Guncangan skandal korupsi, yang terungkap cepat dalam satu pekan terakhir, memaksa Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi, yang berkuasa sejak tahun 2013, membubarkan kabinet. Heboh atas skandal korupsi segera merebak ke permukaan setelah awal pekan lalu Menteri Pertanian Salah Hilal ditangkap dan ditahan atas tuduhan menerima suap dari pengusaha properti.
Ketegangan meluas karena sejumlah menteri dan pejabat tinggi disebut-sebut terlibat dalam berbagai tindakan korupsi. Mungkin karena itu kasus Hilal disebut hanya sebagai puncak gunung es. Praktik korupsi yang mengganas dapat dianggap sebagai kegagalan gerakan reformasi Mesir yang sudah menjatuhkan Mubarak, penguasa sekitar tiga dasawarsa.
Semula diharapkan kejatuhan Mubarak tahun 2011 akan melapangkan jalan bagi Mesir membentuk pemerintahan demokratis, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, dalam perkembangannya, pemerintahan Muhammad Mursi, yang merupakan presiden hasil pemilihan demokratis pertama, dijatuhkan pada 2013 atas tuduhan nepotisme.
Presiden Mursi dituduh tidak berkuasa secara demokratis karena menyalahgunakan kekuasaan dengan mengutamakan konco-konconya dalam berbagai urusan pemerintahan. Dialektika perkembangan politik Mesir bertambah menarik ketika El-Sisi, yang berlatar belakang militer, mengambil alih kekuasaan dengan janji mendorong proses demokratisasi dan memacu pembangunan.
Pemerintahan transisi El-Sisi menimbulkan silang pendapat; bukan hanya karena memenjarakan Mursi bersama sejumlah tokoh pendukungnya, melainkan juga karena belum terlihat upaya konkret mendorong perubahan. Terlebih lagi kini terbongkar skandal korupsi di kalangan pemerintahannya. Skandal ini memperlihatkan kegagalan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif.
Namun, El-Sisi tampak bertindak cepat dengan merombak kabinetnya. Tak hanya memecat Perdana Menteri Ibrahim Mahlab, seluruh kabinet pun dibubarkan. Tantangan berikutnya berada di pundak PM baru, Sherif Ismail, yang semula menjabat Menteri Urusan Perminyakan. Ismail dalam satu pekan ini harus membentuk kabinet dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
Pemerintahan Presiden El-Sisi memang sedang mengalami krisis kepercayaan publik. Janji perbaikan dalam bidang sosial ekonomi tak banyak terwujud, bahkan terkesan kedodoran di level pelaksanaan. Tantangan berat lain tentu masalah ancaman keamanan dari gerakan radikal, sementara situasi kawasan Timur Tengah yang penuh pergolakan berimbas ke Mesir.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Korupsi dan Agenda Reformasi Mesir".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar