Acungan jempol harus diberikan kepada Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Memang terjadi kecurangan di beberapa tempat, seperti intimidasi untuk memilih partai yang berkuasa, Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP), tetapi secara umum bisa dikatakan Pemilu Myanmar berlangsung bebas dan rahasia.
Sebanyak 30 juta pemilih atau sekitar 80 persen dari total jumlah pemilih diperkirakan turut memberikan suara. Jumlah penduduk Myanmar diperkirakan sekitar 61 juta orang.
Sebagaimana yang diduga banyak orang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin tokoh oposisi Aung San Suu Kyi meraih suara mayoritas. Kepada wartawan, seusai pemilu, Suu Kyi mengatakan, partai yang dipimpinnya meraih mayoritas kursi di parlemen. Menurut Suu Kyi, pemilu tidak sepenuhnya adil, tetapi secara menyeluruh berlangsung bebas.
NLD belum dapat merayakan kemenangan karena hasil penghitungan resmi belum dikeluarkan komisi pemilu. Juru bicara NLD, Win Htein, menuduh komisi pemilu secara sengaja menunda pengumuman karena ingin "membelokkan" hasil pemilu. Namun, rasanya kecil kemungkinan hal itu terjadi. Mata dunia tengah tertuju ke Myanmar.
Suu Kyi menyebutkan, partainya meraih sekitar 75 persen dari 664 kursi di parlemen. Militer, sesuai dengan aturan konstitusi, mendapatkan jatah 25 persen kursi di parlemen. Jika benar NLD meraih 75 persen kursi parlemen, partai itu dapat mengajukan calon presiden. Suu Kyi berdasarkan aturan konstitusi tidak dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Dalam kaitan itulah, menjadi sangat penting, siapa yang akan diajukannya sebagai calon presiden. Sebelum pemilu, Suu Kyi pernah mengatakan, jika partainya menang, ia akan berada di atas presiden. Ini kita harapkan tidak terjadi karena bisa terjadi dualisme kepemimpinan.
Harus diingatkan bahwa persoalan yang dihadapi Myanmar tidak selesai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ada masalah besar lain yang masih menghadang negara itu, yakni persatuan bangsa, terutama yang menyangkut masa depan etnis Rohingya di Myanmar.
Jika pada akhirnya komisi pemilu menyatakan NLD meraih kemenangan mayoritas suara, kemungkinan besar partai itu baru dapat mengajukan calon presiden pada Februari. Siapa calon presidennya sangat penting untuk diketahui, mengingat dialah yang harus menyelesaikan persoalan yang masih menghadang negara itu. Namun, kita masih harus menunggu pengumuman resmi hasil pemilu 8 November tersebut.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Pemilu Myanmar yang Demokratis".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar