Aristoteles tak pernah peduli dengan dikotomi mayoritas-minoritas. Jauh lebih mengusik nalarnya adalah bagaimana secara kategoris sekelompok orang dalam kerumunan mampu mengubah apa yang merupakan repetisi harian menjadi suatu kebiasaan yang berbuntut nilai.
Kelak, secara elegan Pierre Bourdieu mengkristalkan gagasan Aristoteles tentang kebiasaan tersebut menjadi sebuah eksklusivisme sosial. Dalam pengembangan Bourdieu, keberadaan kelas menengah dalam strata sosial selalu bersifat signifikan di dalam pembentukan poros pengetahuan. Semakin banyak kelas menengah, semakin masyarakat itu bersifat rasional.
Kontekstualitas Indonesia menempatkan tekstualitas "massa" dalam suatu trayektori makna yang istimewa. Secara spekulatif, masa Orde Baru adalah orde yang terang-terangan menempatkan massa tidak lebih sebagai alat politik untuk kepentingan penguasa. Rumusan mengenai "massa" dalam konteks saat itu merupakan stereotip sekelompok orang yang anonim, tak punya tujuan jangka panjang, digerakkan oleh sentimen jangka pendek yang emosional sekaligus primordial, dan dipakai sebagai juru ledak suatu ideologi.
Ibaratnya, kerumunan adalah "orang-orang bayaran" yang menyokong pengetahuan demi kelanggengan kekuasaan. Kita mafhum, politik saat itu masih dalam taraf perut alias belum sampai taraf kepala. Tak ayal, massa hanya peduli pada seberapa banyak uang makan yang diberikan. Sama sekali massa tak tahu-menahu soal jatah kue pembangunan yang mandek di lingkaran kekuasaan. Kasarnya, jangan bicara visi kalau masih berurusan soal nasi: perut yang lapar.
Bahwa update terbaru menyangkut terminologi massa dalam konteks perpolitikan Indonesia yang tidak lagi sebatas corong kekuasaan, itulah kedigdayaan sekaligus fleksibilitas kultur politik Indonesia. Tekstualitas demokrasi tidak pernah menang secara kebuku-bukuan dalam kontekstualitas Indonesia. Selalu saja kalau tidak ada pengecualian teramat khusus, Indonesia memiliki karakter unik dalam mempersepsi sekaligus memproses persepsi, sekaligus konsepsi mengenai partitur demokrasi dalam khazanah keindonesiaan.
Pengetahuan organik
Kultur otoritatif yang khas Orde Baru telah runtuh, dalam arti masyarakat Indonesia kembali ke muasal aslinya, yaitu sebagai masyarakat sirkular. Pengerahan massa ke jalan tak lagi bersifat sedeterminatif seperti dahulu dalam membangun poros pengetahuan. Inilah berita buruk bagi penguasa. Massa tak lagi bisa disetir semudah membalikkan telapak tangan. Massa sudah menjadi independen dan memiliki rasionalitas politiknya sendiri.
Apatis menjadi sebentuk resistensi natural ketika massa dipaksakan membentengi kepentingan-kepentingan sesaat dari sebuah ideologi. Natural berarti apa yang digelontorkan lewat pelbagai cara massal ala kerumunan itu telah mendapatkan antitesis bawaan seiring berkembang pesatnya episentra pengetahuan.
Tak dinyana, kultur demokrasi Indonesia telah menjadi sangat posmo. Dengan cara tutur lain, posmodernitas sedemikian familiar dengan karakter sirkular masyarakat Indonesia sehingga seperti tumbu ketemu tutup alias saling melengkapi dan bersatu padu sebagai epistemologi harian. Sekali lagi, sirkularitas demokrasi Indonesia tidak pernah kompatibel dengan aneka ekstremisme ideologi.
Secara obyektif, Indonesia termasuk negara dengan keterbukaan begitu lebar menerima masuknya pelbagai macam paham dan pengetahuan. Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi yang menjadi mata rantai pengetahuan, bahkan lapisan masyarakat bawah pun sudah melek informasi. Intinya, pengetahuan tidak lagi bisa dimonopoli kekuasaan, baik secara struktural maupun sistematik melalui kekuatan massa.
Ironinya, tidak hanya massa menolak sebutan sebagai sekelompok anonim yang tanpa tujuan, tetapi massa bukan lagi bermental kerumunan sebagaimana digambarkan Nietzsche. Kultur pengikut ala budak tidak lagi mendominasi. Sebaliknya, garis sirkular dalam sosiologi harian masyarakat Indonesia bertemu dengan posmodernitas yang mengangkat subyek sebagai tuan atas pengetahuan.
Secara leksikal, makna peyoratif dari kata "massa" diantisipasi dengan kata "publik", sebagaimana salah satunya dipakai F Budi Hardiman ketika menyoal tentang rasionalitas publik (Kompas, 12/10). Dalam dugaan simetral, bukan lagi berjubelnya massa di jalanan yang akan bersifat determinatif sebagai poros pengetahuan, melainkan karena nilai itu sudah telanjur tertanam kuat di dalam pemahaman politik yang lebih rasional.
Lihatlah apa yang tersebar dalam hitungan detik dalam pelbagai media sosial, semisal grup Whatsapp, mengenai isu-isu mutakhir dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, yang paling ekstrem sekalipun mampu diterjemahkan secara santun sekaligus jenaka dalam ranah sirkularitas kultural masyarakat kita. Inilah kewaskitaan lokal (local genius) yang selalu luput oleh kacamata politik kekuasaan.
Sejauh ini, analisis terbaik mengenai jenis tanah epistemologi masyarakat Indonesia yang sirkular dibuat oleh Saya Sasaki Shiraishi. Tesis doktoralnya jelas bahwa keluarga adalah sintaksis masyarakat bangsa Indonesia.
Bahkan ilmuwan atau sosiolog Indonesia sendiri tak pernah merasa sah kalau tidak mengimpor teori luar negeri di dalam memotret Indonesia. Bahwa kedaulatan epistemologi negeri sendiri mengenai sirkularitas kultural masyarakat harian malah ditemukan oleh orang manca, ini berarti saking seringnya bangsa ini ribut-ribut.
Ribut-ribut mengenai apa pun di negeri ini bukanlah soal filosofi, melainkan terbatas hanya fulusofi alias kekuatan uang sebagai modal dasar pengetahuan (fulus). Kalau bukan karena salah paham, pasti juga karena pahamnya yang salah. Mungkin saja!
TULUS SUDARTO, ROHANIWAN, BERTUGAS DI PAROKI SEDAYU, YOGYAKARTA
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 November 2016, di halaman 7 dengan judul "Epistemologi Kerumunan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar