Mutasi Nomor Polisi Mobil
Saya membeli mobil bekas bernomor polisi B 1553 SEO, nomor wilayah Jakarta Selatan. Selaku warga negara yang taat pajak dan aturan, saya melakukan mutasi ke wilayah domisili saya, Bekasi, Jawa Barat. Saya pun mencabut berkas di Komdak. Semua berjalan lancar dan wajar semestinya.
Setelah memperoleh berkas mutasi, saya mendaftarkan berkas tersebut di Samsat Bekasi. Di sini masalah mulai muncul. Berkas saya tidak dapat diproses karena mobil tersebut ada tunggakan di Depok. Saya dianjurkan ke Samsat Depok.
Meski agak heran, saya menuju Samsat Depok. Di sana keheranan saya bertambah karena ternyata mobil tersebut mutasi dari Depok ke Jakarta Selatan menggunakan fiskal yang tak sah/palsu. Menurut petugas di sana, ini adalah ulah mafia, ulah oknum, dan itu terjadi pada 2013 sehingga nomor asli di Depok (B 1581 EEP) masih hidup dan pajak tidak dibayarkan sampai 2018.
Petugas tersebut mengatakan bahwa ini risiko yang harus saya tanggung, yaitu membayar tunggakan akibat ulah oknum/mafia. Tentu saja saya keberatan membayar denda yang tidak seharusnya menjadi beban saya. Saya membeli mobil Jakarta Selatan, bukan mobil Depok. Saya tak semestinya ketiban risiko itu.
Pikir saya, kok bisa malaadministrasi yang terjadi di Samsat Depok menjadi beban saya?
Melalui rubrik ini, saya ingin mendapat jawaban pasti dari instansi berwenang,
R YUNUS ADIKUSUMAH
Perum Bukit Kencana 3 Blok AV, Pondokgede,
Bekasi, Jawa Barat
Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2018.
"Jasmerah" Pers Nasional
Sabam Leo Batubara menawarkan lima peristiwa yang dapat dinilai sebagai hari lahir pers nasional. Namun, Sabam hanya menyebutkan tiga peristiwa kronologis yang jelas tanggalnya. Pendirian Solosche Radio Vereeniging, 1 April 1933; Lembaga Kantor Berita Nasional, 13 Desember 1937; dan pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946 (Kompas, 24/7/2018).
Untuk menetapkan kembali tanggal mana yang tepat dinyatakan sebagai hari lahir pers nasional, diusulkan sepuluh lembaga/asosiasi terkait beserta pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog. Lebih tepat diurutkan lebih dahulu secara kronologis usia dari kesepuluh lembaga yang diajak berdialog untuk melihat tingkat senioritas mereka serta latar pendiriannya. Jelaslah, perkembangan sosial dan teknologi turut menentukan kelahiran setiap asosiasi dimaksud. Perkembangan teknologi ikut pula menentukan cakupan definisi pers.
Apakah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini? Sejauh mana karya jurnalistik dari berbagai media sosial independen dan resmi sudah tercakup dalam pengertian pers yang tercantum dalam undang-undang?
Bukankah AJI, IJTI, SPS, PRSSNI, ATVSI, dan ATV-LI pada dasarnya menjalankan fungsi dalam rumusan PWI? Sekiranya ketujuh asosiasi itu menjalankan fungsi pers yang sama walau dengan media teknologi yang berbeda, pada dasarnya Hari Pers Nasional sudah tepat pada 9 Februari.
Tentu saja 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional tidak perlu dipersoalkan karena berkaitan dengan sejarah awal mula penyiaran berita melalui radio. Sebaliknya, alergi terhadap hari pers nasional tak layak diperdebatkan hanya karena ditetapkan di masa Soeharto.
Namun, bukankah media cetak Pertja Barat sudah muncul sejak 1897 yang disusul dengan kehadiran media cetak lain pada awal abad ke-20? Mengapa 9 Februari 1946 yang terjadi 50 tahun kemudian justru dijadikan Hari Pers Nasional?
Penetapan tanggal itu kiranya lebih mencerminkan penekanan atas makna persatuan wartawan Indonesia dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu lebih netral, tak memitoskan pelopor media cetak yang masih terpencar di masa sebelumnya meski tak pula bermaksud menegasikan peran para wartawan sebelum kemerdekaan.
Wim K Liyono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar