Jum'at, 18 Maret 2011, 15:13 WIB
Harian Australia The Age kukuh menyatakan tidak bersalah dan menolak meminta maaf telah mempublikasikan sejumlah kawat diplomatik rahasia dari Kedubes AS di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks. The Age bahkan menyerukan pemerintah SBY untuk menyelidiki saja tuduhan tersebut, jika memang Indonesia adalah negara yang demokratis.
Seperti diketahui, The Age dan koran Australia lainnya, The Sydney Morning Herald, menjadikan bocoran WikiLeaks tersebut sebagai berita utama di halaman depan mereka pada edisi Jumat, 11 Maret 2011. Dipasang dengan judul besar, "Yudhoyono 'abused power': Cables accuse Indonesian President of corruption," berita itu membuat gusar pemerintah RI.
Pada editorialnya, Kamis, 17 Maret 2011, yang berjudul The New Indonesia Faces a Test of Democracy (Indonesia yang Baru Menghadapi Sebuah Ujian Demokrasi), The Age menulis bahwa SBY selama ini dikenal sebagai sosok yang mendorong demokrasi dan keterbukaan. Maka itu, The Age menyarankan pemerintah Indonesia untuk memandang serius bocoran ini dan menindaklanjutinya.
"Demokrasi dan keterbukaan yang dijunjung mantan jenderal ini (SBY) akan lebih kuat jika saja pemerintahnya merespons tuduhan ini dengan lebih tegas, daripada yang ditunjukkan sejak kawat-kawat diplomatik itu diberitakan minggu lalu," demikian ditulis The Age.
Lebih lanjut, The Age mengatakan bahwa tuduhan itu bukan berasal dari satu-dua dokumen saja "namun dari banyak dokumen yang dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh diplomat AS dari sumber-sumber pemerintah yang solid "Pada editorial tersebut, The Age menyatakan tidak ingin menghakimi SBY, tapi juga menolak meminta maaf.
Tajuk The Age menyoroti bahwa dokumen Kedubes AS itu menunjukkan klaim SBY soal 'Indonesia Baru' belumlah terbukti.
"Apapun, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa yang disebut sebagai Indonesia Baru--yang bebas dari budaya korupsi yang merusak politik, militer dan sistem peradilan seperti di era Suharto--masih kabur pengertiannya," tulis The Age.
Untuk itu, The Age mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kebenaran atas tuduhan-tuduhan tersebut. "Evolusi demokrasi Indonesia dapat dipercepat dengan pengujian yang terbuka dan menyeluruh terhadap tuduhan yang meresahkan ini," The Age menulis.
Pemerintah SBY sebelumnya telah membantah semua tuduhan sebagaimana ditulis di kedua koran itu. Di antara tuduhan tersebut, SBY dituding telah menyalahgunakan kekuasaan, melindungi koruptor, dan menggunakan badan intelijen negara untuk memata-matai lawan politiknya. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga dituduh telah menggunakan posisinya untuk menangguk keuntungan pribadi. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Indonesia, yang namanya turut disinggung--seperti: mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufiq Kiemas. dan bekas penasehat Presiden, TB Silalahi--pun membantah kebenaran berita itu. (kd)
(Vivanews.com)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar