JAKARTA - Elite Partai Demokrat (PD) dinilai berbohong karena selama ini menyatakan kepada publik bahwa Nazaruddin sakit dan berada di Singapura. Padahal, pihak otoritas Singapura menyatakan, yang bersangkutan sudah lama tidak berada di sana.
"Kebohongan publik, baik yang dilakukan elite politik Partai Demokrat dan beberapa pejabat publik, karena (mereka) mencoba mengatakan dia (Nazaruddin-red) di Singapura," kata Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), AAGN Ari Dwipayana kepada SH, Selasa (5/7) malam.
Selama ini, sejumlah politikus PD berupaya meyakini publik bahwa Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD itu, tengah menjalani perawatan karena mengidap sakit jantung di Singapura.
Oleh karena dikatakan sakit, Nazaruddin tercatat beberapa kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Jakarta dalam sejumlah kasus suap dan korupsi di beberapa kementerian. Nazaruddin saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka.
Ari mengatakan, sangat sulit menilai otoritas Singapura berbohong karena menyatakan buron interpol asal Indonesia Nazaruddin tidak lagi berada di Singapura. "Tidak ada kepentingan sama sekali," ujarnya.
Keberadaan Nazaruddin yang sebenarnya, lanjut dia, seharusnya diketahui aparat, seperti imigrasi, kepolisian, dan intelijen, dengan cara mendeteksi dokumen perjalanan milik Nazaruddin. Terlebih setelah ada perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk menangkap Nazaruddin, seharusnya aparat memiliki sistem peringatan dini untuk mendeteksi gerak Nazaruddin.
Menurut dia, bohong jika aparat atau politikus PD mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan Nazaruddin yang sebenarnya. "Ada konspirasi (menyembunyikan-red) atau memang tidak mampu mendeteksi," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto yang dihubungi SH, Selasa malam, dan ditanya apakah laporan kepolisian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Intelijen yang diperintahkan untuk mendeteksi dan menangkap Nazaruddin sependapat dengan pernyataan otoritas Singapura yang menyatakan bahwa Nazaruddin tidak berada di sana, Djoko tidak menjawab tegas.
Dia hanya mengatakan, semua informasi terkait Nazaruddin pasti sudah diperoleh pihak kepolisian, Kemenlu, dan Badan Intelijen yang diperintah untuk mendeteksi dan menangkap Nazaruddin. Saat ditanya keberadaan Nazaruddin sebenarnya, Djoko meminta SH agar menanyakan ke kepolisian, Kemenlu, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nazaruddin pergi ke Singapura sejak 23 Mei 2011, lebih cepat satu hari ketimbang surat cekal yang dikeluarkan KPK. Dia berangkat bersama istrinya, Nenang Sri Wahyuni. Pada 30 Juni 2011, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang. Sebelumnya pada 3 Juni 2011 Tim Demokrat yang terdiri dari Ketua Fraksi M Jafar Hafsah, Jhonny Allen, dan Sutan Bhatoegana menemui Nazaruddin di Singapura.
Pada 1 Juli 2011, presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membantu KPK membawa pulang Nazaruddin. Pada Selasa, Kemenlu Singapura dalam siaran persnya menegaskan Nazaruddin tidak ada di Singapura sejak dinyatakan sebagai tersangka.
Bola Liar
Pengamat Sosial Politik dari UGM Ari Sujito mengatakan, ketidakseriusan penanganan kasus Nazaruddin oleh negara dan pemerintah akan meruntuhkan sistem demokrasi di masa depan. Ini karena semakin menurunkan kepercayaan rakyat pemilih pada partai-partai politik, DPR, dan pemerintah.
"Dalam kepala rakyat pemilih, skandal Nazaruddin merupakan drama dagelan yang memuakkan. Tingkat kebencian rakyat pada partai-partai, DPR, dan pemerintah semakin meningkat, memupus kepercayaan pada demokrasi liberal saat ini," katanya.
Anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo membenarkan bahwa saat ini ada gerakan-gerakan deparpolisasi dan deparlementarisasi yang mendapatkan dukungan cukup luas dari masyarakat secara nasional. "Golkar berupaya mendesak pemerintah dan penegak hukum tidak hanya melakukan politik pencitraan, karena justru meningkatkan ketidakpercayaan publik pada sistem demokrasi saaat ini," tegasnya.
Guru Besar Politik Universitas Indonesia Iberamsjah melihat bahwa kasus Nazaruddin ini sebagai drama komedi. Menurut dia, KPK seharusnya sudah menahan saja Nazaruddin dari awal, tidak perlu menunggu waktu. Hal ini menunjukkan ada negosiasi politik di antara pemimpin KPK dan politikus PD.
"Memang ini drama yang penuh kelucuan dan memalukan. Kenapa tidak dari awal KPK langsung bikin dia menjadi tersangka dan ditahan. Karena dia Bendahara Demokrat, kemungkinan besar dia memang dilindungi. Ternyata ada negosiasi politik di sana," kata Iberamsjah kepada SH, Rabu (6/7).
Menurut dia, gerak Nazaruddin sekarang sudah seperti bola liar. Bahkan PD terkesan tidak menyangka bahwa Nazaruddin bisa seberani ini. Perlindungan yang selama ini dilakukan PD menjadi senjata makan tuan.
Sementara itu, catatan yang menyatakan bahwa Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menerima sejumlah dana dari Nazaruddin ternyata bukanlah hal baru, sebab Ito mengaku, dirinya pernah ditanyai KPK terkait catatan tersebut.
"Saya bukan klarifikasi tetapi saya memang pernah ditanyakan soal catatan. Tetapi kan catatan itu perlu dibuktikan kebenarannya," katanya di Jakarta, Selasa siang.
Menurut dia, catatan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, sebab hingga saat ini KPK belum bergerak melakukan penyelidikan.
Dalam sebuah penggeledahan oleh penyidik KPK di kantor Nazaruddin, ditemukan catatan aliran dana US$ 50.000 ke Ito. Diduga dana itu sebagai kompensasi pengambilalihan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dari KPK ke Polri. Kasus korupsi Kementerian Kesehatan ini sendiri saat ini terus disidik Polri dan sudah ada yang menjadi tersangka. (Lili Sunardi/Diamanty Meiliana/Web Warouw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar