Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa pihaknya telah membuka posko pengaduan TPP ini di 29 daerah di Indonesia dari tanggal 2 Oktober hingga 3 November lalu. Dari hasil yang diperoleh, ada lima hal yang terus dikeluhkan oleh para guru.
"Hasil kajian menunjukkan pola dan modus yang sama dalam pendistribusian TPP. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil kajian kami tahun lalu," kata Retno saat jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (6/11/2012).
Masalah pertama yang dikeluhkan oleh guru adalah dana TPP ini kerap terlambat turun. Semestinya, para guru ini menerima tunjangan ini rutin tiap tiga bulan sekali. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang tak kunjung mendapat tunjangan sejak masuk triwulan kedua yang artinya selama enam bulan guru tersebut tak menerima haknya.
"Ini terjadi di 14 daerah termasuk Jakarta. Untuk triwulan ketiga, harusnya dibayarkan Oktober lalu tapi kenyataannya banyak yang belum menerima, bahkan ada yang dari triwulan kedua belum juga dibayarkan," jelas Retno.
Masalah kedua adalah pembayaran TPP yang tidak sesuai jumlahnya. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan jadwal yang ditentukan, para guru berhak atas TPP selama sembilan bulan kerja. Namun pada praktiknya, sebagian besar guru baru menerima TPP untuk lima sampai dengan tujuh bulan saja.
Selanjutnya, masalah ketiga adalah pungutan liar yang ditujukan pada para guru yang belum mendapatkan TPP. Untuk kasus pungutan liar ini, umumnya menimpa para guru yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah pungutannya sendiri bervariasi yaitu antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 per penerimaan.
Masalah keempat adalah adanya intimidasi dari birokrasi pendidikan terhadap para guru yang menanyakan keterlambatan pembayaran TPP. Hal ini terjadi di Payakumbuh Sumatera Barat. Lantaran hal ini, guru-guru tersebut dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan.
Masalah terakhir yang masih menghantui penyaluran TPP ini adalah tidak ada kejelasan jumlah yang semestinya diterima oleh para guru didasarkan pada gaji pokok masing-masing guru. Ia memberi contoh pada seorang guru dengan gaji pokok Rp 3.000.000, tidak ada jumlah pasti tunjangan yang diterimanya.
"Jadi jumlahnya berubah-ubah. Ini membingungkan karena kalau dicocokkan dengan gaji pokok kok nggak ketemu. Kejadian seperti ini terjadi di 17 daerah," tandasnya.
(Kompas.com)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar