Sejumlah kalangan membaca larangan menteri meninggalkan Jakarta sebagai sinyal perombakan kabinet. Padahal, menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, larangan menteri meninggalkan Jakarta dimaksudkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menteri bisa memantau langsung penyaluran dana kompensasi.
Kegerahan politik terjadi menyusul sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga BBM. Sikap PKS berbeda dengan sikap koalisi partai pendukung pemerintah yang mendukung kenaikan harga BBM. Anggota koalisi menilai sikap PKS tidak sejalan dengan code of conduct. Anggota koalisi menganggap PKS sudah berada di luar koalisi pemerintahan karena sikapnya yang cenderung oposisi untuk beberapa masalah strategis. Sementara elite PKS memilih bersikap pasif dan menyerahkan nasibnya dalam koalisi kepada Presiden Yudhoyono.
Pasca-kenaikan harga BBM, pemerintah dihadapkan pada masalah ekonomi yang tidak ringan. Harga pangan bergerak liar. Ongkos transportasi ikut melonjak. Indeks Harga Saham Gabungan terperosok dan menyentuh pada angka 4.418, sementara IHSG pernah menyentuh angka 5.200 tahun ini. Rupiah berada di bawah tekanan. Masalah ekonomi ini harus dihadapi serius oleh pemerintah agar kehidupan rakyat tidak bertambah berat.
Kita hargai sikap pemerintah yang ingin berkonsentrasi menyalurkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), termasuk warga yang tidak mendapatkan BLSM. Kita berharap jangan ada upaya manipulasi yang mengesankan dicairkannya BLSM adalah jasa dari partai politik tertentu. Penyaluran dana BLSM tetap harus diwaspadai karena BLSM berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 9 April 2014.
Spekulasi perombakan kabinet sebaiknya dikembalikan ke konstitusi. Kewenangan mengganti menteri berada di tangan presiden. Sejumlah elite PKS menyatakan siap menerima konsekuensi dari sikap politik mereka dan menyerahkan nasib mereka di tangan presiden.
Dalam masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono pernah mengurangi menteri dari PKS. Pada 18 Oktober 2011, Presiden mencopot Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata yang berasal dari PKS dan menggantinya dengan menteri dari jalur profesional. Kewenangan itu ada di tangan Presiden Yudhoyono karena menteri adalah para pembantu presiden.
Apakah Presiden akan mengganti semua menteri dari PKS, atau mengganti satu menteri dari PKS, atau tetap mempertahankan tiga menteri dari PKS sampai masa pemerintahan berakhir 20 Oktober 2014, hal itu sepenuhnya bergantung pada Presiden sendiri. Namun, kepastian politik perlu diberikan agar konsentrasi menteri mengatasi problem ekonomi tidak terganggu kegaduhan politik.
(Tajuk Rencana Kompas cetak, 26 Juni 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar