Ironi Cabai Rawit (Toto Subandriyo)

Oleh: Toto Subandriyo 

Sungguh ironis, ketika negara-negara lain di dunia sudah berpikir bagaimana cara menginjakkan kaki di Bulan dan planet lainnya, negara dan bangsa Indonesia masih terus berkutat pada masalah yang sangat elementer. Berkutat pada masalah penyediaan pangan bagi rakyat, berkutat pada masalah isi perut dan kebutuhan faali, seperti cabai rawit.

Beberapa hari terakhir, secara kasatmata kita kembali menyaksikan para petinggi negeri ini kedodoran mengatasi permasalahan meroketnya harga berbagai kebutuhan pangan. Mulai dari telur ayam, daging sapi, daging ayam, bawang merah, hingga cabai rawit. Meroketnya harga pangan tersebut memicu lonjakan angka inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

Sebenarnya pangkal masalah terletak pada kesiapan stok dan kelancaran distribusi. Masalahnya, pemerintah tak pernah sigap mengantisipasi kondisi seperti ini. Produksi komoditas pangan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat. Di sisi lain, upaya impor komoditas pangan tak terencana dengan baik sehingga saat gejolak harga pasar sudah memasuki stadium empat (akut), barangnya baru tiba.

Padahal, semua tahu bulan puasa adalah siklus tahunan yang sudah pasti kapan tiba. Bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan di tingkat kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab mengamankan produksi, logistik, dan saluran distribusi. Mereka telah lalai menjalankan tugasnya dan tak pernah mengambil pelajaran dari fenomena yang selalu terjadi tiap menjelang puasa dan Lebaran.

Anomali iklim

Gejolak harga pangan kali ini kondisinya lebih kompleks. Ia merupakan resultante dari berbagai faktor, di antaranya anomali iklim yang belum sepenuhnya dapat diadaptasi oleh petani, adanya ekspekstasi kenaikan harga akibat sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta faktor rutinitas menjelang datangnya bulan puasa dan Lebaran.

Selain mengacaukan sistem budidaya, anomali iklim juga memicu eksplosi serangan hama dan penyakit tanaman. Beberapa waktu lalu, organisme pengganggu tanaman, seperti wereng batang cokelat, penyakit antraknosa, dan penyakit karena jamur menyerang padi dan sayur-sayuran di beberapa sentra produksi sehingga terjadi gagal panen.

Ekspektasi kenaikan harga terjadi karena dalam waktu hampir bersamaan pemerintah mewacanakan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik, serta kenaikan harga elpiji 12 kilogram dan 50 kilogram. Belakangan kebijakan terakhir ini tidak jadi dilakukan oleh pemerintah.

Celakanya, kenaikan harga berbagai kebutuhan pangan kali ini tidak serta-merta diikuti kenaikan upah riil petani, buruh bangunan, dan pekerja informal lainnya. Penderitaan kelompok masyarakat miskin ini jadi makin sempurna ketika harus menghadapi kenyataan bahwa biaya hidup sehari-hari lainnya, seperti biaya kesehatan dan biaya transportasi, juga terdongkrak naik.

Meski semua berubah di negeri ini, sikap pemerintah dalam menghadapi permasalahan pangan tak pernah berubah. Pemerintah selalu bertindak reaktif dalam menyikapi gejolak pasar. Instrumen operasi pasar selalu dijadikan senjata pamungkas untuk memadamkan kebakaran. Tidak terlihat langkah dan kebijakan solutif dalam jangka panjang untuk menciptakan ketahanan pangan yang kokoh.

Sejatinya gonjang-ganjing harga pangan ini tidak perlu terjadi jika pemerintah punya komitmen kuat untuk memperkuat stok dan memperlancar saluran distribusi. Gejolak harga cabai rawit dan bawang merah tidak perlu terjadi jika budidaya tanaman sayuran tersebut terjadwal dengan baik sehingga saat bulan puasa dan Lebaran terjadi panen yang cukup.

Di luar musim

Antisipasi seperti inilah yang selalu dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam menghadapi perayaan hari besar nasional dan keagamaan, seperti Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Beberapa bulan sebelum perayaan hari besar tersebut tiba, utusan dari Bina Graha sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan daerah-daerah sentra produksi sayuran, seperti Brebes, Tegal, Nganjuk, dan Wonosobo.

Kala itu miliaran rupiah dana Departemen Pertanian bersumber dari APBN dikucurkan ke daerah untuk membantu kelompok tani. Dana digunakan untuk modal budidaya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit di luar musim (off season), serta dirancang agar panen terjadi menjelang dan selama bulan puasa/Lebaran. Meski ditinjau dari ilmu agronomi cara ini sangat berisiko gagal panen, dengan kawalan intensif dari petugas teknis pertanian, kegagalan itu dapat terhindarkan.

Pemerintah kala itu juga gencar memasyarakatkan teknologi tepat guna berupa budidaya tanaman buah dan sayuran dalam pot (tabusalampot), budidaya vertikal (vertikultur), budidaya hidroponik, serta kebun atap (roof garden). Pada lahan yang terbatas semua rumah tangga dapat menanam sayuran, seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, dengan stimulan benih unggul dari dinas pertanian setempat. Cara-cara seperti itu ternyata sangat ampuh meredam gejolak harga sayuran menjelang bulan puasa dan Lebaran.

Upaya lain yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Ke depan, kemacetan parah di jalur pantai utara Pulau Jawa tidak boleh lagi terjadi karena akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, tata niaga bahan pokok perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak memicu tindakan spekulasi, seperti penimbunan dan pengoplosan. Bagi mereka yang mengail di air keruh, melakukan penimbunan dan pengoplosan harus dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan hukum.

Satu hal lagi yang penting yang perlu dilakukan adalah upaya penguatan cadangan pangan nasional di berbagai tingkatan. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memiliki stok pangan sendiri di wilayah masing-masing. Untuk itu mereka dapat bekerja sama dengan Perum Bulog/Dolog di wilayah masing-masing yang telah berpengalaman dalam manajemen stok pangan

Toto Subandriyo, Pemerhati Masalah Sosial- Ekonomi, Alumnus IPB dan Magister Manajemen Unsoed

(Kompas cetak, 25 jULI 2013)