Sebelumnya, Suu Kyi memang menjadi sorotan. Bahkan, banyak disayangkan-ada pula yang mengkritik dan mengecam-oleh masyarakat dunia karena sikap diamnya terhadap tragedi yang oleh Komisioner Tinggi Urusan HAM PBB Zeid Raád al-Hussein disebut sebagai "contoh textbook pembersihan etnis".
Semua itu terjadi akibat tindakan militer Myanmar sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan orang-orang bersenjata Rohingya terhadap sejumlah pos polisi dan militer di Negara Bagian Rakhine. Tindakan militer yang tegas dan bahkan cenderung kejam-ada yang mengategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia- mengakibatkan tak kurang dari 410.000 orang Rohingya meninggalkan Rakhine, mencari selamat menyeberang ke Banglades, selama tiga pekan terakhir.
Suu Kyi, dalam pidatonya di hadapan para diplomat asing di Naypyidaw, Selasa lalu, menyatakan bahwa negaranya tidak takut terhadap penelitian internasional karena mengungsinya ratusan ribu orang Rohingya. Ia juga mengatakan, Pemerintah Myanmar mengecam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan akan menginvestigasi semua tuduhan berkait pelanggaran di Rakhine.
Penerima Nobel Perdamaian 1991 itu juga menyatakan bahwa Myanmar akan memperbolehkan orang-orang Rohingya kembali ke Rakhine jika memiliki bukti bahwa mereka sebelumnya tinggal di daerah itu.
Setelah pernyataan tersebut, masyarakat dunia menunggu apa selanjutnya yang akan dilakukan Pemerintah Myanmar. Apakah Suu Kyi-seperti desakan internasional, antara lain dari AS-menghentikan operasi militer, memberikan akses kemanusiaan, dan menjamin keselamatan warga sipil kembali ke kampung halamannya?
Tentang tuntutan dibukanya akses bagi bantuan kemanusiaan, sudah sejak awal didesakkan oleh Indonesia lewat Menlu Retno LP Marsudi yang bertemu dengan Suu Kyi. Indonesia konsekuen, tidak hanya meminta akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga mengirimkan bantuan kemanusiaan.
Kini reputasi Suu Kyi, sebagai pejuang demokrasi lewat jalan anti-kekerasan, menjadi taruhannya. Apakah ia dapat menekan militer, yang de facto masih kuat berkuasa di Myanmar? Kita semua menunggu realisasi dari janji Suu Kyi, seperti yang dinyatakan dalam pidatonya, Selasa lalu.
Inilah saatnya Suu Kyi membuktikan dirinya memang pantas menerima Nobel Perdamaian, sebagai pembela kemanusiaan dan menindak siapa pun yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, pidato saja tidak cukup.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Saatnya Suu Kyi Membuktikan Diri".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar