Presiden Joko Widodo tanpa lelah berusaha agar langit Indonesia biru. Untuk itu Presiden telah meminta personel TNI dan polisi membantu aparat setempat guna memadamkan kebakaran semak dan hutan di kawasan Sumatera dan Kalimantan.
Langit Jakarta yang sempat biru sepanjang bulan Januari hingga Juni kembali coklat ketika memasuki zona musim kemarau akibat asap kiriman. Untunglah, tahun ini kita menghadapi kemarau basah sehingga polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan menjadi minimal.
Namun, langit Jakarta masih menghadapi polusi yang lain berupa pembakaran sampah di beberapa tempat DKI Jakarta. Salah satunya adalah yang dilakukan di samping Waduk Sunter Utara. Hampir setiap petang terjadi pembakaran sampah dalam skala besar yang membuat udara sekitar Ancol menjadi sangat kotor.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa Kota Jakarta yang sangat modern dan sekaligus ibu kota NKRI tidak memiliki sistem pengolahan sampah ramah lingkungan yang tidak menghasilkan polusi asap? Mungkin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu belajar mengelola sampah dari negara lain.
Mohon agar udara Jakarta yang sudah dikotori oleh asap kendaraan dan asap kiriman dari luar pulau tidak ditambah kotor lagi dengan asap pembakaran sampah.
TJANDRA GHOZALLI
Florence 16 Nomor 7, Boulevard Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
Barang dari Lazada Sudah Diterima
Sehubungan dengan keluhan saya diKompas (21/8) mengenai barang yang belum dikirim oleh Lazada, dengan ini saya ingin memberitahukan bahwa Lazada sudah mengirimkan pesanan saya. Pihak Lazada juga sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada saya. Sungguh saya sangat menghargainya.
Karena itu, dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada pihak Lazada yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik; memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya. Semoga Lazada bisa menjadi online shopyang tepercaya dan kebanggaan masyarakat Indonesia.
Melalui kesempatan ini, saya juga sangat berterima kasih kepada harian Kompasatas kesediaannya memuat keluhan saya itu sekaligus tulisan saya kali ini.
RIMSON CHANDRA NAPITUPULU
BSD, Tangerang Selatan
Bayar PBB di Padang Merepotkan
Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah saya di Blok G7 kompleks Safa Marwa, Kelurahan Lubukminturun, Kota Padang, untuk tahun pajak 2017 di Bank Nagari Cabang Tabing, Senin (28/8). Pihak Bank Nagari bilang, "Ibu harus bayar tunggakan PBB tahun 2012 berikut denda baru bisa Ibu bayar PBB untuk 2017."
Saya kaget karena saya belum pernah menunggak PBB. "Namun," kata pegawai Bank Nagari, "Ibu bawa pun buktinya, sistem mengharuskan Ibu bayar tunggakan. Jika tidak, sistem akan menolak kalau Ibu bayar PBB untuk 2017. Silakan Ibu komplain ke bagian PBB di Balai Kota Padang."
Dengan membawa bukti, saya datangi kantor Balai Kota Padang dan menghadap kepalanya. Pak Dian. Setelah memperhatikan dokumen bukti pembayaran PBB saya, 2013, ia berucap, "Oo, ini karena nomor NOP (nomor obyek pajak) rumah Ibu sudah diganti." Saya protes! "Siapa yang mengganti?" kata saya. Bapak itu cuma diam. "Bukankah yang mengganti nomor-nomor itu Pemerintah Kota Padang? Kok, saya yang harus menanggung kekeliruan Bapak?"
Pak Dian meminta saya mengurus surat keterangan ke kantor Lurah Lubukminturun bahwa rumah dengan NOP lama sama dengan rumah dengan NOP baru. Alangkah naifnya Pemkot Padang. Saya merasa dipalak oleh pegawai PBB. Ada tiga ibu lagi di belakang saya yang siap menghadap Pak Dian dalam kasus yang sama. Saya berniat tidak akan mengurus surat aneh itu ke kelurahan. Saya seorang guru yang sudah pensiun merasa dibodohi oleh pejabat yang tidak berkompeten.
Seorang wartawan yang saya jumpai di luar kantor itu menyarankan agar saya mengabari Wali Kota Padang melalui pesan Whatsapp (WA). Saya pun mencatat nomor WA wali kota. Namun, sampai 24 jam kemudian, wali kota tidak membaca pesan WA saya. Saya doakan agar tidak ada lagi korban penyimpangan PBB ini oleh pegawai Pemkot Padang.
HJ MEITRA AZIZ
Kompleks Pola Mas II, Padang, Sumatera Barat
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 September 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar