Terakhir, Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dituduh menerima suap dari pengusaha. Iman adalah kepala daerah keenam yang ditangkap KPK sepanjang tahun 2017. Sebelumnya, ada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.
Menjadi pertanyaan, mengapa tidak pernah jera penyelenggara negara menerima suap atau melakukan korupsi meski KPK terus gencar melakukan operasi tangkap tangan? Pertanyaan itu tak kunjung mendapat jawaban. Bahkan, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dari Oktober 2014 hingga 23 September 2017, sudah ada 37 kepala daerah/wakil kepala daerah yang bermasalah dengan hukum. Sebanyak 29 kepala daerah/ wakil kepala daerah di antaranya ditangani KPK.
Mereka yang sudah ditangkap KPK adalah lintas profesi (politisi, hakim, advokat, jaksa, polisi, panitera, duta besar, menteri, irjen, dan kepala desa). Mereka juga berasal dari lintas partai politik. Virus korupsi yang punya tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok karena kerakusan telah menjadi musuh utama bangsa ini. Selayaknya, semua komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi, budayawan, politisi bersih, dan organisasi masyarakat, mencari jalan bersama, mengapa korupsi dengan segala turunannya terus saja terjadi kendati iklim politik telah berubah dari otokrasi ke demokrasi. Bangsa ini jangan salah prioritas untuk menentukan musuh utama bangsa.
Kalangan universitas perlu mempertimbangkan sanksi moral perguruan tinggi bilamana ada lulusannya terbukti melakukan korupsi atau mencuri uang negara. Langkah itu bisa saja dipertimbangkan dan dipikirkan sebagai sinyal perang bersama melawan korupsi. Pimpinan partai politik yang memang masih punya komitmen terhadap Indonesia bersih perlu juga memikirkan langkah-langkah partai untuk memecat kader mereka yang terlibat korupsi, bukan malah melindunginya. Kalangan budayawan perlu juga memikirkan strategi kebudayaan, misalnya membuat museum korupsi Indonesia, untuk menumbuhkan budaya malu agar generasi muda tidak melakukan korupsi.
Karena korupsi tetap marak, strategi penindakan hukum haruslah dilengkapi dengan strategi pendidikan dan kebudayaan untuk mencegah korupsi di Indonesia. Keinginan segelintir orang untuk membekukan KPK atau malah melemahkan KPK bisa dibaca sebagai orang yang ingin melanggengkan korupsi di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar