Pilkada Jakarta diperkirakan menjadi pilkada dengan persaingan yang ketat. Kontestasi itu kian meningkat seiring penetrasi media sosial yang sangat masif. Konten yang diproduksi media sosial lebih banyak membuat orang merasa waswas dengan kondisi ibu kota Jakarta.
Ancaman dan pernyataan intimidatif tersebar di media sosial. Manuver politik provokatif bisa meningkatkan tensi politik. Pembelian suara pemilih dengan pembagian uang atau kebutuhan sehari-hari jelas mendegradasi makna demokrasi itu sendiri meski realitasnya penerima senang. Cara itu tidaklah elegan dan tak mendewasakan demokrasi. Aturan undang-undang pemilu harus ditegakkan terhadap perilaku politik uang dan juga pernyataan intimidatif karena itu mengancam demokrasi.
Kita bersyukur pemerintah berkomitmen menjamin keamanan Jakarta. Sebanyak 62.000 anggota Polri, TNI, dan Linmas dikerahkan. Sebagaimana dikatakan Menko Polhukam Wiranto, negara melindungi hak warga negara pemilih pemimpinnya. Negara bertugas membangun suasana kondusif, tenang, dan tanpa intimidasi. Namun, Wiranto juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh provokasi dan intimidasi. Pihak kepolisian memastikan kehadiran anggota Polri dan TNI di setiap tempat pemungutan suara. Namun, netralitas TNI dan Polri dalam pilkada amat dibutuhkan.
Sebanyak 7,2 juta warga Jakarta akan menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Suara warga Jakarta tidak hanya menentukan masa depan Jakarta, tetapi juga masa depan Indonesia. Dengan antisipasi pihak keamanan, kita berharap keriaan pilkada-lah yang bisa kita nikmati hari ini.
Kita ingatkan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, untuk bisa memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar, jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Tak perlu ada bujukan atau intimidasi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu. Biarkan warga Jakarta menentukan siapa pemimpin Jakarta 2017-2022. Para calon dan tim sukses harus lebih bijak dalam berkata-kata untuk menjaga suasana Pilkada Jakarta tetap kondusif.
Sejumlah lembaga survei akan mengumumkan hasilnya beberapa jam setelah TPS ditutup. Hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi. Yang punya otoritas menentukan hasil penghitungan suara adalah KPU Jakarta melalui penghitungan manual secara berjenjang. Sengketa penghitungan suara haruslah diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar