Kita sangat prihatin dengan kondisi Covid-19 yang tidak terkendali. Warga yang saling berkomunikasi di media sosial mendengar kabar sanak saudara dan teman yang terinfeksi. Tak kurang pula berita duka disampaikan.
Petugas medis di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta membawa pasien dengan kondisi perburukan dari Tower 5 menuju ruangan ICU di lantai dasar Tower 4, 12 Juni 2021.
Mulai Sabtu (3/7/2021) ini, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di wilayah Jawa dan Bali. Diharapkan laju penularan Covid-19 tertahan.
Kita sangat prihatin dengan kondisi Covid-19 yang tidak terkendali, dengan kasus penularan terakhir mencapai 25.000 per hari. Warga yang saling berkomunikasi di media sosial banyak mendengar kabar sanak saudara dan teman yang terinfeksi. Tak kurang pula berita duka disampaikan.
Perihal akan munculnya lonjakan kasus Covid-19 sebenarnya sudah diantisipasi semenjak sebelum Lebaran. Pemerintah dan epidemiolog sudah mengingatkan warga agar jangan mudik demi mencegah potensi lonjakan kasus. Namun, meski sudah dilakukan penyekatan di sana-sini, tak kurang dari 1,5 juta warga masih bisa menerobos langkah petugas. Jalan tikus ditutup, mereka mencari jalan supertikus.
Perilaku semacam ini sungguh menimbulkan rasa geram karena sungguh tak bertanggung jawab. Di satu sisi kita paham, mungkin ada suasana kejenuhan yang memuncak yang coba dilepas dengan melakukan mudik. Namun, mereka melupakan tanggung jawab warga terhadap kepentingan lebih besar, termasuk munculnya varian baru virus korona.
Petugas medis Polri melakukan vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Petugas medis yang menyuntikkan vaksin berasal dari kepolisian sebagai bagian dari peringatan ke-75 Hari Bhayangkara.
Nasi sudah menjadi bubur. Pemerintah pun, oleh pertimbangan ekonomi dan pembiayaan, sempat terlihat ragu untuk menempuh kebijakan lebih ketat. Baru setelah lonjakan terjadi secara eksponensial, langkah darurat diambil. Kebijakan yang diberlakukan mulai 3 Juli sampai 20 Juli ke depan diharapkan bisa menurunkan kasus harian hingga di bawah angka 10.000.
Kita sungguh berharap kebijakan ini membawa hasil. Kesedihan sungguh tak terperi mendengar kabar duka dan membaca melonjaknya jumlah penderita yang meninggal, hingga jenazah pun mesti antre untuk diurus, karena fasilitas kesehatan ambruk dan tenaga kesehatan kewalahan. Mari kita patuhi kebijakan ini dengan kesamaan visi, yaitu untuk menurunkan kasus penularan. Aktivitas perkantoran, perdagangan, sosial, dan mobilitas warga pun hendaknya bisa menyesuaikan.
Kita juga mendengar reaksi skeptis, tetapi tak ada jalan lain. Beberapa bulan diterapkan, PPKM mikro tak memperlihatkan hasil nyata. Alih-alih menurunkan kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Berdasar pengalaman PPKM, yang diminta masyarakat adalah implementasi kebijakan secara lebih tegas. Kontrol perlu dibuat lebih nyata di seluruh wilayah PPKM darurat yang meliputi 48 kabupaten/kota di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur untuk asesmen level 4, dan 74 kabupaten/kota, di atas minus Jakarta, ditambah Bali. (Kompas, 2/7/2021)
Kesedihan sungguh tak terperi mendengar kabar duka dan membaca melonjaknya jumlah penderita yang meninggal, hingga jenazah pun mesti antre untuk diurus, karena fasilitas kesehatan ambruk dan tenaga kesehatan kewalahan.
Baca juga: Jangan Keluar Rumah Selama Dua Pekan
Dalam penjelasan, gubernur, bupati, dan wali kota yang tak menjalankan kebijakan ini akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.
PPKM darurat, dan kebijakan penanggulangan lain: vaksinasi, sungguh kita harapkan bisa memperlihatkan hasil seperti diinginkan. Sejak awal pandemi, kita menulis, semakin cepat pandemi bisa ditanggulangi, semakin cepat urusan lain, seperti ekonomi dan aktivitas warga dipulihkan. Begitu sebaliknya
Sumber: Kompas.id - 3 Juli 2021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar