Di tengah unjuk rasa menentang pawai oleh kelompok kanan Israel, seorang perempuan Palestina mengamati pawai itu saat anggota parlemen dan tokoh sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, berbaris ke Gerbang Damaskus, di Jerusalem timur, 10 Juni 2021.
Perubahan politik penting terjadi di Israel. Koalisi pelangi yang memayungi sayap kiri hingga sayap kanan berhasil membentuk pemerintahan baru.
Koalisi pelangi itu mengakhiri masa kekuasaan Benjamin Netanyahu yang berdurasi total 15 tahun (periode 1996-1999 dan 2009-2021). Sepanjang sejarah Israel, tak ada perdana menteri dengan masa kekuasaan selama itu.
Netanyahu, tokoh Partai Likud, dikenal sebagai politisi kanan yang piawai memanfaatkan isu populis, seperti keamanan Israel di tengah negara-negara Arab. Ia keras kepada Iran dan Hezbollah yang dinilai mengancam eksistensi Israel. Juga keras kepada Palestina, yang dianggap bukan mitra sepadan.
Netanyahu selama ini didukung partai kanan dan konservatif. Namun, ia tetap bisa mengklaim sukses menjalin relasi dengan dunia Arab, yakni lewat normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab-Israel. Dari sisi ekonomi, seperti ditulis Lionel Barber, mantan editor Financial Times, di Nikkei Asia Review, Netanyahu berhasil memodernisasi ekonomi Israel. Perusahaan teknologi kelas dunia bermunculan di masanya.
Presiden Israel yang akan lengser, Reuvin Rivlin (tengah), diapit oleh Perdana Menteri Israel Naftali Bennett (kiri) dan Perdana Menteri Kedua (alternate) Yair Lapid dalam sesi foto dengan anggota koalisi pemerintahan baru di kediaman resmi Presiden, Senin (14/6/2021).
Baca juga: Netanyahu Lengser, Kader Partai Sayap Kanan Berkuasa
Namun, tak ada yang abadi selain perubahan. Koalisi pelangi menutup periode panjang pemerintahannya, akhir pekan lalu. Selain meliputi partai kanan pendukung permukiman warga Yahudi di wilayah Palestina hingga partai kiri bervisi penciptaan perdamaian dengan Palestina, koalisi ini menyertakan Partai Arab. Padahal, selama ini, ada semacam tabu: Partai Arab yang dinilai anti-Zionis tak boleh bergabung di pemerintahan karena bisa membahayakan eksistensi Israel.
Beberapa analisis penyebab berakhirnya kekuasaan Netanyahu. Salah satunya, publik ingin ada wajah baru di pemerintahan. Konflik bersenjata dengan Hamas pada Mei 2021 serta pertikaian antarwarga Israel (keturunan Arab dan keturunan Yahudi) juga mengingatkan, relasi dengan Palestina perlu diperbaiki. Posisi Netanyahu yang tak menganggap Palestina mitra sepadan terasa tak relevan lagi.
Selain itu, Netanyahu dinilai mengembangkan politik memecah belah. Sejumlah kekuatan sayap kanan pun tak menyukainya. Ia dikenal pula keras terhadap pers. Tak mengherankan, berakhirnya kekuasaan Netanyahu disambut gembira sebagian warga Israel dengan berpesta di jalan.
Mantan PM Israel Benjamin Netanyahu menghadiri sidang istimewa guna pemungutan suara untuk pembentukan pemerintahan baru di Knesset, Jerusalem, Minggu (13/6/2021). Dalam sidang ini, aliansi delapan partai yang dipersatukan oleh permusuhan terhadap Netanyahu menang.
Baca juga: Lahirnya Kultur Politik Baru di Israel
Koalisi pelangi yang dipimpin politisi konservatif Naftali Bennett harus membuktikan mampu memenuhi harapan akan perdamaian sekaligus keberlanjutan eksistensi Israel. Koalisi ini memang rapuh. Satu saja unsur di dalamnya hengkang, pemerintahan terancam bubar. Namun, hal itu bisa menjadi kekuatan. Koalisi pelangi harus selalu hati-hati merespons berbagai isu agar tetap utuh. Suara warga Arab Israel dan kaum kiri kini harus diperhatikan. Moderasi—sikap menghindari posisi ekstrem—diharapkan menjadi dominan.
Kekuatan di luar Israel—Palestina dan komunitas internasional—menanti terobosan pemerintahan baru. Apakah mereka hanya memanfaatkan kejenuhan publik terhadap Netanyahu atau memang mampu menjadi katalisator perdamaian di Timur Tengah? Waktu yang akan menjawabnya.
Sumber: Kompas.id, 17 Juni 2021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar