Pernyataan Sikap PRP: Usut Keterlibatan Aparat dibelakang FPI

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 406/PS/KP-PRP/e/II/12

Usut Keterlibatan Aparat Negara yang Membangun FPI sebagai Alat Teror
Kebebasan Masyarakat Sipil!
Konsolidasikan Gerakan Demokratik untuk Segera Menghentikan Praktik Intimidasi
ala-FPI!

Salam rakyat pekerja,
       Tanggal 14 Februari yang lalu, beberapa warga yang jengah terhadap aksi

kekerasan yang selama ini dipraktikkan oleh FPI (Front Pembela Islam), melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI untuk menutut pemerintah agar membubarkan organisasi FPI. Aksi ini sendiri

ditengarai muncul karena beberapa hari sebelumnya terjadi penolakan dari komunitas masyarakat Dayak yang menolak kehadiran FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kenyataannya, penolakan terhadap

keberadaan FPI juga terjadi Kediri beberapa waktu sebelumnya.

        Selama ini, FPI memang dikenal sebagai instrumen paramiliter yang selalu melakukan teror kekerasan atau banyak kalangan yang menyebutnya sebagai preman berjubah. Dengan selubung identitas agama, FPI

menebarkan teror ketakutan kepada khalayak masyarakat selama ini. Namun yang harus digarisbawahi, instrumen paramiliter serupa memang bermunculan dan menunjukkan kesangarannya dengan berbagai selubung identitas, seperti agama, suku, etnis, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah, rezim neoliberal seperti tidak berkutik dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut,

walaupun teror yang ditebarkan oleh organisasi-organisasi itu sudah bukan rahasia lagi. Namun yang juga bukan rahasia umum lagi, bahwa organisasi-organisasi paramiliter ini adalah merupakan "perliharaan"

aparat-aparat negara untuk merepresi dan memunculkan konflik horisontal di masyarakat.

        Yang jelas, rencana rezim neoliberal dengan menggunakan organisasi-organisasi paramiliter tersebut memang diakui sangat  berhasil dalam memecah belah massa rakyat pekerja dan menjauhkannya

dari tuntutan serta kepentingan utama rakyat Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Massa pengangguran dan pekerja informal diprovokasi untuk masuk ke dalam sektarian dan

dialihkan kesadarannya dari perjuangan perlindungan sosial oleh negara.
        Organisasi-organisasi paramiliter ini juga sangat efektif untuk merepresi dan membatasi
ruang politik rakyat pekerja di Indonesia. Organisasi-organisasi inilah yang turun ke garis depan untuk mengawal pelarangan politik kiri di Indonesia selama ini. Sementara organisasi paramiliter seperti FPI atau yang lainnya, didukung dan dilindungi oleh polisi serta militer dengan membiarkannya melakukan aksi teror dan kekerasan untuk kepentingan ekonomi politik kaum pemilik modal yang bersedia menyewa mereka. Hal ini terbukti ketika ketua DPP FPI, Munarman, menjadi kuasa hukum dari PT Indocooper Investama menghadapi gugatan masyarakat Amungme, Papua pada tahun 2009. Masyarakat Amungme
menggugat PT Freeport dan PT Indocooper Investama karena sejak tahun 1967 masyarakat Amungme sudah tidak dapat menggunakan tanah yang menjadi hak ulayat mereka, seluas 2.610.182 hektar, karena telah dijadikan lahan pertambangan oleh PT Freeport Indonesia. PT Indocooper Investama, yang merupakan perusahaan tambang milik Group Bakrie, adalah salah satu pemegang saham PT Freeport Indonesia.
        Sudah banyak diketahui oleh khalayak masyarakat, bahwa organisasi-organisasi paramiliter ini juga menjual jasa keamanan kepada para pemilik modal di Indonesia. Organisasi-organisasi
paramiliter ini jugalah yang nantinya akan berhadapan dengan kaum buruh dan tani, ketika kaum buruh dan tani berkonflik dengan para pemilik modal. Organisasi-organisasi paramiliter ini juga akan
membela para pelaku pelanggar HAM, seperti yang dilakukan oleh FPI yang melakukan aksi unjuk rasa di Komnas HAM untuk menyatakan dukungannya terhadap Wiranto sewaktu dipanggil Komnas HAM dalam
penyelidikan kasus pelanggaran HAM di tahun 2008. FPI menolak pemeriksaan Komnas HAM terhadap Wiranto tentang keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Timor Timur.
        Melihat sejarah pembangunannya, FPI memang dan organisasi sejenis memang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku pelanggar HAM, para elit politik serta pemilik modal. Pembentukan organisasi-organisasi paramiliter di tahun 1998 atau yang dikenal sebagai PAM SWAKARSA, digunakan untuk membantu rezim neoliberal menghadapi aksi-aksi yang cukup marak ketika itu.
        Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, maka organisasi-organisasi paramiliter tersebut akan dengan mudah mencari calon-calon anggota dengan iming-iming mendapatkan uang secara mudah serta kekuasaan semu di tengah-tengah masyarakat karena
menebar teror ketakutan. Rezim neoliberal serta pemilik modal pun akan semakin kuat posisinya karena memanfaatkan perlindungan dari organisasi-organisasi para militer tersebut. Yang jelas dan terlihat
nyata adalah rakyat pekerja di Indonesia akan semakin terpecah belah dan dijauhkan dari kepentingan utamanya, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Organisasi-organisasi rakyat juga akan semakin
direpresi dan dibatasi ruang politiknya oleh rezim neoliberal dengan menggunakan jasa organisasi-organisasi paramiliter tersebut.
        Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap untuk
mendukung pembubaran FPI dengan program:

1.  Pengungkapan peran dan keterlibatan aparat negara, termasuk pimpinan jendral militer dan polisi, yang membangun FPI dan organisasi sejenisnya sebagai alat teror terhadap kebebasan sipil masyarakat.
2. Penghukuman pada para anggota FPI dan organisasi sejenisnya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
3. Penghukuman terhadap para pejabat dan aparat keamanan yang melakukan pembiaran dan dukungan terhadap aksi kekerasan dan intimidasi FPI dan organisasi sejenisnya.
4. Dukungan terhadap organisasi-organisasi masyarakat dan warga di seluruh Indonesia yang berani menolak tindak kekerasan, intimidasi, dan kegiatan-kegiatan anti kebebasan sipil yang dilakukan oleh FPI dan organisasi-organisasi paramiliter serupa.
5. Perlunya konsolidasi gerakan demokratik untuk segera menghentikan praktik intimidasi ala FPI dan organisasi sejenisnya.

Jakarta, 19 Pebruari 2012
Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)
Ketua Nasional Sekretaris Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf) ttd
(Rendro Prayogo)

Contact Persons:
Anwar
Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Irwansyah
– Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)
 

__,_._,___

"Kapitalisme Memanfaatkan Buruh"

‎​Apa sih POLITIK itu? ‎​

Seorang anak kecil bertanya pada ayahnya,"Ayah, dapatkah kau jelaskan apakah politik itu?

Ayah berkata,"Nak, aku akan menjelaskan seperti ini: Aku adalah pencari nafkah bagi keluarga, jadi sebutlah aku KAPITALISME.

Ibumu, dia adalah pengatur keuangan, sehingga kita sebut dia PEMERINTAH.

Kami disini untuk memenuhi kebutuhanmu sehingga kau kita sebut RAKYAT.

Bibi pembantu kita anggap sebagai BURUH.

Sekarang adikmu yang masih bayi, kita sebut dia MASA DEPAN.

Sekarang pikirkanlah hal ini dan pertimbangkanlah apakah ini masuk akal bagimu.

Anak tersebut masuk ke kamarnya dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan ayahnya.

Tengah malam, dia mendengar adiknya menangis, lalu dia bangun dan, memeriksanya, dan dia menemukan adiknya basah kuyup dan kotor karena adiknya, pipis dan buang air besar.

Anak itu lantas pergi ke kamar orang tuanya dan, melihat ibunya sedang tidur nyenyak dan mendengkur. Dia tak ingin membangunkan, ibunya, karenanya, ia pergi ke kamar pembantu. Pintunya terkunci, dan dia, mengintip dari lubang kunci dan melihat ayahnya sedang bercinta dengan si pembantu. Dia menyerah dan kembali ke kamarnya.

Pagi berikutnya, anak kecil itu berkata pada ayahnya, "Kurasa sekarang aku, mengerti apa itu politik.",

Ayah menjawab, "Bagus, Nak, ceritakan padaku pendapatmu tentang politik.",

Si anak segera menjawab, "Ketika KAPITALISME sedang memanfaatkan BURUH, PEMERINTAH tidur, RAKYAT hanya bisa menonton dan bingung melihat MASA DEPAN berada dalam kesulitan besar. X_X =)) =D :D
Horas Indonesia Powered by Telkomsel BlackBerry®

Dewan Pembina Minta Anas Nonaktif

Penulis : Eddy Lahengko/Deytri Aritonang/Diamanty Meiliana   

JAKARTA - Dewan Pembina Partai Demokrat meminta Anas Urbaningrum mengundurkan diri atau nonaktif dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Keputusan itu diambil setelah mendengar pandangan dari seluruh anggota Dewan Pembina.

Hal itu diungkap sumber SH di Jakarta, Rabu (25/1). "Ada empat poin. Itu (mundur atau nonaktif) merupakan poin kedua dari empat poin yang dihasilkan dalam rapat Dewan Pembina," jelas sumber itu.

Rapat yang digelar di kediaman Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY), Selasa (24/1) malam itu dipimpin Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng. Rapat juga dihadiri SBY dan hampir semua anggota Dewan Pembina. Namun Anas tidak menghadiri pertemuan itu karena bukan anggota Dewan Pembina.

Rapat Dewan Pembina digelar sebagai kelanjutan dari rapat pada Selasa lalu atas permintaan SBY untuk mendengarkan masukan dari anggota Dewan Pembina. "Tidak biasanya ada rapat seperti itu. Hanya ada beberapa yang tidak hadir karena alasan tertentu," jelas sumber SH lagi.

Mengenai mekanisme pergantian, semua akan dikembalikan sesuai mekanisme AD/ART Partai Demokrat. Untuk sementara bisa ditunjuk caretaker sebelum adanya pemilihan ketua umum. "Semua ada mekanismenya," ujar sumber itu lagi.

Menurutnya, sikap anggota Dewan Pembina ini tidak lepas dari survei yang sangat menohok Partai Demokrat karena hanya 14 persen, sedangkan di posisi teratas dipegang PDI Perjuangan dan Partai Golkar. "Semua ingin ada perbaikan, karena tidak mau terus terperosok," kata sumber yang juga dari internal Partai Demokrat ini.

Di kalangan anggota Dewan Pembina hanya ada satu orang yang ingin mempertahankan Anas dan satu lagi abu-abu. Selebihnya meminta Anas mengundurkan diri.

Sumber itu mengatakan, dalam waktu tidak lama akan ada tindakan nyata untuk ketua umum Demokrat. "Memang benar Pak SBY mengatakan Anas itu seperti 'saudara saya', namun bukan dalam konteks pembelaan tetapi lebih kepada ungkapan kekecewaan," katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarak yang dihubungi SH, Kamis (26/1) siang ini menegaskan, pihaknya tidak berani memberi menyatakan sikap menyusul wacana permintaan agar Anas mundur.

Dia mengatakan, jika ada aspirasi Dewan Pembina yang menuntut demikian adalah hal wajar. Meski demikian, keputusan akhir tetap ada pada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Namanya juga aspirasi. Dinamika internal boleh saja. Yang jelas Dewan Pembina kompak menyerahkan keputusan pada SBY," ujarnya.

Mubarok menyatakan, sejak rapat koordinasi nasional (rakornas) Partai Demokrat beberapa waktu lalu, memang ada permintaan dari kader dari Jawa Tengah agar Anas mundur dari keketuaannya.

Namun, aspirasi tersebut tidak langsung menjadi sikap partai. "Tidak ada yang berani menyatakan bagaimana aspirasi di rapat Dewan Pembina pada Selasa. Tidak ada keputusan tanpa SBY," jelasnya.

Dana Kongres

Sidang lanjutan terhadap terdakwa M Nazaruddin dalam kasus suap Sesmenpora terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (25/1), kian menguak sejumlah fakta penting. Yulianis, mantan anak buah Nazaruddin di Permai Grup, yang memberikan keterangan sebagai saksi membeberkan fakta penting itu.

Dalam waktu hampir delapan jam, Yulianis membeberkan kinerja perusahaan yang ternyata tidak berbadan hukum tersebut. Sebagai wakil direktur keuangan Permai Grup, Yulianis membuka catatan keluar masuk uang di perusahaan tersebut. Dia juga membawa buku khusus yang diduga sebagai catatan keluar masuk uang.

Yulianis mengakui ada uang Rp 6 miliar yang dikeluarkan untuk membeli proyek wisma atlet. Dia juga mengatakan Nazaruddin meminta uang US$ 1,1 juta untuk dibawa ke DPR terkait proyek wisma atlet.

Sejumlah uang juga mengalir kepada Anas dan Andi waktu Kongres Demokrat pada 2010. Dia menyebut perusahaan mengeluarkan uang Rp 150 miliar untuk Andi dan Rp 100 miliar untuk Anas. "Saya yang bawa uang ke Bandung, waktu itu untuk acara Kongres Partai Demokrat. Jadi Bu Rosa berperan sebagai pengusaha yang mau menyumbang Pak Andi dan Pak Anas Urbaningrum," ungkapnya.

Yulianis menyebutkan Permai Grup juga membeli saham PT Garuda Indonesia. Uang Rp 300,8 miliar yang didapat dari keuntungan proyek perusahaan dijadikan alat pembelinya.

Terdapat lima anak perusahaannya yang membeli saham-saham tersebut. Mereka adalah Permai Raya Wisata yang membeli 30 juta lembar saham seharga Rp 22,7 miliar, Cakra Wajah Abadi membeli 50 juta lembar senilai Rp 37,5 miliar, lalu Eksatek membeli 165 juta lembar saham dengan nilai Rp 124,1 miliar, Pasifik membeli 100 juta lembar saham seharga Rp 75 miliar, dan Dharmakusuma membeli 55 juta lembar saham seharga Rp 41 miliar.

Yulianis juga menceritakan soal rencana penghilangan alat bukti di kantornya tepat ketika Rosa tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 April 2010. Dengan perintah Nazaruddin, Yulianis diminta membereskan isi semua brankas perusahaan dan ruangan Rosa.

"Disuruh bersih-bersih, beres-beres, karena di sana banyak catatan-catatan. Menemukan identitas palsu Rosa dan KK palsunya dengan nama Amelia. Saya masukkan dalam kotak, saya berikan ke OB, dan saya nggak tahu lagi diberikan di mana," jelasnya.

Uang sejumlah Rp 7 miliar dan US$ 3000 dimasukkan ke kotak tersebut. Sertifikat tanah di Bekasi, STNK semua mobil kantor, dan berbagai deposito ikut dimasukkan ke kotak tersebut.

Hingga pukul 02.00 dini hari, dia bersama dua rekannya bersembunyi dalam satu ruangan gelap di kantor Permai Grup tersebut. Itu karena penyidik KPK sedang menggeledah isi kantor tersebut.

Menjelang pagi, dia dan rekannya bisa keluar. Yulianis melihat hanya satu koper yang berisikan cek-cek perusahaan yang dibawa pergi penyidik KPK. "Tidak tahu kenapa barang lain itu tidak tersita oleh penyidik," katanya.

Proses penyelamatan aset perusahaan itu, katanya, sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Nazaruddin memerintahkannya secara langsung dalam pertemuan di rumahnya pada 17 April 2011. Bahkan ketika KPK menggeledah Permai Grup, Nazaruddin masih menghubunginya.

Menjelang sore, persidangan seperti sudah memasuki tahap keletihan. Saat itu sudah menjelang waktu salat magrib dan majelis hakim akan memberlakukan skors yang kedua.

Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertanya, Nazaruddin kembali ingin memastikan Anas terlibat dalam kasus-kasus yang menyeret namanya itu. Dia pun bertanya apakah Anas pernah datang ke kantor kepada Yulianis. Yulianis mengaku tidak pernah melihat Anas datang ke kantor setiap hari.

"Tapi tanpa ingin mendeskreditkan, kalau Pak Anas tidak datang ke kantor, Pak Nazar tidak salat Jumat," katanya yang disambut tawa riuh pengunjung sidang.

KPK Tidak Tunggu Istana

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan lembaganya independen dan tidak ada urusan dengan Istana. Hal ini dinyatakannya berkaitan dengan penilaian kinerja KPK yang lamban dalam menangani kasus wisma atlet.

Dalam sidang yang sedang berlangsung, nama Anas dan Angelina Sondakh berkali-kali disebut menerima sejumlah uang dari Nazaruddin. Bahkan Anas juga disebut menerima uang Rp 50 miliar yang dibagi-bagikan dalam pemenangannya sebagai ketua umum Demokrat.

"Kita tidak ada urusan dari Istana, kita independen. Di negeri ini tidak ada orang yang kebal hukum. Kita memerlukan dua alat bukti yang cukup, bukan menunggu wangsit dari Istana," katanya, Kamis (26/1).

Dalam jumpa pers yang diadakan pagi ini, Abraham tidak menyinggung soal tersangka baru di kasus wisma atlet maupun Hambalang. Menurutnya, belum ada telaah penyidik yang bisa menguatkan kasus ini naik ke tingkat penyidikan.

"Kita masih pengembangan. Tidak ada kasus yang kita petieskan. Tapi kita mohon agar bersabar sedikit karena upaya penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara instan," katanya.

__._,_.___

__,_._,___

Tritura 2012

Christianto Wibisono mengontekskan Tritura 1965 menjadi Tritura 2012: (1) bubarkan PKI ("Partai Koruptor Indonesia") yang telah membajak negeri ini dari negarawan sejati; (2) reformasi birokrasi agar proaktif pada kebutuhan masyarakat; (3) tingkatkan kualitas harkat martabat manusia Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat dunia secara kualitatif.

Tritura 2012 ini ditujukan kepada Presiden dan elite DPR. Presiden yang kebetulan menantu Sarwo Edhie tidak bisa sendirian memenuhi Tritura 2012 karena SBY bukan dan tidak boleh menjadi diktator seperti Soekarno dan Soeharto. Maka, capres ketujuh harus memimpin partai terkuat agar tidak tersandera oleh DPR dan mampu merespons Tritura 2012.

Christianto Wibisono Penulis Buku Aksi-Aksi Tritura 1970. (Kompas, 10 Januari 2012)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

TIKUS-TIKUS KANTOR (BY: IWAN FALS)

kisah usang tikus-tikus kantor yg suka berenang di sungai yg kotor.

kisah usang tikus-tikus berdasi yg suka ingkar janji lalu sembunyi,dibalik meja teman sekerja,didalam lemari dari baja.

kucing datang cepat ganti muka,segera menjelma bagai tak tercela,masa bodo' hilang harga diri,asal tak terbukti lalu sikat lagi.

tikus-tikus tak kenal kenyang,rakus-rakus bukan kepalang,otak tikus memang bukan otak udang,kucing datang tikus menghilang.

kucing-kucing yang kerjanya molor,tak ingat tikus kantor datang menteror,cerdik,licik,tikus bertindak tengik,mungkin karna si kucing pura-pura mendelik.

tikus tahu sang kucing lapar kasih roti jalan pun lancar,memang sial sang tikus terlalu pintar atau mungkin si kucing yg kurang cekatan
Powered by Telkomsel BlackBerry®