Bahkan, Komisi Pemilihan Umum baru menetapkan pasangan capres-cawapres pada 31 Mei 2014. Setelah ditetapkan, barulah kedua pasangan calon itu resmi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Masa kampanye resmi akan dimulai 4 Juni hingga 5 Juli 2014.
Jauh sebelum kampanye, media mulai memperbincangkan persaingan antara bakal capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Persaingan antartim sukses keduanya juga muncul di media sosial, selebaran, spanduk, dan klaim dukungan dari kedua pasangan yang akan berkontestasi dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Di media sosial dan selebaran, kita mendapati substansi kampanye hitam yang tidak berdasarkan fakta dan lebih merupakan fitnah ataupun kampanye negatif yang lebih banyak mengupas fakta dan kebijakan negatif kandidat. Polarisasi dukungan terhadap kedua tokoh itu tampak dan kentara.
Menyongsong pemilu presiden, Tanwir Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden yang, antara lain, menyerukan agar capres-cawapres serta pendukungnya bersaing secara kesatria dan bermartabat serta tidak mempraktikkan kampanye hitam. Kita mendukung seruan itu. Kita menggarisbawahi komitmen tim pemenangan kedua capres yang berjanji meninggalkan kampanye hitam. Mengumbar fitnah melalui kampanye hitam harus ditindak!
Kontestasi pemilu presiden haruslah lebih bermartabat. Kampanye hitam yang lebih banyak merupakan fitnah sudah saatnya ditinggalkan. Pertarungan gagasan kedua pasangan calon untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana dinyatakan Pembukaan UUD 1945, justru harus mengemuka. Bagaimana membersihkan Indonesia dari virus korupsi yang setelah 16 tahun reformasi belum berhasil diatasi? Bagaimana merajut tenun kemajemukan Indonesia yang sejak awalnya merupakan bangsa yang majemuk? Bagaimana mengantarkan Indonesia mengantisipasi krisis pangan dan energi yang cepat atau lambat pasti akan tiba? Bagaimana strategi pasangan calon untuk memuliakan manusia dan hak asasi manusia?
Kita berharap Pemilu 9 Juli 2014 sebagai tahap akhir konsolidasi demokrasi dapat dilalui dengan kedewasaan politik pemilih dan elite. Kedewasaan pemilih hendaknya tidak diganggu dengan pernyataan elite yang kadang justru tidak dewasa. Pasangan calon juga harus menghindarkan politik uang karena itu akan mematikan demokrasi.
Transisi kekuasaan damai melalui pemilu dan berpuncak pada terpilihnya presiden dan wapres baru pada
20 Oktober 2014 adalah legacy yang berharga dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan TNI-Polri juga harus bersikap profesional untuk mengantarkan transisi kekuasaan damai tersebut.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006878366
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar