Pengumuman harga baru BBM empat hari sejak Rapat Paripurna DPR menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 itu melegakan karena mengakhiri ketidakpastian panjang yang mengundang berbagai dampak tak diinginkan.
Seperti telah diduga, harga pangan segera naik menyusul beberapa kali kenaikan sejak awal tahun. Tarif angkutan umum pun ikut menyesuaikan tanpa menunggu keputusan pemerintah tentang tarif baru.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan di dalam tweet-nya, menaikkan harga BBM adalah keputusan pahit yang terpaksa diambil pemerintah.
Pesan Presiden menyiratkan, kita bersama diminta menanggung kepahitan akibat keputusan itu. Pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman lebih banyak dari jumlah orang miskin yang dicatat Badan Pusat Statistik sebesar 28,59 juta orang. Beras disediakan bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta rumah tangga.
Tentu, kepahitan dirasakan tidak sama oleh tiap orang. Masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap, tetapi tidak tergolong miskin, serta pekerja sektor informal paling merasakan dampak kenaikan harga BBM.
Agar isi pesan Presiden dapat diterima rakyat, harus ada keteladanan dari para pemimpin dalam kehidupan bernegara dan kehidupan pribadi.
Di dalam masyarakat demokratis, kepercayaan dan rasa hormat rakyat hanya akan diperoleh melalui perbuatan nyata para pemimpin, dan bukan dipaksakan dari atas.
Dalam kehidupan pribadi, pemimpin seyogianya menahan diri untuk tidak pamer kekuasaan dan kemewahan melalui gaya hidup. Indeks gini menyatakan, ketimpangan kesejahteraan kita saat ini besarnya 0,41. Hal itu menunjukkan ketimpangan terbesar sejak kita merdeka.
Dalam kehidupan bernegara, rakyat menuntut langkah konkret pemerintah mengurangi kesulitan hidup mereka. Artinya, harus segera ada langkah nyata meningkatkan pasokan pangan dan mendorong produksinya di dalam negeri, serta mengendalikan biaya transportasi tanpa merugikan pengelolaan transportasi umum.
Tantangan pemerintah lebih dari sekadar memberi BLSM, yaitu menyediakan lapangan kerja berkualitas. Sektor yang banyak menyerap lapangan kerja harus menjadi prioritas sehingga pertumbuhan ekonomi 1 persen memberi lebih dari 200.000 lapangan kerja seperti dijanjikan saat ini. Korupsi yang berkelindan dengan perilaku memburu rente ekonomi harus diberantas tuntas.
Hanya dengan keteladanan tulus, pemerintah memiliki peluang mendapatkan kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya adalah modal sosial yang akan menggerakkan pembangunan berkelanjutan.
(Tajuk Rencana Kompas cetak, 24 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar