Cari Blog Ini

Senin, 30 November 2015

Tajuk Rencana: Jangan Terpikat Radikalisme (Kompas)

Dalam kunjungan ke Kenya, Uganda, dan Republik Afrika Tengah, Paus Fransiskus mengimbau anak-anak muda agar tidak terpikat radikalisme.

Paus menegaskan, dirinya tidak ingin anak-anak muda meninggalkan teman-teman, suku, dan negara mereka. Mereka meninggalkan kehidupannya untuk membunuh sesama manusia. "Yang harus kita lakukan untuk menghentikan orang muda dari perekrutan adalah dengan memberi mereka pendidikan dan pekerjaan. Jika anak muda tidak mempunyai pekerjaan, masa depan seperti apa yang menunggu mereka," ujar Paus.

Menurut Paus, di hadapan kita telah menanti bahaya sosial yang diakibatkan oleh sistem internasional yang tidak adil, yang tidak dipusatkan pada manusia, tetapi pada uang. Dalam kaitan itu pulalah Paus mengecam keras kelompok elite kaya Kenya yang terus-menerus menumpuk kekayaan dan mengabaikan orang-orang miskin.

Kita sangat setuju terhadap perkataan Paus, masa depan yang suram dapat menjadi lahan yang subur bagi radikalisme. Itu sebabnya, kita mendukung penegasan Paus akan pentingnya pendidikan dan jaminan mendapatkan pekerjaan bagi anak-anak muda agar terhindar dari radikalisme.

Selain meminta untuk tidak terpikat radikalisme, dalam kunjungannya ke tiga negara Afrika itu, Paus juga meminta masyarakat tidak terpikat oleh manisnya korupsi. Paus sengaja mendatangi daerah-daerah kumuh untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kaum miskin yang terpinggirkan. Dalam pidatonya, ia berkali-kali menyebutkan soal kemiskinan dan ketidakadilan.

Bahkan, Minggu, Paus mengambil risiko dengan mengunjungi Republik Afrika Tengah yang terbelah dua oleh konflik antara kelompok Muslim dan Kristen yang dipicu kudeta tahun 2013. Di ibu kota Republik Afrika Tengah, Bangui, Paus berharap pemilihan umum mendatang dapat berjalan secara damai dan memulai "Bab Baru" di negara itu. "Saya datang pertama kali ke negara ini sebagai peziarah perdamaian dan rasul pembawa harapan," ujarnya.

Ada banyak pesan baik yang dibawa Paus Fransiskus ke Kenya, Uganda, dan Republik Afrika Tengah, tetapi kita juga mengetahui bahwa perubahan di negara-negara itu tidak terjadi hanya dengan satu kali kunjungan. Diperlukan waktu lama untuk itu. Akan tetapi, kita yakin bahwa kunjungan itu akan diingat, apalagi Paus mengambil risiko yang besar untuk berkunjung ke sana. Kita berharap kunjungan Paus itu akan terus diingat, demikian juga dengan pesan-pesan baik yang dibawanya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Jangan Terpikat Radikalisme".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Air PAM Tidak Mengalir//Pengolahan Sampah//Debet Sepihak‎//Boneka Erotis (Surat Pembaca Kompas)

Air PAM Tidak Mengalir

Sudah lebih dari seminggu, air PAM di rumah orangtua saya di Perumahan Harapan Baru, Bekasi Barat, tidak menetes sedikit pun.

Hari Selasa (10/11), ibu saya menghubungi nomor kontak layanan gangguan PDAM. Operator telepon menanyakan alamat lengkap rumah kami dan mengatakan teknisi akan datang langsung ke rumah untuk mengatasi masalah. Namun, ditunggu-tunggu hingga dua hari, teknisi tak datang.

Hari Kamis (12/11), ibu saya menghubungi kembali nomor kontak layanan gangguan PDAM, dan operator kembali mengatakan untuk menunggu teknisi datang. Namun, sampai Sabtu (14/11), tetap tak ada teknisi datang.

Akhirnya ibu saya memutuskan datang langsung ke kantor PDAM Harapan Baru, Bekasi. Petugas di tempat itu mengatakan bahwa laporan kami belum masuk ke kantor PDAM Harapan Baru. Ia kemudian kembali menjanjikan bahwa teknisi akan datang hari itu juga.

Nyatanya, ditunggu sampai malam petugas tak kunjung datang. Saya tidak mengerti, apakah perusahaan sebesar PDAM tidak memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi?

Apakah perusahaan sebesar PDAM memang memiliki banyak masalah sehingga tenaga teknisi tidak mencukupi?

Yang pasti pelayanannya mengecewakan.

BAMBANG ADHI JATMIKO

Jl Belimbing 2 No 9 Perumahan Harapan Baru, Bekasi Barat

Pengolahan Sampah

Masalah sampah di DKI Jakarta masih memprihatinkan. Warga yang mendambakan kota bersih dan asri belum mendapatkannya.

Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum banyak diketahui warga, padahal sudah disosialisasikan melalui kantor kelurahan. Kewajiban warga sebagai penghasil sampah rumah tangga untuk memilah belum ditaati.

Sampah organik rumah tangga yang jumlahnya 60 persen jika diolah menjadi kompos secara individual atau komunal akan sangat mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA).

Sampah non-organik, 25 persen, bisa ditabung di Bank Sampah atau disedekahkan kepada pemulung. Tinggal sampah lain di luar kedua kategori yang perlu diangkut ke TPA.

Di rumah, saya sudah mempraktikkan pengomposan. Hasilnya untuk memupuk sayuran organik dan bunga-bunga indah. Saya mengajak warga DKI Jakarta untuk turut mengatasi masalah sampah ibu kota kita. Masalahnya bukan pilihan mau atau tidak, tetapi ini kewajiban.

SRI MURNIATI

Jalan Karang Asri II, Cilandak, Jakarta Selatan

Debet Sepihak

Saya pemegang polis asuransi AXA Mandiri 510-8383927 sejak tahun 2009. Tanggal 5 November 2015 saya ditelepon petugas AXA Mandiri, memberitahukan bahwa nilai tunai (saldo) polis saya turun terus dan sudah mencapai titik minimum.

Untuk mencegah lapse (polis mati/tidak aktif), saya disarankan untuk top up(menambah saldo). Ia menawari saya dengan cara debet rekening. Saya keberatan dan menolak karena belum mengetahui nilai tunai polis (saldo) dan kebutuhan minimum top up agar polis tidak mati.

Setelah mengetahui nilai tunai polis dan kebutuhan minimum tanggal 6 November 2015, saya membayar top upmelalui teller Bank Mandiri. Namun, pada 17 November 2015, tanpa persetujuan saya, baik lisan maupun tertulis, AXA Mandiri secara sepihak mendebet rekening saya sebesar Rp 73.881.000.

Saya memprotes lewat telepon ke AXA Mandiri, diterima oleh Saudari Lely dari layanan pelanggan. Ia menjelaskan bahwa saya memang telah melakukantop up pada 6 November 2015, tetapi uang yang didebet tidak dapat dikembalikan karena sudah masuk sistem.

Tindakan sepihak AXA Mandiri merugikan, dan rencana keuangan saya jadi berantakan.

KOENARTO

Srondol Bumi Indah Blok O, Banyumanik, Semarang

Boneka Erotis

Saat prihatin dengan berbagai kasus paedofilia, ada beberapa orang memakai kostum boneka bentuk bocah laki-laki dan perempuan meliuk-liukkan tubuh dengan gerakan tidak pantas, di beberapa tempat di Bekasi.

Mereka biasanya beroperasi siang sampai sore setiap hari di sekitar perempatan lampu merah daerah Caman dan Perempatan Kalimalang menuju ke arah tol JORR. Boneka perempuan menggunakan rok mini dan boneka laki-laki ada yang hanya menggunakan celana dalam. Mereka memasang musik untuk mengiringi dan meminta uang.

Mohon mereka ditertibkan karena dalam jangka panjang bisa mengundang perilaku paedofilia.

YENI SIAGIAN

Grand Galaxy City, Bekasi Selatan

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Presiden dan Rokok (HASBULLAH THABRANY)

Tidak jelas apakah Presiden Joko Widodo menyadari risiko masa depan dari investasi industri rokok sekarang. Sekembalinya Presiden Jokowi berkunjung ke Amerika bulan lalu, Sekretariat Negara dalam lamannya merilis komitmen investasi lebih dari 15 miliar dollar AS. Yang menarik adalah di situ termasuk investasi 1,9 miliar dollar AS (lebih dari Rp 25 triliun) Philip Morris, sebuah industri rokok.
DIDIE SW

Kini Philip Morris menguasai lebih dari 30 persen pangsa pasar rokok yang bernilai lebih dari Rp 300 triliun setahun. Sebelum keberangkatan Presiden, isu tentang itu sudah beredar. Para penggiat pengendali rokok melihat investasi Philip Morris akan menjadi beban biaya kesehatan dan kerusakan generasi muda masa depan. Kedekatan Istana dengan industri rokok sesungguhnya bukan hal baru. Di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto biasa membagikan dua kotak rokok kepada tamu atau undangan rapat di Istana. Dari semua presiden yang pernah memimpin negeri ini, hanya Presiden Habibie yang memiliki keberpihakan kendali rokok yang jelas.

Pemahaman risiko masa depan

Sesungguhnya pemimpin dunia telah memahami bahwa konsumsi rokok berisiko bagi kesehatan dan produktivitas bangsa di masa depan. Kerugian ekonomis konsumsi rokok berkali-kali lipat dari penerimaan cukai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis data di Indonesia paling sedikit 500 orang mati setiap hari akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Kementerian Kesehatan mengungkap kerugian ekonomis akibat rokok mencapai lebih dari Rp 370 triliun pada tahun 2012.  

Apakah investasi Philip Morris tak menambah kematian dan kerugian negara di masa depan? Tak mudah meyakinkan dan mewujudkan keyakinan menjadi kebijakan. Masalahnya, efek asap rokok tidak kasatmata dan tak masif seperti efek asap kebakaran hutan. Publik pun tak mudah merasakan dampak buruk asap rokok. Ada kekhawatiran bahwa investasi Philip Morris lebih banyak menguntungkan investor asing sekarang dan menyisakan risiko besar bangsa di kemudian hari.

Tidak jelas apakah Presiden Jokowi memahami masalah rokok dan risiko masa depan tersebut. Bisa jadi beliau memahami risiko di masa depan, tetapi beliau bersikap masa depan adalah urusan presiden nanti.  Urusan sekarang adalah mendapat investasi sesuai target.

Bisa jadi beliau tidak tahu-menahu tentang investasi Philip Morris ini, tetapi tim investasi dan tim industrilah yang memutuskan. Kementerian Perindustrian telah mengubah rencana produksi rokok dari 260 miliar batang di tahun 2015 menjadi hampir 400 miliar batang dan menargetkan produksi sampai 500 miliar batang. Jika produksi itu untuk dalam negeri, artinya setiap orang Indonesia, termasuk bayi baru lahir, harus dipengaruhi agar merokok sampai sekitar 2.000 batang rokok. Jika hal ini benar, tim investasi menjerumuskan Presiden.

Di lain pihak, Kementerian Kesehatan dan komitmen dunia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditandatangani Wapres Jusuf Kalla justru menargetkan penurunan konsumsi rokok.

Bisa jadi Presiden tahu dan sadar akan risiko masa depan, tetapi Presiden tak mampu mencari industri lain yang menyehatkan rakyat yang mau berinvestasi. Karena itu, pilihan berisiko diambil.  Jika hal ini benar, keberpihakan Presiden kepada rakyat banyak yang menjadi ikon dirinya merupakan kosmetik belaka.

Bisa jadi semua kebijakan ekonomi yang menyangkut konsumsi rokok lebih banyak dipengaruhi pemilik industri rokok besar. Dalam lima tahun terakhir, sekitar 1.000 industri rokok kecil sudah gulung tikar, tak mampu bersaing dengan industri besar. Bisa jadi, tim di kabinet ini berutang budi kepada industri rokok besar yang telah membantu memuluskan pemilu. Apa boleh buat, hal itu merupakan konsekuensi politik demokrasi.

Banyak lagi yang mungkin terjadi. Apakah pengambil keputusan memahami secara komprehensif masalah dan situasi rokok? Hanya para pelakulah yang mengetahui.

Lain dulu lain sekarang

Bisa jadi para pejabat merasa hanya meneruskan kebijakan masa lalu. Ketika Pak Harto membagi-bagikan rokok, dunia belum memiliki bukti luas tentang bahaya rokok. Dulu produksi dan penjualan daun ganja belum dilarang. Dulu di pesawat udara merokok dibolehkan. Dulu pemilik industri rokok adalah putra bangsa, kini hampir didominasi investor asing. Dulu di banyak negara maju merokok di dalam gedung tidak dilarang. Kini merokok di taman yang banyak anak-anak pun dilarang di negara maju. Dulu pemimpin agama menyatakan merokok makruh hukumnya. Kini Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemimpin agama di banyak negara Islam mengeluarkan fatwa haram merokok.

Masalah terbesar konsumsi rokok adalah dampak buruk yang terjadi secara perlahan/lamban. Kelambanan perubahan menjadi biang keladi rendahnya daya saing. Seekor katak yang diletakkan dalam air yang perlahan-lahan dipanaskan akan kehilangan kemampuan melompat. Masyarakat juga tidak menyadari bahaya rokok karena ketidakmampuannya mendeteksi bahaya yang terjadi secara lamban. Reaksi pemerintah dalam mengatasi asap kebakaran hutan relatif cepat karena masyarakat secara kasatmata merasakan bahayanya. Namun, reaksi pemerintah dan juga para ulama nahdliyin dalam menyikapi kerusakan akibat asap rokok sangat lamban. Reaksi buruh rokok industri kecil yang bangkrut dan reaksi petani tembakau merasa terancam lebih tampak. Pemerintah pun terjebak pada kebijakan reaktif, bukan kebijakan strategis.

Kontroversi kebijakan tentang rokok masih akan berlangsung cukup lama. Ketiadaan peta jalan pengendalian rokok yang komprehensif mengancam masa depan lebih dari 100 juta rakyat yang telah kecanduan atau terpaksa menghirup asap rokok secara pasif. Perempuan dan generasi muda dari kalangan ekonomi bawah dan berpendidikan rendah merupakan kelompok paling rentan. Pemerintah akan berani bersikap tegas jika terjadi tekanan publik yang kuat. Sayangnya, pemahaman, sikap, dan keberanian penduduk kelas menengah mewujudkan tekanan publik belum cukup kuat. 

Bagaimana nasib bangsa ke depan? Tergantung kejelian pemimpin sekarang melihat peluang dan risiko masa depan serta keberanian mereka berpihak kepada kepentingan masa depan rakyat banyak.

HASBULLAH THABRANY

CHAIR, CENTER FOR HEALTH ECONOMICS AND POLICY STUDIES UNIVERSITAS INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Presiden dan Rokok".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kekuasaan dan Godaan (M ALFAN ALFIAN)

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.
JITET

Abraham Lincoln

Kutipan dari salah satu presiden legendaris Amerika Serikat di atas lazim dikemukakan dalam pembicaraan tentang kekuasaan dan godaan.

Bahwa "semua orang tahan dengan kesengsaraan, tetapi apabila ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan". Lincoln menempatkan kekuasaan sebagai ujian, apakah pemegang kekuasaan berkarakter pemimpin sejati atau imitasi.

Sudah banyak "dalil kekuasaan" yang selaras dengan itu. Paling terkenal, barangkali, aksioma Lord Acton, "Kekuasaan cenderung diselewengkan oleh pemegangnya dan kekuasaan mutlak sudah pasti menyeleweng". Juga, misalnya, Al Ghazali yang menyitir kekuasaan itu memabukkan, pemegangnya baru sadar ketika kekuasaan sudah tidak lagi ada dalam genggaman.

Konflik kepentingan

Filsuf Immanuel Kant mengibaratkan bahwa dalam diri seorang politisi ada dua binatang: ular dan merpati (Thompson, 2001). Yang satu simbol kelicikan, yang satu lagi ketulusan. Godaan akan muncul setiap hari apabila seseorang punya jabatan politik atau kewenangan kekuasaan, apakah akan bertahan di posisi merpati atau membiarkan ular mencaploknya.

Politisi, seorang yang terpanggil berjuang di dunia politik untuk tujuan-tujuan kebaikan bersama-setidaknya demikian pandangan Aristotelian-memang lazim dihadapkan pada situasi dan pilihan-pilihan dilematis. Dilema politisi biasanya dikaitkan, terutama, dengan konteks kebijakan atau pengambilan keputusan. Pemimpin politik harus memutuskan, dan dengan begitu ia akan dinilai.

Yang juga paling sering diingatkan kepada mereka terkait konflik kepentingan pemegang kekuasaan, pemimpin politik, pengambil kebijakan tak bisa mengelak dari prinsip-prinsip profesionalitas dan aturan konstitusi demokratis. Politisi bisa datang dari mana saja, tetapi dalam konteks ini yang secara khusus banyak diingatkan ialah politisi berlatar belakang pengusaha. Sudah banyak ulasan yang menyinggung bahaya "dwifungsi penguasa-pengusaha". Tentu tidak hanya jenis "politisi pengusaha" yang rentan godaan konflik kepentingan, tetapi juga yang lain.

Empat dimensi kekuasaan

Sejak Robert H Dahl menggulirkan definisi mengenai kekuasaan, wacana tentangnya berkembang. Dahl menjelaskan, A memiliki kekuasaan atas B apabila A dapat memengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tak dikehendaki B. Dalam Concise Dictionary of Politics, McLean dan McMillan (2003) memperjelas bahwa A punya pengaruh atas pilihan dan tindakan B, selain A memiliki kapasitas menggerakkan pilihan dan langkah B, sekaligus dalam mengesampingkan perlawanan B. Hubungan A dan B adalah bagian dari suatu struktur sosial dan cenderung terus berlangsung.

Kekuasaan versi Dahl ini dikategorikan sebagai pandangan satu dimensi kekuasaan (one-dimensional view of power). Intinya, ia memfokuskan pengamatannya pada tingkah laku aktor politik dalam proses pengambilan keputusan terhadap berbagai isu kunci, yang memunculkan konflik aktual antar-kepentingan subyektif yang sifatnya bisa diamati. Kepentingan dilihat sebagai pilihan-pilihan kebijakan yang diungkapkan melalui partisipasi politik sehingga konflik kepentingan identik dengan konflik preferensi kebijakan.

Pandangan dua dimensi kekuasaan (two-dimensional view of power) yang dikemukakan Bachrach dan Baratz, melihat kekuasaan tidak sekadar melibatkan para pengambil keputusan, tetapi juga yang bukan pengambil keputusan. Lantas, pandangan tiga dimensi kekuasaan (three-dimensional power), sebagaimana disampaikan Lukes, melihat kekuasaan mungkin saja digunakan dalam situasi konflik potensial atau laten. Lukes berpendapat penggunaan kekuasaan adalah suatu fungsi dari kekuatan kolektif dan pengaturan sosial.

Selanjutnya, pandangan dimensi keempat kekuasaan (four-dimensional view of power), sebagaimana disampaikan Isaac dan Benton, melihat kekuasaan pada individu sebagai bagian dari produk lingkungan sosialnya. Karena itu, analisis kekuasaan dan kepentingan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial di mana aktor-aktor tersebut terlibat dan berpartisipasi. Kekuasaan dimiliki dan digunakan oleh masing-masing sebagai individu, tetapi oleh orang dalam kapasitasnya sebagai yang memiliki posisi dan peranan tertentu dalam masyarakatnya.

Pandangan-pandangan tersebut saling melengkapi. Kekuasaan itu, meminjam Daniel Dhakidae (2015), "Begitu nyata, sekaligus juga begitu misterius". Dimensi kekuasaan mengaitkannya dengan kebijakan dan tanggung jawab sosial. Apakah kekuasaan itu tampak atau misterius, kalau sudah menyangkut kebijakan, urusannya publik dirugikan atau tidak baik jangka pendek atau panjang.

Amanat dan deliberasi

Moralitas kekuasaan selalu terkait tanggung jawab sosial. Para pejabat politik hakikatnya pelayan pemberi amanat rakyat. Mereka pelayan rakyat. Pemimpin politik harus peka dan tidak perlu menuding pengkritiknya sebagai membela "rakyat yang mana". Lebih baik justru menyikapi kritik apa pun secara bijak dan introspektif. Yang dikedepankan semestinya disiplin demokrasi deliberatif, mengingat deliberasi (permusyawaratan) dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Argumentasi itu disampaikan Held (2007) karena adanya pertukaran informasi dan wawasan, meningkatkan kemampuan pemahaman masalah. Selain itu, ia memetakan kepentingan pribadi atau kelompok sekaligus berorientasi kepentingan bersama, dan mengganti "bahasa kepentingan" dengan "bahasa rasionalitas".

Ketika pemimpin politik meninggalkan "nalar publik" dan sibuk berselancar pada urusan menyerempet-nyerempet bahaya (vivere pericoloso) konflik kepentingan, maka ibarat tupai: sepandai-pandai ia melompat, suatu saat akan gagal juga. Dan, nasihat Lincoln pun bisa kita tambah, "Godaan datang setiap saat, maka wahai 'pemegang kekuasaan', waspadalah."

M ALFAN ALFIAN

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2015, di halaman 7 dengan judul "Kekuasaan dan Godaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pemuda dan Bangsa Pesimistis (RADHAR PANCA DAHANA)

Selain mengesankan, secara substansial saya menyetujui pandangan yang ditulis Dr Boediono tentang "Manusia dan Bangsa" (Kompas, 13 November 2015) yang sekaligus mengafirmasi kecendekiawanan dan visi kenegarawanan mantan wakil presiden itu, melebihi spesialisasi ilmu yang melekat padanya.

Pada inti dan pada akhirnya, proses apa pun yang berada dalam ruang kebudayaan, termasuk pembangunan sebuah bangsa/negeri, adalah menghasilkan manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi hingga tingkat optimum potensi keilahiannya sehingga ia memiliki keluhuran dan kemuliaan sebagaimana ia harusnya ada (dan diciptakan).

Meskipun demikian, sejarah modern (terlebih pascamodern) negara-negara dunia. Realitas global mutakhir seperti menawarkan hanya satu kategori masalah, dalam jumlah tak terhitung, hari ke hari, dan datang tiada henti: kritis atau emergensial. Tidak ada pemimpin negara di atas muka bumi ini yang memiliki cukup waktu untuk mengendapkan atau mengontemplasi semua masalah, untuk mendapatkan substansi atau proyeksi futuristik, misalnya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali: penyikapan atau tindakan yang pragmatis, sebagian bahkan oportunistis. Seorang menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo mengekspresikan situasi tersebut sebagai "perang setiap hari" di seputaran kamar-kamar kerja Istana Merdeka. Kamar-kamar di mana negosiasi dan diplomasi pragmatis-dan oportunistis-terjadi antara pemerintah dan pihak "lain".

Bagaimana dalam situasi semacam itu, problem dasar yang diungkap Boediono dapat memperoleh perhatian yang cukup memadai? Sementara pembangunan manusia, sebagaimana pengembangan kebudayaan, sesungguhnya-kita, termasuk kalangan pemerintah-menyadari adalah fundamen terpenting dalam semua proses pembangunan. Apabila menuruti logika Boediono, sampai hari ini (bahkan sejak masa Orde Lama), pembangunan lebih bersifatinstitutional heavy ketimbang human heavy. Satu sifat atau karakter yang tidak hanya kerap terjebak dalam proforma dan retorika, tetapi juga pemanfaatan ukuran statistikal yang sangat materialistis, mengabaikan betapa di dalam "materi" sebuah bangsa terdapat ruh atau jiwa yang tak mungkin kita biarkan terdegradasi sehingga membuat pencapaian material (institusional) apa pun jadi hampa.

Itulah yang terjadi, misalnya dalam penanganan asap dan kebakaran di kawasan gambut yang merongrong bukan hanya ekonomi, kesehatan, politik, keamanan, tetapi bahkan hingga kedaulatan negara. Pelbagai program kebijakan cepat yang dihasilkan, lagi-lagi berbasis pendekatan kritis dan kedaruratan, melulu diambil dengan pertimbangan yang 90 persen bersifat teknis, teknologis, dan administratif. Padahal, seperti dinyatakan oleh PBB dan Kementerian LHK sendiri, 90 persen penyebab kebakaran sebagai induk dari masalah adalah manusia. Akan tetapi, mengapa justru persoalan manusia ini agak diabaikan, dengan tidak tampaknya program kuat dalam mengubah cara berpikir, cara bertindak, hingga persoalan adat, tradisi hingga budaya yang melekat pada manusia tersebut?

Sudah begitu lama, terlalu lama, kita meninggalkan core dari kerja pembangunan kita, dari proses pembudayaan kita sebagai bangsa, yakni manusia.

Pertanyaan eksistensial

Sehebat atau sesempurna apa pun regulasi dan institusi diciptakan dalam tata kehidupan bernegara dan berbangsa, akan tetap sia-sia jika manusia pembuat dan pelakunya tak cukup beradab/berbudaya sehingga dengan mudah memelintir, memanipulasi dan mengkhianati keluhuran dari kehebatan itu. Trisila Soekarno, tak akan pernah mencapai hasil paripurnanya (berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi) tanpa didului atau diiringi sukses dimensi ketiganya, "kepribadian yang berkebudayaan". Seperti contoh "pemberantasan korupsi" yang diperjuangkan institusi hebat, seperti KPK, tak akan pernah mendapatkan hasil signifikan, bahkan hanya untuk potongan kecil puncak piramida sosial yang ditempati kaum elite, jika programnya lebih berat pada penindakan dan pencegahan pragmatis, bukan pada perubahan sikap mental dan perilaku manusianya.

Maka bila, sekali lagi bila, kita bersama mampu memafhumi dan sepakat dengan eksplanasi tentang manusia di atas, setidaknya ada tiga prakondisi atau semacam "rukun" yang wajib dikerjakan untuk memulai pembangunan kebudayaan (manusia) secara sungguh-sungguh (hal-hal yang justru dalam hemat saya belum atau selalu gagal kita lakukan selama ini). Pertama, dan ini problem paling mendasar kita, mengomprehensi dan mengonstitusi kenyataan eksistensial dan mutakhir dari diri kita sendiri, "manusia Indonesia". Komprehensi di sini, saya maksudkan, lebih dari sebagai sebuah pemahaman yang (umumnya akademis dan) cenderung bersifat spesifik, uni-dimensional, atau bahkan sektarian, tetapi pada pengertian yang holistik (multidimensional) tentang kenyataan kemanusiaan itu.

Menjadi kesulitan luar biasa ketika siapa pun bertanya pada kita, "siapakah Anda?". Siapa, atau apakah aku? Hampir tidak ada perangkat rasional yang kita anggap cukup adekuat dan komprehensif untuk menciptakan jawaban. Pertanyaan eksistensial ini tentu saja sangat mendasar. Namun, bagaimana ia bisa dijawab, saat jangankan terma besar "Indonesia", bahkan identitas primordial yang melekat dalam DNA kultural kita pun sudah tidak mampu kita mengenali. Apa itu "Jawa", "Sunda", "Minang", "Flores" dan sebagainya, sudah tidak kita pahami wadag maupun esensinya. Wong jowo ilang jawane, demikian salah satu ekspresi lokal mengungkapkannya. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu pada manusia jika kita tidak mengenalinya?

Bagaimana sebuah regulasi, institusi ditegakkan dan program-program dijalankan demi kemaslahatan manusia, tetapi kita sungguh-sungguh tidak mengenali subyek dari itu semua? Bagaimana seseorang memimpin, apa pun, jika ia tidak paham apa atau siapa yang dipimpinnya? Benarkah dengan kebutaan komprehensi semacam itu, negara ini melangsungkan hidupnya selama 70 tahun?

Kedua, dan ketiga tak dapat saya sebutkan di sini karena kedua "rukun" itu hanya dapat dilakukan ketika yang pertama dapat kita selesaikan dengan saksama. Dalam arti lain, upaya membangun, mengubah atau melakukan "revolusi diri" manusia tak akan mungkin terjadi, ketika pihak yang memiliki obligasi tak mampu menuntaskan "rukun" pertama tadi.

Bangsa pesimistis

Saya mulai dengan subyek apa yang disebut dengan "manusia/generasi muda Indonesia". Bukan saja karena dalam berbagai uji coba saya di banyak kota dan lembaga menemukan kenyataan mereka benar-benar blank bahkan frustrasi hanya untuk mendapatkan cara menciptakan jawaban dari pertanyaan di atas. Tapi juga, tentu, pada generasi inilah perubahan manusia kita arahkan sebagai target utama, tanpa menafikan betapa pentingnya kalangan senior bahkan anak-anak dijadikan sebagai target karena pada titik tertentu mereka juga mengambil peran signifikan.

Generasi muda, mereka yang secara sosiologis tergolong generasi Y dan Z, harus jujur kita akui, jika tidak merupakan produk dari the lost generation, yang tak lain adalah generasi X-seperti penulis sendiri-bisa dikatakan sebagai alien dalam kehidupan umum kita bermasyarakat dan berbangsa yang notabene masih dipepati oleh tradisionalisme bahkan ortodoksi yang dibumbui sedikit retorika modernitas (baca: saintifis dan teknologis) yang sebenarnya masih terasa asing bagi peri kehidupan kita yang ambigu dan paradoksal ini. Mereka menjadi alien, ketika kita mengalami kesukaran besar memahami mereka di saat kita masih melihat mereka dengan ukuran-ukuran dan visi atau kosmologi tradisional kita. Pada saat kita sendiri termangu dan tak berdaya, menyaksikan diri kita sendiri menjadi kurban dari (semua produk) zaman, yang perlahan atau cepat mengubah diri kita tanpa kita mampu berbuat apa-apa, terlebih melakukan hal sebaliknya.

Semua produk peradaban atau zaman, dengan budaya yang menguntit atau mengiringinya, datang pada kita bukan untuk kita kuasai, tetapi justru menguasai kita. Sadar atau tidak kita hidup, atau merasa hidup, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada semua itu (jadi pegawai/buruh/eksekutif, busana, gaya hidup, alat angkut, media massa, hingga gawai-gawai elektronis yang menenggelamkan bahkan seluruh kesadaran kita).

Di titik inilah saya menganggap bangsa kita berada pada état atau kondisi yang pesimistis, bahkan dalam beberapa ukuran: apatis. Sebuah kondisi di mana seseorang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menentukan dirinya sendiri, kecuali ia ditentukan oleh hal lain. Hal itu disebabkan kenyataan ia tak merasa berkapasitas lagi mengomprehensi apa yang ada (dan terjadi) dalam dirinya.

Sebuah adab (dan budaya) yang karena begitu kompleks, bahkan kaotis sehingga kita gelap tidak mengenalinya, merasa asing bahkan tercekam atau cemas terhadapnya. Lalu kalah, akhirnya menyerah. Dalam situasi umum itulah, generasi muda kita berjuang menemukan dan menentukan dirinya. Menggauli zaman secara dekat, mencoba menguasai semua perangkat dan produknya, berusaha menciptakan sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan dirinya. Di sinilah poinnya: kita tak tahu dan paham apa yang terjadi dalam generasi itu, ketika kita masih menggunakan standar usang dalam dunia pendidikan, keilmuan, tradisi, negara bahkan agama kita.

Bahwa generasi muda sudah meninggalkan kita jauh. Tidak lagi, antara lain, menggunakan semua acuan konservatif yang masih menjadi kapstok mental-intelektual kita. Menganggap diri mereka yatim piatu dan mencari orangtua kultural baru mereka lalu membuat kita putus asa karena kita gagal dan jatuh sebagai pecundang lengkap dengan baju kebesaran dan kecongkakan kita sebagai pejabat negara, orangtua kaya, ustaz lihai, atau tetua adat yang tetap rajin berilusi masih mengenali dan menguasai mereka. Bagaimana kemudian kita hendak mengubah mereka, bahkan untuk mendekatinya pun kita tak punya kendaraan untuk menjangkaunya? Apa guna pendidikan dan semua institusi negara yang dibuat untuk mereka? Apa guna mereka menghabiskan uang rakyat (bahkan ratusan triliun) untuk sesuatu yang nyata sia-sia.

Pembangunan manusia, sejatinya-sekali lagi-inti dari semua kerja dan tujuan kita berbangsa, di semua sektornya. Tak hanya pada sektor yang-menurut kita-berkait langsung, tetapi juga sektor perdagangan, industri, pedesaan, pertanian, hingga urusan dalam dan luar negeri, bahkan pertahanan hingga intelijen. Bahkan, mungkin dia tak butuh institusi tersendiri, terlebih jika aparatusnya terlalu congkak dan invalid dalam memahami subyek pekerjaannya.

RADHAR PANCA DAHANA

Budayawan

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Pemuda dan Bangsa Pesimistis".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Powered By Blogger