Mantan KASAD, Tyasno Sudarto menyatakan perlunya revolusi nasional untuk mengganti kepemimpinan nasional. Seluruh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinilainya telah gagal dalam menjalankan tugas. Kasus mafia pajak, skandal Bank Century, dan mafia hukum, menjadi tolak ukurnya akan kegagalan. "Harus revolusi. Semua mulai dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif telah gagal dalam menuntaskan tugasnya. Mereka justru tersandra oleh kepentingan masing-masing. Karena itu seluruh sistem harus dirubah," ujar Tyasno kepada Republika, Rabu (23/3).
Menurutnya, revolusi tidak perlu dilakukan secara berdarah-darah, tapi dengan damai. Dia melihat, sisitem negara harus dikembalikan ke Pancasila. Selama ini, Indonesia dianggapnya telah menganut prinsip demokrasi liberal. Terkait berita Al Jazeera yang menyebutnya berada di balik aksi radikal sejumlah kelompok, dan Dewan Revolusi Islam, Tyasno membantah keras. "Tidak benar itu. Saya tidak pernah tahu tentang itu." Sebelumnya, Wartawan Al Jazeera, Step Vaessen mengatakan, ada kelompok jendral yang memanfaatkan kalangan islam radikal untuk menggulingkan pemerintah SBY. Hal itu ditemukannya lewat laporan investigasi yang dirilis di situs Al Jazeera.
"Laporan saya awalnya dibuat dalam rangka investigasi kasus Ahmadiyah Cikesik. Tapi dalam perkembangannya saya menemukan keterkaitan kelompok pensiunan jendral dengan kelompok radikal islam," ujar Vaessen kepada Republika. Dia menegaskan, sudut pandang peliputannya adalah peran jendral yang memanfaatkan gerakan sejumlah kelompok. "Intinya saya ingin memberitahukan bahwa ada pensiunan Jendral yang ingin memanfaatkan gerakan ini," tambahnya. Tujuan yang dimaksud yakni menggulingkan pemerintah.
Namun dia sadar, secara umum gerakan ini berskala kecil. Kelompok radikal yang dimaksudpun tidak merepresentasikan umat Islam secara umum. "Mereka hanya kelompok minoritas. Mereka bukan ancaman besar," tukas Vaessen.
(Republika)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar