Oleh Wahyu Susilo
Pada pekan ini, 25-27 Maret, berlangsung putaran diskusi keempat High Level Panel on Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda, di Nusa Dua, Bali.
Panel yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Mei 2012 ini dipimpin secara kolektif oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Agenda utama panel adalah menyusun usulan agenda skenario pembangunan pasca-Millennium Development Goals, terutama untuk isu penanggulangan kemiskinan.
Agenda pembangunan
Isu pembangunan pasca-2015 memang tidak hanya dirumuskan oleh panel, tetapi masih ada skenario lain yang dirancang sebagai kelanjutan dari Rio+20 Summit dengan memperdalam isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Agenda ini dimotori oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin yang mengedepankan isu pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan krisis ekologi.
Berbeda dengan Millennium Development Goal, sebuah skenario global penanggulangan kemiskinan yang bersifat top down, proses yang sedang dijalankan melalui High Level Panel on Eminent Person on Post-2015 Development Agenda relatif inklusif dan partisipatif.
Dalam tiga putaran diskusi sebelumnya, keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, baik organisasi masyarakat madani (civil society organizations/CSO) maupun sektor swasta, menjadi prasyarat penting berlangsungnya putaran diskusi. Selain itu, juga berlangsung konsultasi nasional, regional, dan konsultasi tematik yang diorganisasikan oleh Co-chair dan UN Agency. Semua proses ini menjadi bahan-bahan yang didiskusikan oleh panel.
Pada putaran diskusi di Nusa Dua, Bali, pekan ini, juga berlangsung CSO's Outreach for High Level Panel on Eminent Person on Post-2015 Development Agenda pada 25 Maret 2013. Forum diikuti 250 CSO dari 31 negara yang menyampaikan isu-isu krusial pembangunan, yaitu ketimpangan, kelompok-kelompok marginal yang terlupakan, serta mempertajam pandangan masyarakat sipil mengenai isu utama yang akan dibahas panel pekan ini, yaitu Global Partnership.
Meski demikian, dari sisi substansi masih terlihat polarisasi pandangan mengenai isu-isu prioritas yang hendak diperjuangkan sejumlah pihak. Negara-negara miskin (terutama Afrika) masih mengedepankan isu kemiskinan mendalam (extreme poverty) dan menuntut tanggung jawab negara-negara maju untuk mengalokasikan bantuan internasional.
Inilah lagu lama yang diputar kembali, dan dalam kenyataannya tanggung jawab negara-negara maju, seperti yang ditargetkan dalam MDG8, tak pernah tercapai. Komitmen mengalokasi 0,7 persen GNP gagal total, seluruh negara anggota G-8 dan mayoritas DAC OECD (yang dianggap presentasi negara-negara maju) tak ada yang memenuhi. Hanya negara-negara Skandinavia yang mematuhi komitmen.
Isu ketimpangan
Isu yang menguat agar dibahas di panel ini adalah isu ketimpangan (inequality) dan inklusi sosial. Dalam konteks Indonesia, isu ini sangat relevan dikedepankan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai agenda negara-negara berpendapatan menengah.
Selama ini Pemerintah Indonesia selalu mengklaim kinerja perekonomian Indonesia stabil dengan angka pertumbuhan ekonomi selalu 6 persen. Klaim ini juga dikuatkan dengan penilaian lembaga pemeringkat ekonomi internasional yang selalu positif. Namun, dalam realitasnya, pembangunan di Indonesia menghasilkan ketimpangan dan menghasilkan kelompok-kelompok terpinggirkan. Indeks kesenjangan (indeks gini) makin meningkat, ini memperlihatkan bahwa pembangunan punya potensi pemiskinan.
Gambaran kemajuan ekonomi Indonesia yang diperlihatkan melalui angka pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 6 persen juga layak dipertanyakan jika melihat tingkat upah buruh yang masih sangat tidak memadai.
Sepanjang tahun 2012 hingga sekarang, gejolak buruh menuntut upah menjadi bukti bahwa angka pertumbuhan ekonomi tak punya arti signifikan. Ironisnya, angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding lurus dengan perluasan laju deforestasi, eksploitasi sumber daya alam dan mineral yang mengakibatkan konflik antara korporasi dan rakyat.
Dalam perspektif jender, kesenjangan juga masih terlihat dan makin membuat perempuan terdiskriminasi. Di bidang pendidikan, walau laporan MDGs Indonesia memperlihatkan keberhasilan akses pendidikan bagi perempuan di tingkat dasar, akses perempuan pada pendidikan makin rendah pada tingkat pendidikan menengah ke atas.
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan feminisasi buruh migran yang tunaperlindungan adalah realitas yang tak masuk laporan MDGs.
Oleh karena itu, sangat penting bagi Presiden SBY, dengan posisi strategis sebagai co-chair High Level Panel on Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda, benar-benar memperjuangkan kepentingan mayoritas warga dunia yang miskin dan terpinggirkan. Negara berkembang tak boleh tunduk pada kepentingan negara maju yang terbukti gagal memenuhi komitmen mendukung penanggulangan kemiskinan.
Wahyu Susilo Policy Analyst Migrant CARE dan Steering Committee Koalisi CSO Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015
(Kompas cetak, 27 Maret 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar