Pemerintah Myanmar meralat kebijakan yang diambil sehari sebelumnya yang melarang MSH beroperasi di negaranya. Tidak ada penjelasan dari pihak Pemerintah Myanmar, ataupun dari MSF, mengapa mereka melarang dan kemudian mengizinkan kembali MSH beroperasi di sana. Namun, media massa menyatakan, pelarangan terhadap MSF untuk beroperasi di Myanmar itu lantaran Januari lalu, saat wilayah Rakhine diguncang kerusuhan sektarian, MSF menyebutkan jumlah korban yang tewas mencapai 40 orang.
Penyebutan oleh MSF bahwa korban mencapai 40 orang itu dibantah juru bicara Pemerintah Myanmar, Ye Htut. Ia mengatakan, MSF berbohong dengan mengaku telah merawat sejumlah korban luka.
Kita tidak tahu apakah yang dinyatakan media massa itu benar atau tidak, tetapi yang kita tahu dengan diizinkannya kembali MSF beroperasi di sana, menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh MSF memang diperlukan. Berdasarkan keterangan yang diberikan MSF, kita tahu bahwa MSF hanya diizinkan untuk melanjutkan operasi di tiga negara bagian, yakni Kachin, Shan, dan Yangon, untuk menangani HIV/AIDS.
MSF sama sekali tidak diizinkan untuk beroperasi di Negara Bagian Rakhine, tempat puluhan ribu etnis minoritas Rohingya masih terusir, mengungsi, dan kerap menjadi korban kerusuhan sektarian.
Menyikapi hal itu, MSF merasa sangat prihatin. Dalam pernyataan tertulisnya, MSF menyebutkan bahwa mereka mengkhawatirkan nasib dan kondisi para pengungsi Rohingya. Dan, selama beroperasi di Rakhine, MSF menegaskan, sama sekali tidak membeda-bedakan etnis yang dilayani, semua yang memerlukan pelayanan kesehatan akan ditolong.
Kita berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, MSF akan diizinkan kembali beroperasi di Negara Bagian Rakhine. Kita melihat bahwa perubahan tengah terjadi di Myanmar sejak pemerintahan militer berakhir pada 2011. Itu sebabnya kita berharap Pemerintah Myanmar semakin terbuka terhadap dunia luar.
Di sisi lain, kita juga menyadari kompleksitas persoalan yang terdapat di Negara Bagian Rakhine. Itu sebabnya, kita juga harus memberikan kesempatan kepada Pemerintah Myanmar untuk menangani persoalan di Rakhine secepatnya. Terkadang, informasi yang tidak lengkap mengenai terjadinya suatu peristiwa membuat persoalan bereskalasi dengan tidak terkendali sehingga semakin sulit diselesaikan. Namun, kita juga mengingatkan Pemerintah Myanmar, secara permanen mengisolasi Negara Bagian Rakhine dari dunia luar pasti bukan solusi.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005269599
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar