Di tengah kegaduhan aksi demo dan pelantikan anggota baru DPR, ekonomi dalam negeri perlu mendapat pencermatan di tengah bayang-bayang resesi.
Hari Rabu (2/10/2019) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan sejak awal pekan. Sebagian menganggap aksi demo mahasiswa mewarnai persepsi investor. Namun, ada faktor lain yang memengaruhi, yaitu peringatan lembaga pemeringkat Moody's Investors Service. Dalam uji stres oleh lembaga itu, bank-bank di India dan Indonesia dianggap paling rentan terhadap berkurangnya kemampuan perusahaan membayar utang akibat turunnya pendapatan. Urutan berikut adalah Singapura, Malaysia, dan China. Asumsinya, terjadi 25 persen pengurangan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.
Ada baiknya kita tidak mengabaikan peringatan Moody's mengingat lembaga ini menjadi salah satu acuan investor global. Akan lebih baik apabila tersedia jalan untuk mencegah apa yang diingatkan lembaga itu terjadi.
Pemerintahan mendatang menghadapi tantangan cukup berat. Resesi di sejumlah entitas ekonomi membayang di ufuk. Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China memperlambat arus perdagangan global yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi sejak terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia tahun 1995. Dalam tatanan geopolitik, ketegangan antara Iran, AS, dan Arab Saudi memengaruhi pasokan, dan karena itu harga minyak bumi meningkat. Sementara Indonesia adalah pengimpor netto.
Di dalam negeri, kemarau panjang yang diperkirakan berlanjut hingga pertengahan November berpotensi mengganggu pasokan pangan dan menaikkan harga. Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi deflasi September 2019 untuk harga makanan karena penurunan harga cabai, bawang merah, dan ayam ras. Namun, di lapangan, Kompas mencatat terjadi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Datangnya angin dari depan tersebut harus dikelola pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
Dengan bayang-bayang pertumbuhan ekonomi dunia melambat yang dapat memengaruhi Indonesia, program kerja Jokowi-Amin yang fokus pada pembangunan manusia dapat mendorong pertumbuhan dan menjawab persoalan.
Investasi langsung oleh pemerintah dan swasta menjadi semakin penting, disertai penguasaan teknologi, di dalamnya termasuk teknologi digital. Pemberian pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berlimpah, termasuk melahirkan lebih banyak wirausaha, akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan.
Untuk mengundang investasi dibutuhkan kelembagaan yang kokoh, termasuk kepastian hukum. Pemerintah telah memberi berbagai insentif perpajakan dan menghilangkan hambatan investasi. Investor menunggu janji tersebut menjadi kenyataan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar