tanda-tanda kewarasan. Kelakuan partai-partai yang berasas agama ataupun yang bukan sudah tidak ada bedanya. Semuanya sibuk menggarong APBN/APBD atau BUMN.
Dalam kondisi yang serba korup ini, taji Pancasila memang sengaja dilumpuhkan agar tercipta peluang yang seluas-luasnya bagi parewa untuk menjalankan aksi imoralnya. Di mana negara?
Negara sudah lama kalah di tangan pemerintah yang tak berwibawa. Pasal 33 UUD 1945 (asli) Ayat 3 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" kini telah menjadi teks mati ketika kedaulatan ekonomi sudah beralih tuan ke pihak asing yang dibantu oleh agen-agen domestiknya. Bukankah semuanya ini sudah menyimpang terlalu jauh dari jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang anti-penjajahan?
Namun, kita sebagai bangsa merdeka tidak boleh kehilangan optimisme. Bangsa dan negara ini jangan sampai menggali kubur masa depannya di tangan anak-anaknya yang tak bertanggung jawab.
Arus kecil jadi tumpuan harapan
Lalu, masih adakah kebanggaan tersisa? Tentu saja masih. Kita belum kehilangan harapan untuk sebuah perubahan yang mendasar dalam cara kita berbangsa dan bernegara untuk waktu-waktu yang akan datang. Arus-arus kecil dalam masyarakat belum seluruhnya ternoda oleh arus besar yang lagi dimabuk kekuasaan. Dalam arus serba kecil itu taji Pancasila masih tajam dan bertuah. Guru-guru di kawasan perbatasan dan di daerah terpencil belum luntur kesetiaan pengabdiannya pada profesi sebagai guru-pendidik dalam upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa".
Di kawasan di mana masalah transportasi dan komunikasi masih sarat kendala, gaji mereka pun belum tentu datang secara teratur setiap bulan, toh mereka tetap menjalankan tugas. Lagi, Bung Hatta kita kutip. Dalam pidato sebagai Wakil Presiden di Pematang Siantar, 22 November 1950, Bung Hatta mengucapkan optimisme ini: "Ke puncak gunung yang paling tinggi di mana ada hidup rakyat kita, hendaknya dapat dialirkan kecerdasan manusia. Cita-cita ini pada satu kali mesti tercapai."
Pernyataan Bung Hatta ini harus dijadikan acuan untuk memberi arah yang jelas dalam proses pendidikan Indonesia. Rakyat yang cerdas tidak mudah dijadikan tawanan oleh parewa.
Pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang idealis semakin memberi asa ke arah perbaikan nasib rakyat kecil yang jumlahnya sangat besar karena mereka-lah sesungguhnya yang menjadi tiang penyangga saat negara ini diterpa krisis 14 tahun yang lalu. Mereka pulalah dengan segala keterbatasannya yang membuka lapangan kerja bagi anak-anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Kampus-kampus pun masih belum kehilangan nalar, sekalipun gaung suaranya sering terdengar sayup-sayup sampai karena sebagian besar tidak paham betul apa sebenarnya yang berlaku di negara ini.
Dalam arus kecil ini terdapat pula kaum intelektual, para kiai, pastor, pendeta, biksu, dan pekerja-pekerja sosial-kemanusiaan lain yang tidak mau tersandera oleh kesemrawutan politik para elite yang sudah mati rasa. Mereka inilah sahabat sejati Pancasila dalam teori dan dalam praksisme.
Ketika kita menatap wajah manusia pengabdi ini, sekiranya hati nurani tuan dan puan masih berfungsi, tentu akan menarik kesimpulan faktual ini: "Orang baik di negeri ini ternyata belum punah". Mereka tersebar di berbagai suku bangsa di seluruh Nusantara, apa pun agama dan latar belakang kultur mereka.
Bangsa ini pada dasarnya tidaklah miskin dalam hal kearifan, pengabdian, dan semangat setia kawan. Sebagian mereka menjadi rusak dan brutal karena selalu dihantui oleh ketidakpastian masa depan dan tiadanya keteladanan.
Budaya dan kearifan lokal telah membentuk karakter anak-anak bangsa idealis ini agar tidak menyerah pada realitas yang serba ganas dan pahit sekalipun. Bukankah fenomena positif semacam ini akan terus menghibur kita untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan yang lebih besar? Biarlah mereka yang "berdaulat" di Senayan terus saja berkicau di sana karena kita sudah maklum tujuan terakhir yang hendak diraih seperti terbaca dalam ungkapan ini: "mengejar kepentingan sesaat dengan mengorbankan tujuan jangka jauh". Kaum idealis tak boleh terpaku dan terpukau oleh kicauan beracun itu.
Sekalipun judul tulisan ini menggambarkan Pancasila sudah kehilangan taji, kenyataan itu hanya berlaku pada arus besar, tidak pada arus kecil yang pada suatu saat harus mengalahkan arus besar yang sudah tidak waras itu. Setelah tertindas selama beberapa tahun belakangan ini dalam kerangkeng neo-liberalisme yang mewakili arus besar kekuasaan, kita sangat percaya di lingkungan arus kecil yang pasti akan semakin membesar, taji Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 akan memulihkan wibawa konstitusi yang sengaja dikebiri demi kekuasaan dan benda yang tak pernah bernilai abadi.
Menguatkan dan membesarkan idealisme arus kecil ini jadi tugas mulia sejarah modern Indonesia yang tak boleh sedetik pun dilupakan.
Ahmad Syafii Maarif Pendiri Maarif Institute​
(Kompas, 10 April 2012)
Horas Indonesia Powered by Telkomsel BlackBerry®

Pernyataan Sikap PRP: Usut Keterlibatan Aparat dibelakang FPI

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 406/PS/KP-PRP/e/II/12

Usut Keterlibatan Aparat Negara yang Membangun FPI sebagai Alat Teror
Kebebasan Masyarakat Sipil!
Konsolidasikan Gerakan Demokratik untuk Segera Menghentikan Praktik Intimidasi
ala-FPI!

Salam rakyat pekerja,
       Tanggal 14 Februari yang lalu, beberapa warga yang jengah terhadap aksi

kekerasan yang selama ini dipraktikkan oleh FPI (Front Pembela Islam), melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI untuk menutut pemerintah agar membubarkan organisasi FPI. Aksi ini sendiri

ditengarai muncul karena beberapa hari sebelumnya terjadi penolakan dari komunitas masyarakat Dayak yang menolak kehadiran FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kenyataannya, penolakan terhadap

keberadaan FPI juga terjadi Kediri beberapa waktu sebelumnya.

        Selama ini, FPI memang dikenal sebagai instrumen paramiliter yang selalu melakukan teror kekerasan atau banyak kalangan yang menyebutnya sebagai preman berjubah. Dengan selubung identitas agama, FPI

menebarkan teror ketakutan kepada khalayak masyarakat selama ini. Namun yang harus digarisbawahi, instrumen paramiliter serupa memang bermunculan dan menunjukkan kesangarannya dengan berbagai selubung identitas, seperti agama, suku, etnis, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah, rezim neoliberal seperti tidak berkutik dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut,

walaupun teror yang ditebarkan oleh organisasi-organisasi itu sudah bukan rahasia lagi. Namun yang juga bukan rahasia umum lagi, bahwa organisasi-organisasi paramiliter ini adalah merupakan "perliharaan"

aparat-aparat negara untuk merepresi dan memunculkan konflik horisontal di masyarakat.

        Yang jelas, rencana rezim neoliberal dengan menggunakan organisasi-organisasi paramiliter tersebut memang diakui sangat  berhasil dalam memecah belah massa rakyat pekerja dan menjauhkannya

dari tuntutan serta kepentingan utama rakyat Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Massa pengangguran dan pekerja informal diprovokasi untuk masuk ke dalam sektarian dan

dialihkan kesadarannya dari perjuangan perlindungan sosial oleh negara.
        Organisasi-organisasi paramiliter ini juga sangat efektif untuk merepresi dan membatasi
ruang politik rakyat pekerja di Indonesia. Organisasi-organisasi inilah yang turun ke garis depan untuk mengawal pelarangan politik kiri di Indonesia selama ini. Sementara organisasi paramiliter seperti FPI atau yang lainnya, didukung dan dilindungi oleh polisi serta militer dengan membiarkannya melakukan aksi teror dan kekerasan untuk kepentingan ekonomi politik kaum pemilik modal yang bersedia menyewa mereka. Hal ini terbukti ketika ketua DPP FPI, Munarman, menjadi kuasa hukum dari PT Indocooper Investama menghadapi gugatan masyarakat Amungme, Papua pada tahun 2009. Masyarakat Amungme
menggugat PT Freeport dan PT Indocooper Investama karena sejak tahun 1967 masyarakat Amungme sudah tidak dapat menggunakan tanah yang menjadi hak ulayat mereka, seluas 2.610.182 hektar, karena telah dijadikan lahan pertambangan oleh PT Freeport Indonesia. PT Indocooper Investama, yang merupakan perusahaan tambang milik Group Bakrie, adalah salah satu pemegang saham PT Freeport Indonesia.
        Sudah banyak diketahui oleh khalayak masyarakat, bahwa organisasi-organisasi paramiliter ini juga menjual jasa keamanan kepada para pemilik modal di Indonesia. Organisasi-organisasi
paramiliter ini jugalah yang nantinya akan berhadapan dengan kaum buruh dan tani, ketika kaum buruh dan tani berkonflik dengan para pemilik modal. Organisasi-organisasi paramiliter ini juga akan
membela para pelaku pelanggar HAM, seperti yang dilakukan oleh FPI yang melakukan aksi unjuk rasa di Komnas HAM untuk menyatakan dukungannya terhadap Wiranto sewaktu dipanggil Komnas HAM dalam
penyelidikan kasus pelanggaran HAM di tahun 2008. FPI menolak pemeriksaan Komnas HAM terhadap Wiranto tentang keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Timor Timur.
        Melihat sejarah pembangunannya, FPI memang dan organisasi sejenis memang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku pelanggar HAM, para elit politik serta pemilik modal. Pembentukan organisasi-organisasi paramiliter di tahun 1998 atau yang dikenal sebagai PAM SWAKARSA, digunakan untuk membantu rezim neoliberal menghadapi aksi-aksi yang cukup marak ketika itu.
        Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, maka organisasi-organisasi paramiliter tersebut akan dengan mudah mencari calon-calon anggota dengan iming-iming mendapatkan uang secara mudah serta kekuasaan semu di tengah-tengah masyarakat karena
menebar teror ketakutan. Rezim neoliberal serta pemilik modal pun akan semakin kuat posisinya karena memanfaatkan perlindungan dari organisasi-organisasi para militer tersebut. Yang jelas dan terlihat
nyata adalah rakyat pekerja di Indonesia akan semakin terpecah belah dan dijauhkan dari kepentingan utamanya, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Organisasi-organisasi rakyat juga akan semakin
direpresi dan dibatasi ruang politiknya oleh rezim neoliberal dengan menggunakan jasa organisasi-organisasi paramiliter tersebut.
        Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap untuk
mendukung pembubaran FPI dengan program:

1.  Pengungkapan peran dan keterlibatan aparat negara, termasuk pimpinan jendral militer dan polisi, yang membangun FPI dan organisasi sejenisnya sebagai alat teror terhadap kebebasan sipil masyarakat.
2. Penghukuman pada para anggota FPI dan organisasi sejenisnya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
3. Penghukuman terhadap para pejabat dan aparat keamanan yang melakukan pembiaran dan dukungan terhadap aksi kekerasan dan intimidasi FPI dan organisasi sejenisnya.
4. Dukungan terhadap organisasi-organisasi masyarakat dan warga di seluruh Indonesia yang berani menolak tindak kekerasan, intimidasi, dan kegiatan-kegiatan anti kebebasan sipil yang dilakukan oleh FPI dan organisasi-organisasi paramiliter serupa.
5. Perlunya konsolidasi gerakan demokratik untuk segera menghentikan praktik intimidasi ala FPI dan organisasi sejenisnya.

Jakarta, 19 Pebruari 2012
Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)
Ketua Nasional Sekretaris Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf) ttd
(Rendro Prayogo)

Contact Persons:
Anwar
Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Irwansyah
– Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)
 

__,_._,___

"Kapitalisme Memanfaatkan Buruh"

‎​Apa sih POLITIK itu? ‎​

Seorang anak kecil bertanya pada ayahnya,"Ayah, dapatkah kau jelaskan apakah politik itu?

Ayah berkata,"Nak, aku akan menjelaskan seperti ini: Aku adalah pencari nafkah bagi keluarga, jadi sebutlah aku KAPITALISME.

Ibumu, dia adalah pengatur keuangan, sehingga kita sebut dia PEMERINTAH.

Kami disini untuk memenuhi kebutuhanmu sehingga kau kita sebut RAKYAT.

Bibi pembantu kita anggap sebagai BURUH.

Sekarang adikmu yang masih bayi, kita sebut dia MASA DEPAN.

Sekarang pikirkanlah hal ini dan pertimbangkanlah apakah ini masuk akal bagimu.

Anak tersebut masuk ke kamarnya dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan ayahnya.

Tengah malam, dia mendengar adiknya menangis, lalu dia bangun dan, memeriksanya, dan dia menemukan adiknya basah kuyup dan kotor karena adiknya, pipis dan buang air besar.

Anak itu lantas pergi ke kamar orang tuanya dan, melihat ibunya sedang tidur nyenyak dan mendengkur. Dia tak ingin membangunkan, ibunya, karenanya, ia pergi ke kamar pembantu. Pintunya terkunci, dan dia, mengintip dari lubang kunci dan melihat ayahnya sedang bercinta dengan si pembantu. Dia menyerah dan kembali ke kamarnya.

Pagi berikutnya, anak kecil itu berkata pada ayahnya, "Kurasa sekarang aku, mengerti apa itu politik.",

Ayah menjawab, "Bagus, Nak, ceritakan padaku pendapatmu tentang politik.",

Si anak segera menjawab, "Ketika KAPITALISME sedang memanfaatkan BURUH, PEMERINTAH tidur, RAKYAT hanya bisa menonton dan bingung melihat MASA DEPAN berada dalam kesulitan besar. X_X =)) =D :D
Horas Indonesia Powered by Telkomsel BlackBerry®