ARTIKEL OPINI: Tugas Mendikbud (SYAMSUL RIZAL)

Pemilihan dan pengangkatan  Nadiem Makarim  sebagai  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sempat menuai kontroversi meski Presiden Joko Widodo punya alasan tersendiri.

Mengapa Nadiem ditunjuk sebagai Mendikbud yang bertugas mengelola pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi? Menurut Presiden, mengelola sekolah dan pelajar di Indonesia bukan pekerjaan ringan. Ada sekitar 300.000 sekolah, dari taman kanak-kanak sampai kampus dengan sekitar 50 juta pelajar yang tersebar di sekitar 17.000 pulau dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, lihat Kompas online, 24 Oktober 2019, dalam "Mengapa Nadiem Makarim Jadi Mendikbud?"

Pendidikan via teknologi

Presiden menambahkan bahwa hanya lewat teknologi, kualitas pendidikan yang sama dari satu wilayah ke wilayah lain dapat dicapai. Penggunaan internet,  artificial intelligence,  big data, dan lain-lain ke depan sangat diperlukan dalam pengelolaan pendidikan.  Nadiem, meski tak berlatar pedagogi, merupakan sosok yang tepat membereskan karut-marut di dunia pendidikan kita.

Apa yang bisa kita cermati dari pernyataan Presiden di atas? Pertama, Presiden ingin agar kualitas pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di seluruh Nusantara, berstandar sama. Kedua, untuk mendukung keinginan tersebut, Presiden ingin agar pendidikan di Indonesia memanfaatkan semua teknologi yang ada, khususnya yang berbasis teknologi informasi (TI).

Apa tujuan orangtua bekerja? Bagi kebanyakan warga masyarakat, secara sederhana, ada dua tujuan utama orangtua bekerja: memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memperbaiki nasib anak-anaknya agar lebih baik daripada nasib orangtuanya saat ini.  Agar perbaikan nasib anak-anaknya terjadi, jalan yang paling masuk akal yang ditempuh para orangtua adalah dengan menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang paling tinggi. Harapan mereka: semakin tinggi pendidikan anak mereka, akan semakin tinggi pula peluang anak mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jaminan kompetensi

Meski demikian, sampai sekarang ini harus kita akui bahwa belum ada jaminan apabila anak kita lulus SD, anak tersebut akan mempunyai kompetensi sesuai dengan lulusan SD. Kalau dia lulus SMP atau SMA, juga tidak ada jaminan bahwa dia mempunyai kompetensi sesuai dengan lulusan SMP dan SMA.

Di samping itu, yang menjadi masalah besar bagi bangsa kita adalah semua SD, SMP, dan SMA di seluruh Tanah Air sangat berbeda sekali kualitasnya satu sama lain. Akibatnya, persaingan anak-anak kita menjadi tidak adil. Anak-anak yang bersekolah di sekolah yang tak bermutu (biasanya terletak di daerah pinggiran) tidak sanggup bersaing dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah yang bermutu tinggi (biasanya terletak di perkotaan).

Itu tentu saja tidak boleh kita biarkan terus-menerus terjadi karena semua anak-anak ini adalah anak kandung negara kita yang harus dilindungi hak- hak mereka. Ke depan, anak- anak kita harus mempunyai kesempatan yang sama untuk maju. Semua anak-anak bangsa harus kita jamin mampu berprestasi dan ikut bersama-sama seluruh anak-anak Indonesia lainnya berjuang membela NKRI mati-matian.

Tanpa prestasi, maka tidak mungkin anak-anak tersebut diajak berjuang di zaman yang sangat ketat persaingannya ini. Kalau dulu orangtua kita berjuang dengan modal bambu runcing, keberanian, keikhlasan, dan kekompakan yang luar biasa, sekarang kita harus mempersiapkan anak-anak kita dengan kekuatan prestasi yang hebat dan merata untuk melakukan hal yang sama dalam membela bangsa dan negara.

Kalau komponen keadilan tidak menjadi perhatian kita, pada dasarnya kita sudah menzalimi anak kandung dari bangsa kita sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap perlombaan, misalnya untuk masuk ke level sekolah yang lebih tinggi, masuk perguruan tinggi, menjadi calon pegawai negeri sipil, melamar kerja, dan seterusnya, menjadi perlombaan yang tidak adil.

Tanggung jawab bersama

Kita semua harus ingat bahwa pendidikan untuk anak bangsa ini adalah tanggung jawab negara dan kita semua. UUD 1945 menjamin semua warganya mereguk pendidikan yang bermutu secara adil. Semua sekolah milik negara harus dipastikan mempunyai mutu yang tinggi dan merata di seluruh Indonesia. Kalau ini belum bisa dipastikan, ujian apa pun atau perlombaan apa pun yang dibuat oleh negara akan berlangsung secara tidak fair.

Harus kita akui bahwa mencari pekerjaan semakin sulit saja bagi anak-anak kita karena pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan. Untuk meningkatkan peluang kerja bagi anak-anak bangsa kita, kita harus mengerjakan dua hal.

Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akan menambah lapangan kerja di dalam negeri.  Kedua, mendesain kurikulum yang mempersiapkan anak-anak kita menyerbu pasar luar negeri. Menurut saya, kita telah salah melangkah ketika Kurikulum 2013 telah memarjinalkan bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan apa jadinya kalau Menteri Nadiem, misalnya, tidak paham bahasa Inggris. Apakah dia bisa sesukses sekarang ini? Saya yakin Nadiem hanya jadi ordinary person atau orang biasa saja. Kemampuannya di bidang teknologi informasi (TI) menjadi kurang bermanfaat karena dia tidak dapat berkolaborasi secara internasional. Juga kita yang, tanpa bahasa Inggris hebat, kemampuannya dalam belajar TI juga menjadi terhambat.

Kita semua berharap dan berdoa semoga Nadiem mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugasnya: melaksanakan pendidikan yang adil dan bermutu, serta mengantarkan anak bangsa memperoleh pekerjaan yang layak.

Syamsul Rizal Profesor di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Kompas, 1 November 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

PENDIDIKAN NASIONAL: (Sebagian) PR Mendikbud (HENNY SUPOLO SITEPU)

Selamat datang menteri pendidikan termuda di Republik Indonesia. Wajah muda yang diharapkan bisa membuat terobosan dalam dunia pendidikan ini merupakan jejak langkah sangat berani Presiden Jokowi. Apalagi Nadiem Makarim lebih dikenal dengan Gojek-nya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tiba di Kompleks Istana Kepresiden untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Mar'uf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Usia memang bukan fungsi dari kematangan dan kedalaman pemikiran. Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa di tahun 1922 pada usianya yang ke-33. Pemikiran beliau sangat jauh melampaui zamannya.

Dorongan beliau mengenai kemerdekaan berpikir ("guru perlu mendorong muridnya mencari jawaban dan sumber belajar sendiri") atau ungkapan Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani (terjemahan bebasnya "di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat berkarya secara setara, di belakang memberi dorongan maju memimpin") sangat sejalan dengan berbagai teori pendidikan mutakhir. Bahkan, tut wuri handayani, bagian terakhir dari tiga bagian proses pembelajaran itu, disertakan dalam logo Kementerian Pendidikan sejak 1977.

Siapa pun menterinya perlu memiliki kemampuan memahami dan mengelola keragaman situasi.

Dunia pendidikan Indonesia saat ini memiliki tantangan tinggi dari berbagai sisi. Begitu kompleks situasi sehingga bisa dikatakan, siapa pun menterinya perlu memiliki kemampuan memahami dan mengelola keragaman situasi. Mengandalkan perubahan hanya pada seorang menteri tentu suatu keinginan berlebihan, tetapi kita bisa berharap bila sang menteri memulai waktunya bekerja dengan menunjukkan kemampuan mendengar dan keinginan untuk belajar. Barangkali di sanalah kekuatan anak muda itu, yang sudah kita dengar akan dilaksanakan menteri baru pada seratus hari pertamanya menjabat.

Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 mengenai Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya ayat 1, sesungguhnya bisa menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan yang berada dalam dunia pendidikan. Pasal tersebut–yang lengkapya berbunyi, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa"–seharusnya menjadi dasar pijakan seluruh kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Berbagai hal bisa diatasi bilamana para pemangku kepentingan memahami pentingnya kata-kata kunci dalam ayat tersebut.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Siswa SD di Desa Tuamese ini tidak melewati proses pendidikan anak usia dini karena belum ada PAUD di daerah ini. Tidak semua desa di NTT sudah memiliki PAUD. Mereka akan kesulitan saat masuk pendidikan dasar.

Dari pertemuan Yayasan Cahaya Guru dengan berbagai komunitas pendidikan, baik kepala sekolah, guru, komite sekolah, bahkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sekalipun, ternyata pasal dan khususnya ayat tersebut tidak dikenal sama sekali. Padahal, bisa dibayangkan dinamika yang terjadi saat para penyelenggara pendidikan menjunjung tinggi nilai keagamaan (bukan agama apalagi agama tertentu saja) dan nilai kultural (artinya, bisa memahami berbagai sudut pandang yang dibentuk oleh pemahaman budaya, atau kemajemukan bangsa yang berarti di sekolah), setidaknya perbedaan akan dipandang sebagai kekayaan lingkungan sehingga "dirayakan" dalam berbagai cara.

Ruang Perjumpaan

Saat situasi bangsa sedang memperlihatkan betapa banyak narasi negatif beredar mengenai sikap atau setidaknya gagasan intoleransi terjadi di berbagai lembaga pendidikan, maka narasi positif sangat dibutuhkan untuk penguat dan menjadi inspirasi lingkungan. Sudah waktunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan agar setiap penyelenggara pendidikan memasukkan upaya menciptakan ruang perjumpaan sebanyak-banyaknya dalam berbagai pendekatan.

Mereka yang nyaman berada dalam keragaman tentu akan lebih mudah berkomunikasi…

Sekolah sebagai ruang perjumpaan berbagai latar belakang akan menyiapkan anak menyongsong masa depan mereka. Mereka yang nyaman berada dalam keragaman tentu akan lebih mudah berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis (karena memiliki kepercayaan diri dalam keragaman itu), dan kreatif. Itulah empat kompetensi minimal yang perlu dimiliki siswa.

Dalam situasi di tengah keragaman, seseorang lebih mudah dilatihkan menyatakan kekuatan diri, menemukan kekuatan lingkungan, dan berperan untuk kebaikan dan perbaikan. Masa depan membutuhkan kesadaran untuk maju bersama.

Kapitalisasi keragaman sangat penting dicerminkan dalam berbagai kebijakan yang merupakan turunan khususnya Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di atas. Berbicara mengenai turunan, pelaksanaannya tentunya perlu melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional. Seberapa jauh sesungguhnya prinsip penyelenggaraan pendidikan dipandang sungguh-sungguh sebagai suatu prinsip, bisa terlihat dari gambaran profil lulusan yang diharapkan, indikator akreditasi sekolah dan penilaian kinerja guru.

Penekanan pada tugas guru selayaknya sejalan dengan keberpihakan pada pemahaman adanya tantangan yang sangat berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Upaya untuk menyamaratakan, apa pun alasannya, bisa menjadi pemborosan energi. Menemukan praktik baik di lingkungan merupakan langkah strategis. Bukan saja sebagai penguat para pelaku, tetapi juga akan menjadi inspirasi untuk yang lainnya.

Angkat praktik baik

Mengangkat praktik baik yang bertebaran di daerah, bahkan di daerah terpencil sekalipun, akan menjadi pupuk untuk harapan bahwa guru sudah melakukan tugasnya secara tepat. Untuk dapat melakukan itu, maka seluruh pejabat terkait perlu memiliki kemampuan mendengar, berpikir dalam hening, bersikap jujur serta kritis bahkan pada diri sendiri.

Tiga pusat pendidikan yang disebut Ki Hadjar Dewantara sebagai "alam perguruan, alam keluarga dan alam pergerakan pemuda" layak terus diupayakan. Alam adalah terminologi yang menyiratkan keluasan. Kata kunci "gotong royong" diucapkan pada hari pertama menteri baru berada di Gedung Kemdikbud. Tertangkap dengan jelas bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dipandang sangat penting.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Henny Supolo

Meskipun demikian, untuk bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seluruh jajaran kementerian (dan "turunannya") perlu menghayati sikap demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif yang tertuang pada prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut di atas.

Bukankah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penyelenggara pendidikan dengan porsi terbesar di republik ini?

Henny Supolo, Yayasan Cahaya Guru

Kompas, 1 November 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Menjadi Orang Baik dan Tak Seragam (F RAHARDI)

ARSIP PRIBADI

F. Rahardi

Di Indonesia tak terbilang banyak sekolah unggulan. Yang disebut sekolah unggulan ternyata sekolah berfasilitas unggul: kelas bermesin pendingin, komputer, lab lengkap, sarana olahraga, perpustakaan. Yang begitu sebenarnya bukan sekolah unggulan, melainkan sekolah dengan fasilitas fisik unggul.

Istri saya pensiunan guru SMA negeri. Konon sekolah tempatnya mengajar mendapat predikat sekolah unggulan. Sekolah itu hanya menerima anak-anak unggul dengan Nilai Ujian Nasional yang juga unggul. Saya pernah menyeletuk, "Itu, sih, bukan sekolah unggulan, tetapi sekolah dengan para murid ber-NUN unggul." Istri saya marah. Dia bilang kalau ada anak ketahuan pakai narkoba di sekolahnya pasti keluar. Dan hampir semua sekolah seperti itu. Yang ketahuan pakai narkoba atau berbuat kriminal pasti dikeluarkan. Tanyaan saya, lalu di mana dia harus dididik? Di Lembaga Pemasyarakatan?

Tersebutlah beberapa tahun silam seorang siswa sebuah SMA di Merauke, Papua membunuh orang. Dia ditangkap polisi, diadili, dan dipenjara. Sekolah segera mengeluarkannya. Untunglah SMAN Plus Satu Atap 1 Merauke di Jl Trans Papua Km 21, Wasur mendatanginya di penjara. Anak pelaku kriminal itu ditanya, masihkah mau sekolah? Ia merasa kembali diperlakukan sebagai manusia, tapi sekaligus heran; "Kan saya masih dipenjara, Pak?"

SMAN Plus Satu Atap lalu mengirim guru ke penjara. Anak itu bisa ikut Ujian Nasional dan lulus. Selepas dari penjara, ia buka bengkel dan bantu SMAN Plus Satu Atap menangani "anak-anak bandel". Tugas pendidikan bukan membuat seorang anak menjadi manusia hebat, melainkan mendidik anak menjadi orang baik. Kalau hanya hebat, Hitler, Polpot, dan Slobodan Milosevic juga sangat hebat. Merekalah pemegang rekor dunia sebagai pembunuh rakyat Jerman, Kamboja, dan Bosnia dengan jumlah terbanyak. Orang baik itu mereka yang bisa mandiri, tak jadi beban orang lain; syukur malah bisa bermanfaat bagi sesama manusia di sekitarnya. Prajurit yang baik tetap lebih baik dibandingkan dengan seorang jenderal korup. Seorang ketua RT yang baik lebih mulia di mata warganya dibandingkan dengan walikota atau bupati rakus yang berurusan dengan KPK.

Tugas pendidikan bukan membuat seorang anak menjadi manusia hebat, melainkan mendidik anak menjadi orang baik. Kalau hanya hebat, Hitler, Polpot, dan Slobodan Milosevic juga sangat hebat.

Mendikbud kita hebat?

Melihat biografi Nadiem Makarim, menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, istri saya berkomentar. "Mendikbud kita ini jebul masih muda ya? Kelahiran 1984. Sama Uum (anak bungsu kami), tuaan Uum. Hebat dia, ya?" Takut salah ngomong, saya berkomentar netral-netral saja, "Ya iyalah. Orang tahunya Nadiem ya Gojek. Padahal ia MBA dari Harvard Business School. Ia juga 'darah biru' karena Hamid Algadri, ayah Atika, ibu Nadiem seorang tokoh perintis kemerdekaan. Atika banyak menulis berita kegiatan budaya di Majalah Sastra Horison sebelum menikah dengan Nono Makarim, seorang pengacara kondang dan aktivis '66. Maher Algadri adik Atika seorang pengusaha sukses. Zacky Anwar, adik Nono Makarim, seorang perwira tinggi TNI yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen ABRI."

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Nadiem Makarim

Kemudian keterusanlah saya ngoceh di depan istri. Tetapi (dugaan saya), Nadiem Makarim dipilih Presiden Joko Widodo jadi menteri Pendidikan bukan karena dia hebat, melainkan karena presiden yakin dia mampu membongkar kebusukan dunia pendidikan di Indonesia. Sama dengan dunia kesehatan yang menjadi "budak" industri farmasi dan alat kesehatan, dunia pendidikan Indonesia adalah "budak" industri buku dan alat peraga. Kemendikbud sudah lama menyediakan buku pelajaran dalam bentuk soft copy yang bisa diunduh gratis sekolah atau siswa di seluruh Indonesia. Tapi, ya tetap saja penerbit buku melenggang ke sekolah, menawarkan sepeda motor, AC, bahkan mobil untuk kepala sekolah dan guru. Alasan yang disampaikan para guru, mengunduh buku gratis dari kementerian lalu mencetaknya lebih mahal dibanding dengan membeli buku. Ya, iyalah. Mestinya cukup diprin, dijilid pakai stapler, dan dilakban. Kalau dicetak, ya, jelas lebih mahal.

Nasionalisme memang penting, tapi bukan dengan menghilangkan kedaerahan melalui penyeragaman.

Jadi, buku yang ditulis di Jakarta, dicetak di Jakarta, terus dikirim ke daerah mulai Aceh sampai Papua dengan biaya kirim amat tinggi. Dampaknya, buku itu jadi sesuatu yang asing bagi anak-anak Aceh dan Papua sebab yang dimuat di dalamnya pikiran orang Jakarta yang lain sekali dengan dunia konkret anak-anak Aceh dan Papua.

Nasionalisme memang penting, tapi bukan dengan menghilangkan kedaerahan melalui penyeragaman. Orang Negro, Irlandia, dan Jepang di Amerika Serikat tetap bilang "Saya Negro Amerika, saya Irlandia Amerika, saya Jepang Amerika." Negro, Irlandia, dan Jepangnya tak pernah hilang meski mereka sudah jadi bangsa Amerika. Rasa senasib sepenanggungan di negeri oranglah yang mempersatukan berbagai bangsa itu di sebuah negara baru bernama Amerika Serikat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Anak berkebutuhan khusus yang bertugas sebagai pembawa teks Pancasila melakukan hormat saat bendera Merah Putih dikibarkan dalam upacara bendera di MI Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (16/9/2019).

RRT lebih beruntung. Penduduk mereka sama-sama ras Mongoloid, tapi mereka lain-lain etnisitas dengan enam bahasa: Mandarin, Tionghoa, Hokkien, Kanton, Hakka, dan Tiochiu. Yang mempersatukan mereka tulisan. Indonesia itu rumit. Janji Sumpah Pemuda, Berbangsa Satu, Bertanahair Satu, dan Berbahasa Satu; sebenarnya dua yang pertama hanya niat. Yang benar-benar realitas hanya yang ketiga: Berbahasa Satu Bahasa Indonesia. Melalui bahasalah bangsa ini bisa terus bertahan menjadi Indonesia, atau cerai berai. Tetapi, menyeragamkan pendidikan dari Sabang sampai Merauke melalui Ujian Nasional merupakan sesuatu yang absurd. Dan sampai sekarang, upaya menghapus Ujian Nasional tak pernah bisa membuahkan hasil.

Tetapi, menyeragamkan pendidikan dari Sabang sampai Merauke melalui Ujian Nasional merupakan sesuatu yang absurd. Dan sampai sekarang, upaya menghapus Ujian Nasional tak pernah bisa membuahkan hasil.

(F Rahardi Pengamat Pendidikan)

Kompas, 1 November 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

PELAYANAN PUBLIK: Tantangan Tito (ARIF NURDIANSAH)

PUSPEN KEMENDAGRI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disambut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Papua Barat, Jumat (25/10/2019).

Membangun sinergi Kemendagri dengan pemda untuk perbaikan data kependudukan/KTP-e dan menyelesaikan soal kepastian hukum demi meningkatkan investasi merupakan pesan Presiden Jokowi ketika melantik Tito Karnavian sebagai mendagri.

Penunjukan Tito juga harus dapat meciptakan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kepolisian dari level pusat sampai daerah dalam integrasi data. Maka, pelayanan publik pada kementerian dan lembaga itu lebih cepat dan mudah, tak harus berulang input data diri.
Untuk menjawab harapan presiden terkait kepastian hukum dan investasi, tiga langkah harus segera dilakukan.

Pertama, kaji ulang regulasi di pemda. Data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2018 mengidentifikasi terdapat 15.146 perda, 5.560 di antaranya fokus pada investasi. Dari jumlah itu, 547 perda bermasalah dan bisa menghambat investasi. Pada tahun sebelumnya pemerintah membatalkan 3.143 perda penghambat daya saing nasional.

Penunjukan Tito juga harus dapat meciptakan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kepolisian dari level pusat sampai daerah dalam integrasi data.

Kedua, cegah konflik kekerasan. Pada 2020 akan ada Pilkada serentak di 270 wilayah. Pelaksanaan pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah republik itu berpotensi menimbulkan konflik. Selain isu politik, menurut Indeks Keamanan Investasi Indonesia (Bappenas, 2016), terdapat potensi konflik yang menghambat investor: konflik agraria, konflik kecemburuan sosial, dan konflik adat atas nilai-nilai lokal.

Mengacu pada UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, fungsi pencegahan konflik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda. Pemerintah pusat dan pemda perlu segera membangun kerangka kerja pencegahan konflik di pusat maupun daerah. Caranya, membangun mekanisme institusional pencegah intensitas dan eskalasi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat rentan konflik (LIPI, 2012).

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Infografis jumlah konflik agraria di Indonesia sepanjang 2018.

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pembangunan sistem peringatan dini. Saat ini cukup banyak Polda dan Polres punya sistem aduan berbasis digital, tapi belum banyak terintegrasi dengan pemda. Keberadaan mendagri berlatar Polri diharapkan dapat membangun integrasi Polri dan pemerintah kian memperkecil potensi konflik kekerasan yang melibatkan masyarakat, tak hanya dengan pendekatan intelijen yang kaprah dilakukan.

Pemerintah pusat dan pemda perlu segera membangun kerangka kerja pencegahan konflik di pusat maupun daerah.

Ketiga, bangun tata kelola pemerintahan yang baik di semua level pemerintah. Kelemahan kualitas tata kelola pemerintahan dapat menciptakan ketakadilan horisontal dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat berujung pada kekerasan. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan dapat meminimalkan tabiat korupsi (saat ini masih banyak kepala daerah ditangkap KPK karena korupsi).

Terlepas dari kekurangan yang masih perlu dibenahi, Polri di bawah kepemimpinan Tito menjelma sebagai lembaga negara bercitra positif: semakin baik di mata publik. Dalam lima tahun terakhir, survei litbang Kompas menunjukkan adanya lonjakan tren positif, dari 63,2 persen (2016) menjadi 73,05 di tahun berikutnya dan 82,9 persen pada 2018. Peningkatan ini selaras dengan survei terakhir Alvara Research Center: selama pemerintahan Jokowi-JK, Polri mendapat nilai 78,1 persen dan menjadi lembaga bertingkat kepercayaan tertinggi ketiga setelah TNI dan KPK. Sejak era Reformasi, Polri belum pernah mendapatkan kepercayaan sebesar ini.

Untuk mencapai prestasi itu, banyak hal telah dilakukan, dari perubahan paradigma hingga kelembagaan. Misalnya, untuk meminimalkan keluhan publik seputar penyelewengan dan praktik koruptif dalam layanan Kepolisian, dibentuk Satgas Pungli. Beberapa Kapolres, Kasatlantas, dan jajaran tercatat pernah dihukum akibat terbukti melakukan penyelewengan.

Terlepas dari kekurangan yang masih perlu dibenahi, Polri di bawah kepemimpinan Tito menjelma sebagai lembaga negara bercitra positif: semakin baik di mata publik.

Hal lain: sejak menjabat sebagai asrena kapolri pada 2014, Tito membangun Indeks Tata Kelola Polri (ITK), sebuah penilaian kinerja Polri secara objektif dan independen berbasis data serta persepsi publik di level Polda dan Polres. Komitmen itu diperkuat saat ia Kapolri dengan melembagakan metode pengukuran melalui Peraturan Kapolri pada 2018 di semua level: Mabes, Polda, Polres yang dilakukan berjenjang.

Pengukuran ITK, yang melibatkan masukan publik, juga dimaksudkan mengubah paradigma anggota Polri, dari prajurit (garis komando dan eksekusi) menjadi penjaga dengan pendekatan komunikasi dan interaksi sesama anggota dan masukan dari masyarakat. Hal ini dikemukakan dalam bukunya (Democratic Policing, 2017) yang menyebut rakyat pemilik negara sehingga dalam pelayanan, Polri harus mengikuti keinginan rakyat.

Replikasi pengalaman

Pengalaman membangun sistem pengukuran kinerja di Polri sangat mungkin direplikasi untuk mengukur kinerja tata kelola pemda dengan melibatkan publik di level provinsi dan kabupaten/kota. Ini sekaligus memperkaya pengukuran Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda yang selama ini telah rutin dilaksanakan tapi masih minim pelibatan publik.

Keterlibatan publik mengukur kinerja Pemda sangat penting. Sebagai salah satu aktor tata kelola, masyarakat sipil bersama pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), birokrasi, dan masyarakat ekonomi dapat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan sebuah daerah.

Keterlibatan publik mengukur kinerja Pemda sangat penting.

Pada sisi lain, penilaian kinerja tata kelola pemerintahan daerah secara objektif dan independen dapat meningkatkan kompetisi sehat antardaerah. Tiap daerah akan berlomba meningkatkan kualitasnya demi perbaikan pelayanan kepada publik karena sejatinya keberadaan negara tak lagi pangrehprojo (memerintah), melainkan pamongprojo (melayani) seperti cita-cita program reformasi birokrasi.

Secara teknis pengukuran dapat dilakukan secara berjenjang. Kemendagri mengukur kinerja provinsi, sementara kabupaten/kota diukur oleh provinsi. Ini sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti disebutkan dalam UU Pemerintah Daerah: provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Adapun provinsi punya mandat mengawal dan mengoordinasi pembangunan pemerintah di bawahnya. Skema itu juga dapat digunakan dalam mengkaji Perda bermasalah.

Dengan mengoptimalkan fungsi Kemendagri, terkait penanganan konflik, serta mereplikasi pengalamnya di Polri, tantangan Tito di hari pelantikan- nya lebih mudah dilaksanakan.

(Arif Nurdiansah Peneliti Tata KeLola Pemerintahan di Kemitraan)

Kompas, 1 November 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TIMUR TENGAH: NIIS dan Negara Gagal di Dunia Arab (MUSTHAFA ABD RAHMAN)

DEPARTMENT OF DEFENSE/HANDOUT VIA REUTERS

Gambar yang diambil dari video yang dirilis Departemen Pertahanan AS ini menunjukkan pasukan khusus AS merangsek menuju tempat persembunyian pemimpin NIIS Abu Bakar al-Baghdadi, 26 Oktober 2019. Serangan ini menewaskan Baghdadi.

Pemimpin dan pendiri Kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Abu Bakar al-Baghdadi, tewas dalam penyerbuan pasukan komando AS, Sabtu (26/10/2019) dini hari, di Desa Barisha, Provinsi Idlib, wilayah barat laut Suriah.

Opini yang berkembang di media Timur Tengah, baik yang dilontarkan pengamat, pejabat, maupun publik, adalah bagaimana masa depan NIIS pasca-tewasnya Baghdadi.

Hampir semua sepakat, NIIS tidak akan mati atau tidak terpengaruh oleh kematian Baghdadi. NIIS sesungguhnya jauh lebih besar dari sekadar seorang Baghdadi. NIIS bukan perkara ketokohan seorang pemimpin, melainkan lebih pada persoalan ideologi atau NIIS itu sendiri sudah menjelma menjadi ideologi.

Tentang Baghdadi sendiri sesungguhnya sudah tidak punya pengaruh besar di lapangan, khususnya setelah kekalahan NIIS di Irak dan Suriah dalam dua tahun terakhir ini.

US DEPARTMENT OF DEFENSE/HANDOUT VIA REUTERS

Pemimpin NIIS Abu Bakar al-Baghdadi semasa hidup.

Baghdadi dalam beberapa waktu terakhir praktis hanya menjadi seorang buronan yang telah kehilangan komunikasi dengan banyak pengikut dan pembantu dekatnya. Oleh karena itu, kematian Baghdadi tidak membawa dampak besar kepada NIIS.

Kesibukan Baghdadi terakhir adalah bukan berusaha menggerakkan kembali NIIS, melainkan hanya mencari tempat persembunyian. Ia akhirnya ditemukan di tempat persembunyian terakhirnya, yaitu di Desa Barisha.

Kekuatan NIIS juga bukan terletak pada organisasi yang memiliki struktur mulai dari pemimpin, wakil pemimpin, bendahara hingga juru bicara, tetapi berada pada kekuatan ideologinya.

Baghdadi boleh tewas atau bahkan organisasi NIIS ambruk, tetapi NIIS secara ideologi tetap eksis selama lingkungan sosio-politik di Timur Tengah yang mendorong tetap bertahannya NIIS itu masih bersemai.

Oleh karena itu, selama faktor-faktor yang melahirkan ideologi NIIS masih subur di Timur Tengah atau di belahan bumi lainnya, NIIS akan tetap eksis dan pengikut atau simpatisannya masih bertebaran di mana-mana.

Banyak artikel dan buku selama ini menelaah dan menganalisis NIIS dengan metodologi historis yang menceritakan perjalanan NIIS dari lahir, berkembang, kemudian ambruknya. Bahkan, sering pula NIIS diidentikkan dengan Baghdadi.

Akan tetapi, tidak banyak artikel yang menganalisis NIIS dengan metodologi tinjauan sosiokultural dan geopolitik yang tercipta di bumi Timur Tengah, menyusul era sistem negara bangsa (nation state) pada abad ke-20. NIIS sesungguhnya adalah produk negara gagal di dunia Arab yang mengusung sistem negara bangsa hasil warisan dari pemerintah kolonial pada abad ke-19 dan ke-20.

Jika sistem negara bangsa di Eropa melahirkan kultur demokrasi, sebaliknya di dunia Arab menciptakan kultur diktator

AP PHOTO/AMR NABIL

Dalam foto bertanggal 10 Oktober 2010 ini, Pemimpin Libya Moammar Khadafi (tengah), bersama mantan Presiden Hosni Mubarak (kanan) dan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh (kiri), dalam Konferensi Tingkat Tinggi Arab-Afrika di Sirte, Libya.

Tradisi kudeta militer di dunia Arab yang dimulai dari Mesir pada 1952 menjadi awal proses penguburan benih-benih kultur demokrasi di kawasan itu. Kudeta militer di Mesir 1952 segera disusul kudeta militer di negara Arab lain, seperti kudeta militer di Irak tahun 1958, di Aljazair tahun 1965, di Suriah tahun 1969, di Sudan tahun 1969, dan di Libya tahun 1969.

Rezim militer, sebagai penguasa baru di dunia Arab pasca-era kolonial, segera menerapkan sistem monolitik yang sama sekali tidak memberikan ruang adanya keberagaman pendapat atau ideologi dalam rumah negara bangsa itu. Akibatnya, rezim militer di dunia Arab segera mendapat perlawanan sengit dari gerakan Islam politik yang merupakan kekuatan politik dominan di dunia Arab.

Di Mesir, Ikhwanul Muslimin (IM) yang merupakan gerakan Islam politik di negara itu segera pecah kongsi dengan rezim militer, menyusul rezim militer yang dipimpin Gamal Abdel Nasser cenderung memonopoli kekuasaan dengan menerapkan sistem diktator. Sebelumnya, militer dan IM bermitra dalam menumbangkan sistem monarki di Mesir pada 1952.

Upaya pembunuhan yang gagal terhadap Gamal Abdel Nasser di kota Alexandria pada 1954 oleh aktivis IM menjadi puncak perseteruan IM dan militer. Rezim militer segera melancarkan tindakan represif dengan memburu dan memenjarakan para pimpinan dan aktivis IM.

AP PHOTO, FILE

Dalam foto bertanggal 18 Juni 1956 ini, Pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser melambaikan tangan kepada massa pendukungnya saat ia tengah menuju Port Said untuk menaikkan bendera Mesir di Navy House sebagai tanda pengambilalihan penjagaan zona Terusan Suez setelah 73 tahun pendudukan Inggris.

Tindakan represif militer terhadap IM pada dekade 1950-an dan 1960-an disebut merupakan cikal bakal lahirnya gerakan radikal di dunia Arab. Ironisnya, rezim militer berkuasa sangat lama di dunia Arab serta gagal membangun negara modern yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Mesir dikontrol militer dari tahun 1952 sampai saat ini. Aljazair dipegang militer sejak 1965 sampai sekarang. Libya dan Suriah terlibat perang saudara dari tahun 2011 sampai sekarang karena rezim militer di dua negara tersebut menolak melepaskan kekuasaan. Di Sudan, militer masih bercokol lewat kesepakatan kongsi dengan sipil untuk memimpin masa transisi di negara itu setelah dilanda aksi unjuk rasa rakyat yang menjatuhkan rezim militer Presiden Omar Hassan al-Bashir pada 11 April lalu.

Ideologi sosialis yang diadopsi rezim militer disebut menjadi salah satu faktor utama yang menciptakan negara gagal di dunia Arab. Hal itu seperti halnya ideologi sosialis yang gagal membawa kemajuan di negara-negara Eropa Timur sehingga menyebabkan ambruknya Uni Soviet dan negara Eropa timur lainnya pada dekade 1990-an. Ditambah pula gagalnya negara-negara Arab melawan Israel yang mengalami kekalahan dalam perang Arab-Israel tahun 1967.

Gagalnya ideologi sosialis dan kegagalan dalam perang melawan Israel berandil besar rakyat di negara-negara Arab yang dikuasai rezim militer mencari identitas ideologi baru sebagai alternatif dari ideologi sosialis itu. Latar belakang itulah yang mengantarkan munculnya jargon kembali kepada Islam sejak 1970-an sampai saat ini sebagai jalan menyelamatkan dunia Arab.

AP PHOTO

(Dari kiri ke kanan pada bagian atas) Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, mantan Pemimpin Libya Moammar Khadafi, dan mantan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali; (dari kiri ke kanan pada bagian bawah) mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan Raja Bahrain Hamad bin Isa al Khalifa. Sejumlah pemimpin di Timur Tengah terimbas angin gelombang protes Musim Semi Arab yang menyapu kawasan Timur Tengah dan Afrika utara tahun 2011.

Latar belakang itu pula yang melahirkan gelombang "Musim Semi Arab" untuk menjatuhkan rezim diktator, mulai dari Tunisia akhir 2010, kemudian menjalar ke Mesir, Libya, Suriah, Yaman tahun 2011, dan terus berlanjut sampai sekarang di Aljazair, Sudan, Irak, dan Lebanon.

Lahir dan kejayaan NIIS yang disimbolkan oleh pidato Baghdadi di mimbar Masjid Nuri di Mosul, Irak, pada Juni 2014, tidak lepas dari latar belakang makro dunia Arab yang gagal membangun negara modern.

Selama sosiokultural dan geopolitik di Timur Tengah tidak mengalami perubahan, maka NIIS akan tetap eksis meski Baghdadi telah tewas.

Kompas, 1 November 2019

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.