Debat itu dipicu oleh bocornya dua program rahasia Pemerintah AS untuk memantau panggilan telepon dan penggunaan internet ke masyarakat luas. Adalah surat kabar Inggris, The Guardian, Rabu, mengungkap dokumen rahasia sebuah pengadilan di AS. Isinya, Pengadilan Pengawasan Intelijen Luar Negeri AS memerintahkan perusahaan telekomunikasi Verizon untuk menyerahkan data panggilan telepon para pelanggannya.
Esoknya, surat kabar The Guardian dan The Washington Post melaporkan bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah mengakses sembilan perusahaan besar internet di AS. Program dengan nama sandi PRISM itu dikabarkan telah mengakses server Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL, Skype, dan Youtube.
Wajar jika kemudian warga marah karena privasi mereka diganggu. Di negara-negara Barat, terutama AS, privasi sangat dijunjung tinggi. Dan, atas nama kewajiban melindungi warga negara dari aksi terorisme, negara mengobrak-abrik privasi warga negaranya. Apalagi, pada hari yang sama, surat kabar The Wall Street Journal memuat laporan yang menyebutkan perintah pengadilan itu juga menjuju perusahaan telepon AT&T Inc dan Sprint Nextel Corp. Di luar itu, NSA juga memiliki rekaman catatan kartu kredit.
Tidak heran jika para pembela hak-hak sipil di Amerika Serikat langsung bereaksi keras. "Pengungkapan ini mengingatkan kita bahwa Kongres telah memberikan kekuasaan terlalu besar kepada pihak eksekutif untuk melanggar privasi individual, dan bahwa perangkat pelindung hak-hak sipil yang ada sangat tidak memadai," ujar Jameel Jaffer, Deputi Direktur Legal Serikat Hak-hak Sipil AS (ACLU).
Inti persoalannya, privasi warga negara itu penting dan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari aksi teroris juga penting. Jalan keluarnya adalah mencari keseimbangan dari kedua hal yang sama-sama penting itu.
Artinya, jika memang diperlukan, negara boleh saja mengakses panggilan telepon dan penggunaan internet individu asalkan akses itu hanya dibatasi pada orang-orang yang memang dicurigai dan dilakukan dengan perintah pengadilan. Beberapa tokoh komite intelijen Kongres menegaskan, program rahasia itu legal, dijalankan di bawah pengawasan pengadilan dan Kongres, serta dilakukan dalam cakupan terbatas.
Kata dalam cakupan terbatas menjadi kata kunci. Sebab, negara tidak boleh dibiarkan mengakses panggilan telepon dan penggunaan internet semua warga. Oleh karena privasi pun harus dijaga.
(Tajuk Rencana Kompas 10 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar