Tidak heran kalau Presiden Jokowi muring-muring (marah) atau secara lebih halus "sedikit" kecewa. Megakunjungan Raja Salman dari Arab Saudi yang begitu heboh, bahkan sejak sebelum kedatangannya dari Malaysia hingga kepergiannya (dalam kunjungan lanjutan ke Brunei, Jepang, China, Maladewa, dan Jordania), ternyata tak memberikan hasil yang diharapkan.
TOTO SPadahal, kantor berita DW menurunkan judul bombastis "Kunjungan Raja Salman Bawa Berkah Ekonomi dan Politik" dan Enny Sri Hartati, ekonom Indef, mengatakan bahwa kehadiran Raja Arab Saudi kali ini sangat strategis. Dengan delegasi terbesar (sekitar 1.500 orang, dengan 112 delegasi resmi, membawa 500 ton kargo, dan tujuh pesawat) dan masa tinggal terlama (9+2 hari), tidak heran kalau Jokowi (dalam bahasa gaul) ngarep.com.
Padahal, untuk kunjungan yang pertama sejak 47 tahun lalu itu, secara khusus Indonesia menyiapkan mobilisasi penyambutan yang luar biasa; ribuan siswa sekolah, ribuan aparat keamanan (TNI dan Polri), 140 juru masak, dan ratusan kendaraan mewah. Bahkan, di Bogor, sekolah sengaja diliburkan. Kunjungan Raja Salman, yang di media massa Arab Saudi digambarkan disambut oleh "lautan cinta", ternyata telah menyebabkan "patah hatinya" Presiden Joko Widodo.
Kekecewaan Jokowi itu disampaikan secara terbuka dalam sambutannya di Pesantren Pondok Buntet, Cirebon, 13 April lalu. Jokowi kaget, janji investasi senilai Rp 89 triliun yang dianggapnya besar sekali ternyata tak seberapa jika dibandingkan dengan komitmen Arab Saudi kepada China sebesar Rp 870 triliun. Bahkan, komitmen investasi Arab Saudi di Malaysia, sebesar Rp 91 triliun, juga masih lebih besar daripada di Indonesia.
Mudah "termehek-mehek"
Kekecewaan itu mungkin karena beberapa hal. Pertama, Raja Salman tidak mampu membaca gesture tuan rumah yang luar biasa ramahnya sehingga menganggap semua "pelayanan" Pemerintah Indonesia itu "gratis". Atau mungkin juga, sebagai "Penjaga Dua Masjid Suci", Raja Salman menganggap sudah sepantasnya negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menyambutnya seperti itu. Sementara kunjungan itu sendiri sudah dianggap cukup sebagai berkah; investasi dan biaya yang dikeluarkan itu dinilai sudah cukup sebagai charity.
Padahal, kedua, mungkin tidak diduga oleh kita, ternyata Jokowi yang awalnya dikenal sebagai presiden yang polos dan tulus, kini sudah menjadi politisi atau diplomat yang sangat realis. Jokowi yang senantiasa menekankan pentingnya "kerja, kerja, kerja" dan "dagang, dagang, dagang" tampaknya sudah paham benar prinsip dasar hubungan diplomatik, yaitu "there is no free lunch". Dalam keluguannya, Jokowi bilang, "Saya sudah nyetiri (mobil golf) sendiri, saya payungi sendiri, kok dapatnya lebih kecil." Padahal, penyambutan di China dan Malaysia biasa-biasa saja.
Masalahnya, entah di mana jurang itu terjadi. Hingga tahun lalu negara produsen minyak terbesar OPEC ini hanya menempati ranking ke-57 dengan nilai Rp 11,9 miliar; yang bahkan berada di bawah Kuwait, Afrika Selatan, bahkan Mali. Padahal, Saleena Saleem dari Nanyang Technological University Singapore dari awal menyatakan bahwa ". tujuan utama tur Raja Salman ke Asia ini adalah untuk mendorong kerja sama ekonomi dengan China dan Jepang." Maka, mungkin tidak heran kalau kunjungan Raja Salman di Indonesia lebih dianggap sebagai berlibur sehingga investasi senilai itu cukup dianggap sebagai ongkosnya.
Akan tetapi, dalam banyak kasus, sering kali kita memang belum dapat membaca gesture petinggi atau negara lain yang terlihat serius meski kenyataannya sebagian besar hanya basa-basi diplomasi. Lalu, kita pun sering over-acting dan over-dosis dalam menyambut tamu negara atau dalam mengadakan perhelatan internasional. Atau kita tak mau belajar atau memang ada tujuan lain dari "hobi" menyelenggarakan perhelatan internasional secara besar-besaran.
Kita dengan mudahnya termehek-mehek kepada orang asing kalau mereka bilang, "saya suka nasi goreng" atau "saya suka Bali" dengan nada yang memang cadel atau dicadel-cadelkan. Kita juga akan sangat termehek-mehek kalau dikatakan orang Indonesia ramah-ramah dan murah senyum. Akibatnya kita sering memberikan balasan yang berlebihan, cenderung mengada-ada dan memaksakan diri. Dalam praktiknya, kita cenderung mudah percaya (atau jatuh hati) pada gesture diplomasi negara lain, baik dalam bentuk janji lisan maupun tertulis.
Maka, tidak heran kalau kita dengan mudah menerima tawaran ataupun permintaan untuk jadi tuan rumah konferensi internasional, seperti GNB, OKI, IORA, atau bahkan ASEAN dan APEC sekalipun. Kita akan tersanjung dengan puji-pujian "Indonesia adalah negara besar, penting, berpengaruh, dan sebagainya". Maka, tak heran kalau berbagai summit dan pertemuan internasional diadakan dengan kehebohan dan gegap gempita (khususnya biaya) meski pemberitaan di media internasional terkemuka hanya sedikit atau tidak ada sama sekali.
Kita senantiasa menutupi complacency dengan berbagai alasan untuk menunjukkan hasil yang akan dicapai, seperti mengembangkan kerja sama, meningkatkan citra, menarik wisatawan. Padahal, mungkin biaya besar yang dikeluarkan akan lebih dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dalam negeri. Lebih jauh, jika ditanya apa hasil nyata pertemuan-pertemuan itu bagi rakyat dan negara kita, secara jujur dan obyektif kita tidak pernah tahu.
Kurang gegap gempita
Kita senantiasa merasa berhasil kalau sudah bisa merangkul negara lain dalam suatu ikatan kemitraan, apalagi yang sifatnya strategis. Misalnya dalam bentuk memorandum of understanding (MOU) atau bahkan agreements. Saat ini mungkin ratusan atau mungkin ribuan MOU di berbagai bidang yang telah disepakati oleh Indonesia dengan berbagai negara atau organisasi internasional. Sementara mungkin banyak MOU yang tidak ditindaklanjuti atau hanya tetap "on the table", yang kemudian kedaluwarsa begitu saja. Kita masih cenderung menganggap MOU sebagai prestasi, pencapaian, dan bukan sebagai awal suatu kerja sama antar-negara.
Memang Helen Keller pernah mengatakan, "Alone we can do so little, together we can do so much", tetapi kita lupa bahwa pernyataan itu hanya cocok untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, seperti yang dilakukannya dalam membantu kaum disabilitas. Sementara dalam hubungan antarnegara di era globalisasi saat ini mungkin pernyataan Edward Whitacre Jr, "No partnership between two independent companies, no matter how well run, can match the speed, effectiveness, responsiveness and efficiency of a solely owned company", malah lebih relevan dan realistis untuk visi kemandirian Tri Sakti-nya Bung Karno yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi.
Memang sudah waktunya kita mengurangi gegap gempita penyambutan tamu negara dan perhelatan pertemuan internasional yang hanya menghamburkan tenaga, pikiran, waktu dan, tentunya dana. Sudah waktunya kita menempatkan hal-hal tersebut secara proporsional, tetapi tetap profesional.
Keramahtamahan yang jadi ciri khas bangsa kita perlu tetap dipertahankan, tapi secara wajar. Hal ini tidak hanya menghindari muring-muring-nya Presiden, tetapi lebih penting menghindari muring-muring-nya rakyat.
Dian WIRENGJURIT
Diplomat Utama
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Membaca "Gesture" Diplomatik".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar