Orang miskin bisa dijumpai di mana saja, termasuk di negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa, tetapi kemiskinan kronis yang bersifat multidimensional sebagaimana yang diulas Kompas (18-21/1/2016) lebih banyak ditemukan di negara berkembang. Pada saat negara berkembang sedang mengalami penjajahan yang sarat masalah kemiskinan pada abad ke-17, negara maju telah berupaya menanggulangi kemiskinan sehingga masalah itu kini telah dilewatinya.
Namun, ini bukan berarti bahwa semua program penanggulangan kemiskinan (PPK) berhasil. Sejarah realisasi PPK menunjukkan bahwa sebagian dari mereka gagal. Berbagai PPK yang diselenggarakan di kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia, dan bekas negara sosialis di Eropa timur gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usia PPK di Indonesia relatif masih muda dibandingkan dengan pelaksanaan PPK di negara maju.
Apa masalah yang dihadapi PPK di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu?
Di negara berkembang
Realisasi PPK di negara berkembang tidak otonom. Ia melibatkan lembaga global, seperti UNDP, WHO, Unicef, UNESCO, Bank Dunia, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional. Di antara lembaga itu, Bank Dunia paling kuat keterlibatannya.
Negara berkembang yang pernah menghadapi krisis ekonomi sehingga meminjam bantuan asing ke Bank Dunia untuk menyelesaikan krisis itu, seperti Banglades, Bolivia, Ekuador, Ghana, Hongaria, Kamboja, Meksiko, Nigeria, Peru, Filipina, dan Uganda, wajib menjalani PPK yang dianjurkan Bank Dunia. Pengelolaan PPK itu berada di bawah payung program pencocokan struktur sebagai syarat yang harus dilakukan untuk meminjam bantuan asing dari Bank Dunia.
Namun, PPK gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperbaikinya, Bank Dunia memperkenalkan konsep baru yang ia sebut sebagai poverty reduction strategy paper. Ternyata itu pun menghadapi masalah serupa. Sebagian dari faktor yang menyebabkan kegagalan itu adalah kelemahan metode PPK, akurasi data, kesalahan sasaran, dan korupsi.
PPK di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Selama pemerintahan Soeharto, PPK dilaksanakan melalui program pembangunan desa. Soeharto tumbang, PPK diselenggarakan dengan distribusi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro.
Sama dengan di negara berkembang lainnya, PPK di Indonesia juga tidak otonom. Ia tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan lembaga global, termasuk Bank Dunia, melalui program pencocokan struktur yang diwajibkannya ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi 1998.
Sekarang, PPK di Indonesia menghadapi tiga masalah serius. Pertama, konsep PPK bersifat parsial.Dalam jangka waktu satu atau dua dekade ke depan, Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara industri terbesar di dunia.
Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Indonesia seharusnya telah merancang model rezim kesejahteraan yang akan diadopsi. Kalau itu sudah dilakukan, fokus dan pendekatan PPK perlu disesuaikan denganpilihan rezim tersebut. Meski demikian, desain PPK bersifat utuh, tetapi sayangnya hal itu belum dilakukan.
Kedua, metode pelaksanaan PPK yang mencakup indikator kemiskinan, data kemiskinan, dan sistem pemilihan penerima PPK kurang akurat. Bank Dunia telah merekomendasikan indikator kemiskinan berupa indeks garis kemiskinan sebesar 2 dollar AS per kapita per hari. Pada saat yang sama telah dikembangkan indikator kesejahteraan yang bersifat multidimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan politik.
Kualitas hidup
Salah satu contoh indikator ini adalah kualitas hidup yang dikembangkan berdasarkan pemikiran ekonom besar Amartya Sen. Indonesia menggunakan indeks garis kemiskinan hanya sebesar 1 dollar AS dan menggunakan indikator kesejahteraan berdimensi tunggal: ekonomi.
Pilihan menggunakan 1 dollar AS sebagai indeks garis kemiskinan sebenarnya sangat problematik karena dua alasan, yaitu nilai uang tersebut belum tentu mampu mencukupikebutuhan pokok dan Filipina yang dianggap lebih miskin daripada Indonesia menggunakan indeks 2 dollar AS. Artinya, 1 dollar AS terlalu kecil digunakan sebagai indeks garis kemiskinan.
Namun, ini bukan berarti bahwa Pemerintah Indonesia dengan sendirinya akan bersedia menerima usulan untuk meningkatkan indeks garis kemiskinan menjadi 2 dollar AS karena, dengan begitu, angka kemiskinan akan meningkat. Ini juga berlaku pada indikator kesejahteraan.
Apabila Pemerintah Indonesia menggunakan indikator kesejahteraan multidimensi yang mencakup isu keamanan dan partisipasi politik, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia akan turun karena di level global, Indonesia masih dianggap menghadapi masalah serius dalam keamanan dan partisipasi politik.
Peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan ini akan membawa pada penilaian bahwa PPK di Indonesia gagal. Pemerintah tidak suka dengan label gagal walaupun itu yang seharusnya dipilihnya.
Indikator berdimensi tunggal di Indonesia digunakan untuk mengumpulkan data rumah kemiskinan guna mendistribusikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin. Namun, data tersebut kurang akurat sehingga isu targeting menjadi masalah yang rumit. Bank Dunia yang telah mendampingi pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia selama beberapa tahun menyatakan bahwa skortargeting program beras untuk rakyat miskin adalah 13 dari nilai skor tertinggi 100, sementara skor program bantuan langsung tunai adalah 24.
Ketiga, moralitas elite politik dan birokrat masih memprihatinkan. Salah satu wujud masalah imoralitas ini, misalnya, adalah korupsi dana PPK. Secara filosofis, salah satu komitmen moral tertinggi manusia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi para elite pembuat kebijakan malah merampas kesejahteraan mereka melalui korupsi dana PPK. Korupsi dana PPK ini belum terungkap secara tuntas. Kasus korupsi dana bantuan sosial di Medan hanya salah satu contoh kecil dari fenomena gunung es korupsi dana PPK di Indonesia.
Dalam kondisi seperti ini, pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi PPK tidak bisa dielakkan lagi. Ini agenda jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sekarang. Namun, minimal yang bisa dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membangun landasan mendasar untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut.
MULYADI SUMARTO, DOSEN DAN PENELITI SENIOR DI PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN UGM
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Februari 2016, di halaman 7 dengan judul "Menalar dan Menakar Kemiskinan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar