Said Aqil menyatakan, kegaduhan politik yang melibatkan pimpinan partai politik dan tokoh bangsa harus segera diakhiri. Konsolidasi nasional perlu dilakukan dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa agar program pembangunan pemerintah bergerak lebih cepat.
Ia menegaskan, "Konflik harus segera diselesaikan. Semua pihak mesti mengutamakan kepentingan bangsa dan tidak terbawa dalam kegaduhan politik yang berlarut-larut." Sesungguhnya, apa yang dikemukakan Said Aqil itu sudah lama dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Itu sebabnya, kita gembira bahwa perasaan itu diangkat ke permukaan, dan disuarakan secara amat lantang. Kita harus melangkah maju.
Sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin negara ini, 20 Oktober 2014, bangsa ini seperti berjalan di tempat. Ada banyak persoalan bangsa yang menunggu untuk ditangani dengan segera. Mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang naik terus hingga angka pengangguran yang masih tinggi. Di luar itu, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS, dan tarif dasar listrik yang menurut rencana akan dinaikkan, jelas-jelas membebani rakyat.
Harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik itu terus terang membuat kita gundah, terutama karena bulan depan kita akan memasuki bulan puasa, di mana biasanya harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat tajam. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah tidak boleh duduk diam dan berpangku tangan. Pemerintah harus berbuat sesuatu untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok itu agar tidak makin menyusahkan rakyat.
Tidak berarti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak berupaya untuk mengatasi semua tantangan itu. Pemerintah dalam batas-batas tertentu telah berupaya mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi upaya itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam kaitan itulah, seruan Said Aqil kepada semua pihak untuk mengutamakan kepentingan nasional menjadi penting.
Kita optimistis pemerintahan akan segera memperbaiki kinerja tim ekonominya. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur sudah mulai bergerak karena uang muka proyek sudah mulai dapat dicairkan, hubungan partai-partai politik anggota Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pun semakin cair, tetapi kita tahu bahwa tanpa kerja sama dari semua pihak, gerak maju pemerintah akan tetap berjalan lambat.
Kita berlomba dengan waktu. Pada akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mulai diterapkan, dan pada saat itu diharapkan Indonesia tidak lagi harus berkutat dengan masalah dalam negerinya. Mengingat pada saat itu, Indonesia akan menghadapi persaingan ketat dari sembilan negara anggota lainnya.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Utamakan Kepentingan Bangsa".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar