Trias Kuncahyono, wartawan Kompas 1988-2018.
Ketika Barack Obama mengawali masa pemerintahannya sebagai presiden ke-44 AS, pada 2009, ia merumuskan kebijakan luar negerinya, terutama menyangkut masalah Timur Tengah, adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pada zaman pemerintahan Presiden George W Bush.
Obama berpendapat bahwa AS perlu mengistirahatkan militernya yang telah kelelahan di Timur Tengah, mengisi kembali soft power-nya, dan menciptakan ruang politik untuk mengatasi tantangan lama yang belum terselesaikan.
Untuk mewujudkan kebijakan luar negeri itu, Obama mengurangi jumlah personel militer AS di Irak, menghindari intervensi militer baru dalam skala besar, meminta sekutu-sekutunya untuk lebih banyak mengambil tanggung jawab keamanan regional, dan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan melalui jalan diplomasi. Misalnya, membujuk Iran agar menghentikan program nuklirnya dengan mengendurkan atau mencabut sanksi, dan mendorong berlanjutnya proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Obama juga lebih luwes berkait dengan status Jerusalem Timur dan juga menekan Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di wilayah Palestina. Selain itu, Obama juga mendorong negara-negara sekutu AS di Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, untuk melakukan reformasi demokratis.
Kini Donald Trump mengambil jalan lain berkait dengan masalah perdamaian Timur Tengah. Yang paling nyata adalah Trump keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran, bahkan memperuncing hubungan dengan Iran sehingga menimbulkan ketegangan baru di kawasan Timur Tengah dan Teluk. Trump juga menarik keterlibatan tentara AS di Timur Tengah dan lebih menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada para sekutunya. Selain itu, Trump juga mendukung Arab Saudi melakukan aksi militer ke Yaman.
Presiden AS Donald Trump dalam Sidang Umum PBB di New York City, New York, AS, 24 September 2019.
Berkait dengan proses perdamaian Timur Tengah, Trump menyodorkan apa yang ia sebut sebagai "transaksi abad ini". Sebuah usulan perdamaian antara Palestina dan Israel yang lebih menekankan pada pendekatan ekonomi, transaksi ekonomi yang oleh sementara pihak disebut sebagai "arogansi neo-kolonial", dan secara kentara lebih berpihak pada kepentingan Israel. Usulan perdamaian tersebut mengesampingkan aspek kebebasan dan kedaulatan Palestina.
Sejak awal, meski usulan perdamaian "transaksi abad ini" belum sepenuhnya dibuka, banyak yang berkeyakinan bahwa usaha itu akan gagal. Apalagi, Palestina sudah memberikan tanda-tanda tidak bersedia menerima usulan tersebut karena, antara lain, tindakan AS yang menyakiti hati rakyat Palestina dengan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Menyakiti hati
Tidak berlebihan jika keputusan Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada 14 Mei 2018 sangat menyakiti hati rakyat Palestina. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel. Upacara pemindahan kedutaan itu dihadiri oleh putri Trump, Ivanka, dan suaminya, Jared Kushner, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, dan sejumlah anggota Kongres AS. Acara diadakan di bekas gedung konsulat AS di Jerusalem di wilayah Arnona yang akan dijadikan sebagai gedung kedutaan besar.
Ketika upacara peresmian sedang terjadi, tentara Israel menembaki para demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Tindakan itu menewaskan tak kurang dari 60 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Yang juga menyakitkan bagi rakyat Palestina adalah pemindahan dan pembukaan kedutaan baru AS di Jerusalem itu dilaksanakan sebelum peringatan Hari Nakba, hari tragedi bagi bangsa Palestina, yakni pengusiran tak kurang dari 700.000 orang Palestina dari kampung halamannya pada 1948 karena pembentukan negara Israel. Pemindahan kedutaan itu juga dilakukan menjelang bulan Ramadhan.
Keputusan Trump tersebut berdasarkan undang-undang yang diterbitkan Kongres AS pada tahun 1995 yang menyatakan, "Jerusalem akan diakui sebagai ibu kota negara Israel dan kedutaan AS di Israel akan ditetapkan di Jerusalem tidak lebih dari tanggal 31 Mei 1999". Namun, sejak itu keputusan Kongres tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh para presiden AS, kecuali Trump.
Warga Palestina yang berunjuk rasa di kota Bethlehem, Tepi Barat, lari kocar-kacir menghindari tembakan gas air mata dari tentara Israel dalam bentrokan menentang keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, 7 Desember 2017.
Kebijakan Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem itu, selain menyakiti hati rakyat Palestina, juga mencederai proses perdamaian. Sebab, selama ini, baik Palestina maupun Israel, mengklaim Jerusalem sebagai ibu kota mereka. Namun, tidak satu pun pihak yang secara sah menurut hukum internasional sebagai pemilik kota yang di dalamnya ada situs-situs yang sangat penting bagi tiga agama Abrahamik.
Meski demikian, selama ini gedung parlemen dan kantor perdana menteri Israel ada di Jerusalem Barat, di wilayah yang dikuasai Israel sejak tahun 1949. Sementara Jerusalem Timur dikuasai oleh Israel sejak akhir Perang 1967. Namun, itu tidak berarti bahwa Israel berhak sepenuhnya atas Jerusalem.
Palestina menginginkan agar Jerusalem dibagi dua dan ingin menjadikan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya di masa depan. Israel menentang keinginan Palestina itu. Dan, bahkan secara sepihak Knesset (Parlemen Israel) menyatakan Jerusalem adalah ibu kota Israel. Dengan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem tersebut, AS secara tidak langsung mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel (April 2017, Rusia mengakui Jerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina di masa depan). Yang mengikuti langkah AS adalah Ceko dan Guatemala.
Langkah AS tersebut tentu membuat proses perdamaian menjadi semakin kabur dan menjauh.
"Transaksi abad ini"
Trump merasa yakin mampu menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang sudah menembus zaman. Ia merasa beda dengan para presiden AS lainnya. Trump membentuk tim yang dipimpin anak menantunya, pengusaha real estat, Jared Kushner; pengacara Jason Greenblatt yang telah lama bekerja pada Trump; dan Dubes AS untuk Israel David Friedman. Tim tersebut ditugaskan untuk mencari solusi damai konflik Palestina-Israel.
Tim inilah yang kemudian menyodorkan usulan perdamaian Trump yang kemudian disebut "deal of the century". Trump benar-benar mendekati masalah masalah Palestina-Israel lewat cara-cara seorang pengusaha. Ia merasa bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan uang dengan cara transaksional. Dengan pendekatan yang lebih menekankan pada pembangunan dan kerja sama ekonomi di wilayah Palestina, mereka yakin bahwa persoalan-persoalan yang selama ini menjadi perintang perdamaian—status Jerusalem, pengungsi, permukiman, perbatasan, dan keamanan—bisa diselesaikan.
Mungkinkah Palestina akan bersedia menyerahkan wilayah-wilayah pentingnya di Tepi Barat kepada Israel dan sebagai gantinya akan dibantu dengan kekuatan ekonomi untuk mengembangkan wilayah Jalur Gaza? Apalagi, Trump terang-terangan menolak mendukung solusi dua negara seperti yang selama ini diusahakan banyak negara, termasuk AS, untuk menyelesaikan masalah Palestina-Israel. Trump juga menolak untuk mengecam pembangunan permukiman di wilayah pendudukan oleh Israel.
AS dalam proposal perdamaian itu berjanji akan menanamkan modal senilai 50 miliar dollar AS untuk 179 proyek yang dirancang untuk membangkitkan potensi ekonomi rakyat Palestina. Proyek-proyek itu, antara lain, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, memberikan pelatihan karier dan pekerjaan bagi para mahasiswa, memberikan bantuan pembangunan taman dan perpustakaan, memperkuat kewirausahaan, dan inovasi. Dijanjikan pula AS akan membangun sebuah universitas baru di Palestina.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar