"Kenapa?" tanya saya. "Saya tidak tahu harus bicara apa mengenai kebudayaan karena saya, kan, ekonom." "Apa Anda tidak tahu betapa vitalnya hubungan kebudayaan dengan perilaku ekonomi?" sergah saya. Dengan kerendahatian seorang guru besar, murid terkasih pencetus ekonomi Pancasila, Prof Mubyarto, itu meminta saya memberinya "kuliah" lima menit mengenai hal tersebut.
Tentu saja saya tidak memberinya kuliah. Saya sekadar menjelaskan pandangan saya tentang orang Indonesia yang menganggap sebuah tindakan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tindak-tindak kemanusiaan lainnya, termasuk tindakan spiritual hingga kultural. Menanam padi, misalnya, tidak bisa dipisahkan dari kesadaran spiritualnya tentang rezeki yang kemudian diekspresikan dalam pelbagai bentuk pemujaan dan rasa terima kasih yang sangat artistik. Itu terjadi di seluruh negeri ini. Bahkan di sebuah suku di Flores, upacara mulai tanam hingga panen itu terjadi tidak kurang dari 28 kali dalam setahun.
Apa yang saya coba lukiskan, dan syukur berhasil membawa sang cawapres di atas naik panggung, tidak lain adalah semacam eksposisi tersingkat-yang pernah saya lakukan-untuk melukiskan "apa, siapa, dan bagaimana" manusia Indonesia. Manusia yang dalam realitas naturalnya, sekurangnya secara geografis, menciptakan dan membiakkan peradaban bahari dengan basis rezeki alam yang melimpah, yang tidak dimiliki lebih dari 75 persen penduduk dunia lainnya.
Dalam adab itu berkembang kesadaran betapa kekayaan tersebut wajib dipelihara melalui cara hidup harmonis, di mana setiap elemen kehidupan memiliki tingkat ketergantungan yang sama tinggi antara satu dan yang lain. Harmoni interdenpendensial inilah yang melahirkan ikatan saling mendukung, memperkuat, dan menciptakan nilai khas negeri ini. Kita menyebutnya kemudian: gotong royong.
Busana kebudayaan
Integrasi manusia, yang dalam bentuk empiriknya bernama (diwakili oleh) kebudayaan ini, memosisikan produk-produk kebudayaan lainnya, seperti politik, ekonomi, hukum, hingga agama dan ilmu pengetahuan hanyalah sebagai instrumen selain untuk survive juga untuk memperkaya atau memuliakan diri dan kehidupannya. Sebagai instrumen, tentu saja ia bersifat fakultatif dan temporer: tidak abadi. Inilah yang disebut "pakaian" atau kelamben, di mana posisi kultural produk-produk kebudayaan itu hanya sebagai adendum atau komplemen dari diri-integratif.
Dalam makna lain, semua instrumen itu bisa berubah kapan dan di mana saja. Namun, yang pasti ia selalu diserap secara difusif atau diintegrasikan secara tidak permanen dengan kesejatian diri di atas. Sekilas ia seperti identitas, tetapi identitas dalam masyarakat bahari tidak (akan) pernah final-lantaran posisi instrumentalnya tadi-sebagaimana, misalnya, terjadi dalam definisi-definisi identitas (berbasis ras, agama, suku bangsa, dll) yang terjadi dalam adab kontinental.
Kenyataan itulah yang dibuktikan oleh sejarah, bagaimana misalnya instrumen akal seperti filsafat hingga sains, dalam bentuk teosufi pada akhir abad ke-19 hingga karya-karya Sosrokartono dan Suryomentaram bahkan Sukarno dan pemikir modern lainnya berhenti pada bahasa atau retorika karena ia tidak mengubah apa pun substansi (kesejatian) dari manusianya. Sama sekali bukan hal menggelikan bila Sosrokartono, salah satu genius (intelektual) terbesar Indonesia abad ke-20, menghabiskan masa akhir hidupnya sebagai penyembuh (healer) dengan kekuatan mistik. Juga munculnya profesor ternama yang begitu percaya pada kesaktian seorang pelawak yang mampu menciptakan uang dari ketiaknya, hampir semua presiden yang kita miliki bermain dengan "jimat", atau seorang menteri memercayai khasiat batu akik atau "harta" Gunung Padang.
Itulah realitas kita: dulu hingga kini. Bagaimana membantahnya? Skizofrenik secara kultural.
Dalam agama, apa pun agama itu, ia terdifusi secara osmosik dalam kesejatian di atas menjadi bagian dari tradisi atau semacam identitas temporer, seperti proses pribumisasi dalam bahasa modernnya. Juga dalam ekonomi. Kenyataan modern orang Indonesia yang-konon-mempraktikkan secara konsisten apa yang disebut "ekonomi pasar" (bebas, bahkan) tidaklah ditandai oleh berjaya dan bertahannya kesejahteraan negara oleh kekuatan kapital dan industri gigantik (kecuali sebagai perampok harta publik dan sumber daya alam), tetapi oleh 110 juta pekerja yang survive dan berkembang dalam sektor UKM, di mana perilaku atau cara berbisnis tradisional menjadi ciri utamanya.
Bagaimana Anda menjelaskan perilaku manipulatif, kolutif, despot, dan koruptif dari para politisi hingga organisasi-organisasi politik di masa kini, bisa dengan mudah dilakukan dengan dasar argumen di atas. Sebuah kenyataan yang memberi kita kemafhuman betapa banyak orang, pengamat hingga akademisi, yang berlatar kesadaran berpikir instrumental kontinental mengalami kekeliruan fundamental dalam memahami Indonesia dan manusia yang ada di dalamnya.
Pemahaman keliru
Cukup banyak buku, monograf, atau analisis telah dihasilkan para peneliti yang mencoba memahami manusia Indonesia, termasuk Mochtar Lubis, tentu saja, berbasis pada satu adab yang melakukan (justru) disintegrasi akal (logos) dari kesadaran-kesadaran manusia lainnya. Berjayalah logos-sentrisme yang positif-progresif-materialistik. Yang dalam puncaknya, logos menapis, bahkan membuang dengan hampir rasa jijik hal-hal normatif hingga kebenaran-kebenaran dogmatis yang diproduksi agama dan tradisi. Sejak Kant hingga Nietzsche dan dipuncaki oleh murid terbaiknya, Foucault, logos atau akal mendapat kuasa penuh untuk menemukan dan menentukan kebenaran walau ketiganya sendiri ragu karena semua (kebenaran) itu masih berada dalam keremangan kenyataan.
Pembacaan manusia Indonesia, katakanlah yang dilakukan oleh C Geertz dalam tripolarisasi orang Jawa, "masyarakat terbayangkan" Ben Anderson" hingga gerak "menerima dan mengingkari" Lombard, menjadi lancung karena keliru membaca sejak penggunaan metode hingga epistemologi dalam pengertian filsafat pengetahuan ataupun episteme dalam definisi Foucault. Dalam realitas diri-integratif manusia Indonesia tidak mungkin terjadi pemilahan seperti yang dilakukan Geertz karena baik santri, abangan, maupun priayi adalah manusia Jawa yang sempurna sama, hanya cara memosisikan atau memperlakukan instrumen kultural (baca; busana)-nya saja yang beda.
Begitupun Anderson, dengan penjelasan canggihnya secara retoris, saya kira terlalu simplifikatif untuk mengatakan sebuah "bangsa" dibentuk dalam satu "bayangan terbatas" secara kolektif yang secara signifikan ditentukan oleh massifikasi bahasa (Melayu) melalui teknologi percetakan. Argumen itu tidak bisa menjelaskan bagaimana bahasa yang sama di Aceh, Timor Timur, dan Papua membuat sebagian dari masyarakat dari daerah-daerah itu sama sekali tidak merasa satu bangsa dengan orang Bali, Jawa, atau Minahasa. Ia tidak mampu menjelaskan pula bagaimana diri-integratif manusia Indonesia melihat orang lain adalah bagian organik tak terpisahkan dari kesemestaan.
Saya kira juga dengan Lombard, dengan empatinya yang luar biasa pada orang Jawa, gagal memahami dunia "dalam" (kesejatian) dan dunia "luar" (kelamben) yang integratif itu sebagai gerak sentrifugal dan sentripetal manusia Jawa dalam menghadapi lalu lintas budaya di persilangan sejarah hidupnya. Kegagalan-kegagalan dan kekeliruan yang terjadi di atas, juga di banyak kasus akademis lainnya, akan senantiasa terjadi selama mereka berusaha memahami manusia Indonesia dengan sebuah cara atau alat yang mendisintegrasi diri kita dalam instrumen-instrumen yang bebas berbuat atau menyatakan dirinya. Logos atau akal, misalnya. Padahal kebebasan (mistikal-saintifik) itu justru sebenarnya membuat instrumen itu limbung dan linglung, sebagaimana adab kontinental kini mengalami semacam kekosongan batin atau tubuh yang teralienasi karena terdominasi rezim akal.
"Eksemplar" pembangunan
Sesungguhnya apa yang terjadi pada negara dan bangsa kita (dan jadi masalah terbesar kita) di masa kini tak lain terbangun atau terwujudnya eksemplar peradaban yang dominatif dan alienatif di atas. Sejak proklamasi kemerdekaan, sebenarnya juga sejak banyak dekade sebelumnya, Indonesia menegakkan sebuah rezim yang secara sengaja juga sebagian tak-tersadari telah melakukan super-dominasi (bahkan mirip kolonialisme dalam bentuk samar) dan alienasi atas realitas peradaban manusia dan bangsa Indonesia yang integratif di atas.
Proyek-proyek politik dengan demokrasi (liberal), ekonomi dengan kapitalisme (pasar bebas), hukum dengan kodeks yang Anglo-Saxon (plus kontinental), pendidikan yang westernized, pendek kata rezim yang kita sebut "pembangunan" sebenarnya adalah proyek yang secara keras-juga koersif-berupaya mendisintegrasi kesatuan organik dari eksistensi manusia/bangsa bahari. Apa yang instrumental diposisikan begitu sentral dan desisif ketimbang substansial.
Lembaga-lembaga negara (demokratis), organisasi massa, komunitas profesional, LSM, institusi akademik, majelis-majelis agama, industri-perdagangan, hingga media massa dibentuk dan dikembangkan untuk memperkuat dominasi dan alienasi itu, menggunakan hukum dan senjata (polisi dan militer) sebagai alat koersi yang ampuh dan legal! Walau sesungguhnya pertahanan budaya di tiap (suku)-bangsa negeri ini ampuh dan terbukti bertahan lama, tetap saja penggerusan eksistensial dan kultural ini memakan korban karena intensitasnya yang tinggi selama sekurangnya satu setengah abad belakangan.
Banyak tradisi yang sekarat bahkan mampus karenanya. Adat hilang, bahasa binasa. Yang tertinggal adalah adat dan adab dari tradisi/suku-bangsa besar yang mungkin tinggal puluhan dari ribuan yang pernah ada. Apa yang tertinggal itu pun kini mengalami masa sakaratul atausandhyakala ketika di tiga dekade terakhir terjadi serangan yang begitu masif dan terorganisasi hampir sempurna, menggunakan kecanggihan teknologi komputasi, informasi dan telekomunikasi.
Inilah tantangan kita sebenarnya. Sebagai manusia ataupun bangsa. Tantangan terbesar dan tak ada presedennya. Mengatasi keterbelahan diri akibat sebuah tindakan yang kita lakukan sendiri. Saya tak melihat jalan lain, dalam arti menciptakan semacam adab tandingan, kecuali kita kembali menyibak jalan setapak menuju kesejatian kita yang mula, yang kini entah di mana karena sudah tertutup total oleh semak belukar, bahkan hutan gelap dengan banyak genderuwo di dalamnya. Tapi mutiara khatulistiwa ada di situ, kekuatan (budaya) sesungguhnya yang mampu memberi kita solusi terbaik bagi persoalan terbesar di atas.
Perlu keberanian luar biasa untuk membuka setapak itu. Siapa punya keberanian? Secara kolektif, mari kita frustrasi. Namun, secara pribadi, mungkin dari situ semua bisa diawali.
RADHAR PANCA DAHANA
Budayawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar