Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta hingga Minggu (19/1) mencatat, hampir 44.000 orang mengungsi akibat banjir. Setidaknya tujuh orang meninggal karena sakit, tenggelam karena terpeleset atau terjatuh, hingga tersetrum.
Banjir juga merendam Manado, Makassar, beberapa lokasi di pantai utara Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain. Kerugian materi diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Banjir telah merusak bangunan dan infrastruktur, sekaligus menurunkan produktivitas nasional. Warga menderita sakit, pekerja tak dapat berangkat ke tempat kerja, dan pelajar tak dapat bersekolah. Banjir menghambat kelancaran distribusi barang kebutuhan sehari-hari hingga ekspor.
Banjir juga menimbulkan masalah kejiwaan, seperti rasa tidak aman, cemas, dan tertekan. Pada tingkat rumah tangga, tidak sedikit yang kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja. Bukan tidak mungkin jumlah keluarga miskin akan bertambah.
Meski masih harus dilihat dalam waktu lebih panjang, banjir yang melanda Jakarta dua tahun berurutan mengingatkan pentingnya bertindak segera dan fokus. Apalagi, faktor alam bukan penyebab utama banjir kali ini.
Luas wilayah yang terendam banjir di Jakarta pada Januari ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013. Warga yang mengungsi jumlahnya juga lebih sedikit daripada tahun lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan, curah hujan pada awal tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah jangka pendek, seperti pengalihan area jatuhnya curah hujan melalui modifikasi cuaca dan pembersihan sungai dan waduk dari sampah. Relokasi warga dari bantaran kali masih menjadi pekerjaan rumah karena menunggu tempat tinggal pengganti.
Melihat kerugian yang ditimbulkan, terutama di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, banjir bukanlah pilihan. Namun, mengatasi banjir tidak cukup dengan penanganan jangka pendek. Penanganan banjir adalah kerja simultan lintas sektor, lintas kelembagaan, serta melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Koordinasi antarsektor pemerintah serta antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan. Penyusunan tata ruang dan tata wilayah wajib memperhatikan keselarasan lingkungan, tetapi sama pentingnya memastikan tata ruang dan tata wilayah tidak kalah oleh kepentingan ekonomi sesaat, apalagi kepentingan kelompok.
Ego sektoral harus luruh dan para pengambil keputusan harus cukup rendah hati untuk bekerja sama karena yang paling menderita adalah rakyat, terutama mereka yang miskin.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004259454
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar