Kunci Sukses Perundingan Perubahan Iklim Paris (MOAZZAM MALIK)

Bulan lalu saya berkesempatan mengunjungi Riau, salah satu provinsi yang sering menjadi pemberitaan media massa dan media sosial karena berbagai tantangan yang dihadapi.

Mulai dari soal deforestasi dan degradasi lahan hingga asap dan kebakaran hutan yang merugikan Provinsi Riau secara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dari perspektif perubahan iklim dan kehutanan, Riau menjadi provinsi kunci. Emisi gas rumah kaca Indonesia 15 persen berasal dari Riau, terutama lahan gambut yang meliputi 40 persen dari provinsi berpenduduk 6,3 juta orang ini. Pada 2014, kebakaran lahan gambut yang terjadi dalam waktu seminggu di Riau menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jumlahnya sama dengan emisi gas yang dihasilkan oleh 50 juta mobil dalam setahun.

Dampak konversi

Konversi dan pengeringan lahan gambut skala besar untuk kegiatan industri mengurangi tingkat permukaan air dan mengeringkan ekosistem gambut sehingga rentan terhadap api. Asap dari lahan gambut yang terbakar sering menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga berdampak pada hubungan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Saya melihat langsung dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat, api yang melahap tanaman rakyat mengakibatkan hilangnya mata pencarian sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

Saya mengunjungi sebuah keluarga yang kehilangan 80 persen dari kebun karet mereka dan kebun tersebut masih terbakar saat saya berada di sana. Mereka tidak dapat memadamkan api tersebut karena air dan peralatan yang tersedia tidak mencukupi untuk memadamkan api yang telah meluas akibat cuaca yang kering dan berangin.

Di beberapa lokasi, saya menyaksikan kerja sama yang baik antara perusahaan dan masyarakat dalam upaya pemadaman api dan di lokasi yang lain antara pemerintah dan masyarakat.Saya melihat pemerintah sebagai regulator berperan penting dalam mengantisipasi masalah kebakaran lahan di Riau.

Riau adalah provinsi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo pada November tahun lalu. Jokowi secara simbolis menutup kanal drainase, memberikan arahan untuk mengelola lahan secara tradisional berbasis sagu dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menyelesaikan masalah kebakaran di Riau.

Ketika saya bertemu dengan Pelaksana Tugas GubernurRiau Bapak Andy Rachman, ia menjelaskan rencana pemerintah untuk membangun 1.000 kanal. Yang juga penting, menurut hemat saya, adalah bagaimana mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan lahan yang lebih baik untuk menghindarkan lebih banyak kerugian akibat kebakaran.

Perbaikan tata kelola hutan dan lahan dapat tercapai melalui kepemimpinan yang bisa memberikan teladan bagi para pihakyang terlibat di dalamnya. Dengan perbaikan tata kelola konflik terkait lahan dapat dihindari dan kekerasan serta ketegangan antara para pihak tidak perlu terjadi.

Peran di perubahan iklim

Riau merupakan provinsi yang penting dalam kesuksesan program perubahan iklim di Indonesia. Riau telah kehilangan luasan hutan yang signifikan. Lebih dari 60 persen konversi hutan yang terjadi saat ini umumnya terjadi pada lahan gambut untuk kepentingan industri atau dilakukan oleh spekulator lahan dan mereka kebanyakan berasal dari luar provinsi.

Solusi jangka panjang terletak pada pendekatan yang terintegrasi dan kesepakatan dalam penggunaan lahan.Implementasi rencana tata ruang, kerja sama dengan semua pemangku kepentingan di lahan gambut, kaji ulang perizinan lahan, dan kebijakan penggunaan lahan berbasis prinsip manajemen perairan yang baik yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pada masa mendatang.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang nyata terhadap perbaikan tata kelola melalui berbagai inisiatif seperti peraturan mengenai lahan gambut yang mewajibkan menjaga tingkat permukaan air setinggi 40 cm; usaha menyatukan data penggunaan lahan di seluruh Indonesia (the One Map Initiative) dan komitmen keberlanjutan dari berbagai perusahaan besar. Pasar juga meminta adanya komitmen zero-deforestation untuk industri kertas, kelapa sawit, dan komoditas lainnya.

Saya berharap tahun ini tidak terjadi kebakaran mengingat musim hujan yang cukup panjang. Juga berbagai upaya koordinasi dan pencegahan yang terintegrasi dari Pemerintah Indonesia dengan keterlibatan para pihak membawa dampak yang positif.Pemetaan komprehensif untuk lahan gambut di Riau dapat menjadi langkah awal yang menentukan mengingat potensi kandungan karbon bawah tanah dengan jumlah yang signifikan di Riau dapat terus terbakar dan menyusut.

Peran Inggris

Apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Inggris dalam kasus ini?

Peluncuran program baru kami dalam isu perubahan iklim telah menawarkan peluang untuk bekerja sama lebih erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pihak lainnya dalam proses perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.

Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penguatan standar legalitas kayu (SVLK) dengan pemerintah daerah dalam proses implementasi tata ruang di Papua, dengan mendukung Indonesia Climate Change Trust Fundserta inisiatif lain dalam sektor tata kelola hutan. Melalui kerja sama dengan lembaga penelitian, Pemerintah Inggris mencoba memberikan solusi terhadap kebakaran hutan di Riau dan mendukung pelaksanaan tata ruang di Riau.

Kami juga siap bekerja sama dan membantu Indonesia dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk penurunan emisi guna menunjang prospek tercapainya kesepakatan pada Pertemuan Para Pihak untuk Perubahan Iklim di Paris Desember mendatang.

MOAZZAM MALIK,

DUTA BESAR INGGRIS UNTUK INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Mei 2015, di halaman 7 dengan judul "Kunci Sukses Perundingan Perubahan Iklim Paris".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.